SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  41
KEMENTERIAN
                 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
                       REPUBLIK INDONESIA




         KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL
                                       Oleh :
                            Ir. Simon L. Himawan, MA
                     Kepala Biro Perencanaan dan KLN, KPDT

                Disampaikan dalam Rapat Sosialisasi Kebijakan DAK 2012
       Diselenggarakan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
                             Jakarta, 22-23 November 2011
OUTLINE PAPARAN
I.     KONDISI SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL
       A.   PETA DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU TERLUAR
       B.   KEMISKINAN
       C.   IPM
       D.   IPDRB/KAPITA
       E.   FISKAL
II.    DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL
III.   EVALUASI PELAKSANAAN DAK SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN 2011
IV.    KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL 2012
       A.   PERUBAHAN NUMENKLATUR BIDANG DAK-SPPDT 2012
       B.    ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL 2012
            1. ARAH KEBIJAKAN
            2. TUJUAN
            3. SASARAN
            4. LINGKUP KEGIATAN
            5. INDIKATOR KINERJA
            6. INDIKATOR TEKNIS
            7. FORMULA PERHITUNGAN INDEKS TEKNIS
            8. SKPD PELAKSANA DI DAERAH
                                                                                     2
            9. MASUKAN UNTUK KOORDINASI PELAKSANAAN DAK DI PUSAT DAN DAERAH
I.
KONDISI SOSIAL EKONOMI
  DAERAH TERTINGGAL
PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU
    PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA
                     TERLUAR DI INDONESIA

                                                     Keterangan :
                                                     1. Jumlah pulau terluar 
                                                        92 pulau (Perpres 78
                                                        Tahun 2005)
                                                     2. Di daerah tertinggal 
                                                        66 Pulau terluar
                                                        (71,7%), 25 pulau
    DAERAH TERTINGGAL                                   berpenghuni dengan
    DAERAH MAJU
                                                        jumlah penduduk
    N                                                   71.431 jiwa (BPS,2008)
              1000      0   1000   2000 Kilometers
                                                     3. Pulau terluar di daerah
W       E
                                                        tertinggal tersebar di
    S                                                   23 kabupaten pada 14
                                                        provinsi.




                                                                          4
SEBARAN DAERAH TERTINGGAL
                         MENURUT PULAU
                                                                               Jumlah
                                                   No          Wilayah                       %
                                  SUMATERA,                                      Kab
        PAPUA, 35                    46
                                                   1. SUMATERA                  46       25%
MALUKU, 15                                         2. JAWA & BALI                9        5%
                                         JAWA, 9
                                                   3. KALIMANTAN                16        9%
                                     KALIMANTAN    4. SULAWESI                  34       19%
                                         , 16
     SULAWESI, 3
         4                                         5. NUSA TENGGARA             28       15%
                        NUSA
                      TENGGARA,                    6. MALUKU                    15        8%
                         28
                                                   7. PAPUA                     35       19%
                                                               JUMLAH           183      100%
                                     KBI
                                      55
                                     30%            Wilayah          Jumlah Kab          %
                                                         KBI             55             30%
     KTI                                                 KTI             128            70%
     128                                                JUMLAH           183            100%
     70%                                                                                     5
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN TERTINGGAL/ NON
     TERTINGGAL PADA TAHUN 2005-2008 , DAN TARGET TAHUN 2014.

   30
         26.1   26.9   26.4
                                                                                         Rata2 %
   25                         23.3                                                       Penduduk Miskin
                                     21.4
                                                                 Target rata2 Daerah     Kab/Kota Non
   20                                                                                    Dating
         16.7   16.4   16.6                                       Tertinggal 14,2%
                              15.4
                                     14.2
 % 15                                                                                    Rata2 %
         14.6          14.5                                                              Penduduk Miskin
                13.9          13.4
   10                                                                                    Kab. Dating
                                                          Tarrget nasional (max
    5                                                              10%)
                                                                                         % Miskin
    0                                                                                    Nasional




                                                                           2014
         2005


                2006


                       2007


                              2008


                                     2009


                                            2010


                                                   2011


                                                          2012


                                                                    2013
                                                                                  Grafik 1 : Target Proyeksi
                                                                                     Angka Kemiskinan


• Untuk mewujudkan target tingkat kemiskinan di daerah tertinggal sebesar 14,2 persen
  pada tahun 2014 diperlukan pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 7,2 persen
  selama 5 tahun, atau rata-rata berkurang sebesar 1,44 persen setiap tahun.
• Berdasarkan rata-rata penurunan tingkat kemiskinan eksisting hanya sebesar 0,69
  persen, maka diperlukan selama 11 tahun (dari tahun 2009) untuk mewujudkan target
  Tingkat Kemiskinan 14,2 persen. (Grafik 1)                                        6
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN TERTINGGAL/ NON
     TERTINGGAL PADA TAHUN 2005-2008 , DAN TARGET TAHUN 2014.

                NASIONAL                                  14.2
                                                                                28.0
                                                                                                          Grafik 2 (bar) : Angka
                PIDIE JAYA
                                                                                                         Kemiskinan di beberapa
         LAMPUNG UTARA                                                           29.0
                                                                                                           Dating (bps, 2009)
              BANGKALAN                                                             30.5
                 TTS, NTT                                                            31.1
                SAMPANG                                                               31.9
            SUMBA BARAT                                                                      35.4                       %
            MTB, MALUKU                                                                         37.2
                 KEP. ARU                                                                         38.8
                  SUPIORI                                                                                              50.7
           TELUK BINTUNI                                                                                                 51.9

                             0.0             10.0                20.0           30.0            40.0            50.0            60.0

    60
                Grafik 3(Scatter) : Sebaran Dating
    50            Menurut Tingkat Kemiskinan                                                    • Sebanyak 78 % daerah
                                                                                                  tertinggal berada di atas
    40                                                                                            tingkat kemiskinan Nasional
                                                                                                  (14,15%) (Grafik 3)
    30
%




    20

    10

     0
         0     20      40          60   80          100    120      140   160      180
                                                                                                                                       7
PERKEMBANGAN IPM ANTAR KELOMPOK DAERAH TERTINGGAL DAN NON
                 TERTINGGAL (PERIODE 2004-2008)

   74                                                                             Target Rata-rata
                        71.8   72.3
                71.2                                                                 IPM 72,2
   72    70.5
   70                          71.2
                70.1    70.6                                                             Rata2 IPM
   68    69.6
                                                                                         Kab/Kota Non
                                                                                         Dating
   66
                        66.1   65.9                                                      Rata2 IPM Kab.
   64           65.4                                                                     Dating
         64.6
                                      Grafik (line) : Trend Angka IPM
   62                                                                                    IPM Nasional
                                                 (2009-2014)
   60
         2005   2006   2007    2008     2009    2010    2011    2012    2013   2014


• Rata-rata IPM daerah maju dan daerah tertinggal menunjukkan perkembangan divergen (melebar) 
  kesenjangan kesejahteraan masyarakat meningkat
• Rata-rata IPM daerah Tertinggal menunjukkan tren menurun dalam periode 2007-2008, disebabkan
  Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan IPM lebih rendah dari kabupaten induknya.
• Untuk mewujudkan target pencapaian IPM 72,2 pada tahun 2014 diperlukan akselerasi dengan rata-
  rata peningkatan sebesar 1,05 per tahun sementara peningkatan rata-rata IPM eksisting hanya
  sebesar 0,43, sehingga diperlukan selama 14 tahun (dari tahun 2008) untuk mewujudkan target IPM
  72,2..
                                                                                                        8
PERKEMBANGAN RATA-RATA PDRB PERKAPITA ANTAR KELOMPOK DAERAH
                 TERTINGGAL DAN NON TERTINGGAL (PERIODE 2004-2008)

           9
                                                          7.85         8.12
                                             7.55                                    Rata2 PDRB
           8                   7.26                                                  Perkapita
                  6.91
           7                                                                         Kab/Kota Non
                                                                       7.06          Dating (ADHK)
           6                                 6.57         6.82
                               6.50
                  6.14                                                               Rata2 PDRB
Juta Rp.




           5                                                                         Perkapita Kab.
                                                          5.10         5.30
                               5.01          4.94                                    Dating (ADHK)
           4      4.65
           3
                                                                                     Rata2 PDRB
           2                                                                         Perkapita Total
                                                                                     Kab/Kota (ADHK)
           1
           -
                  2004         2005         2006         2007         2008


 •         Disparitas PDRB per kapita antar rata-rata PDRB perkapita daerah maju dengan rata-
           rata PDRB perkapita daerah tertinggal cenderung meningkat  KESENJANGAN
           MENINGKAT
 •         Upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah masih perlu ditingkatkan 
           PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

                                                                                                 9
DAERAH MAJU DENGAN PAD BESAR DAN DAK
              DIATAS RATA-RATA NASIONAL (APBD 2010)
                                                                                    JUTAAN RUPIAH

NO           5 KABUPATEN DG DAK TINGGI      APBD         PAD            DAU           DAK
 @        RATA RATA DAERAH MAJU             716.172,-    57.324,-      406.085,-      47.557,-
 @        RATA RATA DAERAH TERTINGGAL       486.566,-    22.680,-      315.047,-      44.905,-
  1      Kab. Bogor                        2.128.453,-   370.459,-    1.115.704,-    143.081,-
  2      Kab. Bandung                      1.759.861,-   165.287,-    1.086.282,-    118.904,-
  3      Kab. Cianjur                      1.246.777,-   108.386,-     877.994,-     101.270,-
  4      Kab. Magelang                      886.037,-     78.651,-     604.522,-     100.912,-
  5      Kab. Cilacap                      1.204.549,-   126.058,-     793.267,-     100.844,-

 NO        5 KABUPATEN DG DAK TERENDAH       APBD        PAD            DAU           DAK
 @         RATA RATA DAERAH MAJU            716.172,-    57.324,-      406.085,-      47.557,-
 @         RATA RATA DAERAH TERTINGGAL      486.566,-    22.680,-      315.047,-      44.905,-
  1        Kab. Sabu Raijua, NTT             117.910,-     1.105,-       64.261,-     30.086,-
  2        Kab. Maybrat, Papua               209.116,-          0,-    115.710,-      36.911,-
  3        Kab. Kepulauan Morotai, Malut     175.707,-     1.550,-       76.154,-     26.903,-
  4        Kab. Kepulauan Mentawai           371.066,-   26.285,-      287.490,-      29.631,-
  5        Kab. Tambrauw, Papua Barat        142.842,-         56,-      71.861,-     29.400,-
                                                                                          10
Sumber : djpk.depkeu.go.id (Data diolah)
PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU
    PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA
                     TERLUAR DI INDONESIA

                                                     Keterangan :
                                                     1. Jumlah pulau terluar 
                                                        92 pulau (Perpres 78
                                                        Tahun 2005)
                                                     2. Di daerah tertinggal 
                                                        66 Pulau terluar
                                                        (71,7%), 25 pulau
    DAERAH TERTINGGAL                                   berpenghuni dengan
    DAERAH MAJU
                                                        jumlah penduduk
    N                                                   71.431 jiwa (BPS,2008)
              1000      0   1000   2000 Kilometers
                                                     3. Pulau terluar di daerah
W       E
                                                        tertinggal tersebar di
    S                                                   23 kabupaten pada 14
                                                        provinsi.




                                                                         11
SEBARAN DAERAH TERTINGGAL
                         MENURUT PULAU
                                                                               Jumlah
                                                   No          Wilayah                       %
                                  SUMATERA,                                      Kab
        PAPUA, 35                    46
                                                   1. SUMATERA                  46       25%
MALUKU, 15                                         2. JAWA & BALI                9        5%
                                         JAWA, 9
                                                   3. KALIMANTAN                16        9%
                                     KALIMANTAN    4. SULAWESI                  34       19%
                                         , 16
     SULAWESI, 3
         4                                         5. NUSA TENGGARA             28       15%
                        NUSA
                      TENGGARA,                    6. MALUKU                    15        8%
                         28
                                                   7. PAPUA                     35       19%
                                                               JUMLAH           183      100%
                                     KBI
                                      55
                                     30%            Wilayah          Jumlah Kab          %
                                                         KBI             55             30%
     KTI                                                 KTI             128            70%
     128                                                JUMLAH           183            100%
     70%                                                                                  12
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN TERTINGGAL/ NON
     TERTINGGAL PADA TAHUN 2005-2008 , DAN TARGET TAHUN 2014.

   30
         26.1   26.9   26.4
                                                                                         Rata2 %
   25                         23.3                                                       Penduduk Miskin
                                     21.4
                                                                 Target rata2 Daerah     Kab/Kota Non
   20                                                                                    Dating
         16.7   16.4   16.6                                       Tertinggal 14,2%
                              15.4
                                     14.2
 % 15                                                                                    Rata2 %
         14.6          14.5                                                              Penduduk Miskin
                13.9          13.4
   10                                                                                    Kab. Dating
                                                          Tarrget nasional (max
    5                                                              10%)
                                                                                         % Miskin
    0                                                                                    Nasional




                                                                           2014
         2005


                2006


                       2007


                              2008


                                     2009


                                            2010


                                                   2011


                                                          2012


                                                                    2013
                                                                                  Grafik 1 : Target Proyeksi
                                                                                     Angka Kemiskinan


• Untuk mewujudkan target tingkat kemiskinan di daerah tertinggal sebesar 14,2 persen
  pada tahun 2014 diperlukan pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 7,2 persen
  selama 5 tahun, atau rata-rata berkurang sebesar 1,44 persen setiap tahun.
• Berdasarkan rata-rata penurunan tingkat kemiskinan eksisting hanya sebesar 0,69
  persen, maka diperlukan selama 11 tahun (dari tahun 2009) untuk mewujudkan target
  Tingkat Kemiskinan 14,2 persen. (Grafik 1)                                      13
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN TERTINGGAL/ NON
     TERTINGGAL PADA TAHUN 2005-2008 , DAN TARGET TAHUN 2014.

                NASIONAL                                  14.2
                                                                                28.0
                                                                                                          Grafik 2 (bar) : Angka
                PIDIE JAYA
                                                                                                         Kemiskinan di beberapa
         LAMPUNG UTARA                                                           29.0
                                                                                                           Dating (bps, 2009)
              BANGKALAN                                                             30.5
                 TTS, NTT                                                            31.1
                SAMPANG                                                               31.9
            SUMBA BARAT                                                                      35.4                       %
            MTB, MALUKU                                                                         37.2
                 KEP. ARU                                                                         38.8
                  SUPIORI                                                                                              50.7
           TELUK BINTUNI                                                                                                 51.9

                             0.0             10.0                20.0           30.0            40.0            50.0            60.0

    60
                Grafik 3(Scatter) : Sebaran Dating
    50            Menurut Tingkat Kemiskinan                                                    • Sebanyak 78 % daerah
                                                                                                  tertinggal berada di atas
    40                                                                                            tingkat kemiskinan Nasional
                                                                                                  (14,15%) (Grafik 3)
    30
%




    20

    10

     0
         0     20      40          60   80          100    120      140   160      180
                                                                                                                                       14
PERKEMBANGAN IPM ANTAR KELOMPOK DAERAH TERTINGGAL DAN
          NON TERTINGGAL (PERIODE 2004-2008)
    74                                                                             Target Rata-rata
                         71.8   72.3
                 71.2                                                                 IPM 72,2
    72    70.5
    70                          71.2
                 70.1    70.6                                                             Rata2 IPM
    68    69.6
                                                                                          Kab/Kota Non
                                                                                          Dating
    66
                         66.1   65.9                                                      Rata2 IPM Kab.
    64           65.4                                                                     Dating
          64.6
                                       Grafik (line) : Trend Angka IPM
    62                                                                                    IPM Nasional
                                                  (2009-2014)
    60
          2005   2006   2007    2008     2009    2010    2011    2012    2013   2014


 • Rata-rata IPM daerah maju dan daerah tertinggal menunjukkan perkembangan divergen (melebar) 
   kesenjangan kesejahteraan masyarakat meningkat
 • Rata-rata IPM daerah Tertinggal menunjukkan tren menurun dalam periode 2007-2008, disebabkan
   Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan IPM lebih rendah dari kabupaten induknya.
 • Untuk mewujudkan target pencapaian IPM 72,2 pada tahun 2014 diperlukan akselerasi dengan rata-
   rata peningkatan sebesar 1,05 per tahun sementara peningkatan rata-rata IPM eksisting hanya
   sebesar 0,43, sehingga diperlukan selama 14 tahun (dari tahun 2008) untuk mewujudkan target IPM
   72,2..
                                                                                                      15
PERKEMBANGAN RATA-RATA PDRB PERKAPITA ANTAR KELOMPOK
DAERAH TERTINGGAL DAN NON TERTINGGAL (PERIODE 2004-2008)
           9
                                                          7.85         8.12
                                             7.55                                    Rata2 PDRB
           8                   7.26                                                  Perkapita
                  6.91
           7                                                                         Kab/Kota Non
                                                                       7.06          Dating (ADHK)
           6                                 6.57         6.82
                               6.50
                  6.14                                                               Rata2 PDRB
Juta Rp.




           5                                                                         Perkapita Kab.
                                                          5.10         5.30
                               5.01          4.94                                    Dating (ADHK)
           4      4.65
           3
                                                                                     Rata2 PDRB
           2                                                                         Perkapita Total
                                                                                     Kab/Kota (ADHK)
           1
           -
                  2004         2005         2006         2007         2008


 •         Disparitas PDRB per kapita antar rata-rata PDRB perkapita daerah maju dengan rata-
           rata PDRB perkapita daerah tertinggal cenderung meningkat  KESENJANGAN
           MENINGKAT
 •         Upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah masih perlu ditingkatkan 
           PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

                                                                                                16
DAERAH MAJU DENGAN PAD BESAR DAN DAK
              DIATAS RATA-RATA NASIONAL (APBD 2010)
                                                                                    JUTAAN RUPIAH

NO           5 KABUPATEN DG DAK TINGGI      APBD         PAD            DAU           DAK
 @        RATA RATA DAERAH MAJU             716.172,-    57.324,-      406.085,-      47.557,-
 @        RATA RATA DAERAH TERTINGGAL       486.566,-    22.680,-      315.047,-      44.905,-
  1      Kab. Bogor                        2.128.453,-   370.459,-    1.115.704,-    143.081,-
  2      Kab. Bandung                      1.759.861,-   165.287,-    1.086.282,-    118.904,-
  3      Kab. Cianjur                      1.246.777,-   108.386,-     877.994,-     101.270,-
  4      Kab. Magelang                      886.037,-     78.651,-     604.522,-     100.912,-
  5      Kab. Cilacap                      1.204.549,-   126.058,-     793.267,-     100.844,-

 NO        5 KABUPATEN DG DAK TERENDAH       APBD        PAD            DAU           DAK
 @         RATA RATA DAERAH MAJU            716.172,-    57.324,-      406.085,-      47.557,-
 @         RATA RATA DAERAH TERTINGGAL      486.566,-    22.680,-      315.047,-      44.905,-
  1        Kab. Sabu Raijua, NTT             117.910,-     1.105,-       64.261,-     30.086,-
  2        Kab. Maybrat, Papua               209.116,-          0,-    115.710,-      36.911,-
  3        Kab. Kepulauan Morotai, Malut     175.707,-     1.550,-       76.154,-     26.903,-
  4        Kab. Kepulauan Mentawai           371.066,-   26.285,-      287.490,-      29.631,-
  5        Kab. Tambrauw, Papua Barat        142.842,-         56,-      71.861,-     29.400,-
                                                                                          17
Sumber : djpk.depkeu.go.id (Data diolah)
II.
DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI
   PRIORITAS NASIONAL



                            18
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
MERUPAKAN PRIORITAS NASIONAL DAN BIDANG , RPJMN 2010-2014

                  BUKU 1                                       BUKU 2
             Prioritas Nasional                            Prioritas Bidang

               11 Prioritas Nasional:                            11 Bidang :
   1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola        1. Kebijakan pengarusutamaan dan lintas
   2. Pendidikan                                    bidang
   3. Kesehatan                                  2. Pembangunan sosial budaya dan
   4. Penanggulangan Kemiskinan                     kehidupan beragama
   5. Ketahanan Pangan                           3. Ekonomi
   6. Infrastruktur                              4. Ilmu pengetahuan dan teknologi
   7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha            5. Sarana dan prasarana
   8. Energi                                     6. Politik
   9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan              Sub bidang : politik dalam negeri dan
       Bencana                                      komunikasi
   10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, &      Prioritas sub bidang : pelembagaan
       Pasca-konflik                                demokrasi
   11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi       7. Pertahanan dan keamanan
       Teknologi                                 8. Hukum dan aparatur
                                                 9. Wilayah dan tata ruang
                  Prioritas Lainnya :               Prioritas Bidang : Pembangunan
   1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan            Daerah Tertinggal
   2. Bidang Perekonomian                        7. Sumber daya alam dan lingkungan hidup
   3. Bidang Kesejahteraan Rakyat                8. Sistem pendukung manajemen
                                                    pembangunan nasional
                                                                                            19
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN
               PASCA-KONFLIK

 TARGET PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
 HINGGA TAHUN 2014:
  1. PENGENTASAN DAERAH TERTINGGAL SEDIKITNYA 50 KABUPATEN;
  2. IPM = 72,2 (sekarang 67,7);
  3. PERTUMBUHAN EKONOMI = 7,1 % (sekarang 6,6 %);
  4. PENDUDUK MISKIN =14,2 % (sekarang 18,8 %);
  5. PENGANGGURAN TURUN sebesar 2,2% per tahun

 substansi inti yang dilakukan oleh KPDT :
 “Pengembangan kebijakan dan koordinasi pembangunan
 dibidang ekonomi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur
 di daerah tertinggal”


                                                                 20
III.
EVALUASI PELAKSANAAN DAK BIDANG SARANA DAN
     PRASARANA PERDESAAN TAHUN 2011




                                       21
PERMASALAHAN PELAKSANAAN DAK-SARANA DAN
      PRASARANA PERDESAAN TAHUN 2011

1. Keterlambatan Sosialisasi JUKNIS
  •   Keterlambatan sosialisasi JUKNIS oleh KPDT (Bulan Maret 2011);
2. Menu kegiatan dalam JUKNIS terlalu sempit
  •   Kebutuhan dan harapan daerah tertinggal sangat besar dan beragam,
      sementara pilihan menu kegiatan DAK SPP terbatas
3. SKPD pelaksana
  •   SKPD pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati ada yang tidak sesuai dengan
      kebutuhan kegiatan, seperti:
  •   Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  •   Dinas Pekerjaan Umum/Kimpraswil;
  •   Sekretaris Daerah.
4. Pemda kesulitan dalam melaksanakan mekanisme
   hibah kepada pengelola
5. Rendahnya kepatuhan daerah dalam menyampaikan
   pelaporan pelaksanaan DAK-SPDT
Sumatera Barat                                               90%
                                                  Aceh              29%
                                     Bangka Belitung             22%
                                                 Jambi       17%
                                    Sulawesi Tengah        8%




                         2008
                                              Lampung      8%
                                 Kalimantan Tengah            7%
                                   Sumatera Selatan          6%
                                           Jawa Timur        5%
                                    Sulawesi Selatan        4%
                                        Jawa Tengah                                                 92%
                                      Sumatera Barat                                               90%
                                      D.I. Yogyakarta                                           83%
                                 Kalimantan Tengah                                            80%
                                        Maluku Utara                              56%
                                Nusa Tenggara Barat                               55%
                                   Kalimantan Barat                       40%
                                                  Aceh              29%
                                 Kalimantan Selatan                 29%
                                     Bangka Belitung             22%




                         2009
                                                    Bali       20%
                                                 Jambi       17%
                                    Sulawesi Tengah          17%
                                  Sulawesi Tenggara         15%
                                              Lampung      8%
                                           Jawa Timur      8%
                                   Sumatera Selatan           6%
                                    Sulawesi Selatan        4%
                                                 Papua      4%
                                     Sumatera Utara         3%
                                        Jawa Tengah                                                    100%
                                Nusa Tenggara Barat                                                    100%
                                      Sulawesi Utara                                                   100%
                                 Kalimantan Tengah                                                   93%
                                    Sulawesi Selatan                                              88%
                                     Bangka Belitung                                              88%
                                                Maluku                                      75%
                                 Kalimantan Selatan                                       71%
                                             Gorontalo                                    71%
                                              Lampung                                   67%
                                   Kalimantan Timur                                     67%
                                       Sulawesi Barat                                   67%
                                   Sumatera Selatan                                   63%
                                     Sumatera Utara                                56%
                                                    Bali                        50%
                         2010




                                        Maluku Utara                            50%
                                   Kalimantan Barat                       40%
                                                  Aceh                   38%
                                      D.I. Yogyakarta                  33%
                                     Kepulauan Riau              25%
                                                Banten          22%
                                             Bengkulu         18%
                                                                                                                 KEPATUHAN DAERAH DALAM




                                                 Jambi       17%
                                    Sulawesi Tengah          17%
                                                   Riau    8%
                                           Jawa Timur      8%
                                  Sulawesi Tenggara        8%
                                                                                                              PELAPORAN DAK TAHUN 2008 - 2010




                                            Jawa Barat     7%
Sumber: Kemdagri, 2011




                                                 Papua      3%
KEPATUHAN DAERAH DALAM MENYAMPAIKAN
           LAPORAN TRIWULANAN DAK-SPP TAHUN 2011
                        Kepada KPDT

  30
           25                25
  25

  20

  15                14                 14
                                            10
  10
                                                       5           5
   5                                                                      3
   0
                I                 II             III           Lengkap I, II, III
                         Jumlah Kabupaten                  %

Per 31 Oktober 2011                                                                 24
LANJUTAN...............
5.   Lembaga Pengelola di Tingkat Masyarakat  Perlu adanya penjelasan yang lebih
     spesifik tentang kelembagaan pengelolaan, termasuk teknis pengelolaan.
    • Lembaga pengelola sarana dan prasarana yang ditunjuk oleh Bupati
       beragam, seperti:
    • BUMDES;
    • Camat;
    • Kepala Desa;
    • Koperasi Karyawan Dinas Perhubungan;
    • Dinas Perhubungan.
6.   Optimalisasi fungsi moda transportasi
    • Moda transportasi pick up roda 4 ada yang digunakan untuk mobil dinas pejabat
       (Dinas perhubungan, camat, dll);
    • Besaran tonase Kapal tidak sesuai dengan kondisi wilayah (alur, potensi ekonomi)
       sehingga tidak optimal penggunaannya dan mahalnya biaya pemeliharaan. Kapa
       tidak termanfaatkan.
7. Bentuk dan Jenis kegiatan yang tidak sesuai JUKNIS/kebutuhan/kemampuan
    • Pengadaan angkutan roda 4 yang seharusnya 4x2 single cabin menjadi 4x4 double
       cabin;
    • Ada yang dialokasikan untuk sarana perdesaan (jalan desa);
    • Pengadaan angkutan roda 6 yang seharusnya 4x2 dengan 6 roda (truck) menjadi
       Dum Truck.
8. Pemanfaatan sisa lelang
    • ada daerah yang tidak memanfaatkannya atau ada yang menggunakannya untuk
       bahan bakar
IV.
KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA DAN
 PRASARANA DAERAH TERTINGGAL
           TAHUN 2012
PERUBAHAN NOMENKLATUR DAK BIDANG SARANA DAN
    PRASARANA DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2012


       Nomenklatur Bidang DAK diubah:
                     dari
 “DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan”
                 (tahun 2011)
                   menjadi
“DAK Bidang Sarana Prasarana Daerah Tertinggal”
                 (tahun 2012)

                                             27
ARAH KEBIJAKAN
Mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal
yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu untuk
melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal
dengan meningkatkan pengembangan perekonomian
daerah yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur
perekonomian, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh
dan berkembang secara lebih cepat guna dapat
mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah
lain yang sudah relatif lebih maju.



                                                  28
TUJUAN

• Mendukung upaya percepatan pembangunan
  di daerah tertinggal melalui penyediaan
  sarana    dan     prasarana     pendukung
  pengembangan     ekonomi     lokal   serta
  terbangunnya sinergi antara kegiatan yang
  didanai dari DAK dengan kegiatan sektor
  lainnya.



                                           29
SASARAN
Sasaran Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Daerah
Tertinggal (DAK SPDT):
  adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
  pengembangan ekonomi lokal dengan didukung keterpaduan pelaksanaan
  kegiatan lintas sektor baik yang berasal dari sumber pendanaan DAK dan
  juga sumber pendanaan pembangunan lainnya.
Sasaran kebutuhan DAK SPDT secara menyeluruh:
  tersedianya sarana dan prasarana transportasi di daerah tertinggal
  seperti: moda transportasi darat di 14.765 desa, moda transportasi air di
  4.778 desa, terbangun/terehabilitasinya dermaga kecil/tambatan perahu
  di 3.149 di desa, terbangunnya pembangkit energi listrik di 3.908 desa,
  dan Pembangunan/rehabilitasi 4.000 embung irigasi untuk menunjang
  sektor pertanian.


                                                                         30
LINGKUP KEGIATAN
Subbidang/Menu Kegiatan yang Dapat Dipilih :
• Penyediaan      moda    transportasi   darat/perairan   untuk
  meningkatkan mobilitas barang dan penumpang antar wilayah
  perdesaan dengan pusat pertumbuhan,
• Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan
  perahu untuk       mendukung angkutan orang dan barang,
  khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir
  yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan,
• Penyediaan/pembangunan pembangkit energi listrik terbarukan
  perdesaan yang memanfaatkan sumber energi mikrohidro dan
  pikohidro
• Pembangunan/rehabilitasi embung irigasi untuk menunjang
  sektor pertanian
• Pembangunan/Rehabilitasi jembatan antar
                                                             31
INDIKATOR KINERJA
• Indikator keluaran (output) untuk kegiatan Dana Alokasi
  Khusus Sarana Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) TA
  2012 adalah :
   –   Jumlah moda transportasi darat/perairan
   –   Jumlah dermaga kecil/tambatan perahu
   –   Jumlah unit pembangkit listrik mikrohidro/pikohidro
   –   Jumlah embung
   –   Jumlah jembatan antar desa
   –   Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan triwulan tepat waktu
   –   Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan akhir tepat waktu



                                                              32
INDIKATOR KINERJA...lanjutan
II. INDIKATOR OUTCOME
•   Meningkatnya volume pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat produksi
    menuju pusat-pusat pemasaran. Indikator yang digunakan adalah “jumlah desa
    yang masyarakatnya memperoleh kemudahan dalam mengakses moda
    transportasi darat/perairan”.
•   Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perairan di daerah tertinggal.
    Indikator yang digunakan adalah “jumlah desa yang meningkat kualitas
    pelayanannya dalam bongkar muat barang/orang melalui dermaga
    kecil/tambatan perahu”.
•   Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang berbasis energi listrik.
    Indikator yang digunakan adalah “jumlah Kepala Keluarga yang memperoleh
    pelayanan penyediaan energi listrik (mikrohidro/pikohidro)”.
•   Meningkatnya ketersediaan air baku untuk mendukung sektor pertanian di
    daerah tertinggal. Indikator yang digunakan adalah “luas lahan pertanian yang
    memperoleh aliran irigasi dari embung”.
•   Meningkatnya jumlah pergerakan orang antar desa di daerah tertinggal. Indikator
    yang digunakan adalah ”jumlah desa yang dapat diakses sepanjang tahun”.

                                                                               33
KRITERIA TEKNIS
a. Indeks ketertinggalan daerah
b. Jumlah kabupaten menurut persentase desa yang
   membutuhkan moda
c. Transportasi darat dan perairan
d. Jumlah kabupaten menurut persentase desa yang tidak
   dilayani listrik.
e. Rasio elektrifikasi menurut kabupaten.
f. Lahan pertanian yang tidak berpengairan menurut kabupaten
g. Lahan pertanian yang beririgrasi non teknis menurut
   kabupaten
h. Tingkat kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan
i. Prioritas pengentasan ketertinggalan


                                                         34
MASUKAN UNTUK KOORDINASI
    PELAKSANAAN DAK



                           35
KONDISI KEGIATAN DAK 2011
                   (potensi Tumpang Tindih)


1. Dermaga Kecil                          DAK LISTRIK
2. Moda Transportasi                      PERDESAAN
                                                            Listrik
3. Jalan desa              DAK SPDT                         Perdesa
                                                            an
                                                        1. Jalan
                                                        2. Angkutan
                                                           Perdesaan

                                                   1. Jalan Desa
              DAK SARANA DAN          DAK          2. Angkutan Perdesaan
                PRASARANA
                 KAWASAN
                                  TRANSPORTASI
                PERBATASAN         PERDESAAN


                                             1. Jalan
                                             2. Angkutan Perdesaan
PENGELOLAAN DAK SAAT INI
                                                                TUJUAN DAK:
                                                      1.     Pelayanan Dasar Masy                                             PUSAT
                                                      2.     Mendorong     Percptan
                                                             Pemb. Daerah




                Pelayanan                                   Mendorong Pert.                                            Lingkungan
                  Dasar                                        Ekonomi                                                    Hidup


                                      Peruma                      Listrik      Perdagan          Trans.            Kehuta
Pendidikan    Kesehatan        KB       han        Jalan        Perdesaan        gan           Perdesaan                        LH
                                                                                                                    nan

  Air                       Kes.       Praspe                   Kelautan dan                               Perba
 minum
             Sanitasi
                          Transpt        m
                                                Pertanian
                                                                 Perikanan
                                                                                  Irigasi      SPDT        tasan


                                                                                                                               DAERAH
 SKPD           SKPD           SKPD               SKPD            SKPD          SKPD               SKPD

                                                                                                                       SKPD     SKPD
         SKPD           SKPD                             SKPD            SKPD               SKPD



 SKPD           SKPD           SKPD                          SKPD                SKPD



                    Di Pusat dan Daerah belum ada mekanisme sinkronisasi dan koordinasi
HARAPAN PENGELOLAAN DAK KE DEPAN
                                                               TUJUAN DAK:
                                                       1.     Pelayanan Dasar Masy                                            PUSAT
                                                       2.     Mendorong     Percptan
                                                              Pemb. Daerah


                                                                                                                     TIM KOORDINASI
              Pelayanan                                      Mendorong Pert.
                                                                                                                       Lingkungan
                Dasar                                           Ekonomi                                                   Hidup
                                     Peruma                       Listrik     Perdagan          Trans.             Kehuta
Pendidikan    Kesehatan      KB        han          Jalan       Perdesaan       gan           Perdesaan                         LH
                                                                                                                    nan

  Air                        Kes.       Praspe                 Kelautan dan                                Perba
 minum
             Sanitasi
                           Transpt        m
                                                 Pertanian
                                                                Perikanan
                                                                                   Irigasi    SPDT         tasan



                                                                                                                                DAERAH
                          SKPD          SKPD         SKPD           SKPD            SKPD            SKPD
      SKPD                                                                                                             SKPD
                    SKPD                                                                                                         SKPD
                                 SKPD                        SKPD           SKPD             SKPD

             SKPD
                          SKPD          SKPD                    SKPD                 SKPD
                                                                                                      TIM KOORDINASI
CONTOH KASUS PENGELOLAAN DAK SARANA DAN
PRASARANA PERDESAAN DI DAERAH TERTINGGAL

1. Peran Bappeda belum optimal Institusi
   Perencanaan di Daerah sekaligus anggota
   TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)
2. Koordinasi antar SKPD dalam Pengelolaan DAK
   di Daerah Belum Berjalan optimal sehingga
   Pelaksanaan DAK belum efektif.
KELEMAHAN PENGELOLAAN DAK SAAT INI

1. Koordinasi pengelolaan DAK di tingkat pusat
   belum solid/optimal
2. Koordinasi pengelolaan DAK di daerah belum
   optimal

     PERLUNYA ATURAN TENTANG MEKANISME
    DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAK BAIK DI
       TINGKAT PUSAT MAUPUN DI DAERAH.
SEKIAN
DAN TERIMA KASIH
                   41

Contenu connexe

Plus de BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG

Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukimanSos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 

Plus de BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG (20)

Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
 
Sos dak 2012 transportasi perdesaan
Sos dak 2012   transportasi perdesaanSos dak 2012   transportasi perdesaan
Sos dak 2012 transportasi perdesaan
 
Sos dak 2012 sarana perdagangan
Sos dak 2012   sarana perdaganganSos dak 2012   sarana perdagangan
Sos dak 2012 sarana perdagangan
 
Sos dak 2012 prasarana pemerintahan daerah
Sos dak 2012   prasarana pemerintahan daerahSos dak 2012   prasarana pemerintahan daerah
Sos dak 2012 prasarana pemerintahan daerah
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
 
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukimanSos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
 
Sos dak 2012 pertanian
Sos dak 2012   pertanianSos dak 2012   pertanian
Sos dak 2012 pertanian
 
Sos dak 2012 pendidikan (sd)
Sos dak 2012   pendidikan (sd)Sos dak 2012   pendidikan (sd)
Sos dak 2012 pendidikan (sd)
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
 
Sos dak 2012 listrik perdesaan
Sos dak 2012   listrik perdesaanSos dak 2012   listrik perdesaan
Sos dak 2012 listrik perdesaan
 
Sos dak 2012 lingkungan hidup
Sos dak 2012   lingkungan hidupSos dak 2012   lingkungan hidup
Sos dak 2012 lingkungan hidup
 
Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat
Sos dak 2012   keselamatan transportasi daratSos dak 2012   keselamatan transportasi darat
Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat
 
Sos dak 2012 kesehatan
Sos dak 2012   kesehatanSos dak 2012   kesehatan
Sos dak 2012 kesehatan
 
Sos dak 2012 keluarga berencana
Sos dak 2012   keluarga berencanaSos dak 2012   keluarga berencana
Sos dak 2012 keluarga berencana
 
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
Sos dak 2012   kelautan & perikananSos dak 2012   kelautan & perikanan
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
 
Sos dak 2012 kehutanan
Sos dak 2012   kehutananSos dak 2012   kehutanan
Sos dak 2012 kehutanan
 
Sos dak 2012 infrastruktur
Sos dak 2012   infrastrukturSos dak 2012   infrastruktur
Sos dak 2012 infrastruktur
 
Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenas
 
Paparan bappenas.unlocked
Paparan bappenas.unlockedPaparan bappenas.unlocked
Paparan bappenas.unlocked
 
Narasi musrenbangprov jatim 2011
Narasi musrenbangprov jatim 2011Narasi musrenbangprov jatim 2011
Narasi musrenbangprov jatim 2011
 

Sos dak 2012 sarpras daerah tertinggal

  • 1. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL Oleh : Ir. Simon L. Himawan, MA Kepala Biro Perencanaan dan KLN, KPDT Disampaikan dalam Rapat Sosialisasi Kebijakan DAK 2012 Diselenggarakan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Jakarta, 22-23 November 2011
  • 2. OUTLINE PAPARAN I. KONDISI SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL A. PETA DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU TERLUAR B. KEMISKINAN C. IPM D. IPDRB/KAPITA E. FISKAL II. DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL III. EVALUASI PELAKSANAAN DAK SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN 2011 IV. KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL 2012 A. PERUBAHAN NUMENKLATUR BIDANG DAK-SPPDT 2012 B. ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL 2012 1. ARAH KEBIJAKAN 2. TUJUAN 3. SASARAN 4. LINGKUP KEGIATAN 5. INDIKATOR KINERJA 6. INDIKATOR TEKNIS 7. FORMULA PERHITUNGAN INDEKS TEKNIS 8. SKPD PELAKSANA DI DAERAH 2 9. MASUKAN UNTUK KOORDINASI PELAKSANAAN DAK DI PUSAT DAN DAERAH
  • 3. I. KONDISI SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL
  • 4. PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TERLUAR DI INDONESIA Keterangan : 1. Jumlah pulau terluar  92 pulau (Perpres 78 Tahun 2005) 2. Di daerah tertinggal  66 Pulau terluar (71,7%), 25 pulau DAERAH TERTINGGAL berpenghuni dengan DAERAH MAJU jumlah penduduk N 71.431 jiwa (BPS,2008) 1000 0 1000 2000 Kilometers 3. Pulau terluar di daerah W E tertinggal tersebar di S 23 kabupaten pada 14 provinsi. 4
  • 5. SEBARAN DAERAH TERTINGGAL MENURUT PULAU Jumlah No Wilayah % SUMATERA, Kab PAPUA, 35 46 1. SUMATERA 46 25% MALUKU, 15 2. JAWA & BALI 9 5% JAWA, 9 3. KALIMANTAN 16 9% KALIMANTAN 4. SULAWESI 34 19% , 16 SULAWESI, 3 4 5. NUSA TENGGARA 28 15% NUSA TENGGARA, 6. MALUKU 15 8% 28 7. PAPUA 35 19% JUMLAH 183 100% KBI 55 30% Wilayah Jumlah Kab % KBI 55 30% KTI KTI 128 70% 128 JUMLAH 183 100% 70% 5
  • 6. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN TERTINGGAL/ NON TERTINGGAL PADA TAHUN 2005-2008 , DAN TARGET TAHUN 2014. 30 26.1 26.9 26.4 Rata2 % 25 23.3 Penduduk Miskin 21.4 Target rata2 Daerah Kab/Kota Non 20 Dating 16.7 16.4 16.6 Tertinggal 14,2% 15.4 14.2 % 15 Rata2 % 14.6 14.5 Penduduk Miskin 13.9 13.4 10 Kab. Dating Tarrget nasional (max 5 10%) % Miskin 0 Nasional 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Grafik 1 : Target Proyeksi Angka Kemiskinan • Untuk mewujudkan target tingkat kemiskinan di daerah tertinggal sebesar 14,2 persen pada tahun 2014 diperlukan pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 7,2 persen selama 5 tahun, atau rata-rata berkurang sebesar 1,44 persen setiap tahun. • Berdasarkan rata-rata penurunan tingkat kemiskinan eksisting hanya sebesar 0,69 persen, maka diperlukan selama 11 tahun (dari tahun 2009) untuk mewujudkan target Tingkat Kemiskinan 14,2 persen. (Grafik 1) 6
  • 7. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN TERTINGGAL/ NON TERTINGGAL PADA TAHUN 2005-2008 , DAN TARGET TAHUN 2014. NASIONAL 14.2 28.0 Grafik 2 (bar) : Angka PIDIE JAYA Kemiskinan di beberapa LAMPUNG UTARA 29.0 Dating (bps, 2009) BANGKALAN 30.5 TTS, NTT 31.1 SAMPANG 31.9 SUMBA BARAT 35.4 % MTB, MALUKU 37.2 KEP. ARU 38.8 SUPIORI 50.7 TELUK BINTUNI 51.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 60 Grafik 3(Scatter) : Sebaran Dating 50 Menurut Tingkat Kemiskinan • Sebanyak 78 % daerah tertinggal berada di atas 40 tingkat kemiskinan Nasional (14,15%) (Grafik 3) 30 % 20 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 7
  • 8. PERKEMBANGAN IPM ANTAR KELOMPOK DAERAH TERTINGGAL DAN NON TERTINGGAL (PERIODE 2004-2008) 74 Target Rata-rata 71.8 72.3 71.2 IPM 72,2 72 70.5 70 71.2 70.1 70.6 Rata2 IPM 68 69.6 Kab/Kota Non Dating 66 66.1 65.9 Rata2 IPM Kab. 64 65.4 Dating 64.6 Grafik (line) : Trend Angka IPM 62 IPM Nasional (2009-2014) 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 • Rata-rata IPM daerah maju dan daerah tertinggal menunjukkan perkembangan divergen (melebar)  kesenjangan kesejahteraan masyarakat meningkat • Rata-rata IPM daerah Tertinggal menunjukkan tren menurun dalam periode 2007-2008, disebabkan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan IPM lebih rendah dari kabupaten induknya. • Untuk mewujudkan target pencapaian IPM 72,2 pada tahun 2014 diperlukan akselerasi dengan rata- rata peningkatan sebesar 1,05 per tahun sementara peningkatan rata-rata IPM eksisting hanya sebesar 0,43, sehingga diperlukan selama 14 tahun (dari tahun 2008) untuk mewujudkan target IPM 72,2.. 8
  • 9. PERKEMBANGAN RATA-RATA PDRB PERKAPITA ANTAR KELOMPOK DAERAH TERTINGGAL DAN NON TERTINGGAL (PERIODE 2004-2008) 9 7.85 8.12 7.55 Rata2 PDRB 8 7.26 Perkapita 6.91 7 Kab/Kota Non 7.06 Dating (ADHK) 6 6.57 6.82 6.50 6.14 Rata2 PDRB Juta Rp. 5 Perkapita Kab. 5.10 5.30 5.01 4.94 Dating (ADHK) 4 4.65 3 Rata2 PDRB 2 Perkapita Total Kab/Kota (ADHK) 1 - 2004 2005 2006 2007 2008 • Disparitas PDRB per kapita antar rata-rata PDRB perkapita daerah maju dengan rata- rata PDRB perkapita daerah tertinggal cenderung meningkat  KESENJANGAN MENINGKAT • Upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah masih perlu ditingkatkan  PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 9
  • 10. DAERAH MAJU DENGAN PAD BESAR DAN DAK DIATAS RATA-RATA NASIONAL (APBD 2010) JUTAAN RUPIAH NO 5 KABUPATEN DG DAK TINGGI APBD PAD DAU DAK @ RATA RATA DAERAH MAJU 716.172,- 57.324,- 406.085,- 47.557,- @ RATA RATA DAERAH TERTINGGAL 486.566,- 22.680,- 315.047,- 44.905,- 1 Kab. Bogor 2.128.453,- 370.459,- 1.115.704,- 143.081,- 2 Kab. Bandung 1.759.861,- 165.287,- 1.086.282,- 118.904,- 3 Kab. Cianjur 1.246.777,- 108.386,- 877.994,- 101.270,- 4 Kab. Magelang 886.037,- 78.651,- 604.522,- 100.912,- 5 Kab. Cilacap 1.204.549,- 126.058,- 793.267,- 100.844,- NO 5 KABUPATEN DG DAK TERENDAH APBD PAD DAU DAK @ RATA RATA DAERAH MAJU 716.172,- 57.324,- 406.085,- 47.557,- @ RATA RATA DAERAH TERTINGGAL 486.566,- 22.680,- 315.047,- 44.905,- 1 Kab. Sabu Raijua, NTT 117.910,- 1.105,- 64.261,- 30.086,- 2 Kab. Maybrat, Papua 209.116,- 0,- 115.710,- 36.911,- 3 Kab. Kepulauan Morotai, Malut 175.707,- 1.550,- 76.154,- 26.903,- 4 Kab. Kepulauan Mentawai 371.066,- 26.285,- 287.490,- 29.631,- 5 Kab. Tambrauw, Papua Barat 142.842,- 56,- 71.861,- 29.400,- 10 Sumber : djpk.depkeu.go.id (Data diolah)
  • 11. PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TERLUAR DI INDONESIA Keterangan : 1. Jumlah pulau terluar  92 pulau (Perpres 78 Tahun 2005) 2. Di daerah tertinggal  66 Pulau terluar (71,7%), 25 pulau DAERAH TERTINGGAL berpenghuni dengan DAERAH MAJU jumlah penduduk N 71.431 jiwa (BPS,2008) 1000 0 1000 2000 Kilometers 3. Pulau terluar di daerah W E tertinggal tersebar di S 23 kabupaten pada 14 provinsi. 11
  • 12. SEBARAN DAERAH TERTINGGAL MENURUT PULAU Jumlah No Wilayah % SUMATERA, Kab PAPUA, 35 46 1. SUMATERA 46 25% MALUKU, 15 2. JAWA & BALI 9 5% JAWA, 9 3. KALIMANTAN 16 9% KALIMANTAN 4. SULAWESI 34 19% , 16 SULAWESI, 3 4 5. NUSA TENGGARA 28 15% NUSA TENGGARA, 6. MALUKU 15 8% 28 7. PAPUA 35 19% JUMLAH 183 100% KBI 55 30% Wilayah Jumlah Kab % KBI 55 30% KTI KTI 128 70% 128 JUMLAH 183 100% 70% 12
  • 13. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN TERTINGGAL/ NON TERTINGGAL PADA TAHUN 2005-2008 , DAN TARGET TAHUN 2014. 30 26.1 26.9 26.4 Rata2 % 25 23.3 Penduduk Miskin 21.4 Target rata2 Daerah Kab/Kota Non 20 Dating 16.7 16.4 16.6 Tertinggal 14,2% 15.4 14.2 % 15 Rata2 % 14.6 14.5 Penduduk Miskin 13.9 13.4 10 Kab. Dating Tarrget nasional (max 5 10%) % Miskin 0 Nasional 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Grafik 1 : Target Proyeksi Angka Kemiskinan • Untuk mewujudkan target tingkat kemiskinan di daerah tertinggal sebesar 14,2 persen pada tahun 2014 diperlukan pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 7,2 persen selama 5 tahun, atau rata-rata berkurang sebesar 1,44 persen setiap tahun. • Berdasarkan rata-rata penurunan tingkat kemiskinan eksisting hanya sebesar 0,69 persen, maka diperlukan selama 11 tahun (dari tahun 2009) untuk mewujudkan target Tingkat Kemiskinan 14,2 persen. (Grafik 1) 13
  • 14. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN TERTINGGAL/ NON TERTINGGAL PADA TAHUN 2005-2008 , DAN TARGET TAHUN 2014. NASIONAL 14.2 28.0 Grafik 2 (bar) : Angka PIDIE JAYA Kemiskinan di beberapa LAMPUNG UTARA 29.0 Dating (bps, 2009) BANGKALAN 30.5 TTS, NTT 31.1 SAMPANG 31.9 SUMBA BARAT 35.4 % MTB, MALUKU 37.2 KEP. ARU 38.8 SUPIORI 50.7 TELUK BINTUNI 51.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 60 Grafik 3(Scatter) : Sebaran Dating 50 Menurut Tingkat Kemiskinan • Sebanyak 78 % daerah tertinggal berada di atas 40 tingkat kemiskinan Nasional (14,15%) (Grafik 3) 30 % 20 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 14
  • 15. PERKEMBANGAN IPM ANTAR KELOMPOK DAERAH TERTINGGAL DAN NON TERTINGGAL (PERIODE 2004-2008) 74 Target Rata-rata 71.8 72.3 71.2 IPM 72,2 72 70.5 70 71.2 70.1 70.6 Rata2 IPM 68 69.6 Kab/Kota Non Dating 66 66.1 65.9 Rata2 IPM Kab. 64 65.4 Dating 64.6 Grafik (line) : Trend Angka IPM 62 IPM Nasional (2009-2014) 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 • Rata-rata IPM daerah maju dan daerah tertinggal menunjukkan perkembangan divergen (melebar)  kesenjangan kesejahteraan masyarakat meningkat • Rata-rata IPM daerah Tertinggal menunjukkan tren menurun dalam periode 2007-2008, disebabkan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan IPM lebih rendah dari kabupaten induknya. • Untuk mewujudkan target pencapaian IPM 72,2 pada tahun 2014 diperlukan akselerasi dengan rata- rata peningkatan sebesar 1,05 per tahun sementara peningkatan rata-rata IPM eksisting hanya sebesar 0,43, sehingga diperlukan selama 14 tahun (dari tahun 2008) untuk mewujudkan target IPM 72,2.. 15
  • 16. PERKEMBANGAN RATA-RATA PDRB PERKAPITA ANTAR KELOMPOK DAERAH TERTINGGAL DAN NON TERTINGGAL (PERIODE 2004-2008) 9 7.85 8.12 7.55 Rata2 PDRB 8 7.26 Perkapita 6.91 7 Kab/Kota Non 7.06 Dating (ADHK) 6 6.57 6.82 6.50 6.14 Rata2 PDRB Juta Rp. 5 Perkapita Kab. 5.10 5.30 5.01 4.94 Dating (ADHK) 4 4.65 3 Rata2 PDRB 2 Perkapita Total Kab/Kota (ADHK) 1 - 2004 2005 2006 2007 2008 • Disparitas PDRB per kapita antar rata-rata PDRB perkapita daerah maju dengan rata- rata PDRB perkapita daerah tertinggal cenderung meningkat  KESENJANGAN MENINGKAT • Upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah masih perlu ditingkatkan  PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 16
  • 17. DAERAH MAJU DENGAN PAD BESAR DAN DAK DIATAS RATA-RATA NASIONAL (APBD 2010) JUTAAN RUPIAH NO 5 KABUPATEN DG DAK TINGGI APBD PAD DAU DAK @ RATA RATA DAERAH MAJU 716.172,- 57.324,- 406.085,- 47.557,- @ RATA RATA DAERAH TERTINGGAL 486.566,- 22.680,- 315.047,- 44.905,- 1 Kab. Bogor 2.128.453,- 370.459,- 1.115.704,- 143.081,- 2 Kab. Bandung 1.759.861,- 165.287,- 1.086.282,- 118.904,- 3 Kab. Cianjur 1.246.777,- 108.386,- 877.994,- 101.270,- 4 Kab. Magelang 886.037,- 78.651,- 604.522,- 100.912,- 5 Kab. Cilacap 1.204.549,- 126.058,- 793.267,- 100.844,- NO 5 KABUPATEN DG DAK TERENDAH APBD PAD DAU DAK @ RATA RATA DAERAH MAJU 716.172,- 57.324,- 406.085,- 47.557,- @ RATA RATA DAERAH TERTINGGAL 486.566,- 22.680,- 315.047,- 44.905,- 1 Kab. Sabu Raijua, NTT 117.910,- 1.105,- 64.261,- 30.086,- 2 Kab. Maybrat, Papua 209.116,- 0,- 115.710,- 36.911,- 3 Kab. Kepulauan Morotai, Malut 175.707,- 1.550,- 76.154,- 26.903,- 4 Kab. Kepulauan Mentawai 371.066,- 26.285,- 287.490,- 29.631,- 5 Kab. Tambrauw, Papua Barat 142.842,- 56,- 71.861,- 29.400,- 17 Sumber : djpk.depkeu.go.id (Data diolah)
  • 18. II. DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL 18
  • 19. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MERUPAKAN PRIORITAS NASIONAL DAN BIDANG , RPJMN 2010-2014 BUKU 1 BUKU 2 Prioritas Nasional Prioritas Bidang 11 Prioritas Nasional: 11 Bidang : 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1. Kebijakan pengarusutamaan dan lintas 2. Pendidikan bidang 3. Kesehatan 2. Pembangunan sosial budaya dan 4. Penanggulangan Kemiskinan kehidupan beragama 5. Ketahanan Pangan 3. Ekonomi 6. Infrastruktur 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 5. Sarana dan prasarana 8. Energi 6. Politik 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sub bidang : politik dalam negeri dan Bencana komunikasi 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Prioritas sub bidang : pelembagaan Pasca-konflik demokrasi 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi 7. Pertahanan dan keamanan Teknologi 8. Hukum dan aparatur 9. Wilayah dan tata ruang Prioritas Lainnya : Prioritas Bidang : Pembangunan 1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Daerah Tertinggal 2. Bidang Perekonomian 7. Sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat 8. Sistem pendukung manajemen pembangunan nasional 19
  • 20. PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK TARGET PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL HINGGA TAHUN 2014: 1. PENGENTASAN DAERAH TERTINGGAL SEDIKITNYA 50 KABUPATEN; 2. IPM = 72,2 (sekarang 67,7); 3. PERTUMBUHAN EKONOMI = 7,1 % (sekarang 6,6 %); 4. PENDUDUK MISKIN =14,2 % (sekarang 18,8 %); 5. PENGANGGURAN TURUN sebesar 2,2% per tahun substansi inti yang dilakukan oleh KPDT : “Pengembangan kebijakan dan koordinasi pembangunan dibidang ekonomi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur di daerah tertinggal” 20
  • 21. III. EVALUASI PELAKSANAAN DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN TAHUN 2011 21
  • 22. PERMASALAHAN PELAKSANAAN DAK-SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN TAHUN 2011 1. Keterlambatan Sosialisasi JUKNIS • Keterlambatan sosialisasi JUKNIS oleh KPDT (Bulan Maret 2011); 2. Menu kegiatan dalam JUKNIS terlalu sempit • Kebutuhan dan harapan daerah tertinggal sangat besar dan beragam, sementara pilihan menu kegiatan DAK SPP terbatas 3. SKPD pelaksana • SKPD pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan, seperti: • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; • Dinas Pekerjaan Umum/Kimpraswil; • Sekretaris Daerah. 4. Pemda kesulitan dalam melaksanakan mekanisme hibah kepada pengelola 5. Rendahnya kepatuhan daerah dalam menyampaikan pelaporan pelaksanaan DAK-SPDT
  • 23. Sumatera Barat 90% Aceh 29% Bangka Belitung 22% Jambi 17% Sulawesi Tengah 8% 2008 Lampung 8% Kalimantan Tengah 7% Sumatera Selatan 6% Jawa Timur 5% Sulawesi Selatan 4% Jawa Tengah 92% Sumatera Barat 90% D.I. Yogyakarta 83% Kalimantan Tengah 80% Maluku Utara 56% Nusa Tenggara Barat 55% Kalimantan Barat 40% Aceh 29% Kalimantan Selatan 29% Bangka Belitung 22% 2009 Bali 20% Jambi 17% Sulawesi Tengah 17% Sulawesi Tenggara 15% Lampung 8% Jawa Timur 8% Sumatera Selatan 6% Sulawesi Selatan 4% Papua 4% Sumatera Utara 3% Jawa Tengah 100% Nusa Tenggara Barat 100% Sulawesi Utara 100% Kalimantan Tengah 93% Sulawesi Selatan 88% Bangka Belitung 88% Maluku 75% Kalimantan Selatan 71% Gorontalo 71% Lampung 67% Kalimantan Timur 67% Sulawesi Barat 67% Sumatera Selatan 63% Sumatera Utara 56% Bali 50% 2010 Maluku Utara 50% Kalimantan Barat 40% Aceh 38% D.I. Yogyakarta 33% Kepulauan Riau 25% Banten 22% Bengkulu 18% KEPATUHAN DAERAH DALAM Jambi 17% Sulawesi Tengah 17% Riau 8% Jawa Timur 8% Sulawesi Tenggara 8% PELAPORAN DAK TAHUN 2008 - 2010 Jawa Barat 7% Sumber: Kemdagri, 2011 Papua 3%
  • 24. KEPATUHAN DAERAH DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN TRIWULANAN DAK-SPP TAHUN 2011 Kepada KPDT 30 25 25 25 20 15 14 14 10 10 5 5 5 3 0 I II III Lengkap I, II, III Jumlah Kabupaten % Per 31 Oktober 2011 24
  • 25. LANJUTAN............... 5. Lembaga Pengelola di Tingkat Masyarakat  Perlu adanya penjelasan yang lebih spesifik tentang kelembagaan pengelolaan, termasuk teknis pengelolaan. • Lembaga pengelola sarana dan prasarana yang ditunjuk oleh Bupati beragam, seperti: • BUMDES; • Camat; • Kepala Desa; • Koperasi Karyawan Dinas Perhubungan; • Dinas Perhubungan. 6. Optimalisasi fungsi moda transportasi • Moda transportasi pick up roda 4 ada yang digunakan untuk mobil dinas pejabat (Dinas perhubungan, camat, dll); • Besaran tonase Kapal tidak sesuai dengan kondisi wilayah (alur, potensi ekonomi) sehingga tidak optimal penggunaannya dan mahalnya biaya pemeliharaan. Kapa tidak termanfaatkan. 7. Bentuk dan Jenis kegiatan yang tidak sesuai JUKNIS/kebutuhan/kemampuan • Pengadaan angkutan roda 4 yang seharusnya 4x2 single cabin menjadi 4x4 double cabin; • Ada yang dialokasikan untuk sarana perdesaan (jalan desa); • Pengadaan angkutan roda 6 yang seharusnya 4x2 dengan 6 roda (truck) menjadi Dum Truck. 8. Pemanfaatan sisa lelang • ada daerah yang tidak memanfaatkannya atau ada yang menggunakannya untuk bahan bakar
  • 26. IV. KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2012
  • 27. PERUBAHAN NOMENKLATUR DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2012 Nomenklatur Bidang DAK diubah: dari “DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan” (tahun 2011) menjadi “DAK Bidang Sarana Prasarana Daerah Tertinggal” (tahun 2012) 27
  • 28. ARAH KEBIJAKAN Mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur perekonomian, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. 28
  • 29. TUJUAN • Mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi lokal serta terbangunnya sinergi antara kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan sektor lainnya. 29
  • 30. SASARAN Sasaran Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT): adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi lokal dengan didukung keterpaduan pelaksanaan kegiatan lintas sektor baik yang berasal dari sumber pendanaan DAK dan juga sumber pendanaan pembangunan lainnya. Sasaran kebutuhan DAK SPDT secara menyeluruh: tersedianya sarana dan prasarana transportasi di daerah tertinggal seperti: moda transportasi darat di 14.765 desa, moda transportasi air di 4.778 desa, terbangun/terehabilitasinya dermaga kecil/tambatan perahu di 3.149 di desa, terbangunnya pembangkit energi listrik di 3.908 desa, dan Pembangunan/rehabilitasi 4.000 embung irigasi untuk menunjang sektor pertanian. 30
  • 31. LINGKUP KEGIATAN Subbidang/Menu Kegiatan yang Dapat Dipilih : • Penyediaan moda transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan penumpang antar wilayah perdesaan dengan pusat pertumbuhan, • Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan, • Penyediaan/pembangunan pembangkit energi listrik terbarukan perdesaan yang memanfaatkan sumber energi mikrohidro dan pikohidro • Pembangunan/rehabilitasi embung irigasi untuk menunjang sektor pertanian • Pembangunan/Rehabilitasi jembatan antar 31
  • 32. INDIKATOR KINERJA • Indikator keluaran (output) untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) TA 2012 adalah : – Jumlah moda transportasi darat/perairan – Jumlah dermaga kecil/tambatan perahu – Jumlah unit pembangkit listrik mikrohidro/pikohidro – Jumlah embung – Jumlah jembatan antar desa – Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan triwulan tepat waktu – Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan akhir tepat waktu 32
  • 33. INDIKATOR KINERJA...lanjutan II. INDIKATOR OUTCOME • Meningkatnya volume pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat produksi menuju pusat-pusat pemasaran. Indikator yang digunakan adalah “jumlah desa yang masyarakatnya memperoleh kemudahan dalam mengakses moda transportasi darat/perairan”. • Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perairan di daerah tertinggal. Indikator yang digunakan adalah “jumlah desa yang meningkat kualitas pelayanannya dalam bongkar muat barang/orang melalui dermaga kecil/tambatan perahu”. • Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang berbasis energi listrik. Indikator yang digunakan adalah “jumlah Kepala Keluarga yang memperoleh pelayanan penyediaan energi listrik (mikrohidro/pikohidro)”. • Meningkatnya ketersediaan air baku untuk mendukung sektor pertanian di daerah tertinggal. Indikator yang digunakan adalah “luas lahan pertanian yang memperoleh aliran irigasi dari embung”. • Meningkatnya jumlah pergerakan orang antar desa di daerah tertinggal. Indikator yang digunakan adalah ”jumlah desa yang dapat diakses sepanjang tahun”. 33
  • 34. KRITERIA TEKNIS a. Indeks ketertinggalan daerah b. Jumlah kabupaten menurut persentase desa yang membutuhkan moda c. Transportasi darat dan perairan d. Jumlah kabupaten menurut persentase desa yang tidak dilayani listrik. e. Rasio elektrifikasi menurut kabupaten. f. Lahan pertanian yang tidak berpengairan menurut kabupaten g. Lahan pertanian yang beririgrasi non teknis menurut kabupaten h. Tingkat kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan i. Prioritas pengentasan ketertinggalan 34
  • 35. MASUKAN UNTUK KOORDINASI PELAKSANAAN DAK 35
  • 36. KONDISI KEGIATAN DAK 2011 (potensi Tumpang Tindih) 1. Dermaga Kecil DAK LISTRIK 2. Moda Transportasi PERDESAAN Listrik 3. Jalan desa DAK SPDT Perdesa an 1. Jalan 2. Angkutan Perdesaan 1. Jalan Desa DAK SARANA DAN DAK 2. Angkutan Perdesaan PRASARANA KAWASAN TRANSPORTASI PERBATASAN PERDESAAN 1. Jalan 2. Angkutan Perdesaan
  • 37. PENGELOLAAN DAK SAAT INI TUJUAN DAK: 1. Pelayanan Dasar Masy PUSAT 2. Mendorong Percptan Pemb. Daerah Pelayanan Mendorong Pert. Lingkungan Dasar Ekonomi Hidup Peruma Listrik Perdagan Trans. Kehuta Pendidikan Kesehatan KB han Jalan Perdesaan gan Perdesaan LH nan Air Kes. Praspe Kelautan dan Perba minum Sanitasi Transpt m Pertanian Perikanan Irigasi SPDT tasan DAERAH SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Di Pusat dan Daerah belum ada mekanisme sinkronisasi dan koordinasi
  • 38. HARAPAN PENGELOLAAN DAK KE DEPAN TUJUAN DAK: 1. Pelayanan Dasar Masy PUSAT 2. Mendorong Percptan Pemb. Daerah TIM KOORDINASI Pelayanan Mendorong Pert. Lingkungan Dasar Ekonomi Hidup Peruma Listrik Perdagan Trans. Kehuta Pendidikan Kesehatan KB han Jalan Perdesaan gan Perdesaan LH nan Air Kes. Praspe Kelautan dan Perba minum Sanitasi Transpt m Pertanian Perikanan Irigasi SPDT tasan DAERAH SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD TIM KOORDINASI
  • 39. CONTOH KASUS PENGELOLAAN DAK SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN DI DAERAH TERTINGGAL 1. Peran Bappeda belum optimal Institusi Perencanaan di Daerah sekaligus anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) 2. Koordinasi antar SKPD dalam Pengelolaan DAK di Daerah Belum Berjalan optimal sehingga Pelaksanaan DAK belum efektif.
  • 40. KELEMAHAN PENGELOLAAN DAK SAAT INI 1. Koordinasi pengelolaan DAK di tingkat pusat belum solid/optimal 2. Koordinasi pengelolaan DAK di daerah belum optimal PERLUNYA ATURAN TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAK BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI DAERAH.

Notes de l'éditeur

  1. Sekitar 70% kabupaten tertinggal berada di KTI
  2. Sekitar 70% kabupaten tertinggal berada di KTI