Kebijakan

1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN SDM PUPR
Oleh:
BPSDM
BADAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1

2. ISU STRATEGIS

3. 3
INDONESIA DI MATA INTERNASIONAL
Sumber: Biro Kompu (17 Februari 2018)
Peningkatan peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga
lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu STANDARD
AND POOR’S, FITCH RATINGS, DAN MOODY’S.
1
SURVEI EODB tahun 2017, Indonesia sebagai negara teratas dalam Top
Reformer bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7
indikator (dari 10 indikator EoDB).
2
Survei GALLUP WORLD POLL menempatkan Indonesia pada peringkat
pertama sebagai negara yang pemerintahannya paling dipercaya oleh
masyarakat, yakni sebesar 80%.
3
Ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih kecil dibandingkan yang dimiliki
negara-negara tetangga baik jalan, pelabuhan, airport dan pembangkit listrik
sehingga menjadi fokus pembangunan nasional.
4

4. 4
TANTANGAN SDM GLOBAL BPSDM
Profesional & Terdepan
Kemajuan
Teknologi
Peningkatan
Produktivitas
(nasional/
internasional)
Peningkatan
Nilai
Tambah
(inovasi/kreasi)
Persaingan
Global/MEA
(Masyarakat
Ekonomi
ASEAN)

5. 5
ISU STRATEGIS SDM (NASIONAL)
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
UU ASN Nomor 5 Tahun 2014
PP Nomor 11 Tahun 2017
Belum diakui keahliannya
PNS belum dianggap sebagai Profesi
1. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara
yang berintegritas, profesional
berkinerja tinggi, dan sejahtera;
2. Mengubah posisi ASN dari yang semula
comfort zone menjadi competitive zone.
Perubahan
Manajemen
SDM
BPSDM
Profesional & Terdepan

6. 6
Gambaran Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR
Sumber: Data e-HRM BKO (26 Juni 2018)
Perbandingan Jumlah Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
Perbandingan Jumlah Berdasarkan
Bidang Pendidikan
Perbandingan
Jumlah Berdasarkan
Usia
Jumlah Total
22.914 orang
82
3,678
8,454
998
17
7,766
1,709
164
S3
S2
S1
D3
D2 & D1
SLTA
SLTP
n/a
Jumlah Total
22.914 orang 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
n/a
<SMA
Non-teknik
Teknik
210
1,709
11,221
9,774
4
628
1,141
2,718
2,473
3,442
5,032 5,034
2,402
40
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
<20 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60

7. 7
S A S A R A N O U T P U T I N F R A S T R U K T U R P U P R
2 0 1 5 – 2 0 1 9
K O N E K T I V I T A S
K E T A H A N A N A I R &
P A N G A N
P E R U M A H A N
Akses Air Minum Layak 100 %
Kawasan permukiman
kumuh perkotaan
0 ha
Akses Sanitasi Layak 100 %
PROGRAM SATU JUTA RUMAH
• Fasilitasi PSU untuk Rumah Tapak Layak Huni
• Rumah Khusus
• Rumah Susun untuk MBR
• Rumah Swadaya
30 Km
Pembangunan
jembatan baru
2.650 km
Pembangunan
jalan baru
1.000 km
Pembangunan jalan tol
(pemerintah & swasta)
65
Pembangunan
waduk
1 juta
hektar
Pembangunan
jaringan irigasi baru
INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
SDM PUPR MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
Sumber: Biro Kompu (17 Februari 2018)

8. 8
Jalan 99% mantap dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya
material lokal dan menggunakan
teknologi recycle yang terintegrasi
antar moda
Integritas
Profesional
Orientasi Misi
Visioner
Etika – Akhlakuk Karimah
BPSDM
Profesional & Terdepa

9. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM

10. 1 Undang-Undang ASN nomor 5 Tahun 2014
• Integritas Moral
• Pelayanan Publik
• Kompetensi
• Kualifikasi
• Profesional
Pasal 3
ASN Sebagai Profesi
Pasal 21 Pasal 69
PNS berhak
memperoleh
pengembangan
kompetensi
Pengembangan karier
PNS dilakukan
berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian
kinerja, dan kebutuhan
Instansi Pemerintah,
dengan
mempertimbangkan
integritas dan moralitas
Pasal 13
Jabatan ASN terdiri atas:
a. Jabatan Administrasi
b. Jabatan Fungsional
c. Jabatan Pimpinan
Tinggi
PERATURAN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Pengembangan kompetensi :
(1) upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
(2) Setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan memperhatikan
penilaian kinerja dan penilaian kompetensi.
(3) Paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun
Pasal 204 Pengembangan kompetensi :
menjadi dasar pengembangan karier dan salah satu dasar bagi pengangkatan
Jabatan.
Pasal 203
10

11. Kebijakan Umum Menteri PUPR
Pejabat Fungsional = engine
Pejabat Struktural = casing
(Integritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner, Etika - Akhlakul Karimah)
1. SDM Pusat (Kementerian PUPR)
2. SDM Daerah (Dinas) yang menangani TP-OP di
SKPD/SNVT/Satker Kementerian PUPR
3. Komposisi peserta 70% Pusat 30% Daerah
Program pendidikan-pelatihan tailor made (mencetak ahli)
Mencetak SDM yang iProve
Kebijakan Operasional Menteri PUPR
Program Pelatihan (prioritas pegawai Pusat)
Program Pendidikan
1. Program Dalam Negeri
2. Program Luar Negeri
3. Politeknik PU (D3)
BPSDM
Profesional & Terdepan
a. Perubahan Pola Pelatihan
(porsi praktek diperbesar)
b. Sertifikasi keahlian
c. Guest Lecturer/Praktisi
S1, S2, S3
Kerjasama LPDP, dll (non-APBN)

12. 12
untuk mendukung
Program Pengembangan SDM
Standar
Kompetensi
(Teknis)
Jabatan Fungsional
bidang PUPR
Draft
Peraturan Menteri
PUPR
• Hasil review Kepmen.
Kowasbangpan. Nomor
63 s.d. 66 Tahun 1999.
• Jenis Jafung bidang
PUPR (dan spesialisasi).
• Standar kompetensi
jabatan teknis
bidang PUPR.
Pola Karir &
Jalur Karir
• Kebijakan karir zig-
zag (struktural dan
fungsional).
• Rencana suksesi.

13. BADAN PENGEMBANGAN SDM

14. KEGIATAN UTAMA BPSDM
2. PENDIDIKAN 3. PELATIHAN
4. PENGEMBANGAN
JAFUNG
1. PENILAIAN
KOMPETENSI
5. PEMANTAUAN
KINERJA

15. STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENGEMBANGAN
SDM
SEKRETARIAT
BADAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN MANAJEMEN DAN
PENGEMBANGAN JABATAN
FUNGSIONAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN JALAN,
PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN SDA DAN
KONSTRUKSI
PUSAT PENILAIAN
KOMPETENSI DAN
PEMANTAUAN KINERJA
Balai Pendidikan dan
Pelatihan Wilayah I - IX
Balai
Penilaian Kompetensi
Balai Uji Coba Sistem
Diklat SDA dan Konstruksi
Balai Uji Coba Sistem
Diklat Jalan dan PIW
Balai Uji Coba Sistem Diklat
Perumahan dan Permukiman
Kelompok Jabatan
Fungsional

16. MANAJEMEN PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 Manajemen karir PNS terdiri dari:
• Pengembangan karir
• Pengembangan
kompetensi
 Harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.
• Pola karir
(vertikal, horizontal, diagonal)
• Mutasi, dan promosi
Sistem Merit
adalah kebijakan
dan manajemen
ASN yang
berdasarkan
kualifikasi,
kompetensi, dan
kinerja secara
adil dan wajar.
Seleksi dan Promosi secara adil dan kompetitif
Menetapkan prinsip fairness
Penggajian, reward and punishement berbasis kinerja
Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
Manajemen SDM secara efektif dan efisien
Melindungi dari intervensi politik dan tindakan semena-mena
16
Sistem Merit
(berdasarkan
kualifikasi,
kompetensi, dan
kinerja)
 Peningkatan peran Jabatan Fungsional.

17. 17
Jabatan Fungsional
“Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu”
Pasal 67
“Pejabat Fungsional berkedudukan* di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator, pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas JF”
PP. Nomor 11 Tahun 2017
*) untuk Jafung Widyaiswara Utama berada di bawah Kepala BPSDM
BPSDM
Profesional & Terdepan

18. Rekomendasi Teknis
sesuai bidang Jabatan Fungsional
1. Sistem Jaringan Jalan
2. Pembangunan Jalan
3. Preservasi Jalan
4. Jembatan
5. Terowongan
1. Air Minum
2. Drainase
3. Persampahan
4. Air Limbah
1. Bangunan Gedung
2. Penataan Kawasan
3. Permukiman Perkotaan
4. Permukiman Perdesaan
5. Perumahan Formal
6. Perumah Swadaya
1. Investasi & Pasar Konstruksi
2. Kelembagaan & SDM
3. Pemberdayaan
1. Rawa
2. Irigasi
3. Sungai
4. Pantai
DARI 5 SEKTOR JABATAN FUNGSIONAL
RENCANA PENGEMBANGAN
25 SPESIALISASI KEAHLIAN (Tk. MUDA)
Rekomendasi Kebijakan
sesuai bidang Jabatan Fungsional
Output Jabatan Fungsional Tk. Ahli
Utama
Madya
Muda
Pratama
Sumber:
Pusdiklat Manajemen dan
Pengembangan Jafung
(10 Januari 2018)
5. Air Tanah
6. Bendungan
7. Perencanaan
SDA

19. “Sumber Daya Manusia sebagai salah satu
terobosan untuk mempercepat
Pembangunan Infrastruktur”
Periode
Akselerasi
2018-2019
Periode
Pemantapan
Sistem
2020-2024
Percepatan
(Fast Track)
• Problem Based Capacity Development
• Fokus pada peningkatan kompetensi
(pendidikan dan pelatihan)
• Dashboard Talent Pool terkini
• Knowledge Management
Periode
Institusion-
alisasi
2025-2029
Pemetaan kebutuhan
pengembangan
kompetensi problem
based
Clustering &
penetapan prioritas
kebutuhan
pengembangan
kompetensi
Perancangan
pengembangan
kompetensi sesuai
kondisi di lapangan
Memperhatikan faktor
timing, kapasitas
penyelenggara,
pengajar
MAPPING DIAGNOSIS DESIGN DELIVERY
KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN SDM
(PENINGKATAN KOMPETENSI)
19
1
2
3
“Pengembangan SDM menjadi
budaya organisasi Kementerian
PUPR”
1
2
4

20. Program
pendidika
n yang
aplicable
Kurikulum tailor made sesuai kebutuhan
penyelenggaraan infrastruktur PUPR
Program pendidikan menghasilkan ahli-ahli
dalam mendukung penyelenggaraan
infrastruktur PUPR
Program D3 di
Politeknik Pekerjaan Umum
Ahli Teknis Bidang
PUPR
Ahli Non Teknis
• Bendungan
• Jembatan
• Terowongan
• Bangunan Gedung
• Dsb.
• Pembiayaan Perumahan
• Hukum Kontrak
Konstruksi
• Hidroinformatika
• Dsb.
1
2
3
DESAIN PERANCANGAN PROGRAM PENDIDIKAN
20
• Penawaran dan
rekomendasi
Pendidikan oleh
Ka. BPSDM.
• Penugasan oleh
Sekjen.
a. Penugasan PNS PUPR lulusan SMA/SMK
b. Penugasan konsultan/kontraktor rekanan PUPR

21. PROGRAM PENDIDIKAN
Program Pendidikan (Magister & Doktor)
Dalam dan Luar Negeri
Membentuk Politeknik PUPR
untuk mencetak tenaga terampil
Kebijakan Program Pendidikan :
1 2
Program Studi D3:
a. Teknologi Konstruksi
Bangunan Gedung
b. Teknologi Konstruksi
Bangunan Air
c. Teknologi Konstruksi Jalan
dan Jembatan

22. No. Perguruan Tinggi Mitra
On-going
Pusat Daerah
1. Univ. Syiah Kuala 16 23
2. Univ. Andalas 11 19
3. Institut Teknologi Bandung 43 18
4. Univ. Katholik Parahyangan 11 17
5. Univ. Padjadjaran 8 0
6. Univ. Diponegoro 31 47
7. Univ. Gadjah Mada 36 41
8. Univ. Sebelas Maret 0 6
9. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 18 5
10. Univ. Brawijaya 3 8
11. Univ. Hasanuddin 0 16
12. Univ. Cenderawasih 0 71
13. Politeknik Negeri Kupang 9 10
Jumlah 186 281
Jumlah Total 467
Jumlah Karyasiswa 2018 : 593 orang (on going 470 orang, lulus 123 orang)
Karyasiswa on going Tahun 2018
Tambahan on going:
• Universitas Indonesia : 2 orang
• Newcastle University : 1 orang

23. Pencapaian target RENSTRA 2015 - 2019, Program Prioritas Nasional
1. KEBUTUHAN UNIT ORGANISASI
Perencanaan Teknis serta Pelaksanaan & Pengawasan Pembangunan
(Contoh: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur PUPR (KPBU, Dana Talangan, dst))
Permasalahan dilapangan, hasil temuan
2. PROBLEM SOLVER
K3 dan Temuan berulang pada tahap lelang, pelaksanaan, penyerapan, dan pelaporan.
(Contoh: Kegiatan Swakelola, Pemahaman Spesifikasi Teknis Kontrak, Hukum Kontrak, dst)
Penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
3. PADAT KARYA
Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Program Padat Karya dengan UNOR terkait
(Contoh: P3TGAI, PAMSIMAS, SANIMAS, PISEW, KOTAKU dst)
GAP Kompetensi Hasil Assessment sebagai bahan materi diklat Manajemen
4. GAP KOMPETENSI
Cenderung pada kompetensi manajerial dan sosial kultural
Dilakukan bersama antara BPSDM dengan UNOR terkait
DESAIN KEBUTUHAN PROGRAM PELATIHAN
23

24. FRAMEWORK PELATIHAN*
70:20:10
Target Grup :
Pegawai Operasional Lapangan
(Kepala Balai, Ka. Satker, PPK,
Pelaksana Teknis, Pengawas, dll)
2
70%
10%
20%
Proporsi Metode Pelatihan:
On the Job Experience /
praktek di lapangan/
Workshop
Tutorial
Teori
*) Disesuaikan dengan kondisi pekerjaan
lapangan
1 Pelatihan Berbasis Kompetensi
sesuai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan.
DESAIN PERANCANGAN PROGRAM PELATIHAN
SDM Kompeten
Standar
Kompe-
tensi
Program
Diklat
Berbasis
Kompe-
tensi
Sertifikasi
Kompe-
tensi
Assess-
ment
Center
Pusdiklat
&
Balai
Lembaga
Sertifikasi/
Asosiasi
Profesi
24

25. FRAMEWORK PELATIHAN
REGULER & TAILOR MADE
3
Pelatihan Dasar,
Intermediate, dan
Advance untuk
kebutuhan
mendesak/bersifat
strategis (arahan
Menteri PUPR).
TAILOR MADE
/ ON CALL
durasi min. 3 hari
(30 JP) s/d 2 minggu
(100 JP)
Target Grup :
PNS Muda
(angkatan ≥ 2010)
REGULER
durasi min. 3 hari
(30 JP)
Teori, Studi Kasus, dan Workshop
4 Pengembangan program
on the job training (OJT)
di tempat kerja/ lapangan.
5 Penetapan Pelatihan sebagai
persyaratan jabatan.
25
6 Unsur tenaga Pengajar:
Widyaiswara, Jafung, Struktural,
Guest Lecturer/Praktisi
7 Pelatihan bersertifikasi
keahlian/profesi oleh Asosiasi

26. REFORM KALENDER PELATIHAN
Reform
Kalender
Pelatihan
Program pelatihan lebih sesuai kebutuhan
serta target peserta yang lebih tepat
Bidang Sumber Daya Air
Bidang Jalan dan Jembatan
Bidang Konstruksi
• Perencanaan Teknis Irigasi.
• Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan
Irigasi.
• Perencanaan Teknis Bendungan.
• Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan
Bendungan.
• Pelatihan Teknologi Geo Elektrik untuk
Pendugaan Potensi Air Tanah.
• Pemeliharaan Jalan.
• Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan
Jalan.
• Pemeriksaan Jembatan (Sertifikasi HPJI).
• Perencanaan Teknis Jembatan Bentang
Panjang.
• Pelaksanaan Pekerjaan Beton Pracetak
Prategang Konstruksi Jalan Layang, dst.
• Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(Sertifikasi).
• SMK3 Konstruksi (Sertifikasi).
• Investasi Infrastruktur.
• Pembiayaan Infrastruktur, dst.
Bidang Permukiman
• Pengelolaan Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.
• Pengendalian dan Pengawasan
Kegiatan Sanitasi Perdesaan Padat
Karya.
• Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan
Kerja Komisioning IPA.
• Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung, dst.
Bidang Perumahan
• Penyelenggaraan Rumah Swadaya.
• Manajemen dan Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan
Perumahan.
• Pembangunan Perumahan Tapak
Sederhana Layak Huni.
• Pembangunan Rumah Khusus
Nelayan, dst.

27. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
a. Pelaksanaan sertifikasi
keahlian disertakan
pada setiap diklat
yang diselenggarakan
BPSDM (mencetak
ahli-ahli yang diakui)
b. kerjasama dengan
Lembaga Asosiasi
Profesi yang sudah
ada (perlu studi)
Pelaksanaan sertifikasi keahlian
27
BPSDM
Profesional & Terdepan
LEMBAGA/ASOSIASI PENDUKUNG
SERTIFIKASI PELATIHAN

28. (Jabatan Struktural) (Jabatan Fungsional)
KOMPETENSI SOCIO-CULTURAL
Kompetensi Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya, Suku, dan
Agama (TPBSA)
KOMPETENSI MANAJERIAL
Kompetensi Inti
Integritas (Int), Berorientasi pada Pelayanan (BpP), Kerja Sama
(KS), Komitmen Organisasi (KtO)
KOMPETENSI TEKNIS
Kemampuan Dasar
Spesifik
keahlian khusus Berasal dari tugas dan
fungsi organisasi, serta
rumpun/sektor/bidang
pekerjaan
Berasal dari peran dan
fungsi dalam organisasi
Berasal dari organisasi
Kementerian PUPR
(visi, misi, nilai-nilai dan
tantangan)
28
PP
11/2017
&
Permen.
PANRB
38/2017
M O D E L K O M P E T E N S I S D M P U P R

29. P E N I L A I A N P O T E N S I D A N K O M P E T E N S I
+ +
Assessment Center
Psychometric
Assessment
Computer Based
Data Integration
Brain Wave
Assessment
Report Report Report
Integrated Report
(Potensi & Kompetensi)
29

30.  Dilakukan oleh Penilai Teknis/Narasumber yang
ahli di bidang teknis tersebut.
 Metode penilaiannya dengan uji kompetensi
lapangan, wawancara CBI, dll.
 Menggali hard competence.
 Diselenggarakan sesuai kebutuhan, yaitu:
Uji Kompetensi Teknis
1. Pemetaan kompetensi/mapping
2. Seleksi dan Promosi
30

31. PROFIL SDM PUPR KINI DAN KE DEPAN
Integritas
Profesional
Orientasi Misi
Visioner
Etika – Akhlakuk Karimah
31
• Kemampuan (melaksanakan tugas) yang
dilandasi oleh pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill) dan sikap kerja (attitute)
untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai
dengan standar yang dibutuhkan.
• Ada pengakuan resmi (terhadap kompetensi
terkait).
K
A
S
SKILL
(KETERAMPILAN)
KNOWLEDGE
(PENGETAHUAN)
ATTITUTE
(SIKAP)

32. Badan Pengembangan SDM
Kementerian PUPR
Jl. Pattimura No. 20. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp/Fax 021-27515704
http://bpsdm.pu.go.id
TERIMA KASIH
32
BPSDM
Profesional & Terdepan

33. Program Studi Baru
Magister Hidroinformatika
Magister Rekayasa dan Manajemen Bangunan Tinggi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Universitas Hasanuddin (UNHAS)
Magister Rekayasa Keselamatan Konstruksi
1
2
1
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Target grup: Pelaksana di Ditjen. SDA, Peneliti Muda di Badan Litbang
Target grup: Pelaksana di kantor Pusat Ditjen. CK, Pelaksana Satuan Kerja Ditjen. CK
Target grup: Pelaksana di kantor Pusat dan seluruh Satker Ditjen. A, B, C, PnP
Universitas Indonesia (UI)
Program Doctoral by Research (rencana program baru)
1
Magister Rekayasa Keselamatan Konstruksi (dalam proses)
2
Universitas Diponegoro (UNDIP)
Magister Bendungan (dalam proses)
1