Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi politik warga negara dan pendidikan politik. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi konvensional dan non konvensional, tujuan dan fungsi pendidikan politik, serta prinsip demokrasi yang dianut di Indonesia.

1. WARGA NEGARA
DAN PARTISIPASI POLITIK

2. Partisipasi dan Pendidikan
Politik

Lazimnya partisipasi diartikan sebagai
keterlibatan dan keikutsertaan dalam suatu
kegiatan tertentu.

Dalam konteks politik, partisipasi politik diartikan
sebagai kegiatan warga negara untuk turut serta
atau mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan
atau proses-proses politik.

3. 
Pandangan Huntington tentang pengertian
partisipasi politik yakni kegiatan warga
negara preman (private citizen) yang
bertujuan mempengaruhi pengambilan
keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
warga negara preman di sini adalah
sebagai perorangan-perorangan sebagai
warga negara yang mempunyai perananperanan tertentu.

4. Bagaimana memperluas partisipasi
a.
b.
c.
d.
e.
Myron Weiner, seperti dijelaskan oleh Mas’oed
dan MacAndrew (2000) yaitu
proses modernisasi;
perubahan-perubahan struktur kelas sosial;
pengaruh kaum intelektual dan komunikasi
massa modern;
konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin
politik;
keterlibatan pemerintah yang meluas dalam
urusan sosial.

5. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik
Par tisipasi Konvensional:
• Pemberian suara (voting)
• Diskusi politik
• Kegiatan kampanye
• Membentuk dan bergabung dalam kelompokkelompok kepentingan
• Komunikasi individual dengan pejabat politik
dan administratif

6. Partisipasi Non Konvensional:
•Pengajuan petisi
•Berdemonstrasi
•Konfrontasi
•Mogok
•Tindak kekerasan politik terhadap harta benda
seperti penjarahan, perusakan, pengeboman,
pembakaran
•Tindakan kekerasn politik terhadap manusia:
penculikan, pembunuhan.Perang gerilya dan
revolusi.

7. Pendidikan Politik
 Alfian (1986) menjelaskan makna pendidikan
politik sebagai usaha sadar untuk mengubah
sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka
memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang
terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal
yang hendak dibangun.
 Sudiharto Djiwandono (1983) mengemukakan
bahwa pendidikan politik merupakan suatu
proses penyampaian budaya politik bangsa,
mencakup cita-cita politik maupun norma-norma
operasional dari sistem organisasi politik yang
berdasarkan nilai-nilai Pancasila, penting bagi
seluruh rakyat, bagi seluruh warga.

8. Fungsi Pendidikan Politik
Pendidikan politik berfungsi untuk
memberikan isi dan arah serta pengertian
kepada proses penghayatan nilai-nilai yang
sedang berlangsung . Hal ini berarti bahwa
pendidikan politik menekankan kepada upaya
pemahaman tentang nilai-nilai dan normanorma yang merupakan landasan dan motivasi
bangsa Indonesia serta dasar untuk membina
dan mengembangkan diri guna ikut serta
dalam kehidupan pembangunan bangsa dan
negara (Endang Sumantri, 2003).

9. Tujuan Pendidikan Politik
 Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggungjawab
terhadap kepentingan bangsa dan negara yang diwujudkan
melalui keteladanan.
 Memiliki ketaatan terhadap hukum dan konstitusi yang
dilandasi dengan penuh kesadaran.
 Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
 Memiliki visi atau pandangan ke depan serta tekad
perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan
maju, yang didasarkan kepada kemampuan objektif bangsa.
 Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis
secara sadar.
 Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan
kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
 Sadar akan pemeliharaan lingkungan hidup dan alam
secara selaras, serasi, dan seimbang.
 Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai,
serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan
UUD 1945 atas dasar pola pikiran atau penalaran logis.

10. Kecerdasan Moral
(Moral Intelligence)
 Kecerdasan moral (moral intelligence) Michelle
Borba (2001:8) meliputi : empati, kesadaran,
pengendalian diri, respek, kebaikan, toleran, dan
kejujuran.
 Membangun kecerdasan moral tersebut
berlangsung secara setahap demi setahap, artinya
proses tersebut tidaklah berjalan dengan mudah
melainkan akan dihadapkan pada banyak kendala
dan tantangan.

11. Demokrasi
Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan
prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat
praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan
sering berliku-liku.
Selanjutnya Alamudi mengenukakan sokoguru
demokrasi, yaitu : (a) kedaulatan rakyat, (b)
pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang
diperintah, (c) kekuasaan mayoritas, (d) hak-hak
minoritas, (e) jaminan hak asasi manusia, (f) pemilihan
yang bebas dan jujur, (g) persamaan di depan hukum,
(h) proses hukum yang wajar, (i) pembatasan
pemerintahan secara konstitusional, (j) pluralisme
sosial, ekonomi, dan politik, (k) nilai-nilai toleransi,
pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

12. Penerapan Demokrasi
Penerapan demokrasi dalam suatu negara,
bergantung kepada:
(1) Ideologi dan falsafah yang dianutnya; (2)
sistem nilai budaya yang dimilikinya; (3)
karakteristik masyarakatnya;
(4) sejarah kehidupan bangsa dan
negaranya.

13. Prinsip/asas demokrasi:
 pengakuan atas partisipasi rakyat dlm pemerintahan
 pengakuan terhadap HAM
Nilai demokrasi (Mayo):
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara
melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam
masyarakat secara damai atau tanpa gejolak.
3.Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara
teratur.
4. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin.
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya
keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

14. 10 pilar demokrasi Indonesia (A.Sanusi):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Demokrasi berdasarkan Ketuhanan YME
Demokrasi berdasarkan HAM
Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat
Demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat
Demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara
Demokrasi berdasarkan otonomi daerah
Demokrasi berdasarkan supremasi hukum (rule of law)
Demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas
Demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat
Demokrasi berdasarkan keadilan sosial.