Desa dan Pengentasan Kemiskinan
•
1 j'aime•1,275 vues
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengentasan kemiskinan di desa melalui program-program unggulan Bupati untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dengan skema sharing antara APBD dan APBDes. Beberapa program unggulan tersebut adalah Jamkesda, RTLH, subsidi angkutan desa, BOS untuk siswa miskin, bantuan sertifikat UMKM, dan bantuan bibit pohon untuk rumah tangga miskin.
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Desa dan Pengentasan Kemiskinan
Similaire à Desa dan Pengentasan Kemiskinan (20)
Plus de Formasi Org
Plus de Formasi Org (20)
Dernier
Dernier (14)
Desa dan Pengentasan Kemiskinan
- 1. H. ADI PANDOYO, S.H., M.Si. SEKRETARIS DAERAH KAB. KEBUMEN KEBIJAKAN DAERAH TENTANG DESA
- 2. Landasan Filosofis adanya Pemerintah
- 3. “Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota” UU 6/2014 pasal 5 “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”
- 4. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DESA (Materi Muatan Pasal 2, Pasal 3 dan Penjelasan Umum UU No.6/2014) 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedudukan dan Jenis Desa Penataan Desa Kewenangan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Hak dan kewajiban Desa dan Masyarakat Desa Peraturan Desa Keuangan dan Asset Desa Pembinaan dan Pengawasan 2. Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Desa Pembangunan Kawasan Perdesaan BUM Desa Kerjasama Desa 3. Pembinaan Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat Desa 4. Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan
- 5. TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS Musyawarah Desa (psl. 54) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) Warga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Klp. Special Interest Perwakilan Bagian Wilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP- Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip Tata Kelola Desa • Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyaraka tan/Adat 5
- 7. UU6TH2014 tentangDesa PP NO 43 TH 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU NO 6 TH 2014 ttg Desa ; jo. PP NO 47 Tahun 2015 PP NO 60 TH 2014 ttg Dana Desa yg bersumber dari APBN ; jo. PP NO 22 TH 2015; jo. PP NO 8 TH 2016 PMK 247 /PMK.07/2015 (mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan,pemantauan dan evaluasi Dana Desa) Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. PERMENDAGRI : 1. Permendagri No. 111/2014 ttg Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 112/2014 ttg Pemilihan Kepala Desa 3. Permendagri No. 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa 4. Permendagri No. 114/2014 ttg Pedoman Pembangunan Desa PERMENDES : 1. Permendes No. 1/2015 ttg Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa 2. Permendes No. 2/2015 ttg Musyawarah Desa 3. Permendes No.21Tahun 2015 ttg Penetapan prioritas Penggunaan dandes 2016 FILOSOFI DANA DESA Dasar Hukum dan Filosofi Dana Desa
- 8. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah Besaran DD Tahun 2016 adalah Rp 282.401.546.000,00 ADD berasal dari APBD Kab yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kab untuk desa paling sedikit 10 % setelah dikurangi DAK Pagu ADD Tahun 2016 adalah Rp129.064.523.000,00 1 2 1 2 DANA DESA ALOKASI DANA DESA Besaran ADD diatur secara proposional berdasarkan atas asas pemerataan dan keadilan dengan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK Miskin, keterjangkauan, jumlah perangkat. 3 Besaran DD diatur menggunakan alokasi dasar dan alokasi formula, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa 3 SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA
- 9. PENYALURANPENCAIRANBAGAN MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA
- 10. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Pemindahbukuan dilakukan setelah Desa mengajukan permohonan pencairan dan telah diverifikasi oleh Bapermades dan dinyatakan lengkap oleh DPPKAD Penyaluran DD tahap I dilakukan setelah KADES menyampaikan APB Desa Th. 2015 kepada Bapermades dan telah dievaluasi CAMAT. Penyaluran DD tahap II dan tahap III dilakukan setelah KADES menyampaikan laporan realisasi pengunaan DD semester I. Pencairan DD dari Rekening Kas Desa dengan rekomendasi CAMAT sesuai rencana penggunaan dana yang tertuang dalam DPA.
- 11. untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Prioritas Penggunaan Dana Desa 30% dari APBDesa digunakan untuk tunjangan perangkat, 70% untuk pembangunan
- 12. BIDANG PEMBANGUNAN DESA pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; pembangunan dan pengembangan sarana- prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- 14. Potensi alam ada di desa... Nilai luhur budaya ada di desa ... Gotong royong ada di desa... Sebagian besar kemiskinan ada di desa .... SEMUA BERAWAL DARI DESA ... ENTASKAN KEMISKINAN DARI DESA
- 15. 0 5 10 15 20 25 KONDISI AWAL Yang melatarbelakangi TERMISKIN Di Jawa Tengah 20,50 % Atau + 240 ribu jiwa Sumber : BPS Prov. Jateng
- 16. “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan” Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat; 1 2 Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan; 3
- 17. “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan” 5 6 Meningkatkan perekonomian daerah uang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan; Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama. 4
- 18. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 900/0763 tentang PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2016 Sesuai dengan visi dan misi Bupati serta dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Desa agar menganggarkan bantuan untuk Jaminan Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, yang anggarannya diambilkan sebagian dari 12% (dua belas persen) untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA
- 19. No. Program/Kegiatan APBD APBDes Keterangan 1 JAMKESDA 14.000.000.000 14.000.000.000 100.000 Maskin, 50ribu APBD 50ribu APBDes 2 RTLH 33.000.000.000 16.500.000.000 APBD 2 unit; APBDes 1 unit (4 tahun 27ribu RTLH selesai) 3 Subsidi Angkudes/Angkudes 8.395.000.000 8.395.000.000 1 Angkutan utk 2 Desa 365 Hari @200ribu 4 BOS SD/MI 14.408.300.000 14.408.300.000 SD/MI 76.359 siswa miskin; agar tidak ada lagi pungutan/tambahan biaya pendidikan kepada siswa miskin 5 PRODA UMKM 3.000.000.000 3.000.000.000 Sertifikat gratis untuk UMKM(perubahan 2016 10.000 bidang@Rp150ribu; 2017 40.000 bidang @Rp150ribu, sharing dengan APBDes) 6 Bantuan Bibit Pohon untuk Gulkin 5.000.000.000 5.000.000.000 Bantuan Bibit Pohon untuk 50.000 KK Miskin @200ribu sharing APBD dengan APBDes TOTAL 77.803.300.000 61.303.300.000 PROGRAM UNGGULAN BUPATI UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2017 KEBIJAKAN SHARING DENGAN APBDes
- 20. Jamkesda utk sktr 100 rb masyarakat miskin, ditopang bersama oleh APBD dan APBDes “Buy One Get One”
- 21. APBD 2 unit; APBDes 1 unit (4 tahun 27ribu RTLH selesai)
- 22. 1 Angkutan utk 2 Desa 365 Hari @200ribu Subsidi Angkudes bagi siswa Miskin
- 23. SD/MI 76.359 siswa miskin; agar tidak ada lagi pungutan/tambahan biaya pendidikan kepada siswa miskin
- 24. Sertifikat gratis untuk UMKM (perubahan 2016 10.000 bidang @Rp150ribu; 2017 40.000 bidang @Rp150ribu, sharing dengan APBDes) PRODA UMKMSertipikat gratis untuk UMKM
- 25. Bantuan BIBIT POHON Untuk warga miskin Bantuan Bibit Pohon untuk 50.000 KK Miskin @200ribu sharing APBD dengan APBDes
- 26. TEPAT!!! TITIK KRITIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA