Kekuasaan Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Nasional
•
0 j'aime•2,218 vues
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan nasional Indonesia melalui kekuasaannya. Terdapat penjelasan mengenai cita-cita negara, struktur kekuasaan pemerintah, pencapaian tujuan nasional, teori tujuan negara, tugas dan wewenang pemerintah pusat, serta dinamika pengelolaan kekuasaan antara pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
Similaire à Kekuasaan Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Nasional
Similaire à Kekuasaan Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Nasional (20)
Dernier
Dernier (20)
Kekuasaan Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Nasional
- 2. Dwi Laitatul Eltama Nugraha Fajrul Mutaqin Farras Haura KELOMPOK 5
- 3. Cita-Cita dan Tujuan Negara Struktur Kekuasaan Pemerintah Pusat Ketercapaian Tujuan Nasional Teori Tujuan NegarA Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah berdasarkan UUD 1945 dalam mewujudkan Tujuan Negara KOMPETENSI DASAR 3.3
- 5. Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebgai makhluk sosial. Plato Theory
- 9. negara hukum
- 12. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial …”. PembukaanUUD1945 Alineake-4
- 18. Subsidi Kebutuhan Dasar Energi Non Energi
- 19. Jaminan Sosial
- 22. Melaksanakan Ketertiban Dunia • Bebas Aktif dalam Organisasi-Organisasi Regional dan Internasional
- 23. • Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa
- 25. SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 MPR DPR Presiden DPA BPK MA
- 26. SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 KPU BPK Bank Sentral Eksekutif Presiden Legislatif MPR DPR DPD Yudikatif MA MK KY
- 27. K E W E N A N G A N
- 29. #3 PERTAHANAN #3 KEAMANAN
- 30. #4 YUSTISI
- 31. Agama #5 AGAMA
- 32. #6 MONETER
- 33. INFRASTRUKTUR POLITIK suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu.
- 34. SUPRASTRUKTUR POLITIK Mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal, yang terbagi dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 35. INFRASTRUKTUR POLITIK SUPRASTRUKTUR POLITIK Partai Politik Interest Group Pressure Group Media Komunikasi Politik Tokoh Politik Lembaga Eksekutif Lembaga Legislatif Lembaga Yudikatif