SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  14
Warga Negara & kewarganegaraan
Kedudukan warga Negara dalam Negara
Di susun oleh :
1. Ayu mega oktavia (17.02.51.0023)
2. Fenti anita sari (17.02.51.0039)
3. Febri nur annisa (17.02.51.0045)
A. pengertian warga Negara & kewarganegraan
1. Warga Negara
2.Kewarganegaraan
B. kedudukan warga Negara dalam Negara
1.Penentuan warga Negara
2.Warga Negara Indonesia
3.Ketentuan Undang-Undang mengenai warga Negara
Indonesia
Pengertian warga Negara dan
kewarganegaraan
1. Warga Negara
• Warga Negara mengandung arti peserta atau anggota dari suatu
organisasi perkumpulan, jadi warga negara secara sederhana diartikan
sebagai anggota dari suatu negara.
• warga Negara = citizen (inggris) civis/ civitas (latin) anggota atau
warga citoyen (prancis ) / kota .
• zaman Hindia Belanda (kawula Negara = bahwa warga hanya sebagai
objek atau milik negara)
2. Kewarganegaraan
• Menurut Cogan & Derricott (1998) kewarganegaraan sebagai “ a
set of characteristics of being a citizen”.
• Menurut Pendapat lain kewarganegaraan adalah bentuk identitas
yang memungkinkan individu-individu merasakan makna
kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik
(negara).
• Menurut Wikipedia kewarganegaraan merupakan keanggotaan
dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya
diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang
pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada
kepemimpinan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
Pengertian kewarganegaraan dibedakan
menjadi 2, yaitu
• Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis
• Kewarganegaraan dalam arti formal dan material
B. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM
NEGARA
• Warga negara sebagai penduduk negara dan memiliki arti penting
bagi negara. Sebagai anggota dari negara maka warga negara memiliki
hubungan atau ikatan dengan negara.
• Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam
identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara
keduannya,.
• Warga negara mempunya hak dan kewajiban terhadap negara dan
begitu pula sebaliknya.
1. Penentu warga negara
• Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang , Negara tidak boleh
melanggar “ general principles” atau asas-asas umum hukum
internasional tentang kewarganegaraan. Asas-asas tersebut adalah :
a) Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama
sekali “tidak ada hubungannya sedikitpun” dengan negara yang
bersangkutan sebagai warga negaranya.
b) Suatu negara tidak boleh menentukkan kewarganegaraan
berdasarkan unsur-unsur primodial yang dirasakan bertentangan
dengan prinsip-prinsip hukum umum (general principles) tadi.
Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi
kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu
• Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan
seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan
• Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa
kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari
orang tersebut.
Selain dalam sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat
didasarkan pada aspek perkawinan yaitu :
a) Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri
adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari
masyarakat.
b) Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak
menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri.
Permasalahan kewarganegaraan dibagi menjadi 3 :
• Apatride : orang yang tidk memiliki kewarganegaraan
• Bipatride : orang yang memiliki kewarganegaraan ganda
• Multripatride : orang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan
2. Warga Negara Indonesia
Menurut pasal 26 UUD 1945 , siapa yang menjadi warga negara :
• Yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang
undang sebagai warga negara.
• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempt tinggal diindonesia ( yang sudah tinggal lebih 5+th
berturut”)
• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan
undang-undang .
Syarat menjadi warga Negara:
• Orang bangsa Indonesia asli
• Orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi
warga negara.
3.Ketentuan undang-undang mengenai
warga negara Indonesia
•
UU Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara & penduduk negara
• UU Nomor 6 Tahun 1947 menggatikan UU Nomor 3 Tahun 1946 : tentang warga negara
dan penduduk negara
• UU Nomor 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernytaan
berhubungan dengan wargaan negara Indonesia
• UU Nomor 11 Tahun 1948 tentang memperapanjang waktu lagi untuk mengajukan
pernyataan berhubungan dengan kewarganegaraan negara Indonesia
• UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
• UU Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan atas pasal 18 UU no.62 th.1958 :
kewarganegaraan Republik Indonesia
• UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
• UU Nomor 2 Tahun 2007 Cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, memperoleh
kembali kewarganegaraan republik Indonesia.

Contenu connexe

Tendances

Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanRico Afrinando
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiArya D Ningrat
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Doan Gabriel Silalahi
 
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraMakalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraAmphie Yuurisman
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...AngeliaDagang
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanWarga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanRizki Noprian
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsinatal kristiono
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumEga Jalaludin
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaEdho1802
 
Pertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p knPertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p knnatal kristiono
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAMuhamad Yogi
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraWarnet Raha
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
 
Kewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiKewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiHilmiSalam
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanElla Feby
 

Tendances (20)

Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraTeori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomi
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
 
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraMakalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanWarga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan Kewarganegaraan
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
 
Pertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p knPertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p kn
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
Kewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiKewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmi
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 

Similaire à Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara

Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Hilda Ayu
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraAjeng Faiza
 
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxMAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxHamzahAsadullah5
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNurHidayat164
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6emmadewi
 
Hak dan kewajiban warga negara baru
Hak dan kewajiban warga negara baruHak dan kewajiban warga negara baru
Hak dan kewajiban warga negara baruZatul El-macka
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanPhoto Setudio Planet solo grand mall
 
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas xPersamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas xapotek agam farma
 
Persamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negaraPersamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negaraFarida Lukmi
 
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
 
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Manchester United
 

Similaire à Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara (20)

Hal3
Hal3Hal3
Hal3
 
Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara
 
Hak dan kewajiban
Hak dan kewajibanHak dan kewajiban
Hak dan kewajiban
 
Hak_dan_Kewajiban.pdf
Hak_dan_Kewajiban.pdfHak_dan_Kewajiban.pdf
Hak_dan_Kewajiban.pdf
 
Bahan tayang-pkn-3
Bahan tayang-pkn-3Bahan tayang-pkn-3
Bahan tayang-pkn-3
 
Bahan tayang-pkn-3
Bahan tayang-pkn-3Bahan tayang-pkn-3
Bahan tayang-pkn-3
 
Bahan tayang-pkn-3
Bahan tayang-pkn-3Bahan tayang-pkn-3
Bahan tayang-pkn-3
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxMAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6
 
Hak dan kewajiban warga negara baru
Hak dan kewajiban warga negara baruHak dan kewajiban warga negara baru
Hak dan kewajiban warga negara baru
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
 
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas xPersamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
 
Makalah hak & kewajiban warga negara
Makalah hak & kewajiban warga negaraMakalah hak & kewajiban warga negara
Makalah hak & kewajiban warga negara
 
1
11
1
 
Persamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negaraPersamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negara
 
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
 

Plus de Fenti Anita Sari

Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriFenti Anita Sari
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Fenti Anita Sari
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterFenti Anita Sari
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumFenti Anita Sari
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuFenti Anita Sari
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraFenti Anita Sari
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanFenti Anita Sari
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )Fenti Anita Sari
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)Fenti Anita Sari
 

Plus de Fenti Anita Sari (20)

Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
 
Perwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAMPerwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAM
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Makalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna UsahaMakalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna Usaha
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
 
Hukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi IndividuHukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi Individu
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
 

Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara

  • 1. Warga Negara & kewarganegaraan Kedudukan warga Negara dalam Negara
  • 2. Di susun oleh : 1. Ayu mega oktavia (17.02.51.0023) 2. Fenti anita sari (17.02.51.0039) 3. Febri nur annisa (17.02.51.0045)
  • 3. A. pengertian warga Negara & kewarganegraan 1. Warga Negara 2.Kewarganegaraan B. kedudukan warga Negara dalam Negara 1.Penentuan warga Negara 2.Warga Negara Indonesia 3.Ketentuan Undang-Undang mengenai warga Negara Indonesia
  • 4. Pengertian warga Negara dan kewarganegaraan 1. Warga Negara • Warga Negara mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan, jadi warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. • warga Negara = citizen (inggris) civis/ civitas (latin) anggota atau warga citoyen (prancis ) / kota . • zaman Hindia Belanda (kawula Negara = bahwa warga hanya sebagai objek atau milik negara)
  • 5. 2. Kewarganegaraan • Menurut Cogan & Derricott (1998) kewarganegaraan sebagai “ a set of characteristics of being a citizen”. • Menurut Pendapat lain kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). • Menurut Wikipedia kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemimpinan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
  • 6. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu • Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis • Kewarganegaraan dalam arti formal dan material
  • 7. B. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA • Warga negara sebagai penduduk negara dan memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. • Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduannya,. • Warga negara mempunya hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu pula sebaliknya.
  • 8. 1. Penentu warga negara • Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang , Negara tidak boleh melanggar “ general principles” atau asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan. Asas-asas tersebut adalah : a) Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali “tidak ada hubungannya sedikitpun” dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. b) Suatu negara tidak boleh menentukkan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primodial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum (general principles) tadi.
  • 9. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu • Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan • Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.
  • 10. Selain dalam sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yaitu : a) Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. b) Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri.
  • 11. Permasalahan kewarganegaraan dibagi menjadi 3 : • Apatride : orang yang tidk memiliki kewarganegaraan • Bipatride : orang yang memiliki kewarganegaraan ganda • Multripatride : orang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan
  • 12. 2. Warga Negara Indonesia Menurut pasal 26 UUD 1945 , siapa yang menjadi warga negara : • Yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara. • Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempt tinggal diindonesia ( yang sudah tinggal lebih 5+th berturut”) • Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang .
  • 13. Syarat menjadi warga Negara: • Orang bangsa Indonesia asli • Orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara.
  • 14. 3.Ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia • UU Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara & penduduk negara • UU Nomor 6 Tahun 1947 menggatikan UU Nomor 3 Tahun 1946 : tentang warga negara dan penduduk negara • UU Nomor 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernytaan berhubungan dengan wargaan negara Indonesia • UU Nomor 11 Tahun 1948 tentang memperapanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubungan dengan kewarganegaraan negara Indonesia • UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia • UU Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan atas pasal 18 UU no.62 th.1958 : kewarganegaraan Republik Indonesia • UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. • UU Nomor 2 Tahun 2007 Cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia.