1. 6/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » ‘Democracy Trap’ Dalam Transisi Tunisia dan Mesir
‘Democracy Trap’ Dalam Transisi Tunisia dan Mesir
February 6th, 2014 by farid
Ada tiga peristiwa di Timur Tengah yang penting kita
cermati akhir-akhir ini. Pertama, referendum UUD
Mesir, kedua disahkannya UU Baru Tunisia, dan yang
ketiga tentang Konferensi Jenewa II ikhwal Suriah.
Dalam pergolakan politik di kawasan ini ini tampak
jelas upaya Barat melalui agen-agennya
mengarahkan Timur Tengah menjadi negara sekuler
demokratis. Mereka juga dengan keras menghalangi
berdirinya Khilafah Islam yang akan menerapkan
syariah Islam . Untuk menggolkan tujuan itu, Barat
membajak perubahan (Arab Spring) dan melakukan jebakan dengan tawaran demokrasi.
Di Mesir, panitia pemilihan mengumumkan sekitar 38,6 % persen dari 53 juta pemilih yang berhak
memilih memberikan suaranya. Dan hasilnya, sangat mencengangkan: 98,1 % menyatakan setuju
untuk UUD baru ini. Menlu Amerika John Kerry pun menyambut baik hasil referendum ini dan
mengatakan Mesir harus sepenuhnya melaksanakan hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh
konstitusi Baru.
UUD Mesir yang baru ini sangat jelas mengarahkan Mesir menjadi yang sekuler dan liberal. Dalam
pembukaan rancangan konstitusi ini. Ditegaskan bahwa Mesir akan membangun pemerintah yang
demokratis, negara modern dengan pemerintah sipil.
Islampun hanya diakui sebagai agama negara. Mesir bukanlah negara Islam yang berdasarkan
syariah Islam. Bahkan partai Islampun dilarang bediri, dengan adanya pasal yang melarang
berdirinya partai politik yang berdasarkan agama.
Sangat jelas, larangan partai politik berbasis agama, ditujukan untuk melumpuhkan aspirasi politik
Islam, lebih khusus lagi keinginan untuk menegakkan negara Islam. Mereka berharap bisa
mematikan gerakan politik Islam yang dianggap militan atau radikal. Atau paling tidak menjinakkan
kelompok-kelompok politik Islam ideologis menjadi moderat dan pragmatis.
Meskipun diklaim demokratis, referendum ini dilaksanakan dalam atmosfir politis yang penuh
dengan tekanan dalam kontrol militer. Media-media massa dikontrol penuh rezim militer, media
yang tidak sejalan ditekan dan ditutup. Sebagai bagian dari mematikan aspirasi politik Islam , rezim
diktator pun melakukan pengontrolan terhadap rumah masjid-masjid.
Tema khutbahpun dipaksakan sama oleh Kementerian Islam Mesir. Isinya sebatas masalah
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/06/democracy-trap-dalam-transisi-tunisia-dan-mesir/
1/4

2. 6/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » ‘Democracy Trap’ Dalam Transisi Tunisia dan Mesir
spiritual dan sosial dan dijauhkan dari politik. Sebelumnya, rezim militer hanya mengizinkan ulamaulama yang mendukung rezim diktator sebagai Khotib. Ribuan masjid ditutup untuk untuk
menghalangi ulama-ulama yang kritis terhadap pemerintah menyampaikan ceramahnya.
Tren yang sama terjadi di Tunisia . Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon memuji
konstitusi baru Tunisia dengan mengatakan ia yakin negara itu dapat menjadi “contoh bagi rakyat
negara-negara lain yang mengusahakan reformasi.”
Meskipun mengakui Islam sebagai agama negara, namun UUD ini tidak menjadikan syariah Islam
sebagai dasar hukum negara. UUD itu menjadikan Tunisia negara demokrasi yang tidak
didasarkan pada hukum Islam. Aktifitas politik Islam justru dianggap kriminal.
Upaya mensekulerisasikan Tunisia juga tampak jelas dalam pasal UUD Tunisia. Disebutkan
pemerintah menjamin netralitas tempat-tempat ibadah untuk aktivitas politik, upaya pengkafiran pun
dianggap sebagai sebuah kejahatan.
Ironisnya, Tunisia yang sekuler ini sudah jauh hari didukung partai An Nahdah yang oleh media
Barat kerap disebut Islamis. Jauh sebelumnya, Rasyid al-Ghannouchi, pemimpin An-Nahdhah
mengatakan partainya puas dengan klausa pertama yang ada di konstitusi lama Tunisia, yang
mengidentifikasi Islam sebagai agama negara tapi tidak tidak secara khusus mengacu pada
syariah.
Dengan bangga al-Ghannouchi menyatakan pihaknya telah membuat konsesi besar mengenai
banyak pasal dalam konstitusi baru terutama dengan tidak bersikeras bahwa Syariah (hukum Islam)
harus dinyatakan dalam konstitusi sebagai sumber utama perundang-undangan.
Ghannouchi juga mengatakan bahwa Ennahda menunjukkan fleksibilitas mengenai ayat yang
mencakup kesetaraan antara pria dan wanita. An Nahdhoh pun tampak dalam posisi membela diri
dengan mengatakan partainya lebih mendukung konsep negara sipil dan bukan islamisiasi.
Sikap yang berbeda ditampakkan Barat terhadap umat Islam Suriah yang menginginkan syariah
Islam dan tegaknya Khilafah di negaranya. Barat serentak melakukan serangan secara massif ,
baik secara pemikiran maupun militer dengan dibantu agen-agen mereka. Para mujahidin dituding
teroris dan diblowup sebagai anasir asing yang mengacaukan Suriah.
Menlu Rusia Sergei Lavrov dalam interview dengan TV Channel “Rusia 24” mengingatkan rakyat
Suriah apakah mereka berjuang di pihak yang ingin mengubah Suriah menjadi negara Khilafah atau
berpihak kepada negara federasi sekuler.
Barat menutupi realita, keberadaan mujahidin di Suriah, tidak lain untuk melindungi dan
membebaskan rakyat Suriah yang dizolimi rezim Assad. Tekanan ini muncul setelah rakyat Suriah
menuntut agar Assad mundur. Pembantaian tidak manusiawi yang dilakukan rezim Assad.
Barat dengan berbagai strategi berupaya menggagallkan proyek penegakan Khilafah di Suriah.
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/06/democracy-trap-dalam-transisi-tunisia-dan-mesir/
2/4

3. 6/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » ‘Democracy Trap’ Dalam Transisi Tunisia dan Mesir
Melalui jalan diplomasi, konferensi Jenewa II merupakan roadmap untuk pemerintahan transisi
Suriah yang pro Barat sekaligus tetap menjaga sistem sekuler warisan rezim Assad. Kriminalisasi
terhadap mujahidin pun secara sistemik dilakukan dengan tuduhan teroris.
Untuk mencegah dukungan rakyat terhadap para pejuang Islam yang menolak tawaran-tawaran dari
Barat, rezim Assad dengan pembiaran negara-negara Barat melakukan tekanan dengan tindakan
keji di daerah-daerah yang merupakan basis pendukung mujahidin seperti Allepo (halab) dan
Homs. Mereka berharap dengan penderitaan yang luar biasa, rakyat kemudian kehilangan asa dan
akhirnya mendukung Barat.
Perlu dicatat, upaya menghalangi keinginan umat untuk menegakkan syariah dan Khilafah tidak
akan menghentikan perjuangan umat . Sebaliknya, justru akan menjadi pintu bagi revolusi kedua
Timur Tengah. Umat akhirnya akan memfokuskan diri berjuang di luar sistem demokrasi.
Demokrasi juga dianggap sebagai sistem politik yang penuh dengan tipu daya dan tidak bisa lagi
dipercaya. Sistem ini tidak akan pernah sampai kapanpun berpihak pada umat.
Timur Tengah yang sekuler dengan pemerintah otoriter yang dimaklumi Barat, dipastikan akan
gagal. Sebab perubahan Timur Tengah masih melestarikan biang masalah di negeri-negeri Islam,
yaitu kapitalisme sekuler dengan penguasa boneka represif dan korup yang dilindungi Barat.
Kondisi ini akan memicu kelahiran gelombang revolusi kedua di Timur Tengah. Gelombang revolusi
kedua, yang tidak lagi percaya pada tawaran-tawaran demokrasi . Revolusi dengan tuntutan yang
jelas yaitu penegakan Khilafah.
Revolusi yang bersifat global yang akan menggoncang dunia, karena akan menyatukan negerinegeri Islam dan merontokkan satu persatu penguasa-penguasa boneka lindungan Barat. Hingga
akhirnya menikam peradaban busuk Barat tepat pada jantungnya. Bisakah Barat yang semakin
renta akibat krisis kapitalis akut mampu menghadapi semua ini ? (Farid Wadjdi)
Baca juga :
1.
2.
3.
4.
5.
[FOTO] Aksi HT Tunisia Menentang Konstitusi Baru Tunisia yang Sekuler
UUD Sekuler Tunisia yang Baru Dipuji Sekjen PBB
Partai Islam An-Nahdhah Tunisia Menentang Syariah dalam Konstitusi Baru
Ratusan Orang dari Hizbut Tahrir Tunisia Berdemonstrasi Menentang UUD Baru Tunisia
Abdus Salam: “An-Nahdhah” Inginkan Konstitusi Tanpa Syariah di Tunisia
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/06/democracy-trap-dalam-transisi-tunisia-dan-mesir/
3/4

4. 6/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » ‘Democracy Trap’ Dalam Transisi Tunisia dan Mesir
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/06/democracy-trap-dalam-transisi-tunisia-dan-mesir/
4/4