Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang ketatanegaraan dan sistem hukum nasional Indonesia, termasuk konstitusi, undang-undang dasar, lembaga-lembaga negara, dan sistem pemerintahan negara kesatuan berdasarkan UUD 1945.

1. KETATANEGARAANKETATANEGARAAN dandan
SISTEM HUKUM NASIONALSISTEM HUKUM NASIONAL
““gagasan bahwa pemerintahangagasan bahwa pemerintahan
merupakan kumpulan kegiatan yangmerupakan kumpulan kegiatan yang
diselenggarakandiselenggarakan oleh, untuk dan atasoleh, untuk dan atas
nama rakyat,nama rakyat, tetapi dikenakan beberapatetapi dikenakan beberapa
pembatasan yang diharapkan akanpembatasan yang diharapkan akan
menjamin bahwa kekuasaan yangmenjamin bahwa kekuasaan yang
diperlukan untuk pemerintahan itu tidakdiperlukan untuk pemerintahan itu tidak
disalah gunakan oleh mereka yangdisalah gunakan oleh mereka yang
mendapat tugas untuk memerintah.”mendapat tugas untuk memerintah.”

2. KONSTITUSI :KONSTITUSI :
Keseluruhan dari peraturan-peraturanKeseluruhan dari peraturan-peraturan
baikbaik tertulistertulis maupunmaupun tidak tertulistidak tertulis
yang mengatur secara mengikat cara-yang mengatur secara mengikat cara-
cara bagaimana suatu pemerintahancara bagaimana suatu pemerintahan
diselenggarakan dan dijalankandiselenggarakan dan dijalankan
dalam mengatur suatu kehidupandalam mengatur suatu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa &bermasyarakat, berbangsa &
bernegara.bernegara.

3. Undang Undang Dasar Tertulis :Undang Undang Dasar Tertulis :
ECS Wade :ECS Wade :
““naskah yang memaparkan rangkanaskah yang memaparkan rangka
dan tugas pokok dari badan-badan/dan tugas pokok dari badan-badan/
lembaga-lembaga pemerintahanlembaga-lembaga pemerintahan
suatu negara dan menentukansuatu negara dan menentukan
pokok-pokok cara kerja badan-pokok-pokok cara kerja badan-
badan/lembaga-lembagabadan/lembaga-lembaga
pemerintahan tersebut”pemerintahan tersebut”

4. PENGERTIAN UUD 1945 :PENGERTIAN UUD 1945 :
• Keseluruhan Naskah yang terdiri dari :Keseluruhan Naskah yang terdiri dari :
PembukaanPembukaan berisi 4 Alenia, danberisi 4 Alenia, dan BatangBatang
TubuhTubuh berisi 16 Bab, 37 Pasal, 3 Pasalberisi 16 Bab, 37 Pasal, 3 Pasal
Aturan Peralihan dan 2 Pasal AturanAturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan
Tambahan.Tambahan.

5. CONVENSI :CONVENSI :
““aturan-aturan kenegaraan/aturan-aturan kenegaraan/
kepemerintahan yang tidak tertulis namunkepemerintahan yang tidak tertulis namun
tetap mengikat”tetap mengikat”
Contoh:Contoh:
Di InggrisDi Inggris: bila kebijakan kabinet tidak: bila kebijakan kabinet tidak
memperoleh dukungan Parlemen makamemperoleh dukungan Parlemen maka
kebinet membubarkan diri.kebinet membubarkan diri.

6. KEDUDUKAN UUD 1945 :KEDUDUKAN UUD 1945 :
• SebagaiSebagai Hukum Dasar TertulisHukum Dasar Tertulis, yang, yang
berisi Norma, aturan atau ketentuan yangberisi Norma, aturan atau ketentuan yang
harus & wajibharus & wajib dilaksanakan, ditaati dandilaksanakan, ditaati dan
mengikat seluruh komponen Bangsa (baikmengikat seluruh komponen Bangsa (baik
Pemerintah, Lembaga Tinggi Negara,Pemerintah, Lembaga Tinggi Negara,
Lembaga Masyarakat, Warga Negara).Lembaga Masyarakat, Warga Negara).
• SebagaiSebagai Sumber Hukum TertinggiSumber Hukum Tertinggi didi
Indonesia;Indonesia;

7. SIFAT UUD 1945 :SIFAT UUD 1945 :
• Singkat & SupelSingkat & Supel, bukan berarti UUD 1945, bukan berarti UUD 1945
tidak lengkap, namun dengan keluwesan,tidak lengkap, namun dengan keluwesan,
kesingkatan dan kesupelan UUD 1945kesingkatan dan kesupelan UUD 1945
itulah, dapat tetap menjamin kejelasanitulah, dapat tetap menjamin kejelasan
dan kepastian hukum, mengingat UUDdan kepastian hukum, mengingat UUD
1945 itu hanya mengatur Pokok-Pokoknya1945 itu hanya mengatur Pokok-Pokoknya
sedangkan penjabarannya diserahkansedangkan penjabarannya diserahkan
kepada aturan hukum yang beradakepada aturan hukum yang berada
diwahnya (UU, PP, Kepres, Kepmen dll).diwahnya (UU, PP, Kepres, Kepmen dll).

8. FUNGSI UUD 1945:FUNGSI UUD 1945:
• Sebagai alat KontrolSebagai alat Kontrol, apakah penerapan, apakah penerapan
norma hukum atau aturan hukum yangnorma hukum atau aturan hukum yang
lebih rendah di Indonesia itu sudahlebih rendah di Indonesia itu sudah
sesuai atau tidak ?, apabila tidak sesuaisesuai atau tidak ?, apabila tidak sesuai
dan dia melanggar UUD 1945, makadan dia melanggar UUD 1945, maka
norma atau aturan hukum dapatnorma atau aturan hukum dapat
dibatalkan (Batal Demi Hukum).dibatalkan (Batal Demi Hukum).
• Membatasi KekuasaanMembatasi Kekuasaan sedemikian rupasedemikian rupa
sehingga penyelenggaraan kekuasaansehingga penyelenggaraan kekuasaan
negara tidak bersifat sewenang-wenang”negara tidak bersifat sewenang-wenang”

9. Ketentuan-ketentuan yangKetentuan-ketentuan yang
dimuat dalam UUD:dimuat dalam UUD:
• Organisasi negara, misal: lembaga-lembagaOrganisasi negara, misal: lembaga-lembaga
negara dan pemerintahan, hubungan pusat-negara dan pemerintahan, hubungan pusat-
daerah, prosedur pengisian jabatandaerah, prosedur pengisian jabatan
negara/pemerintahan, hubungan antaranegara/pemerintahan, hubungan antara
lembaga negara, hak dan kewajiban wargalembaga negara, hak dan kewajiban warga
negaranegara
• Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
• Prosedur mengubah UUD;Prosedur mengubah UUD;
• Adakalanya mengatur tentang hal-hal khususAdakalanya mengatur tentang hal-hal khusus
yang tidak boleh diubah.yang tidak boleh diubah.

10. KONSTITUSI DEMOKRATIS :KONSTITUSI DEMOKRATIS :
• Menempatkan warga negara sebagaiMenempatkan warga negara sebagai
sumber utama kedaulatan;sumber utama kedaulatan;
• Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hakMayoritas berkuasa dan terjaminnya hak
minoritas;minoritas;
• Pembatasan pemerintahan;Pembatasan pemerintahan;
• Pembatasan dan pemisahan kekuasaanPembatasan dan pemisahan kekuasaan
negara, meliputi:negara, meliputi:

11. Lanjutan konstitusi demokratisLanjutan konstitusi demokratis
a. Pemisahan wewenang kekuasaana. Pemisahan wewenang kekuasaan
b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-
lembaga pemerintahanlembaga pemerintahan
c. Proses hukum; danc. Proses hukum; dan
d. Adanya pemilihan umum sebagaid. Adanya pemilihan umum sebagai
mekanisme peralihan kekuasaan.mekanisme peralihan kekuasaan.

12. PERUBAHAN KONSTITUSI :PERUBAHAN KONSTITUSI :
Dua cara perubahan konstitusi:Dua cara perubahan konstitusi:
1.1. Renewal,Renewal, perubahan konstitusi secaraperubahan konstitusi secara
keseluruhan sehingga yang diberlakukankeseluruhan sehingga yang diberlakukan
adalah konstitusi baru (dianut: Belanda,adalah konstitusi baru (dianut: Belanda,
Jerman, Perancis dll).Jerman, Perancis dll).
2.2. Amandement,Amandement, perubahan konstitusiperubahan konstitusi
secara sebagian-sebagian yang dapatsecara sebagian-sebagian yang dapat
dicantumkan dalam (a) pasal-pasalnyadicantumkan dalam (a) pasal-pasalnya
atau (b) sebagai lampiran dari yang asli.atau (b) sebagai lampiran dari yang asli.

13. Prosedure Perubahan Konstitusi :Prosedure Perubahan Konstitusi :
1.1. Sidang badan legislatif dengan ditambahSidang badan legislatif dengan ditambah
beberapa syarat, misalnya tentang qourumbeberapa syarat, misalnya tentang qourum
dan jumlah minimum anggota badan legislatifdan jumlah minimum anggota badan legislatif
untuk menerimanya;untuk menerimanya;
2.2. Referendum atau plebisit;Referendum atau plebisit;
3.3. Negara-negara bagian dalam negara federalNegara-negara bagian dalam negara federal
(misal AS; ¾ dari 50 negara bagian harus(misal AS; ¾ dari 50 negara bagian harus
menyetujuinya)menyetujuinya)
4.4. Musyawarah khususMusyawarah khusus
(Sumber: Miriam Budiardjo)(Sumber: Miriam Budiardjo)

14. Mengapa perubahan konstitusi diaturMengapa perubahan konstitusi diatur
secara khusus dan “ketat”?secara khusus dan “ketat”?
• Agar perubahan konstitusi dilakukan denganAgar perubahan konstitusi dilakukan dengan
pertimbangan yang masak/tidak sembarangan;pertimbangan yang masak/tidak sembarangan;
• Agar rakyat mendapat kesempatan untukAgar rakyat mendapat kesempatan untuk
menyampaikan pendangannya sebelummenyampaikan pendangannya sebelum
perubahan dilakukan;perubahan dilakukan;
• Agar – dan ini berlaku di negara serikat –Agar – dan ini berlaku di negara serikat –
kekuasaan negara serikat dan kekuasaankekuasaan negara serikat dan kekuasaan
negara-negara bagian tidak diubah semata-matanegara-negara bagian tidak diubah semata-mata
oleh perbuatan masing-masing pihak secaraoleh perbuatan masing-masing pihak secara
tersendiritersendiri
• Agar hak-hak perseorangan atau kelompokAgar hak-hak perseorangan atau kelompok
(minoritas) mendapat jaminan.(minoritas) mendapat jaminan.

15. Perkembangan Konstitusi RIPerkembangan Konstitusi RI
• UUD 1945UUD 1945 • 1945 – 1949, secara1945 – 1949, secara dede
factofacto berlaku di Jawa,berlaku di Jawa,
Madura dan SumateraMadura dan Sumatera
• 1959 – 1999,1959 – 1999, de factode facto
berlaku di seluruhberlaku di seluruh
Indonesia:Indonesia:
- 1959 – 1967, melalui- 1959 – 1967, melalui
Dekrit Presiden 5 JuliDekrit Presiden 5 Juli
1959 memberlakukan1959 memberlakukan
kembali UUD 1945, tahunkembali UUD 1945, tahun
1963 Irian Barat masuk1963 Irian Barat masuk
IndonesiaIndonesia

16. Lanjutan Konstitusi RILanjutan Konstitusi RI
• 1967 – 1998: UUD 19451967 – 1998: UUD 1945
secara murni dansecara murni dan
konsekuen dan di tahunkonsekuen dan di tahun
1976 Integrasi Timor1976 Integrasi Timor
Timur ke IndonesiaTimur ke Indonesia
• 1998 – sekarang: UUD1998 – sekarang: UUD
1945 Reformasi.1945 Reformasi.
Empat kaliEmpat kali amandemenamandemen::
tahun 1999, 2000, 2001,tahun 1999, 2000, 2001,
20022002..

17. Lanjutan Konstitusi RILanjutan Konstitusi RI
• UUDUUD
RepublikRepublik
IndonesiaIndonesia
SerikatSerikat
(RIS)(RIS)
• UUDUUD
SementaraSementara
(1950)(1950)
• Susunan negaraSusunan negara
serikat/federalserikat/federal
• de factode facto berlaku di seluruhberlaku di seluruh
Indonesia minus Irian BaratIndonesia minus Irian Barat
• Tahun 1949-Tahun 1950Tahun 1949-Tahun 1950
• Susunan negara kesatuanSusunan negara kesatuan
• de factode facto berlaku di seluruhberlaku di seluruh
Indonesia minus Irian BaratIndonesia minus Irian Barat
• Tahun 1950-Tahun 1959Tahun 1950-Tahun 1959

18. LEMBAGA LEMBAGA NEGARA :LEMBAGA LEMBAGA NEGARA :
• UUD 1945 (asli)UUD 1945 (asli)
1.1. MPRMPR
2.2. DPRDPR
3.3. PresidenPresiden
4.4. DPADPA
5.5. BPKBPK
6.6. MAMA
• UUD 1945UUD 1945
(amandemen)(amandemen)
1.1. MPR, terdiri dariMPR, terdiri dari
DPR dan DPDDPR dan DPD
2.2. PresidenPresiden
3.3. BPKBPK
4.4. MAMA
5.5. MKMK
6.6. KYKY

19. SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA KESATUAN RI :NEGARA KESATUAN RI :
• Sistem Pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945Sistem Pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945
dinyatakan dengandinyatakan dengan TUCIPOK (Tujuh KunciTUCIPOK (Tujuh Kunci
Pokok) :Pokok) :
1.1. Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas hukumIndonesia, ialah Negara yang berdasar atas hukum
(rechts-staat);(rechts-staat);
2.2. Berdasarkan Sistem Konstitusional;Berdasarkan Sistem Konstitusional;
3.3. Kekuasaan Negara Tertinggi di Tangan KedaulatanKekuasaan Negara Tertinggi di Tangan Kedaulatan
Rakyat melalui Lembaga MPR;Rakyat melalui Lembaga MPR;
4.4. Presiden sebagai penyelenggara Pemerintah tertinggi;Presiden sebagai penyelenggara Pemerintah tertinggi;
5.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR;Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR;
6.6. Menteri-2 Negara adalah Pembantu Presiden, shgMenteri-2 Negara adalah Pembantu Presiden, shg
Menteri Negara Bertanggung Jawab kepada Presiden,Menteri Negara Bertanggung Jawab kepada Presiden,
bukan kepada DPR;bukan kepada DPR;
7.7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas;Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas;

20. SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN
DAERAH – NKRI :DAERAH – NKRI :
• Secara umum Sistem Pemerintahan DaerahSecara umum Sistem Pemerintahan Daerah
diatur dalam Bab VI, Pasal 18, Pasal 18 A, &diatur dalam Bab VI, Pasal 18, Pasal 18 A, &
Pasal 18 B, UUD 1945, dengan IntisariPasal 18 B, UUD 1945, dengan Intisari
pengaturannya sbb :pengaturannya sbb : (MOCIPOK)(MOCIPOK)
1.1. Sebagai Negara Kesatuan, di Indonesia tidakSebagai Negara Kesatuan, di Indonesia tidak
akan mempunyai daerah yang bersifat Negara,akan mempunyai daerah yang bersifat Negara,
sehingga OTONOMI Daerah di Indonesia tidaksehingga OTONOMI Daerah di Indonesia tidak
boleh menjurus kepada Federalisme;boleh menjurus kepada Federalisme;
2.2. NKRI, dibagi kedalam Daerah-DaerahNKRI, dibagi kedalam Daerah-Daerah
Propinsi, Daerah Propinsi dibagi pula kedalamPropinsi, Daerah Propinsi dibagi pula kedalam
Daerah-Daerah Kabupaten dan Kota;Daerah-Daerah Kabupaten dan Kota;

21. 3.3. Daerah-Daerah tersebut bersifatDaerah-Daerah tersebut bersifat
Otonom, yang pengaturanOtonom, yang pengaturan
pelaksanaannya diatur dengan Undang-pelaksanaannya diatur dengan Undang-
Undang;Undang;
4.4. Di Daerah-Daerah Otonom tersebut,Di Daerah-Daerah Otonom tersebut,
dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyatdibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah berdasarkan azasDaerah berdasarkan azas
permusyawaratan;permusyawaratan;
5.5. NKRI tetap menghormati kedudukanNKRI tetap menghormati kedudukan
Daerah-Daerah Khusus dan IstimewaDaerah-Daerah Khusus dan Istimewa

22. Implementasi dan/atau penjabaran dariImplementasi dan/atau penjabaran dari
Pasal 18 UUD 1945, diatur berdasarkanPasal 18 UUD 1945, diatur berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974,,
diperbaiki dan diperbaharui dengandiperbaiki dan diperbaharui dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah,tentang Pemerintahan Daerah,
selanjutnya diperbaiki dan diperbaharuiselanjutnya diperbaiki dan diperbaharui
dengandengan Undang-Undang Nomor 23Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2009Tahun 2009 tentang Pemerintahantentang Pemerintahan
Daerah.Daerah.

23. TUGAS INDIVIDU :TUGAS INDIVIDU :
Buat Tulisan IlmiahBuat Tulisan Ilmiah
Dengan Topik :Dengan Topik :
““Integrasi Bangsa dan AncamanIntegrasi Bangsa dan Ancaman
Disintegrasi Bangsa”Disintegrasi Bangsa”