SlideShare une entreprise Scribd logo

PENDATAAN MISKIN

•
•
Formasi Org
Formasi Org

Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama. Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya. Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”. Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.

Gouvernement et associations à but non lucratif
1  sur  144
Télécharger pour lire hors ligne
Pagei K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n PENGANTAR TKP2KD KABUPATEN KEBUMEN Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Buku Pedoman Pendataan Penduduk Miskin Selesai disusun. Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka pengentasan kemiskinan. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin menunjukkan keseriusan dan tingginya perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumenterhadap isu kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, selama 5 (lima) tahun terakhir ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen tergolong tinggi. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis dan terintegrasi untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Salah satu hal pokok dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah tersedianya data yang valid serta akurat. Hal ini karena data tersebut akan menjadi dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program penanggulangan kemiskinan. Untuk memperoleh data yang valid dan reliable diperlukan mekanisme dan instrument yang benar-benar mampu mengukur tingkat kemiskinan masyarakat sesuai kondisi dan indikatornya. Oleh karena itu perlu disusun instrument pendataan penduduk miskin, penjelasan serta mekanisme pendataannya dalam sebuah buku yaitu Pedoman Pendataan Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen. Diharapkan Pedoman Pendataan Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 ini dapat dijadikan pedoman pada setiap tahap pelaksanaan pendataan, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid, akurat dan benar-benar dapat mengukur tingkat kemiskinan masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku pedoman ini. Kebumen, … Juli 2014 Ketua TKP2KD Kabupaten Kebumen Djuwarni, Amd.Pd
Pageii K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n PENGANTAR FORD FOUNDATION Kabupaten Kebumen merupakan sebuah contoh keberhasilan penanggulangan kemiskinan melalui upaya kolaboratif antara pemerintah pusat (Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat – Kemenkokesra), pemerintah daerah (Pemda Kabupaten Kebumen dan pemerintah desa), lembaga donor (Ford Foundation), NGO di tingkat nasional (Komite Kemitraan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan – KKIPK) dan daerah (LP2M/FORMASI), dan komunitas akar rumput di daerah pedesaan dan perkotaan. Upaya-upaya kolaboratif yang difasilitasi oleh Strategic Alliance for Poverty Alleviation ( SAPA - Aliansi Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan) di Kebumen sejak tahun 2010 secara tidaka langsung ikut menyumbang pada percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten tersebut. SAPA sendiri adalah kolaborasi antara Kemenkokesra, Ford Foundation, sekitar 20 NGO nasional dan daerah, dan 32 kabupaten dan kota di 9 provinsi untuk mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. Tabel 1. Capaian kuantitatif penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Kebumen, 2006-2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Angka kemiskinan (%) 32.49 30.25 27.87 25.73 22.70 24.06 22.40 P1 5.97 4.77 7.05 4.87 3.68 3.94 3.35 P2 1.66 1.15 2.05 1.34 0.92 0.96 1.00 Sumber: BPS, diolah oleh Sekratariat Strategic Alliance for Poverty Reduction, SAPA. Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2006 telah terjadi tren penurunan kemiskinan yang cukup cepat di Kebumen. Dalam periode enam tahun, dari tahun 2006 sampai 2012, angka kemiskinan di Kebumen berhasil diturunkan dari 32,49% menjadi 22,40%. Artinya, dalam periode enam tahun tersebut, angka kemiskinan di Kebumen mengalami penurunan rata-rata 1.63% per tahunnya. Laju penurunan angka kemiskinan di atas 1,5% per tahun tersebut cukup tinggi. Bahkan, dalam periode 2006-2010, penurunan angka kemiskinan di Kebumen selalu di atas 2%, dan mencapai 3,03% di tahun 2010. Akan tetapi karena angka kemiskinan di Kebumen pada tahun 2011 mengalami kenaikan, laju penurunan angka kemiskinan untuk tahun 2011 dan 2012 juga mengalami pelambatan.
Pageiii K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Cukup tingginya laju penurunan angka kemiskinan di Kebumen masih ditambah lagi dengan keberhasilan kabupaten tersebut menurunkan angka kesenjangan ekonomi, seperti yang bisa dilihat dalam penurunan angka P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) dan P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan). P1 turun dari 5,97 di tahun 2006 menjadi 3,35 di tahun 2012, sedang P2 dari 1,66 menjadi 1. Data-data tersebut menunjukkan bahwa bukan saja telah terjadi penurunan jumlah orang miskin di Kebumen, tapi kesenjangan ekonomi di Kebumen juga mengalami penurunan secara berarti. Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesejahteraan di kalangan masyarakat miskin di Kebumen dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Keberhasilan Kebumen dalam menurunkan angka kemiskinan dan pada saat yang sama menurunkan ketimpangan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya pembenahan kebijakan dan kelembagaan. Tabel 2 menunjukkan bahwa upaya-upaya kolaboratif tersebut di atas berhasil membenahi TKPKD menjadi bersifat multi-stakeholders dan aktif menjalankan peran koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan. Regulasi perencanaan dan penganggaran yang pertisipatif juga berhasil digolkan di Kebumen, disertai dengan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik yang membuat masyarakat bisa mengakses data dan informasi mengenai anggaran daerah. Ditambah dengan pembenahan yang dilakukan terhadap iiiystem dan mekanisme Musrenbang, termasuk keberhasilan Kebumen menerapkan kuota kecamatan untuk membiayai program-program yang direncanakan melalui Musrenbangdes, maka semakin banyak program yang diusulkan oleh masyarakat yang memperoleh alokasi pendanaan dari APBD. Dengan berhasilnya integrasi perencanaan PNPM dengan iiiystem perencanaan daerah, semakin banyak dana PNPM yang semakin tepat sasaran sehingga menyumbang pada penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan. Tabel 2. Capaian kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Kebumen, 2013 Lembaga dan kebijakan Capaian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Keanggotaan TKPKD adalah multi- stakeholders, ada alokasi dana dari APBD Regulasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Ada Perda Nomor 20 Tahun 2012 Regulasi Perencanaan dan Ada: Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun
Pageiv K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Penganggaran 2011 Setiap tahun diterbitkan SE Bupati sebagai petunjuk tehnis Penerapan Regulasi Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten Tercapai. Perda Nomor 53 Tahun 2004 Sistem dan metode penyelenggaraan Musrenbang partisipatif Sistem dan metode terbentuk dan terlaksana melalui kuota kecamatan Kapasitas Pemda, masyarakat dan DPRD dalam perencanaan dan penganggaran Terjadi peningkatan kapasitas yang signifikan, terutama partisipasi kelompok marjinal Integrasi perencanaan PNPM dengan system perencanaan daerah Tercapai. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2011. Setiap tahun diterbitkan SE Bupati untuk Musrenbang integrasi Peningkatan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan untuk pemenuhan hak dasar Terjadi peningkatan alokasi anggaran signifikan. Mulai APBD 2014 sekurang- kurangnya 10% dari total belanja langsung untuk belanja spesifik kemiskinan Sumber: Kemenkokesra, Satuan Unit Kerja Pengelola Program Strategic Alliance for Poverty Alleviation, “Capaian Program SAPA dan Upaya Mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”, hasil assessment daerah SAPA, 2013. Pembenahan kelembagaan dan kebijakan sehingga menjadi lebih berpihak kepada kalangan miskin dan marjinal tersebut berhasil memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap desa dan masyarakatnya untuk lebih pro aktif dalam setiap pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan telah terbukti meningkatkan ketepatan sasaran program. Akan tetapi para pihak yang terlibat dalam penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kebumen tidak boleh berpuas diri dengan capaian-capaian tersebut. Harus tetap diingat bahwa pada tahun 2011 angka kemiskinan di Kebumen meningkat dari 22,70% di tahun sebelumnya menjadi 24,06%. Bukan itu saja. Pada tahun tersebut angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 3,68 menjadi 3,94, dan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,92 menjadi 0,96. Meskipun angka kemiskinan dan angka P1 di tahun 2012 kembali menurun, angka P2 terus meningkat menjadi 1,0 di tahun 2012. Karena itu para pihak yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Kebumen terus berkolaborasi untuk mengembangkan
Pagev K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n solusi-solusi baru yang diharapkan akan bisa membantu menekan angka kemiskinan menjadi di bawah 10% dalam lima tahun mendatang. Tujuan tersebut hanya akan bisa tercapai apabila dalam waktu lima tahun mendatang, angka kemiskinan di Kebumen mengalami penurunan rata-rata di atas 2% per tahun. Dalam dua tahun terakhir ini ada dua kelembagaan dan sistem baru di tingkat desa yang dikembangkan untuk membantu ketepatan pandataan orang miskin di desa dan kebutuhan mereka. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2KDes) dan Sistem Informasi Desa (SID) yang di dalamnya memuat data rumah tangga miskin di desa, merupakan wujud keseriusan Pemda Kebumen dalam memajukan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembenahan pendataan di tingkat desa ini diprioritaskan karena mayoritas penduduk miskin di Kebumen tinggal di daerah pedesaan. Kebijakan tentang pendataan penduduk miskin, dimana indikator, bobot dan pelaksanaan pendataannya dilakukan sendiri oleh desa secara partisipatif diharapkan akan bisa meningkatkan ketepatan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki keberanian untuk berinovasi dalam soal kebijakan penanggulangan kemiskinan karena hal tersebut dianggap sepenuhnya otoritas pemerintah pusat. Diterbitkannya dua buku yang berjudul “Kedaulatan Desa atas Data Kemiskinan” sebagai panduan pendataan penduduk miskin dan buku “Gerakan Desa Melawan Kemiskinan” sebagai panduan TKP2KDes diharapkan akan memberikan informasi dan panduan bagi para pemangku pemerintahan desa sampai kabupaten/kota, para pegiat desa dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi pada tahun 2015 nanti UU Desa akan diberlakukan dan desa akan menerima tambahan dana yang tidak sedikit. Tantangannya adalah bagaimana supaya tambahan dana tersebut bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di daerah pedesaan. Kedua buku ini diharapkan akan memberikan dukungan awal bagi seluruh elemen masyarakat di Kebumen yang memiliki kepekaan dalam mengawal keberdayaan desa. Kunci keberhasilan yang paling menentukan adalah sejauh mana para pembaca akan mampu membangun kolaborasi yang lebih produktif untuk menghasilkan kebijakan yang lebih pro poor, pro job, pro growth dan pro environment. Atas nama Ford Foundation kami mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bupati Kebumen, Wakil Bupati selaku Ketua TKP2KD, dan seluruh jajaran pemerintahan Kebumen atas kerjasama yang telah memberikan inspirasi terbangunnya pola kerjasama
Pagevi K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n kemitraan yang saling menguntungkan dengan rekan-rekan di FORMASI/LP2M. Kepada rekan-rekan FORMASI kami ucapkan terima atas kerjasama selama ini. Demikian juga kepada 10 desa di Kebumen yang menjadi percontohan program FORMASI/LP2M-Ford Foundation. Mudah-mudahan buku ini bisa ikut mendorong munculnya kebijakan dan praktek penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Terima kasih. Alexander Irwan Senior Program Officer Transparent, Effective and Accountable Government
Pagevii K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n PENGANTAR FORUM MASYARAKAT SIPIL Desa dan Kemiskinan.... itulah yang langsung tergambar ketika membicarakan posisi desa sebagai bagian dari negara yang paling bawah dan dekat dengan rakyatnya. Problem kemiskinan identik dengan problem yang dialami oleh mayoritas masyarakat yang tinggal di wilayah desa. Sementara kewenangan desa untuk mengurus persoalan kemiskinan “hampir pasti” tidak memiliki kekuasaan apapun. Desa hanya berposisi sebagai pihak yang diwajibkan untuk menerima kebijakan soal kemiskinan tanpa boleh mengajukan “protes” manakala terjadi permasalahan di desa. Kebijakan penanggulangan kemiskinan masih sangat centralistic dari pemerintah pusat. Kedudukan pemerintah daerah masih sebatas mediator bahkan ada yang hanya “tukang nomboki” karena diwajibkan menyediakan cost sharing pendanaan dan program. Salah satu permasalahan yang paling sering muncul dan menimbulkan “konflik sosial” adalah soal data rumah tangga miskin atau penduduk miskin. Apalagi ketika hasil pendataan harus 100% dijadikan dasar untuk pemberian bantuan bagi masyarakat miskin. Hampir dipastikan, data yang diperintahkan dari atas untuk kemudian dipergunakan oleh desa, sudah menjadi rahasia umum selalu membawa dampak negativ yakni ketidakpercayaan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Pemerintah desa sering menerima tuduhan bahwa proses pendataan tidak terbuka, tidak valid bahkan nepotisme/mengutamakan keluarga dan orang-orang dekatnya. Kondisi paling parah ketika ketidakpercayaan masyarakat dilampiaskan dengan cara-cara yang kurang terkendali dan sudah jauh keluar dari nilai-nilai kemasyarakatan di desa. Muncul pertanyaan, apakah dengan kejadian tersebut masyarakat yang mencoba peduli, kritis dan melakukan protes kepada pemerintahan desa begitu saja akan dipersalahkan ? Sementara para aparatur pemerintah desa sendiri tidak mengetahui harus memberikan jawaban bagaimana, karena memang pemerintah desa sama sekali tidak memiliki otoritas apapun soal hasil pendataan. Bahkan proses pendataannyapun pemerintah desa tidak tahu menahu. Tentunya, tidak segampang yang dibayangkan ketika pemerintah desa harus bersikap menghadapi tuntutan masyarakatnya. Sistem pemerintahan desa yang senantiasa berupaya mengayomi rakyatnya tidak gampang dihilangkan begitu saja, meskipun permasalahan itu ditimbulkan dari kebijakan pemerintah lebih atas. Pemerintah desa sekuat tenaga akan mencoba melindungi
Pageviii K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n meskipun tidak sedikit yang kemudian berdampak pada persoalan hukum. Diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Pada Pasal 8, Pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan pendataan penduduk miskin secara partisipatif dan hasil pendataan diolah dalam sistem informasi desa. Mandat tersebut merupakan kebijakan yang inovatif, berani dan progresif guna memberikan proteksi terhadap kewenangan desa dalam hal pendataan penduduk miskin. Penilaian demikian tidaklah berlebihan, karena memang tidak banyak daerah yang memiliki keberanian terutama soal kebijakan pendataan kemiskinan partisipatif, apalagi sampai memberikan kewenangan terhadap desa Progresifitas pemerintah Kabupaten Kebumen manakala dihubungkan dengan kewenangan desa yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ibarat peribahasa “tumbu dapat tutup”. Artinya apa yang dimandatkan dalam perda juga diperintahkan dalam Undang-Undang Desa, dan tidak ada yang bertentangan. Kehadiran Undang-Undang Desa hakikatnya memang memberikan semua jawaban atas ketidakberdayaan desa menjadi lebih berdaya dan memiliki otoritas yang sebelumnya tidak diatur. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi desa agar lebih mempunyai kesiapan menyongsong implementasi Undang-Undang Desa, terutama menuju pembangunan yang lebih berkeadilan untuk semua, terutama kelompok miskin dan perempuan marjinal. Yusuf Murtiono Dewan Presidium FORMASI
Pageix K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n DAFTAR ISI PENGANTAR FORD FOUNDATION ........................................................................ ii PENGANTAR FORUM MASYARAKAT SIPIL....................................................... vii DAFTAR ISI ................................................................................................................... ix DAFTAR SINGKATAN................................................................................................. xi DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................1 A. LATAR BELAKANG ....................................................................................1 B. PENGERTIAN...............................................................................................2 C. MAKSUD DAN TUJUAN ...........................................................................3 D. DASAR HUKUM ..........................................................................................4 BAB II ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF.................................................6 A. LATAR BELAKANG ....................................................................................7 B. TAHAPAN AKP.............................................................................................8 C. KELUARAN AKP........................................................................................13 BAB III VARIABEL INDIKATOR DAN KRITERIA PENDUDUK MISKIN.....15 A. VARIABEL INDIKATOR PENDUDUK MISKIN .................................15 B. KRITERIA PENDUDUK MISKIN...........................................................20 C. PENGGOLONGAN PENDUDUK MISKIN DAN NON MISKIN ......23 BAB IV PENGORGANISASIAN PENDATAAN.....................................................24 A. PENGERTIAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN ......................24 B. TUJUAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN ................................24 C. PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENDATAAN............................24 BAB V PENDATAAN PENDUDUK MISKIN........................................................29 A. ALUR MEKANISME PENDATAAN .......................................................29
Pagex K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n B. SOSIALISASI & PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN.....................30 C. PEMBEKALAN TIM PENDATAAN........................................................32 D. PENENTUAN POPULASI PENDUDUK MISKIN SEMENTARA ....32 E. PENENTUAN PENDUDUK MISKIN.....................................................35 BAB VI ETIKA DAN INSTRUMEN PENDATAAN...............................................37 A. ETIKA PENDATAAN.................................................................................37 B. INSTRUMEN/ FORMULIR PENDATAAN...........................................39
Pagexi K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n DAFTAR SINGKATAN AKP : Analisis Kemiskinan Partisipatif APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBDesa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BPD : Badan Permusyawaratan Desa BPS : Badan Pusat Statistik Kades : Kepala Desa KK : Kartu Keluarga KTP : Kartu Tanda Penduduk Musdes : Musyawarah Desa Musdus : Musyawarah Dusun NIK : Nomor Induk Keluarga Perbup : Peraturan Bupati Perda : Peraturan Daerah Perdes : Peraturan Desa PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PP : Peraturan Pemerintah PPA : Participatory Poverty Assessment PPLS : Program Pendataan Perlindungan Sosial PRA : Participatory Rural Appraisal RKPDesa : Rencana Kerja Pemerintah Desa RPJMDesa : Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa RT : Rukun Tetangga RTM : Rumah Tangga Miskin RW : Rukun Warga SID : Sistem Informasi Desa SPPKD : Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah SRTPK : Strategi Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan SNPK : Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan TKP2KD : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKP2KDes : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa UU : Undang-Undang
Pagexii K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan …… 59 Lampiran 2 : Perbup Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin …… 79 Lampiran 3 : Contoh Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan …… 91 Lampiran 4 : Contoh Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa/ Kelurahan …… 97 Lampiran 5 : Contoh Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan tentang Daftar Rumah Tangga Miskin Desa/ Kelurahan …… 101 Lampiran 6 : Contoh Berita Acara Musyawarah RT …… 105 Lampiran 7 : Contoh Berita Acara Musyawarah Dusun …… 107 Lampiran 8 : Contoh Berita Acara Musyawarah Desa/ Kelurahan …… 109 Lampiran 9 : Contoh Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara RT …… 111 Lampiran 10 : Contoh Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara Dusun …… 112 Lampiran 11 : Contoh Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara Desa/ Kelurahan …… 113 Lampiran 12 : Formulir Pendataan Penduduk Miskin …… 114 Lampiran 13 : Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan …… 117
Page1 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu terjemahan dari cita-cita bangsa Indonesia, hal tersebut termaktub dalam pembukaan UUD 1945, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Cita-cita adil dan makmur harus menjadi nafas setiap pembangunan di Indonesia. Kenapa kemiskinan dapat menjadi terjemahan dari adil dan makmur karena kemiskinan itu timbul dari berbagai kesenjangan sehingga tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia yang bermartabat. Di sisi lain, kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat. Kemiskinan disebut sebagai masalah yang multidimensi dikarenakan begitu banyak penyebab dan permasalahan yang saling berkaitan. Dengan demikian permasalahan kemiskinan perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten sendiri menegaskan dalam penanggulangan kemiskinan perlu langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang dituangkan dalam Perda No 1 Tahun 2010 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2005-2025. Cita-cita Kabupaten Kebumen selama 20 tahun yang tertuang dalam RPJPD Kemudian diterjemahkan menjadi langkah- langkah strategis untuk mencapai cita-cita tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya Perda No 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya penanggulan kemiskinan yang selama ini dianggap kurang efektif. Dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, data memiliki peran yang sangat penting karena data merupakan pijakan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang valid, diharapkan akan meningkatkan kualitas kebijakan publik dan rasa keadilan rakyat. Dengan pertimbangan tersebut maka disusunlah Perbup Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin yang merupakan penjabaran dari
Page2 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Perda No 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulanagn Kemiskinan. Pendataan penduduk miskin ini dilaksanakan secara partisipatif sebagai wujud demokrasi permusyawaratan yang merupakan identitas demokrasi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya. Selain memuat tentang 36 indikator kemiskinan, dalam Perbup tersebut juga diamanatkan untuk melakukan pendataan penduduk miskin di tingkat desa setiap tahun yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh TKP2KDes (Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa). TKP2KDes sendiri merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa. Dalam rangka melaksanakan pendataan penduduk miskin di tingkat desa sesuai amanat Perbup Nomor 31 Tahun 2014, TKP2KD Kabupaten Kebumen perlu menyusun Buku Pedoman Pendataan Penduduk Miskin. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan pendataan di tingkat desa/ kelurahan, sehingga data yang diperoleh valid dan akurat. B. PENGERTIAN 1. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. 2. Penduduk Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya. 3. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangnkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya. 4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Page3 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 5. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. 6. Rumah Tangga Miskin adalah Rumah Tangga yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya 7. Rumah Tangga Miskin Sementara adalah rumah tangga miskin hasil musyawarah desa dan olah komputer sebelum menjadi rumah tangga miskin tetap. 8. Rumah Tangga Miskin Tetap adalah rumah tangga setelah melalui proses sanggahan. 9. Pendataan Penduduk Miskin adalah pendataan penduduk miskin berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan dengan metode sensus dan partisipatif. 10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 12. Kriteria penduduk miskin adalah kriteria yang menunjukkan karakteristik penyebab kemiskinan penduduk yang terdiri dari Kriteria penduduk miskin daerah dan Kriteria penduduk miskin klaster. 13. Kriteria penduduk miskin daerah adalah kriteria penduduk miskin di tingkat kabupaten. 14. Kriteria penduduk miskin klaster adalah kriteria penduduk miskin di tingkat klaster. 15. Klaster adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi ekonomi sosial budaya. C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Menyusun data kemiskinan (data tunggal kemiskinan di desa). 2. Mendapatkan data penduduk miskin agregat baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa.
Page4 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 3. Mendapatkan data penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi daerah dan klaster. 4. Mendorong responsifitas baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. 5. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan. 6. Mendorong keterbukaan informasi di desa terutama berkait data dan program kemiskinan. 7. Menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat kabupaten maupun desa. D. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Page5 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 - 2015; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 24. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin
Page6 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB II ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa upaya mengentaskan kemiskinan tidak mudah serta membutuhkan strategi yang terpadu, karena persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi. Salah satu problem besar setiap ada peluncuran program bantuan kemiskinan, adalah selalu menimbulkan banyak protes dari masyarakat disebabkan data penduduk/rumah tangga miskin diaggap tidak valid. Pendataan kemiskinan yang pada dasarnya ditujukan untuk memperoleh data base rumah tangga atau penduduk miskin di desa sesuai dengan variabel yang disepakati di desa itu sendiri. Selain itu, pendataan kemiskinan juga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih layak. Beberapa persoalan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pendataan penduduk miskin adalah pertama soal objektifitas atau belum sesuai dengan ketentuan indikator kemiskinan lokal desa. Kedua, tidak adanya ruang sedikitpun partisipasi masyarakat selama ini dalam pelaksanaan pendataan. Ketiga, lemahnya jaminan hukum terhadap produk data kemiskinan yang dilaksanakan dan dikelola sendiri oleh desa ataupun kabupaten. Sehingga semua produk hasil pendataan versi lokal dianggap tidak legal, tidak sah dipergunakan untuk publik. Dan persoalan pelaksanaan pendataan ketika kewenangannya diberikan kepada desa dan kabupaten adalah tentang kesiapan sumber daya manusia pendata dan pengolah data di desa.beserta metodologi yang dipergunakan. Serta sikap masyarakat yang dianggap kurang jujur dalam memberikan informasi terhadap keadaan rumahnya sehingga sulitnya petugas untuk mendata. Lemahnya akurasi dan validasi data penduduk miskin serta tertutupnya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pendataan hendaknya mampu diatasi secara bersama-sama. Dalam konteks validasi dan akurasi data kemiskinan, paling tidak sistem pembaharuan data harus dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan dalam konteks partisipasi, maka pelibatan masyarakat tidak sekedar hanya menjadi responden, tetapi bagaimana dapat terlibat sejak dalam proses sosialisasi pendataan, pembentukan tim pendataan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi akhir hasil pendataan. Karenanya, sebelum melakukan pendataan perlu dirumuskan secara partisipatif berbagai persoalan yang berkait dengan variabel indikator, Kriteria sampai dengan perencanaan
Page7 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n strategis untuk penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. A. LATAR BELAKANG Analisis Kemiskinan Partisipatif yang disingkat AKP dilakukan untuk memahami suara masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan tentang masalah kemiskinan yang mereka hadapi dan mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan. Artinya bahwa AKP bisa dikembangkan sebagai media diagnosis kemiskinan, yakni sebuah instrumen untuk mengakomodasi pandangan orang miskin terhadap kemiskinan dan memformulasikan strategi penanggulangan kemiskinan dalam kebijakan publik. AKP tidak sekedar alat analisis, tetapi mempunyai peran penting dalam menyediakan ruang bagi masyarakat miskin untuk menganalisis masalahnya, menyuarakan kepentingannya, dan memutuskan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, tetapi hasil analisa kemiskinan partisipatif bisa diperkuat dengan informasi dan data kuantitatif yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan berbagai sumber data yang digunakan sebagai dasar melakukan diagnosis kemiskinan. Berdasarkan presentasi kerangka kerja AKP P2TPD, 20 Maret 2003, definisi Kerja Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) adalah proses assesmen, konsultasi, dan analisis partisipatif atas persoalan kemiskinan kabupaten, serta penyusunan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan, sampai dengan institusionalisasinya. Sebagai proses yang partisipatif, maka pelaksanaan pendataan dengan menggunakan AKP harus dilakukan secara bersama antara masyarakat dengan pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Salah satu hal penting dalam penerapan AKP adalah untuk mengembangkan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan memahami kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilandasi adanya pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi penduduk miskin akan dapat membantu proses perencanaan dan pelaksanaannya sehingga akan memberikan hasil lebih baik. Pada intinya bahwa AKP merupakan serangkaian kegiatan analisis kemiskinan yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi akses, partisipasi, kontrol masyarakat mendapatkan proporsi yang memadahi.
Page8 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Sedangkan untuk penerapan AKP di Kabupaten Kebumen telah dimulai sejak tahun 2003 pada saat penyusunan Strategi Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan ( SRTPK ) tahun 2003-2007. Dimana dalam proses penentuan indikator dan program kegiatan didasarkan pada kondisi kewilayah geografis pada tingkat kecamatan yang dikenal dengan sebutan klaster. Klaster adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi ekonomi sosial budaya. Dari 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen. Klaster dikelompokkan menjadi 5 klaster, yaitu: 1. Klaster Perkotaan meliputi Kecamatan Prembun, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Gombong; 2. Klaster Pesisir meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Puring; 3. Klaster Pesisir Bergunung meliputi Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan; 4. Klaster Pegunungan meliputi Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Alian; dan 5. Klaster Bonorawan meliputi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Kuwarasan. B. TAHAPAN AKP Tahapan pelaksanaan AKP ketika awal-awal akan menyusun dokumen SRTPK atau SPKD cukup detail dan panjang. Dimulai dari penentuan desa sasaran assessmen dengan menggunakan metode PPA/PRA, diskusi hasil sementara assessment desa-desa dalam satu kecamatan, kemudian FGD perwakilan desa masing-masing kecamatan dalam satu klaster (beberapa kecamatan), FGD antar klaster dalam satu kabupaten, konsultasi publik, dan seterusnya. Dimana hasil dari proses AKP diatas disamping menghasilkan variabel, indikator, bobot kemiskinan juga lengkap dengan bahan untuk menyusun dokumen SPKD/SRTPK. Sebuah dokumen yang memuat lengkap tentang strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan selama kurun waktu 3 tahun.
Page9 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Tetapi untuk penerapan AKP yang akan dibahas dalam pokok bahasan ini dibatasi pada pelaksanaan AKP untuk menentukan variabel dan indikator serta bobot pada masing-masing klaster. Kemudian dilanjutkan konsultasi publik di tingkat kabupaten untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan Peraturan Bupati Kebumen tentang Kriteria dan indikator penduduk miskin. Adapun beberapa tahapan AKP yang telah dilaksanakan di kabupaten Kebumen, selengkapnya sebagai berikut: 1. Persiapan Sebelum melakukan analisa kemiskinan bersama masyarakat khususnya masyarakat miskin ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya adalah: a. Pembentukan dan Penguatan Tim AKP Pembentukan Tim AKP dilakukan ditingkat Kabupaten yang difasilitasi oleh TKP2KD. Masing-masing tim beranggotakan 5 orang (L=3; P=2) yang berasal dari unsur Bappeda, LSM, dan PNPM. Tim AKP mempunyai tugas untuk memfasilitasi proses AKP di masing-masing wilayah klaster. Adapun penentuan klaster di Kebumen telah dipetakan sejak tahun 2003, yakni terdiri dari Klaster Perkotaan, Klaster Pegunungan, Klaster Pesisir Bergunung, Klaster Pesisir, dan Klaster Bonorawan. 1) Koordinasi dan Penguatan Kapasitas Tim, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim, sehingga benar-benar memahami konsep dasar AKP, Proses dan tehnik fasilitasi kepada masyarakat. 2) Peserta pembekalan yang diharuskan aktif adalah semua anggota tim AKP 3) Pembekalan difasilitasi oleh TKP2KD 4) Materi pembekalan adalah:  Sosialisasi peraturan perundangan tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  Konsep Dasar AKP  Mekanisme dan Tahapan AKP  Tehnik Pendataan Partisipatif  Tehnik Fasilitasi Partisipatif b. Penyusunan Rencana Kerja AKP Perencanaan kerja yang bersifat tentatif harus disusun terlebih dan disepakati terlebih dahulu oleh seluruh anggota tim dan jika dimungkinkan disosialisasikan kepada masyarakat.
Page10 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Rencana kerja (workplan) disesuaikan masing-masing klaster dan sedikitnya memuat : 1) Waktu pelaksanaan AKP 2) Tempat pelaksanaan AKP 3) Nama kegiatan 4) Tujuan kegiatan 5) Output yang diharapkan 6) Peserta yang akan diundang 7) Perlengkapan yang dibutuhkan 2. Assessment dan Analisis Indikator Kemiskinan Kegiatan assessment dan analisis data dan indikator kemiskinan bertujuan mendapatkan beberapa data kemiskinan beserta indikatornya yang dipergunakan oleh BPS maupun beberapa SKPD yang telah menerapkan program kemiskinan. a. Assessment dan Analisa Data Sekunder 1) Assessment merupakan kegiatan tim yang dimaksudkan untuk mengumpulkan beberapa data kemiskinan dan indikator dari BPS berupa PPLS, Dinas Kesehatan, BKKBN Dinas Pendidikan, PNPM dan daftar desa tertinggal. Dari data tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan awal untuk melakukan analisis selanjutnya. 2) Analisa hasil assessment dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti FGD internal tim, diskusi antara tim dengan pemangku data program kemiskinan/ SKPD untuk membandingkan indikator kemiskinan yang dipergunakan dalam mengimplementasikan program kegiatan masing-masing SKPD. Selanjutnya disepakati adanya data kemiskinan beserta indikator awal yang telah dipadukan dari beberapa SKPD dengan menjadikan indikator BPS sebagai rujukan pokok. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar oleh tim pada masing-masing klaster untuk dikembangkan sesuai kondisi local klaster dalam bentuk kegiatan FGD. b. FGD tingkat Klaster Focus group discussion atau FGD tingkat klaster merupakan kegiatan diskusi terfokus yang melibatkan beberapa unsur dari perwakilan masyarakat miskin, pemerintahan desa dan kecamatan dalam satu klaster. FGD dilaksanakan di 5 klaster yaitu klaster Pegunungan, Pesisir Bergunung, Pesisir, Perkotaan dan Bonorawan. Secara detail teknis sebagai berikut :
Page11 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 1) Penanggungjawab Sebagai penanggungjawab penyelenggara sekaligus berkewajiban mengundang seluruh peserta FGD adalah TKP2KD, dalam hal ini adalah Bappeda sebagai sekretaris TKP2KD. 2) Kepanitiaan Kepanitiaan bertugas menyiapkan tempat, konsumsi dan perlengkapan FGD sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan desa yang terpilih menjadi tempat FGD. 3) Fasilitator Fasilitator adalah bagian dari Tim AKP yang telah ditentukan dan bertugas memfasilitasi seluruh proses FGD sampai dengan penyusunan laporan akhir FGD. 4) Peserta Peserta FGD yang diundang adalah beberapa elemen baik dari masyarakat maupun unsur pemerintahan. Peserta harus merepresentasikan unsur:  Perwakilan kecamatan  Perwakilan Pemerintahan desa  Tokoh Masyarakat  Tokoh Agama  Keterwakilan Perempuan  Warga miskin  Dunia usaha  Pemangku kepentingan lainnya 5) Keluaran (Out put)  Gambaran /definisi kemiskinan klaster  Indikator kemiskinan klaster  Bobot indikator setiap klaster  Ciri/faktor pembeda setiap klaster  Metodologi pendataan penduduk miskin c. FGD Integrasi FGD integrasi merupakan kegiatan diskusi terfokus yang diselenggarakan di tingkat kabupaten untuk mendapatkan kesepakatan variabel indikator dan Kriteria kemiskinan tingkat daaerah/ kabupaten dengan cara mengintegrasikan hasil FGD masing-masing klaster. Secara detail teknis pelaksanaan FGD integrasi sebagai berikut: 1) Penanggungjawab dan Kepanitiaan
Page12 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Penanggungjawab penyelenggara sekaligus berperan panitia penyelenggaran yang berkewajiban mengundang seluruh peserta, menyiapkan tempat, konsumsi dan perlengkapan FGD adalah TKP2KD, dalam hal ini adalah Bappeda sebagai sekretaris TKP2KD. 2) Fasilitator Fasilitator berasal dari koordinator tim AKP tingkat kabupaten atau yang disepakati oleh tim dan dibantu satu orang penulis bertindak sebagai notulen, dan bertugas memfasilitasi seluruh proses FGD integrasi sampai dengan penyusunan laporan akhir FGD. 3) Peserta Peserta FGD yang diundang adalah beberapa elemen baik dari masyarakat maupun unsur pemerintahan dari beberapa kecamatan dalam satu klaster. Peserta harus merepresentasikan unsur:  Delegasi kecamatan dari masing-masing klaster  Delegasi Pemerintahan desa dari masing-masing klaster  Delegasi masyarakat miskin dan perempuan dari masing- masing klaster.  Unsur Perguruan Tinggi, LSM dan Media tingkat kabupaten  BPS, dan SKPD terkait data kemiskinan  PNPM terkait data kemiskinan 4) Keluaran (Out put )  Gambaran/definisi kemiskinan daerah  Indikator kemiskinan daerah  Bobot indikator setiap daerah  Ciri/faktor pembeda setiap daerah  Metodologi pendataan penduduk miskin daerah d. Konsultasi Publik Setelah seluruh proses FGD dilakukan dan mendapatkan gambaran berkait dengan definisi kemiskinan daerah, indikator, bobot dan metodologi pendataan, selanjutnya dilaksanakan uji publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen di tingkat kabupaten. Kegiatan konsultasi publik merupakan forum diskusi besar yang memberikan kesempatan seluas-luasnya
Page13 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n kepada seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan guna penyempurnaan akhir sebelum dijadikan draft peraturan bupati. Detail kegiatan konsultasi publik digambarkan sebagai berikut: 1) Peserta konsultasi publik lebih kurang 150 orang terdiri dari: 1. Perwakilan anggota DPRD 2. BPS, dan SKPD terkait data kemiskinan 3. Delegasi kecamatan dari masing-masing klaster 4. Delegasi Pemerintahan desa dari masing-masing klaster 5. Delegasi masyarakat miskin dan perempuan dari masing- masing klaster. 6. Unsur Perguruan Tinggi, LSM dan Media tingkat kabupaten 7. PNPM terkait data kemiskinan 2) Penanggunggjawab Penanggungjawab penyelenggara sekaligus berperan panitia penyelenggaran yang berkewajiban mengundang seluruh peserta, menyiapkan tempat, konsumsi dan perlengkapan konsultasi publik adalah TKP2KD, selaku Sekretaris TKP2KD Kabupaten Kebumen 3) Fasilitator Fasilitator sekaligus moderator berasal dari koordinator tim AKP tingkat kabupaten atau yang disepakati oleh tim dan dibantu satu orang penulis bertindak sebagai notulen, dan bertugas memfasilitasi seluruh proses konsultasi publik sampai dengan penyusunan laporan akhir. C. KELUARAN AKP Keluaran (out put) dari AKP pada setiap tahapan proses yang telah dibahas di atas tidak serta merta diterapkan untuk pelaksanaan pendataan. Akan tetapi hasil akhir dari kesepakatan yang dihasilkan melalui konsultasi publik sepenuhnya menjadi masukan (input) dalam penyusunan Peraturan Bupati Kebumen tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin. Meskipun demikian, bukan berarti ruang-ruang partisipasi masyarakat telah selesai. Justru pengawalan masyarakat harus lebih diperkuat dalam penyusunan rancangan peraturan dimaksud. Hasil akhir dari regulasi yang ada diharapkan tidak keluar dari kesepakatan yang telah dibangun melalui proses yang sangat panjang. Yang dimaksud keluaran AKP pada bahasan disini adalah gambaran/definisi kemiskinan, indikator, Kriteria dan metodologi serta tahapan pendataan penduduk miskin yang semuanya menjadi satu dokumen sebagai input utama Rancangan Peraturan Bupati
Page14 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin yang secara detail akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Adapun output AKP selengkapnya meliputi : Gambaran Umum/Definisi Kemiskinan Daerah; Variabel Indikator Penduduk Miskin Daerah; Variabel Indikator penduduk Miskin Klaster; Bobot dan Kriteria Penduduk Miskin Daerah; Bobot dan Kriteria Penduduk Miskin Klaster; Pengorganisasi Pendataan Penduduk Miskin; dan Tahapan Pendataan Penduduk Miskin.
Page15 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB III VARIABEL INDIKATOR DAN KRITERIA PENDUDUK MISKIN A. VARIABEL INDIKATOR PENDUDUK MISKIN Variabel indikator dan kriteria penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kebumen merupakan hasil dari Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang difasilitasi oleh TKP2KD Kabupaten Kebumen dan melibatkan semua pihak baik SKPD, pemerintahan desa dan masyarakat, pelaku program penanggulangan kemiskinan (seperti, PNPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui AKP dihasilkan dua variabel indikator penduduk miskin, yaitu variabel indikator penduduk miskin daerah dan variabel indikator penduduk miskin klaster. 1. Variabel Indikator Penduduk Miskin Daerah Indikator penduduk miskin daerah adalah indikator penduduk miskin tingkat kabupaten yang penentuannya dihasilkan melalui penggabungan indikator klaster yang telah disepakati melalui FGD integrasi. Indikator penduduk miskin daerah terdiri 36, meliputi: 17. Jenis tempat pembuangan akhir tinja; 18. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dengan sumber air minum; 19. Kepemilikan aset (selain tanah, bangunan dan emas) 20. Kepemilikan tanah; 21. Kepemilikan emas; 22. Cara memperoleh aset; 23. Kepemilikan sarana telekomunikasi; 24. Pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga; 25. Ketrampilan yang dimiliki; 26. Jenis pekerjaan Kepala Keluarga; 27. Kepemilikan usaha 28. Jarak terhadap pelayanan publik dasar; 29. Tingkat kesulitan terhadap pelayanan publik dasar 30. Akses pemasaran; 31. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga dalam satu tahun; 32. Intensitas terhadap bencana; 33. Terdapat anggota keluarga berkebutuhan khusus (difabel); 34. Terdapat anggota keluarga yang menderita penyakit kronis; 35. Dukungan saluran irigasi pertanian; 36. Pemanfaatan waktu luang. 1. Pendapatan Perkapita Perbulan Keluarga; 2. Mendapatkan program/bantuan dari pemerintah; 3. Rata-rata makan per hari; 4. Kemampuan membeli daging/unggas/susu/ikan dalam satu minggu; 5. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat; 6. Penggunaan/Pemakaian alat KB; 7. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati; 8. Jumlah keluarga dalam 1 (satu) rumah tangga; 9. Luas lantai bangunan tempat tinggal per anggota keluarga; 10. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih); 11. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih); 12. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih); 13. Sumber penerangan utama; 14. Sumber air minum; 15. Bahan bakar/energi utama untuk memasak; 16. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar;
Page16 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 2. Variabel Indikator Penduduk Miskin Klaster Variabel indikator penduduk miskin klaster memiliki perbedaan yang cukup variatif dan benar-benar sesuai dengan karakter penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan pada masing-masing wilayah berbeda-beda termasuk urutan prioritas penyebab kemiskinan tersebut. Suatu misal, jika peringkat pertama penyebab kemiskinan di perkotaan adalah pendapatan, maka di klaster pesisir penyebab peringkat pertama adalah pendidikan yang ditamatkan. Demikian untuk klaster yang lain juga memiliki perbedaan yang cukup menarik untuk dipahami lebih jauh. 2.1. Klaster Perkotaan Klaster perkotaan sering disebut sebagai wilayah tengah yang dilalui jalan utama antar kota yang membentang mulai dari barat (Kec.Gombong ) sampai timur wilayah Kebumen (Kec. Prembun). Meskipun demikian, masih ada beberapa kecamatan yang masuk klaster perkotaan tetapi memiliki banyak desa-desa wilayah pegunungan, seperti Kec. Sruweng, Pejagoan, dan Prembun. Pada klaster perkotaan diperoleh sebanyak 15 variabel indikator penduduk miskin dan merupakan klaster paling sedikit dibanding klaster yang lain. Selengkapnya sebagai berikut : 1. Pendapatan perkapita perbulan 2. Jenis pekerjaan Kepala keluarga 3. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 4. Kepemilikan tanah 5. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih) 6. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih) 7. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih) 8. Pendidikan yang ditamatkan 9. Jumlah keluarga dalam rumah tangga 10. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat 11. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 12. Sumber air minum 13. Sumber penerangan utama 14. Dalam satu minggu mampu membeli daging/unggas/susu/ikan
Page17 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 15. Rata-rata makan per hari 2.2. Klaster Pesisir Klaster pesisir bagi masyarakat Kebumen cukup dikenal dengan sebutan Urut Sewu, yaitu kecamatan-kecamatan yang secara kewilayahan memiliki wilayah pantai bagian dari laut selatan. Meski demikian, tidak semua desa pada wilayah kecamatan tersebut berada pada wilayah pantai. Artinya masih banyak desa diwilayah urut sewu seluruhnya persawahan. Pada klaster pesisir diperoleh sebanyak 25 varaibel indikator kemiskinan, sebagai berikut : 2.3. Klaster Pesisir Bergunung Klaster pesisir bergunung merupakan klaster yang hanya terdiri dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Ayah dan Buayan. Klaster ini paling sedikit kecamatannya dibanding klaster- klaster yang lain. Meskipun demikian, klaster yang notabennya memiliki potensi wisata besar dengan Goa Jatijajar di Kec. Ayah dan Pantai Karangbolong serta Sarang Burung Walet yang dahulu pernah menjadi primadona Kab. Kebumen sekaligus 9. Kepemilikan asset 10. Cara memperoleh asset 11. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih) 12. Rata-rata makan per hari 13. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih) 14. Penggunaan / Pemakaian Alat KB 15. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga dalam satu tahun 16. Sumber penerangan utama 17. Mendapatkan program/bantuan 18. Sumber air minum 19. Kepemilikan sarana telekomunikasi 20. Jika memiliki tanah, berapa luasannya 21. Jika memiliki emas, berapa gram kepemilikan emas 22. Bahan bakar/energi utama untuk memasak 23. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 24. Tempat pembuangan akhir tinja 25. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air minum 1. Pendidikan yang ditamatkan 2. Pendapatan perkapita perbulan 3. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 4. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat 5. Jumlah keluarga dalam rumah tangga 6. Luas lantai bangunan tempat tinggal 7. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih) 8. Dalam satu minggu mampu membeli daging/unggas/susu ikan
Page18 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n memberikan sumbangan PAD yang cukup besar, memiliki 24 variabel indikator kemiskinan, sebagai berikut: 2.4. Klaster Pegunungan Klaster pegunungan memiliki istilah wilayah cincinnya Kabupaten Kebumen, karena berada pada wilayah pinggiran yang membentang mulai dari barat (Kec.Rowokele) wilayah paling utara sampai dengan wilayah timur (Kec. Padureso). Klaster ini tingkat kemiskinannya rata-rata cukup tinggi, bahkan paling tinggi, seperti Kecamatan Karanggayam. Pada klaster pegunungan diperoleh 26 variabel indikator kemiskinan, dan selengkapnya sebagai berikut : 1. Pendapatan perkapita perbulan 2. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 3. Kepemilikan aset (selain tanah, bangunan dan emas) 4. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih) 5. Jumlah keluarga dalam rumah tangga 15. Kepemilikan asset 16. Cara memperoleh asset 17. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat 18. Kepemilikan tanah 19. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 20. Tempat pembuangan akhir tinja 21. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air minum 22. Kepemilikan sarana tekekomunikasi 23. Jika memiliki emas, berapa gram kepemilikan emas 24. Mendapatkan program/bantuan 1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 2. Pendapatan perkapita perbulan 3. Luas lantai bangunan tempat tinggal 4. Jumlah keluarga dalam rumah tangga 5. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih) 6. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga dalam satu tahun 7. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih) 8. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih) 9. Rata-rata makan per hari 10. Sumber air minum 11. Pendidikan yang ditamatkan 12. Dalam satu minggu mampu membeli daging/unggas/susu ikan 13. Bahan bakar/energi utama untuk memasak 14. Sumber penerangan utama
Page19 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 6. Luas lantai bangunan tempat tinggal 7. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih) 8. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih) 9. Rata-rata makan per hari 10. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga 11. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat 12. Sumber air minum 13. Bahan bakar/energi utama untuk memasak 14. Sumber penerangan utama 15. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 16. Dalam satu minggu mampu membeli daging/unggas/susu/ ikan 17. Jika memiliki tanah, berapa luasannya 18. Jika memiliki emas, berapa gram kepemilikan emas 19. Cara memperoleh asset 20. Kepemilikan Usaha 21. Pendidikan yang ditamatkan 22. Mendapatkan program/bantuan 23. Tempat pembuangan akhir tinja 24. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air minum 25. Kepemilikan sarana telekomunikasi 26. Penggunaan/Pemakaian alat KB 2.5. Klaster Bonorawan Wilayah Bonorawan merupakan wilayah yang daratannya berada di bawah permukaan laut. Sehingga setiap musim hujan tiba banjir selalu menggenangi persawahan bahkan sampai menimbulkan gagal tanam, dan apabila musim kemarau tiba, maka kekeringan yang dihadapi bahkan tidak bisa tanam apapun. Klaster Bonorawan merupakan klaster yang memiliki 27 variabel indikator kemiskinan, paling banyak dibanding klaster lain, sebagaimana dibawah ini : 1. Pendapatan Perkapita/Perorang 2. Jika memiliki tanah, berapa luasannya 3. Intensitas terhadap bencana 4. Dukungan saluran irigasi pertanian
Page20 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 5. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 6. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih) 7. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih) 8. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih) 9. Luas lantai bangunan tempat tinggal 10. Jenis pekerjaan Kepala Keluarga 11. Rata-rata makan per hari 12. Sumber air minum 13. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga 14. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 15. Tempat pembuangan akhir tinja 16. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air minum 17. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat 18. Penggunaan/Pemakaian alat KB 19. Sumber penerangan utama 20. Cara memperoleh asset 21. Kepemilikan sarana tekekomunikasi 22. Jika memiliki emas, berapa gram kepemilikan emas 23. Kepemilikan asset 24. Jumlah keluarga dalam rumah tangga 25. Tingkat kesulitan terhadap pelayanan publik dasar 26. Bahan bakar/energi utama untuk memasak 27. Dalam satu minggu mampu konsumsi daging / unggas / susu/ikan B. KRITERIA PENDUDUK MISKIN Kriteria penduduk miskin merupakan hasil pembobotan dan penilaian dari seluruh variabel indikator kemiskinan dengan tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing klaster. Hasil akhir pembobotan dan penilaian dikelompokkan menjadi 5 kriteria penduduk miskin, yang meliputi : Penduduk Sangat Miskin (SM), Miskin (M), Hampir Miskin (HM), Rentan Miskin (RM), dan Tidak Miskin (TM). Kriteria penduduk miskin di Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaiitu kriteri penduduk miskin daerah dan kriteria penduduk miskin klaster. 1. Kriteria Penduduk Miskin Daerah Kriteria penduduk miskin daerah merupakan kriteria penduduk miskin yang akan dipergunakan untuk mengelompokkan kriteria kemiskinan di tingkat kabupaten. Hasil pengelompokkan menjadi
Page21 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n data base kemiskinan Kabupaten Kebumen yang kemudian dijadikan pedoman oleh Bupati dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Adapun kriteria penduduk miskin daerah sebagai berikut : 2. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Kriteria penduduk miskin klaster merupakan kriteria penduduk miskin yang akan dipergunakan untuk mengelompokkan kriteria kemiskinan tingkat klaster. Hasil pengelompokkan menjadi data base kemiskinan masing-masing desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Kemudian oleh masing-masing desa dikirim kepada Bupati untuk dijadikan dasar penyusunan data penduduk miskin kabupaten. Adapun kriteria penduduk miskin klaster adalah sebagai berikut: 2.1. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Perkotaan a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,18 sampai dengan kurang dari 0,34; b. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,34 sampai dengan kurang dari 0,51; c. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,51 sampai dengan kurang dari 0,67; d. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,67 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84. 2.2. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Pesisir a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,36; b. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai dengan kurang dari 0,52; a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,22 sampai dengan kurang dari 0,38; b. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,38 sampai dengan kurang dari 0,53; c. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,53 sampai dengan kurang dari 0,69; d. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,69 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.
Page22 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n c. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68; d. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84. 2.3. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Pesisir Bergunung a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,36; b. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai dengan kurang dari 0,52; c. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68; d. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84. 2.4. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Pegunungan a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,36; b. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai dengan kurang dari 0,52; c. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68; d. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84. 2.5. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Bonorawan a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,21 sampai dengan kurang dari 0,37; b. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,37 sampai dengan kurang dari 0,53; c. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,53 sampai dengan kurang dari 0,68; d. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84
Page23 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Jumlah Data Penduduk Miskin Jumlah Data Penduduk Non Miskin DATA AGREGAT Kriteria Penduduk Hampir Miskin Kriteria Penduduk Rentan Miskin Kriteria Penduduk Tidak Miskin PENDUDUK NON MISKIN Kriteria Penduduk Sangat Miskin Kriteria Penduduk Miskin PENDUDUK MISKIN C. PENGGOLONGAN PENDUDUK MISKIN DAN NON MISKIN Penggolongan penduduk miskin merupakan pengelompokkan dari 5 kriteria penduduk miskin yang telah diolah melalui aplikasi yang telah diprogram dalam komputer. Sumber data yang dipergunakan adalah formulir pendataan yang telah diperoleh melalui wawancara masing-masing kepala rumah tangga dari hasil pendataan pada formulir. Adapun penggolongan penduduk miskin dibagi menjadi 2 , yaitu Penduduk Miskin dan Penduduk Non Miskin. Selengkapnya penggolongan penduduk miskin sebagaimana dibawah ini. Golongan penduduk miskin terdiri dari kriteria penduduk sangat miskin, dan kriteria penduduk miskin. Sedangkan Penduduk Non Miskin terdiri dari kriteria, penduduk hampir miskin, penduduk rentan miskin dan penduduk tidak miskin. Masing-masing golongan selanjutnya dibuat data agregat yang menggambarkan jumlah keseluruhan penduduk miskin desa dan jumlah penduduk non miskin desa.
Page24 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB IV PENGORGANISASIAN PENDATAAN A. PENGERTIAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN Pengorganisasian pendataan penduduk miskin diartikan sebagai sebuah upaya membangun hubungan antar pelaku pendataan baik secara posisi maupun tugas yang ada pada organisasi atau kelompok tertentu dalam mencapai keberhasilan pendataan penduduk miskin. Pengorganisasi memegang peranan penting terhadap kelancaran dan keberhasilan pendataan. Karenanya perencanaan sebelum memulai pelaksanaan pendataan dengan cara memberikaan kejelasan tugas, kewenangan dan sistem kerja merupakan kebutuhan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tanpa adanya perencanaan yang matang, dikhawatirkan hasil akhir pendataan tidak akan berubah dari kebiasaan buruk pendataan yang selama ini banyak dikeluhkan. B. TUJUAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN 1. Meningkatkan efektifitas pola koordinasi pendataan penduduk miskin dari tingkat desa sampai kabupaten 2. Mengintegrasikan sistem pendataan penduduk miskin 3. Mengimplementasikan pendataan penduduk miskin secara partisipatif dan sesuai dengan tahapan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendataan penduduk miskin C. PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENDATAAN 1. Pengorganisasian di Tingkat Kabupaten Pengorganisasian di tingkat kabupaten, sebagaimana dimandatkan dalam Perda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka Bupati memiliki kewenangan sebagai penanggungjawab sekaligus menetapkan/ mengesahkan data penduduk miskin daerah. Dalam pelaksanaan pendataan yang memiliki kewenangan mengkordinasikan adalah TKP2KD. Sementara Camat mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan hasil pendataan penduduk miskin dari desa- desa dalam satu wilayah kecamatan.
Page25 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 2. Pengorgansasian di Tingkat Desa Setiap desa memiliki kewajiban melaksanakan pendataan penduduk miskin dengan terlebih dahulu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2KDes) dengan Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya TKP2KDes sesuai kewenangannya memfasilitasi pembentukan tim pendataan dengan melibatkan seluruh unsur Pengurus RT, dan Kepala Dusun. Secara lebih rinci pengorganisasi pendataan penduduk miskin di tingkat desa terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab, BPD sebagai penanggungjawab pelaksana musyawarah desa, TKP2KDes sebagai pihak yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pendataan mulai perencanaaan sampai pertanggungjawaban dan pelaporan, kemudian Kepala Dusun dan Ketua RT sebagai pelaksana musyawarah RT dan musyawarah Dusun. Sedangkan tim pendataan adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam penggalian data dan informasi. Adapun tugas dan kewenangan masing pihak akan dibahas lebih rinci berikutnya. TUGAS DAN KEWENANGAN 1. Bupati  Tugas a. Bertanggung jawab di dalam Pendataan Penduduk Miskin yang di koordinasikan oleh TKP2KD. b. Melakukan koordinasi dengan TKP2KD. c. Membuat Keputusan Bupati tentang Data Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen.  Kewenangan a. Meminta pertanggungjawaban kepada TKP2KD tentang pendataan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen. b. Memberikan atau tidak memberikan permohonan data penduduk miskin yang terkait dengan hak-hak pribadi. 2. TKP2KD  Tugas a. Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
Page26 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n b. Mengelola data penduduk miskin dalam sistem informasi manejemen kemiskinan daerah. c. Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada Bupati.  Kewenangan a. Melakukan pembinaan kepada tim pendataan dan TKP2KDes dalam hal pendataan. b. Merekomendasikan atau tidak permohonan data yang di ajukan kepada Bupati. 3. Camat  Tugas a. Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin yang ada di Kecamatan. b. Melaporkan kegiatan pendataan penduduk miskin kepada Bupati cq TKP2KD.  Kewenangan a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk miskin di wilayahnya. b. Pembinaan kepada Kepala Desa dan TKP2KDes. 4. Kepala Desa  Tugas a. Bertanggung jawab dalam Pendataan Penduduk Miskin di Desa yang di koordinasikan oleh TKP2KDes. b. Melakukan koordinasi dengan TKP2KDes. c. Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada Bupati melalui Camat.  Kewenangan a. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data Penduduk Miskin Desa. b. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang TKP2KDes. c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pendataan. 5. TKP2KDes  Tugas: a. Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin di desa. b. Memfasilitasi proses musyawarah baik Musyawarah RT, Dusun, dan Musyawarah Desa. c. Mengumumkan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara, Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan Daftar Rumah Tangga Miskin.
Page27 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n d. Memverifikasi sanggahan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dari masyarakat e. Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada Kepala Desa.  Kewenangan: a. Mengendalilkan pendataan penduduk miskin di desa. b. Membentuk Tim Pendataan di desa c. Melibatkan semua pihak di desa untuk turut mensukseskan pendataan penduduk miskin. 6. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)  Tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa untuk menentukan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara.  Kewenangan BPD adalah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendataan penduduk miskin di desa. 7. Kepala Dusun  Tugas Kepala Dusun adalah menyelenggarakan musyawarah dusun  Kewenangan Kepala Dusun adalah mengusulkan daftar rumah tangga miskin di wilayahnya untuk dibawa dalam musyawarah desa 8. Rukun Tetangga  Tugas RT adalah menyelenggarakan musyawarah Rukun Tetangga  Kewenangan RT adalah mengusulkan daftar rumah tangga miskin di wilayahnya untuk dibawa dalam musyawarah dusun. 9. Tim Pendataan  Tugas: a. Mengikuti pembekalan pendataan penduduk miskin b. Melaksanakan interview terhadap seluruh responden dari daftar Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah setelah tidak ada sanggahan dari masyarakat; c. Melaksanakan entri data ke dalam sistem aplikasi komputer;
Page28 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n d. Melaksanakan olah data dengan keluarannya adalah daftar Rumah Tangga Miskin berdasarkan kriteria, serta data agregat penduduk miskin.  Kewenangan Tim Pendataan adalah melaksanakan tugas sesuai dengan panduan umum.
Page29 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB V PENDATAAN PENDUDUK MISKIN Pendataan penduduk miskin merupakan satu rangkaian kegiatan pendataan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa. Secara garis besar tanggungjawab pendataan dibagi dalam tiga tahap. Pertama, tahap persiapan, Kedua, tahap pelaksanaan pendataan dan, Ketiga tahap penetapan dan paloparan. Pada tahap persiapan pemerintah kabupaten mensosialisasikan regulasi dan pedoman pendataan kepada desa dan kecamatan serta memberikan pelatihan tata cara pendataan penduduk miskin. Kemudian tahap kedua, seluruh desa melakukan pendataan yang dimulai dari sosialisasi dan pembentukan tim sampai dengan pengolahan data kemiskinan. Dan pada tahap ketiga, masing-masing pemerintahan desa melaporkan hasil pendataan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan menjadi data kemiskinan daerah melalui Keputusan Bupati. Sebagaimana bagan alur dibawah ini. A. ALUR MEKANISME PENDATAAN Pelaksanaan pendataan dilakukan melalui masing-masing kepala rumah tangga melalui beberapa tahapan yang diharapkan dapat memberikan hasil akhir lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh proses dan tahapan yang dibangun mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan partisipatif. Sehingga metodologi partisipatif dalam AKP konsisten bisa diterapkan mulai tahap awal sosialisasi sampai selesai pengolahan data penduduk miskin. Hal penting yang harus dihindari dalam setiap tahapan proses pendataan adalah melakukan manipulasi sumber data maupun partisipasi warga yang seharusnya dilibatkan serta PERSIAPAN •Sosialisasi Regulasi & pedoman Kabupaten/TKP2KD kepada Desa dan Kecamatan •Pelatihan TKP2KDes dan TKP2K Kecamatan tentang tata cara pendataan PELAKSANAAN • Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pendataan • Pembekalan Tim Pendataan • Pengumpulan sumber data sekunder • Pelaksanaan Pendataan • Entri hasil pendataan • verifikasi atas sanggahan • penyempurnaan hasil pendataan sesuai hasil verifikasi • Pembuatan dokumen data base kemiskinan desa PELAPORAN •Penetapan hasil pendataan oleh Kepala Desa •Melaporkan hasil pendataan kepada Bupati melalui TKP2KD
Page30 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n memunculkan dominasi-dominasi pihak-pihak tertentu dalam musyawarah. Hal terpenting yang harus dipegang dan dipahami oleh semua pihak adalah alur mekanisme pendataan penduduk miskin yang telah disusun secara partisipatif. Setiap tahapan maupun kebutuhan data dan informasi yang ada merupakan satu rangkaian yang saling mendukung. Sehingga satu sama lain tidak bisa begitu saja dihilangkan. Karena itu mengawal kepatuhan terhadap alur mekanisme pendataan menjadi hal penting. Adapun alur mekanisme pendataan penduduk miskin selengkapnya di bawah ini. Gambar 1. Bagan Alur & Mekanisme Pendataan Penduduk Miskin B. SOSIALISASI & PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN a. Pengertian Sosialisasi yang dimaksudkan di sini adalah upaya pemerintah desa untuk menyampaikan informasi berkait seluk beluk pendataan penduduk miskin, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat sampai dengan tatacara pendataan serta pelaporan dan pertanggungjawaban maupun pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, sosialisasi juga dimaksudkan mendapatkan respon balik dari masyarakat sehingga pada saat pelaksanaan
Page31 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n mendapat dukungan penuh karena masyarakat sudah memiliki pemahaman. Sosialisasi juga dipergunakan sebagai forum untuk memilih dan membentuk tim pendataan yang nantinya akan mempunyai tugas melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat desa. b. Tujuan  Adanya pemahaman tentang pentingnya data kemiskinan yang akurat, valid yang disusun secara partisipatf.  Warga masyarakat memahami tentang pengertian pendataan, dasar hukum, tujuan dan manfaat serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.  Warga masyarakat memahami tahapan, mekanisme, metode, pihak yang harus terlibat, tim yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan dalam pendataan penduduk miskin c. Metode Ceramah dan Tanya Jawab d. Keluaran  Peserta benar-benar memahami seluk beluk pendataan mulai dari awal sampai akhir yang berupa data kemiskinan desa selanjutnya memberikan dukungan penuh terhadap setiap tahapan pelaksanaan pendataan.  Terbentuknya Tim Pendataan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim Pendataan diharapkan memenuhi kriteria minimal mempunyai kemauan, pengalaman, kejujuran, komitmen dan integritas  Adanya kesepakatan awal rencana kegiatan pendataan  Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang diundang, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara dan Foto Kegiatan e. Peserta  Pemerintah Desa  BPD  Lembaga Kemasyarakatan Desa  Tokoh Agama  Tokoh Masyarakat  Keterwakilan Perempuan  Masyarakat/Warga Miskin  Dunia usaha  Pemangku kepentingan lainnya f. Narasumber  Kepala Desa  TKP2KD
Page32 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n  Camat  Lembaga Swadaya Masyarakat g. Panitia dan Fasilitator  Panitia penyelenggara adalah Pemerintah Desa  Fasilitator adalah TKP2KDes C. PEMBEKALAN TIM PENDATAAN a. Pembekalan bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan Tim Pendataan dalam pengumpulan data penduduk miskin dan memasukkan data kedalam sistem aplikasi komputer. b. Peserta pembekalan adalah tim Pendataan c. Pembekalan diselenggarakan oleh pemerintah desa d. Pembekalan difasilitasi oleh TKP2KDes e. Narasumber pembekalan adalah :  Kepala Desa  TKP2KD  Camat  Lembaga Swadaya Masyarakat f. Materi pembekalan adalah :  Perbup Tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin  Mekanisme dan Tahapan Pendataan Penduduk Miskin  Teknik Wawancara  Form kuesioner pendataan penduduk miskin  Entri data  Tugas dan kewenangan Tim Pendataan D. PENENTUAN POPULASI PENDUDUK MISKIN SEMENTARA a. Penentuan populasi penduduk miskin sementara dilakukan dengan membuat Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara yang diperoleh dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun terakhir oleh BPS ditambah usulan baru dari masyarakat secara partisipatif. b. Daftar Calon rumah Tangga Miskin Sementara, dimusyawarahkan dengan masyarakat dan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, Dusun, Desa. 1. Musyawarah RT a. Musyawarah RT dilaksanakan dalam rangka menentukan daftar calon rumah tangga miskin sementara di tingkat RT b. Musyawarah RT diselenggarakan oleh ketua/pengurus RT
Page33 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n c. Musyawarah RT difasilitasi oleh TKP2KDes d. Peserta musyawarah RT terdiri dari unsur:  Tokoh Masyarakat  Tokoh Agama  Keterwakilan Perempuan  Warga miskin  Dunia usaha  Pemangku kepentingan lainnya e. Keluaran/ output dari Musyawarah RT adalah Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara Tingkat RT f. Hasil Musyawarah RT dituangkan dalam Berita Acara 2. Musyawarah Dusun a. Musyawarah Dusun dilaksanakan dalam rangka memusyawarahkan hasil musyawarah RT penentuan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara b. Musyawarah Dusun diselenggarakan oleh Kepala Dusun c. Musyawarah Dusun difasilitasi oleh TKP2Kdes d. Peserta musyawarah dusun terdiri dari unsur:  Tokoh Masyarakat  Tokoh Agama  Keterwakilan Perempuan  Warga miskin  Dunia usaha  Pemangku kepentingan lainnya e. Keluaran/ output dari Musyawarah Dusun adalah Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara tingkat Dusun f. Hasil Musyawarah Dusun dituangkan dalam Berita Acara 3. Musyawarah Desa a. Musyawarah Desa dilaksanakan dalam rangka memusyawarahkan hasil musyawarah dusun penentuan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara b. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa c. Musyawarah Desa difasilitasi oleh TKP2KDes
Page34 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n d. Peserta musyawarah desa terdiri dari unsur:  Pemerintah desa  BPD  Lembaga Kemasyarakatan Desa  Tokoh Masyarakat  Tokoh Agama  Keterwakilan Perempuan  Warga miskin  Dunia usaha  Pemangku kepentingan lainnya e. Keluaran/ output dari Musyawarah Desa adalah Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara Tingkat desa f. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara 4. Publikasi Hasil Musyawarah Desa a. Hasil Musyawarah Desa berupa Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara dipublikasikan selama 7 hari untuk mendapatkan tanggapan/sanggahan dari masyarakat b. Publikasi Hasil Musyawarah Desa dapat dilakukan dalam bentuk:  Papan Pengumuman  Selebaran/pamphlet/poster  Forum musyawarah formal/ non formal  Dll c. Publikasi Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara dilaksanakan oleh TKP2KDes dengan memperhatikan hak- hak pribadi yang dilindungi Undang-Undang 5. Verifikasi dan Penetapan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara a. Masa sanggah terhadap Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara adalah 7 (tujuh) hari sejak musyawarah desa. b. Apabila terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan diterima. c. Apabila selama masa sanggah tidak ada sanggahan, maka Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara ditetapkan sebagai Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan digunakan sebagai acuan Pendataan.
Page35 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n E. PENENTUAN PENDUDUK MISKIN Penentuan Penduduk miskin, didasarkan pada isian formulir pendataan yang dilakukan pada populasi rumah tangga miskin sementara yang sudah diolah dengan menggunakan aplikasi berbasis komputer dan sudah melalui proses sanggahan, baik setelah musyawarah RT, musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Setiap sanggahan akan dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes sesuai dengan materi sanggahan yang diterima. 1. Pendataanan Penduduk Miskin a. Basis pendataan penduduk miskin adalah Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara. b. Pendataan dilaksanakan oleh petugas Pendataan c. Pendataan dilaksanakan dengan cara petugas pendataan datang ke setiap rumah tangga miskin sementara atau dengan mengumpulkan ± 10 rumah tangga miskin sementara dan mengisi kuesioner pendataan penduduk miskin. 2. Entri dan Pengolahan Data Pendataanan Penduduk Miskin a. Entri data hasil Pendataan menggunakan sistem aplikasi komputer b. Entri data hasil Pendataan dilaksanakan oleh Tim Pendataan c. Sistem aplikasi komputer mengelola data hasil Pendataan, keluarannya berupa Data Agregat dan Daftar Rumah Tangga dengan kriteria: 1. Kriteria Sangat Miskin 2. Kriteria Miskin 3. Kriteria Hampir Miskin 4. Kriteria Rentan Miskin 5. Kriteria Tidak Miskin d. Dari hasil entri dan pengolahan data tersebut, di buat Daftar Rumah Tangga Miskin, Daftar Rumah Tangga Non Miskin dan Data Agregat. 3. Publikasi Hasil Entri dan Pengolahan Data a. TKP2KDes mempublikasikan Daftar Rumah Tangga Miskin, Daftar Rumah Tangga Non Miskin dan Data Agregat. b. Publikasi dapat dilakukan dalam bentuk:  Papan pengumuman  Selebaran/pamphlet/poster  Forum musyawarah formal/ non formal  Dll c. Publikasi Daftar Rumah Tangga Miskin, Daftar Rumah Tangga Non Miskin dan Data
Page36 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Agregat dilaksanakan oleh TKP2KDes dengan memperhatikan hak-hak pribadi yang dilindungi Undang-Undang 4. Verifikasi dan Penetapan Data Penduduk Miskin a. Masa sanggah terhadap Daftar Rumah Tangga Miskin, Daftar Rumah Tangga Tidak Miskin dan Data Agregat adalah 7 hari sejak diumumkan b. Apabila terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 hari sejak sanggahan diterima. c. Apabila selama masa sanggah tidak ada sanggahan, maka Daftar Rumah Tangga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Rumah Tangga Miskin Desa.
Page37 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB VI ETIKA DAN INSTRUMEN PENDATAAN Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga sebagai objek pendataan atau dengan mengumpulkan beberapa rumah tangga sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam buku pedoman ini. A. ETIKA PENDATAAN 1. Etika Bertamu Etika bertamu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pendataan, sehingga nara sumber/responden merasa nyaman saat petugas pendataan berkunjung untuk melakukan wawancara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat bertamu atau melakukan kunjungan, diantaranya sebagai berikut:  Buatlah janji atau pemberitahuan kunjungan pendataan kepada nara sumber/responden.  Hindari waktu-waktu istirahat atau waktu yang terlalu pagi/malam saat melakukan kunjungan kepada nara sumber/responden.  Gunakan pakaian yang pantas dan sopan saat mengunjungi nara sumber/responden.  Mengucapkan salam dan mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam rumah  Jangan masuk/menikmati hidangan sebelum dipersilahkan oleh nara sumber/responden sebagai pemilik rumah.  Sebelum menyampaikan maksud kedatangan, bangun rapport (hubungan baik) dengan pemilik rumah. Misal: menanyakan kabar dll.  Sampaikan maksud kunjungan dengan kata yang sopan dan tidak menyakiti nara sumber/responden sebagai pemilik rumah.  Beperilaku dan bertutur kata dengan sopan saat melakukan kunjungan.  Gunakan intonasi yang sewajarnya saat berbicara/bertanya.  Perhatikan jangka waktu saat berkunjung untuk melakukan wawancara, usahakan jangan terlalu lama saat berkunjung  Berpamitanlah dan mengucapkan terima kasih kepada nara sumber/responden sebelum meninggalkan rumah
Page38 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 2. Etika Wawancara Etika wawancara adalah sebuah metode untuk melakukan wawancara dengan cara yang baik. Dengan berpegang pada etika wawancara, nara sumber akan lebih terbuka dalam proses wawancara sehingga maksud dan tujuan wawancara bisa tercapai. Agar mendapatkan hasil wawancara yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:  Lakukan persiapan sebelum melaksanakan wawancara. Persiapan tersebut menyangkut outline wawancara, penguasaan materi wawancara, pengenalan mengenai karakter/sifat/kebiasaan orang yang akan diwawancarai dan sebagainya.  Taatilah norma-norma yang berlaku di tempat pelaksanaan wawancara.  Dalam melakukan wawancara, tim pendataan boleh didampingi oleh TKP2KDes dan atau/ RT setempat.  Wawancara dimulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan Saudara sebagai petugas pendataan.  Sampaikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh nara sumber/responden, dimulai dari petanyaan- pertanyaan yang mudah.  Hindari menyampaikan pertanyaan yang umum, sampaikan pertanyaan yang bersifat khusus. Hal ini sangat membantu untuk memfokusan jawaban nara sumber/responden.  Hindari pengajuan dua pertanyaan atau lebih dalam satu kali bertanya.  Dengar dan perhatikanlah saat nara sumber/responden menjawab pertanyaan.  Boleh menyela apabila jawaban nara sumber/responden lari dari topik, selalah nara sumber/responden dengan sopan.  Boleh melakukan pendalaman terhadap jawaban nara sumber/responden dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tambahan.  Janganlah memberikan tanggapan/kesan yang tidak baik terhadap jawaban yang diberikan nara sumber/responden.
Page39 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n  Janganlah mendebat jawaban yang disampaikan nara sumber/responden.  Perhatikan komunikasi dengan nara sumber/responden agar ia tidak merasa segan untuk memberi jawaban yang tepat dan benar.  Dalam melakukan pendataan, petugas pendata akan menemui berbagai macam sikap tuan rumah/responden. Gunakan kecakapan, kesabaran dan keramahan agar wawancara berhasil.  Jika tuan rumah/responden membelokkan percakapan ke hal- hal yang menyimpang dari tujuan pendataan, kembalikanlah pembicaraan secara bijaksana ke arah instrumen pendataan  Setelah selesai melakukan pendataan jangan lupa ucapkan terima kasih atas bantuan tuan rumah/responden. Sampaikan kepada tuan rumah/responden bahwa ada kemungkinan petugas akan datang kembali bila ada keterangan yang masih diperlukan ataupun untuk melakukan verifikasi data.  Bila dibutuhkan bisa menggunakan alat bantu berupa alat rekam, kamera dll. 3. Etika Pengisian Instrumen/Formulir Pendataan Sebelum pada tata cara pengisian Instrumen/Formulir pendataan, perlu diperhatikan etika pengisian Instrumen/Formulir pendataan terlebih dahulu. Ada beberapa etika pengisian Instrumen/Formulir pendataan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:  Dalam pengisian instrumen pendataan tidak boleh melenceng dari instruksi yang ada dalam formulir pendataan.  Menuliskan sesuai dengan jawaban nara sumber/responden  Usahakan tidak memperlihatkan Instrumen/Formulir pendataan kepada responden  Mengisi dengan alat tulis yang mudah digunakan oleh pendata  Jangan membuat kesan bahwa jawaban nara sumber/responden sedang di tulis oleh anda, sehingga nara sumber/responden dapat dengan leluasa menceritakan apa yang anda tanyakan. B. INSTRUMEN/ FORMULIR PENDATAAN Instrumen/ formulir adalah sebuah lembar yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Pertanyaan formal yang dimaksud dalam formulir ini adalah pertanyaan yang berhubungan dengan indikator dan variabel
Page40 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n kemiskinan di kabupaten Kebumen Dalam pengisian instrumen pendataan, perlu diperhatikan aturan yang berlaku pada setiap rincian ataupun pertanyaan tertentu. Pada dasarnya, cara pengisian rincian atau pertanyaan dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Menuliskan nama/keterangan di tempat yang tersedia kemudian membubuhkan kode yang sesuai dengan nama/keterangan yang dimaksud pada kotak yang tersedia 2. Memberi tanda silang ( X ) atau melingkari ( ) pada kode jawaban. 3. Memberi tanda silang ( X ) melingkari ( ) pada kode jawaban, kemudian menuliskan isian pada formulir. 4. Apabila ada tambahan informasi dapat menuliskan di kuesioner atau lembar tersendiri Instrumen/formulir pendataan sebagaimana terlampir bertujuan untuk memperoleh keterangan/informasi mengenai data penduduk berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. BLOK I : KETERANGAN ALAMAT (Diisi sesuai Kartu Keluarga) Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi rumah tangga yang menjadi obyek pendataan Rincian 1 dan 2 : sudah jelas Rincian 3 s.d 5 : Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun Tuliskan nama Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun. Pada kolom Kecamatan dan Desa/Kelurahan, coret salah satu yang tidak perlu. Tulis Kode untuk rincian Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kolom yang tersedia. Data kode wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terlampir. Rincian 6 : RT/RW Tuliskan nomor Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan angka, masing-masing dua digit pada kotak yang tersedia. Contoh untuk rumah tangga yang tinggal di RT 01/RW IV maka ditulis Rt = 01 dan RW = 04. Rincian 7 : No. Kartu Keluarga Tuliskan Nomor Kartu Keluarga sebagaimana yang tercantum pada Kartu Keluarga pada kotak yang tersedia. Jika terdapat lebih dari satu keluarga, maka tuliskan Nomor Kartu Keluarga Kepala Rumah Tangga.
Page41 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Rincian 8 : Klaster Tuliskan klaster desa tersebut sesuai dengan ketentuan klaster yang ada di Kabupaten Kebumen. Klaster terdiri dari 5, yaitu: 1. Klaster Perkotaan, meliputi Kecamatan Prembun, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Gombong 2. Klaster Pesisir, meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Puring 3. Klaster Pesisir Bergunung, meliputi Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan; 4. Klaster Pegunungan, meliputi Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Alian 5. Klaster Bonorawan, meliputi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Kuwarasan BLOK II : KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA Blok ini ditujukan untuk mengetahui keterangan dan kondisi Sosial dan Ekonomi anggota rumah tangga sebagai obyek pendataan. Kolom (1) : Nomor Urut Anggota Rumah Tangga Tuliskan nomor urut anggota rumah tangga mulai nomor 1 dari kepala rumah tangga hingga hingga nomor terakhir untuk anggota terakhir. Banyaknya baris yang terisi menunjukkan banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Kolom (2) : Nama Anggota Rumah Tangga Tuliskan secara lengkap nama setiap anggota rumah tangga urut mulai dari kepala rumah tangga, suami/istri, anak, menantu, cucu, anggota rumah tangga lain dan lainnya. Gambar 1. Kuesioner Blok I
Page42 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya tinggal disuatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada (de jure). Anggota rumah tangga yang bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai angggota rumah tangga. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga selama 6 bulan atau lebih maupun kurang dari 6 bulan tetapi berniat akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih, dianggap sebagai anggota rumah tangga (de facto). Kolom (3) : Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kotak yang sudah disediakan bagi anggota rumah tangga yang sudah memiliki NIK sesuai dengan yang tercantum pada dokumen administrasi kependudukan (KK/ Akte Kelahrian/ KTP) Kolom (4) : Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Isikan kode hubungan setiap anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga. Keterangan kode kolom (4) Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga: 1. Kepala RT 2. Istri/ Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang Tua/ Mertua 7. Famili Lain 8. Lainnya Kolom (5) : Hubungan dengan Kepala Keluarga Isikan kode hubungan setiap anggota rumah tangga dengan kepala keluarga. Keterangan kode kolom (5) Hubungan dengan Kepala Keluarga: 1. Kepala Keluarga 2. Istri/ Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang Tua/ Mertua 7. Famili Lain 8. Lainnya Catatan: Jika terdapat lebih dari satu keluarga dalam satu rumah tangga, maka terdapat lebih dari satu Kepala Keluarga. Kolom (6) : Jenis Kelamin Isikan kode 1 untuk anggota rumah tangga berjenis kelamin laki-laki dan isikan kode 2 untuk anggota rumah tangga berjenis kelamin perempuan.
Page43 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Kolom (7) : Bulan dan tahun lahir Isikan bulan lahir setiap anggota rumah tangga dengan angka dua digit pada kotak yang tersedia Isikan dua digit terakhir tahun lahir untuk setiap anggota rumah tangga pada kotak yang tersedia. Kolom (8) : Status Perkawinan Isikan kode status perkawinan masing-masing anggota rumah tangga. Keterangan kode kolom (8). 1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati Keterangan: Kawin adalah seseorang yang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pendataan, baik tinggal bersama maupun terpisah, mencakup mereka yang kawin sah secara hukum maupun agama dan adat. Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Cerai mati adalah status dari mereka yang di tinggal mati oleh suami/istrinya dan belum kawin lagi. Kolom (9) : Kepemilikan Kartu Identitas Isikan kode Kepemilikan Kartu Identitas masing-masing anggota rumah tangga: 1. Tidak memiliki kartu identitas 2. Hanya memiliki KTP 3. Hanya memiliki SIM 4. Memiliki KTP dan SIM Kolom (10) : Status Kependudukan Isikan kode 1 jika anggota rumah tangga adalah penduduk tetap dan kode 2 jika anggota rumah tangga adalah penduduk pendatang. Keterangan: Penduduk tetap adalah penduduk yang secara administrasi kependudukan terdaftar sebagai penduduk wilayah tersebut dengan dibuktikan kartu identitas setempat atau administrasi lainnya. Penduduk Pendatang adalah penduduk yang secara administrasi kependudukan tidak terdaftar sebagai penduduk wilayah tersebut. Kolom (11) : Jenis Cacat Kolom 11 ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat anggota rumah tangga yang menderita cacat fisik atau mental. Isikan kode kolom (11) pada kotak yang tersedia.
Page44 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Kode Kolom (11) Jenis Cacat: 0. Tidak cacat 1. Tuna Daksa/Cacat Tubuh 2. Tuna Netra/Buta 3. Tuna Rungu 4. Tuna Wicara 5. Tuna Rungu dan Wicara 6. Tuna Netra dan Cacat Tubuh 7. Tuna Netra, Rungu dan Wicara 8. Tuna Rungu, Wicara dan Cacat Tubuh 9. Tuna Tungu, Wicara, Netra dan Cacat tubuh 10.Cacat Mental Retardasi 11.Mantan Penderita Gangguan Jiwa 12.Cacat Fisik dan Mental Tuna daksa adalah bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir dan sesudah kelahiran. Cacat Mental Retardasi atau yang biasa disebut keterbelakangan mental adalah keadaan dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Cacat Fisik dan Mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus, yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara dan kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Kolom (12) : Penyakit Kronis/ Menahun Kolom 12 ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat anggota keluarga yang menderita penyakit kronis/menahun. Isikan kode yang sesuai dengan kondisi masing-masing anggota keluarga pada kotak yang tersedia. Kode kolom (12) Penyakit Kronis/ Menahun: 1. Tidak ada 2. Hipertensi (tekanan darah tinggi) 3. Rematik 4. Asthma 5. Masalah Jantung 6. Tuberculosis (TBC) 7. Stroke 8. Kanker atau Tumor Ganas 9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru, flek, HIV dll) 10. Diabetes (kencing manis) Kolom (13) : Pendidikan dalam KK Isikan kode tingkat pendidikan masing-masing anggota rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kode Kolom (13) Pendidikan dalam KK. 0. Tidak/Belum Sekolah 1. Tidak Tamat SD/Sederajat 5. Diploma I/ II 6. Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN
PENDATAAN MISKIN

Recommandé

2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
 
Presentasi dak
Presentasi dakPresentasi dak
Presentasi dak@masbaim Imam P
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDHeru Suprapto
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 

Recommandé

2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
 
Presentasi dak
Presentasi dakPresentasi dak
Presentasi dak@masbaim Imam P
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDHeru Suprapto
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.pptBIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.pptasepmulyana83
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Kuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdf
Kuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdfKuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdf
Kuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdfssuser1155ad
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptTheAlucard1
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptdpmdbusel
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Suwondo Chan
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaYudhi Aldriand
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaFormasi Org
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaAdelfios Andyka Fatra
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxleny496851
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp desAhmad Yani Lahati Ahyan
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSudhi purnomo
 
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...SuheriPD2
 
Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin PartisipatifAlur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin PartisipatifFormasi Org
 
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata Perpus Maya
 

Contenu connexe

Tendances

BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.pptBIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.pptasepmulyana83
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Kuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdf
Kuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdfKuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdf
Kuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdfssuser1155ad
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptTheAlucard1
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptdpmdbusel
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Suwondo Chan
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaYudhi Aldriand
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaFormasi Org
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxleny496851
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSudhi purnomo
 
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...SuheriPD2
 

Tendances (20)

BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.pptBIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Kuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdf
Kuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdfKuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdf
Kuesioner IPD Kab Sumbawa 2022.pdf
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUS
 
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
 

En vedette

Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin PartisipatifAlur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin PartisipatifFormasi Org
 
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata Perpus Maya
 
Perencanaan keuangan
Perencanaan keuanganPerencanaan keuangan
Perencanaan keuanganFormasi Org
 
Kalender tahunan desa
Kalender tahunan desaKalender tahunan desa
Kalender tahunan desaFormasi Org
 
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...Herman Sjahruddin
 
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaan
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan PedesaanMateri Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaan
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaanguestb3d204
 
Sketsa peta( potret)
Sketsa peta( potret)Sketsa peta( potret)
Sketsa peta( potret)hulusungkai
 
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin PartisipatifLanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin PartisipatifFormasi Org
 
Strategi Perencanaan Desa
Strategi Perencanaan Desa Strategi Perencanaan Desa
Strategi Perencanaan Desa Dadang Solihin
 
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)Bkkbd Sukabumi
 
Menyusun rencana kegiatan desa mapan oke
Menyusun rencana kegiatan desa mapan okeMenyusun rencana kegiatan desa mapan oke
Menyusun rencana kegiatan desa mapan okebbppketindanlawang
 

En vedette (11)

Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin PartisipatifAlur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
 
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
 
Perencanaan keuangan
Perencanaan keuanganPerencanaan keuangan
Perencanaan keuangan
 
Kalender tahunan desa
Kalender tahunan desaKalender tahunan desa
Kalender tahunan desa
 
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
 
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaan
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan PedesaanMateri Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaan
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaan
 
Sketsa peta( potret)
Sketsa peta( potret)Sketsa peta( potret)
Sketsa peta( potret)
 
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin PartisipatifLanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
 
Strategi Perencanaan Desa
Strategi Perencanaan Desa Strategi Perencanaan Desa
Strategi Perencanaan Desa
 
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)
 
Menyusun rencana kegiatan desa mapan oke
Menyusun rencana kegiatan desa mapan okeMenyusun rencana kegiatan desa mapan oke
Menyusun rencana kegiatan desa mapan oke
 

Similaire à PENDATAAN MISKIN

Paparan - TNP2K.pptx
Paparan - TNP2K.pptxPaparan - TNP2K.pptx
Paparan - TNP2K.pptxAryaPutra89
 
Presentasi pileg 2014
Presentasi pileg 2014Presentasi pileg 2014
Presentasi pileg 2014Igk Subaga
 
Mensejahterakan masyarakat bersama bisa kita atasi
Mensejahterakan masyarakat bersama bisa kita atasiMensejahterakan masyarakat bersama bisa kita atasi
Mensejahterakan masyarakat bersama bisa kita atasiIgk Subaga
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptximamkuswoyo
 
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016pandirambo900
 
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-13 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1abdul aziz
 
PRESENTASI LAKIP [Repaired] 20022023.pptx
PRESENTASI LAKIP [Repaired] 20022023.pptxPRESENTASI LAKIP [Repaired] 20022023.pptx
PRESENTASI LAKIP [Repaired] 20022023.pptxLocked Mount
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021BappedaLampungUtara
 
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka RayaAnalisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri1139
 
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulStudi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulRusman R. Manik
 
Pengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPuja Lestari
 
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...Habibullah
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanMoh TP
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakMembangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 

Similaire à PENDATAAN MISKIN (20)

Profile Kemiskinan Aceh.pptx
Profile Kemiskinan Aceh.pptxProfile Kemiskinan Aceh.pptx
Profile Kemiskinan Aceh.pptx
 
Paparan - TNP2K.pptx
Paparan - TNP2K.pptxPaparan - TNP2K.pptx
Paparan - TNP2K.pptx
 
Presentasi pileg 2014
Presentasi pileg 2014Presentasi pileg 2014
Presentasi pileg 2014
 
Mensejahterakan masyarakat bersama bisa kita atasi
Mensejahterakan masyarakat bersama bisa kita atasiMensejahterakan masyarakat bersama bisa kita atasi
Mensejahterakan masyarakat bersama bisa kita atasi
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
 
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
 
Jurnal kemiskinan 4
Jurnal kemiskinan 4Jurnal kemiskinan 4
Jurnal kemiskinan 4
 
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-13 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
 
PRESENTASI LAKIP [Repaired] 20022023.pptx
PRESENTASI LAKIP [Repaired] 20022023.pptxPRESENTASI LAKIP [Repaired] 20022023.pptx
PRESENTASI LAKIP [Repaired] 20022023.pptx
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
 
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka RayaAnalisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
 
Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7
 
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulStudi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
 
20201229023336_532.pptx
20201229023336_532.pptx20201229023336_532.pptx
20201229023336_532.pptx
 
Pengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di Indonesia
 
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakMembangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
 

Plus de Formasi Org

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenFormasi Org
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIFormasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaFormasi Org
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIFormasi Org
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiFormasi Org
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifFormasi Org
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Formasi Org
 

Plus de Formasi Org (20)

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
 

Dernier

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 

Dernier (15)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 

PENDATAAN MISKIN

  • 1.
  • 2.
  • 3. Pagei K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n PENGANTAR TKP2KD KABUPATEN KEBUMEN Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Buku Pedoman Pendataan Penduduk Miskin Selesai disusun. Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka pengentasan kemiskinan. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin menunjukkan keseriusan dan tingginya perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumenterhadap isu kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, selama 5 (lima) tahun terakhir ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen tergolong tinggi. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis dan terintegrasi untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Salah satu hal pokok dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah tersedianya data yang valid serta akurat. Hal ini karena data tersebut akan menjadi dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program penanggulangan kemiskinan. Untuk memperoleh data yang valid dan reliable diperlukan mekanisme dan instrument yang benar-benar mampu mengukur tingkat kemiskinan masyarakat sesuai kondisi dan indikatornya. Oleh karena itu perlu disusun instrument pendataan penduduk miskin, penjelasan serta mekanisme pendataannya dalam sebuah buku yaitu Pedoman Pendataan Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen. Diharapkan Pedoman Pendataan Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 ini dapat dijadikan pedoman pada setiap tahap pelaksanaan pendataan, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid, akurat dan benar-benar dapat mengukur tingkat kemiskinan masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku pedoman ini. Kebumen, … Juli 2014 Ketua TKP2KD Kabupaten Kebumen Djuwarni, Amd.Pd
  • 4. Pageii K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n PENGANTAR FORD FOUNDATION Kabupaten Kebumen merupakan sebuah contoh keberhasilan penanggulangan kemiskinan melalui upaya kolaboratif antara pemerintah pusat (Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat – Kemenkokesra), pemerintah daerah (Pemda Kabupaten Kebumen dan pemerintah desa), lembaga donor (Ford Foundation), NGO di tingkat nasional (Komite Kemitraan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan – KKIPK) dan daerah (LP2M/FORMASI), dan komunitas akar rumput di daerah pedesaan dan perkotaan. Upaya-upaya kolaboratif yang difasilitasi oleh Strategic Alliance for Poverty Alleviation ( SAPA - Aliansi Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan) di Kebumen sejak tahun 2010 secara tidaka langsung ikut menyumbang pada percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten tersebut. SAPA sendiri adalah kolaborasi antara Kemenkokesra, Ford Foundation, sekitar 20 NGO nasional dan daerah, dan 32 kabupaten dan kota di 9 provinsi untuk mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. Tabel 1. Capaian kuantitatif penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Kebumen, 2006-2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Angka kemiskinan (%) 32.49 30.25 27.87 25.73 22.70 24.06 22.40 P1 5.97 4.77 7.05 4.87 3.68 3.94 3.35 P2 1.66 1.15 2.05 1.34 0.92 0.96 1.00 Sumber: BPS, diolah oleh Sekratariat Strategic Alliance for Poverty Reduction, SAPA. Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2006 telah terjadi tren penurunan kemiskinan yang cukup cepat di Kebumen. Dalam periode enam tahun, dari tahun 2006 sampai 2012, angka kemiskinan di Kebumen berhasil diturunkan dari 32,49% menjadi 22,40%. Artinya, dalam periode enam tahun tersebut, angka kemiskinan di Kebumen mengalami penurunan rata-rata 1.63% per tahunnya. Laju penurunan angka kemiskinan di atas 1,5% per tahun tersebut cukup tinggi. Bahkan, dalam periode 2006-2010, penurunan angka kemiskinan di Kebumen selalu di atas 2%, dan mencapai 3,03% di tahun 2010. Akan tetapi karena angka kemiskinan di Kebumen pada tahun 2011 mengalami kenaikan, laju penurunan angka kemiskinan untuk tahun 2011 dan 2012 juga mengalami pelambatan.
  • 5. Pageiii K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Cukup tingginya laju penurunan angka kemiskinan di Kebumen masih ditambah lagi dengan keberhasilan kabupaten tersebut menurunkan angka kesenjangan ekonomi, seperti yang bisa dilihat dalam penurunan angka P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) dan P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan). P1 turun dari 5,97 di tahun 2006 menjadi 3,35 di tahun 2012, sedang P2 dari 1,66 menjadi 1. Data-data tersebut menunjukkan bahwa bukan saja telah terjadi penurunan jumlah orang miskin di Kebumen, tapi kesenjangan ekonomi di Kebumen juga mengalami penurunan secara berarti. Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesejahteraan di kalangan masyarakat miskin di Kebumen dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Keberhasilan Kebumen dalam menurunkan angka kemiskinan dan pada saat yang sama menurunkan ketimpangan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya pembenahan kebijakan dan kelembagaan. Tabel 2 menunjukkan bahwa upaya-upaya kolaboratif tersebut di atas berhasil membenahi TKPKD menjadi bersifat multi-stakeholders dan aktif menjalankan peran koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan. Regulasi perencanaan dan penganggaran yang pertisipatif juga berhasil digolkan di Kebumen, disertai dengan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik yang membuat masyarakat bisa mengakses data dan informasi mengenai anggaran daerah. Ditambah dengan pembenahan yang dilakukan terhadap iiiystem dan mekanisme Musrenbang, termasuk keberhasilan Kebumen menerapkan kuota kecamatan untuk membiayai program-program yang direncanakan melalui Musrenbangdes, maka semakin banyak program yang diusulkan oleh masyarakat yang memperoleh alokasi pendanaan dari APBD. Dengan berhasilnya integrasi perencanaan PNPM dengan iiiystem perencanaan daerah, semakin banyak dana PNPM yang semakin tepat sasaran sehingga menyumbang pada penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan. Tabel 2. Capaian kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Kebumen, 2013 Lembaga dan kebijakan Capaian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Keanggotaan TKPKD adalah multi- stakeholders, ada alokasi dana dari APBD Regulasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Ada Perda Nomor 20 Tahun 2012 Regulasi Perencanaan dan Ada: Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun
  • 6. Pageiv K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Penganggaran 2011 Setiap tahun diterbitkan SE Bupati sebagai petunjuk tehnis Penerapan Regulasi Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten Tercapai. Perda Nomor 53 Tahun 2004 Sistem dan metode penyelenggaraan Musrenbang partisipatif Sistem dan metode terbentuk dan terlaksana melalui kuota kecamatan Kapasitas Pemda, masyarakat dan DPRD dalam perencanaan dan penganggaran Terjadi peningkatan kapasitas yang signifikan, terutama partisipasi kelompok marjinal Integrasi perencanaan PNPM dengan system perencanaan daerah Tercapai. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2011. Setiap tahun diterbitkan SE Bupati untuk Musrenbang integrasi Peningkatan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan untuk pemenuhan hak dasar Terjadi peningkatan alokasi anggaran signifikan. Mulai APBD 2014 sekurang- kurangnya 10% dari total belanja langsung untuk belanja spesifik kemiskinan Sumber: Kemenkokesra, Satuan Unit Kerja Pengelola Program Strategic Alliance for Poverty Alleviation, “Capaian Program SAPA dan Upaya Mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”, hasil assessment daerah SAPA, 2013. Pembenahan kelembagaan dan kebijakan sehingga menjadi lebih berpihak kepada kalangan miskin dan marjinal tersebut berhasil memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap desa dan masyarakatnya untuk lebih pro aktif dalam setiap pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan telah terbukti meningkatkan ketepatan sasaran program. Akan tetapi para pihak yang terlibat dalam penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kebumen tidak boleh berpuas diri dengan capaian-capaian tersebut. Harus tetap diingat bahwa pada tahun 2011 angka kemiskinan di Kebumen meningkat dari 22,70% di tahun sebelumnya menjadi 24,06%. Bukan itu saja. Pada tahun tersebut angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 3,68 menjadi 3,94, dan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,92 menjadi 0,96. Meskipun angka kemiskinan dan angka P1 di tahun 2012 kembali menurun, angka P2 terus meningkat menjadi 1,0 di tahun 2012. Karena itu para pihak yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Kebumen terus berkolaborasi untuk mengembangkan
  • 7. Pagev K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n solusi-solusi baru yang diharapkan akan bisa membantu menekan angka kemiskinan menjadi di bawah 10% dalam lima tahun mendatang. Tujuan tersebut hanya akan bisa tercapai apabila dalam waktu lima tahun mendatang, angka kemiskinan di Kebumen mengalami penurunan rata-rata di atas 2% per tahun. Dalam dua tahun terakhir ini ada dua kelembagaan dan sistem baru di tingkat desa yang dikembangkan untuk membantu ketepatan pandataan orang miskin di desa dan kebutuhan mereka. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2KDes) dan Sistem Informasi Desa (SID) yang di dalamnya memuat data rumah tangga miskin di desa, merupakan wujud keseriusan Pemda Kebumen dalam memajukan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembenahan pendataan di tingkat desa ini diprioritaskan karena mayoritas penduduk miskin di Kebumen tinggal di daerah pedesaan. Kebijakan tentang pendataan penduduk miskin, dimana indikator, bobot dan pelaksanaan pendataannya dilakukan sendiri oleh desa secara partisipatif diharapkan akan bisa meningkatkan ketepatan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki keberanian untuk berinovasi dalam soal kebijakan penanggulangan kemiskinan karena hal tersebut dianggap sepenuhnya otoritas pemerintah pusat. Diterbitkannya dua buku yang berjudul “Kedaulatan Desa atas Data Kemiskinan” sebagai panduan pendataan penduduk miskin dan buku “Gerakan Desa Melawan Kemiskinan” sebagai panduan TKP2KDes diharapkan akan memberikan informasi dan panduan bagi para pemangku pemerintahan desa sampai kabupaten/kota, para pegiat desa dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi pada tahun 2015 nanti UU Desa akan diberlakukan dan desa akan menerima tambahan dana yang tidak sedikit. Tantangannya adalah bagaimana supaya tambahan dana tersebut bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di daerah pedesaan. Kedua buku ini diharapkan akan memberikan dukungan awal bagi seluruh elemen masyarakat di Kebumen yang memiliki kepekaan dalam mengawal keberdayaan desa. Kunci keberhasilan yang paling menentukan adalah sejauh mana para pembaca akan mampu membangun kolaborasi yang lebih produktif untuk menghasilkan kebijakan yang lebih pro poor, pro job, pro growth dan pro environment. Atas nama Ford Foundation kami mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bupati Kebumen, Wakil Bupati selaku Ketua TKP2KD, dan seluruh jajaran pemerintahan Kebumen atas kerjasama yang telah memberikan inspirasi terbangunnya pola kerjasama
  • 8. Pagevi K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n kemitraan yang saling menguntungkan dengan rekan-rekan di FORMASI/LP2M. Kepada rekan-rekan FORMASI kami ucapkan terima atas kerjasama selama ini. Demikian juga kepada 10 desa di Kebumen yang menjadi percontohan program FORMASI/LP2M-Ford Foundation. Mudah-mudahan buku ini bisa ikut mendorong munculnya kebijakan dan praktek penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Terima kasih. Alexander Irwan Senior Program Officer Transparent, Effective and Accountable Government
  • 9. Pagevii K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n PENGANTAR FORUM MASYARAKAT SIPIL Desa dan Kemiskinan.... itulah yang langsung tergambar ketika membicarakan posisi desa sebagai bagian dari negara yang paling bawah dan dekat dengan rakyatnya. Problem kemiskinan identik dengan problem yang dialami oleh mayoritas masyarakat yang tinggal di wilayah desa. Sementara kewenangan desa untuk mengurus persoalan kemiskinan “hampir pasti” tidak memiliki kekuasaan apapun. Desa hanya berposisi sebagai pihak yang diwajibkan untuk menerima kebijakan soal kemiskinan tanpa boleh mengajukan “protes” manakala terjadi permasalahan di desa. Kebijakan penanggulangan kemiskinan masih sangat centralistic dari pemerintah pusat. Kedudukan pemerintah daerah masih sebatas mediator bahkan ada yang hanya “tukang nomboki” karena diwajibkan menyediakan cost sharing pendanaan dan program. Salah satu permasalahan yang paling sering muncul dan menimbulkan “konflik sosial” adalah soal data rumah tangga miskin atau penduduk miskin. Apalagi ketika hasil pendataan harus 100% dijadikan dasar untuk pemberian bantuan bagi masyarakat miskin. Hampir dipastikan, data yang diperintahkan dari atas untuk kemudian dipergunakan oleh desa, sudah menjadi rahasia umum selalu membawa dampak negativ yakni ketidakpercayaan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Pemerintah desa sering menerima tuduhan bahwa proses pendataan tidak terbuka, tidak valid bahkan nepotisme/mengutamakan keluarga dan orang-orang dekatnya. Kondisi paling parah ketika ketidakpercayaan masyarakat dilampiaskan dengan cara-cara yang kurang terkendali dan sudah jauh keluar dari nilai-nilai kemasyarakatan di desa. Muncul pertanyaan, apakah dengan kejadian tersebut masyarakat yang mencoba peduli, kritis dan melakukan protes kepada pemerintahan desa begitu saja akan dipersalahkan ? Sementara para aparatur pemerintah desa sendiri tidak mengetahui harus memberikan jawaban bagaimana, karena memang pemerintah desa sama sekali tidak memiliki otoritas apapun soal hasil pendataan. Bahkan proses pendataannyapun pemerintah desa tidak tahu menahu. Tentunya, tidak segampang yang dibayangkan ketika pemerintah desa harus bersikap menghadapi tuntutan masyarakatnya. Sistem pemerintahan desa yang senantiasa berupaya mengayomi rakyatnya tidak gampang dihilangkan begitu saja, meskipun permasalahan itu ditimbulkan dari kebijakan pemerintah lebih atas. Pemerintah desa sekuat tenaga akan mencoba melindungi
  • 10. Pageviii K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n meskipun tidak sedikit yang kemudian berdampak pada persoalan hukum. Diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Pada Pasal 8, Pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan pendataan penduduk miskin secara partisipatif dan hasil pendataan diolah dalam sistem informasi desa. Mandat tersebut merupakan kebijakan yang inovatif, berani dan progresif guna memberikan proteksi terhadap kewenangan desa dalam hal pendataan penduduk miskin. Penilaian demikian tidaklah berlebihan, karena memang tidak banyak daerah yang memiliki keberanian terutama soal kebijakan pendataan kemiskinan partisipatif, apalagi sampai memberikan kewenangan terhadap desa Progresifitas pemerintah Kabupaten Kebumen manakala dihubungkan dengan kewenangan desa yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ibarat peribahasa “tumbu dapat tutup”. Artinya apa yang dimandatkan dalam perda juga diperintahkan dalam Undang-Undang Desa, dan tidak ada yang bertentangan. Kehadiran Undang-Undang Desa hakikatnya memang memberikan semua jawaban atas ketidakberdayaan desa menjadi lebih berdaya dan memiliki otoritas yang sebelumnya tidak diatur. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi desa agar lebih mempunyai kesiapan menyongsong implementasi Undang-Undang Desa, terutama menuju pembangunan yang lebih berkeadilan untuk semua, terutama kelompok miskin dan perempuan marjinal. Yusuf Murtiono Dewan Presidium FORMASI
  • 11. Pageix K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n DAFTAR ISI PENGANTAR FORD FOUNDATION ........................................................................ ii PENGANTAR FORUM MASYARAKAT SIPIL....................................................... vii DAFTAR ISI ................................................................................................................... ix DAFTAR SINGKATAN................................................................................................. xi DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................1 A. LATAR BELAKANG ....................................................................................1 B. PENGERTIAN...............................................................................................2 C. MAKSUD DAN TUJUAN ...........................................................................3 D. DASAR HUKUM ..........................................................................................4 BAB II ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF.................................................6 A. LATAR BELAKANG ....................................................................................7 B. TAHAPAN AKP.............................................................................................8 C. KELUARAN AKP........................................................................................13 BAB III VARIABEL INDIKATOR DAN KRITERIA PENDUDUK MISKIN.....15 A. VARIABEL INDIKATOR PENDUDUK MISKIN .................................15 B. KRITERIA PENDUDUK MISKIN...........................................................20 C. PENGGOLONGAN PENDUDUK MISKIN DAN NON MISKIN ......23 BAB IV PENGORGANISASIAN PENDATAAN.....................................................24 A. PENGERTIAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN ......................24 B. TUJUAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN ................................24 C. PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENDATAAN............................24 BAB V PENDATAAN PENDUDUK MISKIN........................................................29 A. ALUR MEKANISME PENDATAAN .......................................................29
  • 12. Pagex K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n B. SOSIALISASI & PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN.....................30 C. PEMBEKALAN TIM PENDATAAN........................................................32 D. PENENTUAN POPULASI PENDUDUK MISKIN SEMENTARA ....32 E. PENENTUAN PENDUDUK MISKIN.....................................................35 BAB VI ETIKA DAN INSTRUMEN PENDATAAN...............................................37 A. ETIKA PENDATAAN.................................................................................37 B. INSTRUMEN/ FORMULIR PENDATAAN...........................................39
  • 13. Pagexi K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n DAFTAR SINGKATAN AKP : Analisis Kemiskinan Partisipatif APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBDesa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BPD : Badan Permusyawaratan Desa BPS : Badan Pusat Statistik Kades : Kepala Desa KK : Kartu Keluarga KTP : Kartu Tanda Penduduk Musdes : Musyawarah Desa Musdus : Musyawarah Dusun NIK : Nomor Induk Keluarga Perbup : Peraturan Bupati Perda : Peraturan Daerah Perdes : Peraturan Desa PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PP : Peraturan Pemerintah PPA : Participatory Poverty Assessment PPLS : Program Pendataan Perlindungan Sosial PRA : Participatory Rural Appraisal RKPDesa : Rencana Kerja Pemerintah Desa RPJMDesa : Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa RT : Rukun Tetangga RTM : Rumah Tangga Miskin RW : Rukun Warga SID : Sistem Informasi Desa SPPKD : Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah SRTPK : Strategi Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan SNPK : Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan TKP2KD : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKP2KDes : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa UU : Undang-Undang
  • 14. Pagexii K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan …… 59 Lampiran 2 : Perbup Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin …… 79 Lampiran 3 : Contoh Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan …… 91 Lampiran 4 : Contoh Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa/ Kelurahan …… 97 Lampiran 5 : Contoh Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan tentang Daftar Rumah Tangga Miskin Desa/ Kelurahan …… 101 Lampiran 6 : Contoh Berita Acara Musyawarah RT …… 105 Lampiran 7 : Contoh Berita Acara Musyawarah Dusun …… 107 Lampiran 8 : Contoh Berita Acara Musyawarah Desa/ Kelurahan …… 109 Lampiran 9 : Contoh Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara RT …… 111 Lampiran 10 : Contoh Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara Dusun …… 112 Lampiran 11 : Contoh Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara Desa/ Kelurahan …… 113 Lampiran 12 : Formulir Pendataan Penduduk Miskin …… 114 Lampiran 13 : Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan …… 117
  • 15. Page1 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu terjemahan dari cita-cita bangsa Indonesia, hal tersebut termaktub dalam pembukaan UUD 1945, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Cita-cita adil dan makmur harus menjadi nafas setiap pembangunan di Indonesia. Kenapa kemiskinan dapat menjadi terjemahan dari adil dan makmur karena kemiskinan itu timbul dari berbagai kesenjangan sehingga tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia yang bermartabat. Di sisi lain, kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat. Kemiskinan disebut sebagai masalah yang multidimensi dikarenakan begitu banyak penyebab dan permasalahan yang saling berkaitan. Dengan demikian permasalahan kemiskinan perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten sendiri menegaskan dalam penanggulangan kemiskinan perlu langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang dituangkan dalam Perda No 1 Tahun 2010 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2005-2025. Cita-cita Kabupaten Kebumen selama 20 tahun yang tertuang dalam RPJPD Kemudian diterjemahkan menjadi langkah- langkah strategis untuk mencapai cita-cita tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya Perda No 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya penanggulan kemiskinan yang selama ini dianggap kurang efektif. Dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, data memiliki peran yang sangat penting karena data merupakan pijakan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang valid, diharapkan akan meningkatkan kualitas kebijakan publik dan rasa keadilan rakyat. Dengan pertimbangan tersebut maka disusunlah Perbup Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin yang merupakan penjabaran dari
  • 16. Page2 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Perda No 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulanagn Kemiskinan. Pendataan penduduk miskin ini dilaksanakan secara partisipatif sebagai wujud demokrasi permusyawaratan yang merupakan identitas demokrasi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya. Selain memuat tentang 36 indikator kemiskinan, dalam Perbup tersebut juga diamanatkan untuk melakukan pendataan penduduk miskin di tingkat desa setiap tahun yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh TKP2KDes (Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa). TKP2KDes sendiri merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa. Dalam rangka melaksanakan pendataan penduduk miskin di tingkat desa sesuai amanat Perbup Nomor 31 Tahun 2014, TKP2KD Kabupaten Kebumen perlu menyusun Buku Pedoman Pendataan Penduduk Miskin. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan pendataan di tingkat desa/ kelurahan, sehingga data yang diperoleh valid dan akurat. B. PENGERTIAN 1. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. 2. Penduduk Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya. 3. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangnkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya. 4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  • 17. Page3 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 5. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. 6. Rumah Tangga Miskin adalah Rumah Tangga yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya 7. Rumah Tangga Miskin Sementara adalah rumah tangga miskin hasil musyawarah desa dan olah komputer sebelum menjadi rumah tangga miskin tetap. 8. Rumah Tangga Miskin Tetap adalah rumah tangga setelah melalui proses sanggahan. 9. Pendataan Penduduk Miskin adalah pendataan penduduk miskin berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan dengan metode sensus dan partisipatif. 10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 12. Kriteria penduduk miskin adalah kriteria yang menunjukkan karakteristik penyebab kemiskinan penduduk yang terdiri dari Kriteria penduduk miskin daerah dan Kriteria penduduk miskin klaster. 13. Kriteria penduduk miskin daerah adalah kriteria penduduk miskin di tingkat kabupaten. 14. Kriteria penduduk miskin klaster adalah kriteria penduduk miskin di tingkat klaster. 15. Klaster adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi ekonomi sosial budaya. C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Menyusun data kemiskinan (data tunggal kemiskinan di desa). 2. Mendapatkan data penduduk miskin agregat baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa.
  • 18. Page4 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 3. Mendapatkan data penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi daerah dan klaster. 4. Mendorong responsifitas baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. 5. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan. 6. Mendorong keterbukaan informasi di desa terutama berkait data dan program kemiskinan. 7. Menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat kabupaten maupun desa. D. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  • 19. Page5 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 - 2015; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 24. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin
  • 20. Page6 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB II ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa upaya mengentaskan kemiskinan tidak mudah serta membutuhkan strategi yang terpadu, karena persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi. Salah satu problem besar setiap ada peluncuran program bantuan kemiskinan, adalah selalu menimbulkan banyak protes dari masyarakat disebabkan data penduduk/rumah tangga miskin diaggap tidak valid. Pendataan kemiskinan yang pada dasarnya ditujukan untuk memperoleh data base rumah tangga atau penduduk miskin di desa sesuai dengan variabel yang disepakati di desa itu sendiri. Selain itu, pendataan kemiskinan juga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih layak. Beberapa persoalan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pendataan penduduk miskin adalah pertama soal objektifitas atau belum sesuai dengan ketentuan indikator kemiskinan lokal desa. Kedua, tidak adanya ruang sedikitpun partisipasi masyarakat selama ini dalam pelaksanaan pendataan. Ketiga, lemahnya jaminan hukum terhadap produk data kemiskinan yang dilaksanakan dan dikelola sendiri oleh desa ataupun kabupaten. Sehingga semua produk hasil pendataan versi lokal dianggap tidak legal, tidak sah dipergunakan untuk publik. Dan persoalan pelaksanaan pendataan ketika kewenangannya diberikan kepada desa dan kabupaten adalah tentang kesiapan sumber daya manusia pendata dan pengolah data di desa.beserta metodologi yang dipergunakan. Serta sikap masyarakat yang dianggap kurang jujur dalam memberikan informasi terhadap keadaan rumahnya sehingga sulitnya petugas untuk mendata. Lemahnya akurasi dan validasi data penduduk miskin serta tertutupnya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pendataan hendaknya mampu diatasi secara bersama-sama. Dalam konteks validasi dan akurasi data kemiskinan, paling tidak sistem pembaharuan data harus dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan dalam konteks partisipasi, maka pelibatan masyarakat tidak sekedar hanya menjadi responden, tetapi bagaimana dapat terlibat sejak dalam proses sosialisasi pendataan, pembentukan tim pendataan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi akhir hasil pendataan. Karenanya, sebelum melakukan pendataan perlu dirumuskan secara partisipatif berbagai persoalan yang berkait dengan variabel indikator, Kriteria sampai dengan perencanaan
  • 21. Page7 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n strategis untuk penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. A. LATAR BELAKANG Analisis Kemiskinan Partisipatif yang disingkat AKP dilakukan untuk memahami suara masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan tentang masalah kemiskinan yang mereka hadapi dan mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan. Artinya bahwa AKP bisa dikembangkan sebagai media diagnosis kemiskinan, yakni sebuah instrumen untuk mengakomodasi pandangan orang miskin terhadap kemiskinan dan memformulasikan strategi penanggulangan kemiskinan dalam kebijakan publik. AKP tidak sekedar alat analisis, tetapi mempunyai peran penting dalam menyediakan ruang bagi masyarakat miskin untuk menganalisis masalahnya, menyuarakan kepentingannya, dan memutuskan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, tetapi hasil analisa kemiskinan partisipatif bisa diperkuat dengan informasi dan data kuantitatif yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan berbagai sumber data yang digunakan sebagai dasar melakukan diagnosis kemiskinan. Berdasarkan presentasi kerangka kerja AKP P2TPD, 20 Maret 2003, definisi Kerja Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) adalah proses assesmen, konsultasi, dan analisis partisipatif atas persoalan kemiskinan kabupaten, serta penyusunan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan, sampai dengan institusionalisasinya. Sebagai proses yang partisipatif, maka pelaksanaan pendataan dengan menggunakan AKP harus dilakukan secara bersama antara masyarakat dengan pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Salah satu hal penting dalam penerapan AKP adalah untuk mengembangkan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan memahami kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilandasi adanya pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi penduduk miskin akan dapat membantu proses perencanaan dan pelaksanaannya sehingga akan memberikan hasil lebih baik. Pada intinya bahwa AKP merupakan serangkaian kegiatan analisis kemiskinan yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi akses, partisipasi, kontrol masyarakat mendapatkan proporsi yang memadahi.
  • 22. Page8 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Sedangkan untuk penerapan AKP di Kabupaten Kebumen telah dimulai sejak tahun 2003 pada saat penyusunan Strategi Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan ( SRTPK ) tahun 2003-2007. Dimana dalam proses penentuan indikator dan program kegiatan didasarkan pada kondisi kewilayah geografis pada tingkat kecamatan yang dikenal dengan sebutan klaster. Klaster adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi ekonomi sosial budaya. Dari 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen. Klaster dikelompokkan menjadi 5 klaster, yaitu: 1. Klaster Perkotaan meliputi Kecamatan Prembun, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Gombong; 2. Klaster Pesisir meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Puring; 3. Klaster Pesisir Bergunung meliputi Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan; 4. Klaster Pegunungan meliputi Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Alian; dan 5. Klaster Bonorawan meliputi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Kuwarasan. B. TAHAPAN AKP Tahapan pelaksanaan AKP ketika awal-awal akan menyusun dokumen SRTPK atau SPKD cukup detail dan panjang. Dimulai dari penentuan desa sasaran assessmen dengan menggunakan metode PPA/PRA, diskusi hasil sementara assessment desa-desa dalam satu kecamatan, kemudian FGD perwakilan desa masing-masing kecamatan dalam satu klaster (beberapa kecamatan), FGD antar klaster dalam satu kabupaten, konsultasi publik, dan seterusnya. Dimana hasil dari proses AKP diatas disamping menghasilkan variabel, indikator, bobot kemiskinan juga lengkap dengan bahan untuk menyusun dokumen SPKD/SRTPK. Sebuah dokumen yang memuat lengkap tentang strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan selama kurun waktu 3 tahun.
  • 23. Page9 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Tetapi untuk penerapan AKP yang akan dibahas dalam pokok bahasan ini dibatasi pada pelaksanaan AKP untuk menentukan variabel dan indikator serta bobot pada masing-masing klaster. Kemudian dilanjutkan konsultasi publik di tingkat kabupaten untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan Peraturan Bupati Kebumen tentang Kriteria dan indikator penduduk miskin. Adapun beberapa tahapan AKP yang telah dilaksanakan di kabupaten Kebumen, selengkapnya sebagai berikut: 1. Persiapan Sebelum melakukan analisa kemiskinan bersama masyarakat khususnya masyarakat miskin ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya adalah: a. Pembentukan dan Penguatan Tim AKP Pembentukan Tim AKP dilakukan ditingkat Kabupaten yang difasilitasi oleh TKP2KD. Masing-masing tim beranggotakan 5 orang (L=3; P=2) yang berasal dari unsur Bappeda, LSM, dan PNPM. Tim AKP mempunyai tugas untuk memfasilitasi proses AKP di masing-masing wilayah klaster. Adapun penentuan klaster di Kebumen telah dipetakan sejak tahun 2003, yakni terdiri dari Klaster Perkotaan, Klaster Pegunungan, Klaster Pesisir Bergunung, Klaster Pesisir, dan Klaster Bonorawan. 1) Koordinasi dan Penguatan Kapasitas Tim, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim, sehingga benar-benar memahami konsep dasar AKP, Proses dan tehnik fasilitasi kepada masyarakat. 2) Peserta pembekalan yang diharuskan aktif adalah semua anggota tim AKP 3) Pembekalan difasilitasi oleh TKP2KD 4) Materi pembekalan adalah:  Sosialisasi peraturan perundangan tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  Konsep Dasar AKP  Mekanisme dan Tahapan AKP  Tehnik Pendataan Partisipatif  Tehnik Fasilitasi Partisipatif b. Penyusunan Rencana Kerja AKP Perencanaan kerja yang bersifat tentatif harus disusun terlebih dan disepakati terlebih dahulu oleh seluruh anggota tim dan jika dimungkinkan disosialisasikan kepada masyarakat.
  • 24. Page10 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Rencana kerja (workplan) disesuaikan masing-masing klaster dan sedikitnya memuat : 1) Waktu pelaksanaan AKP 2) Tempat pelaksanaan AKP 3) Nama kegiatan 4) Tujuan kegiatan 5) Output yang diharapkan 6) Peserta yang akan diundang 7) Perlengkapan yang dibutuhkan 2. Assessment dan Analisis Indikator Kemiskinan Kegiatan assessment dan analisis data dan indikator kemiskinan bertujuan mendapatkan beberapa data kemiskinan beserta indikatornya yang dipergunakan oleh BPS maupun beberapa SKPD yang telah menerapkan program kemiskinan. a. Assessment dan Analisa Data Sekunder 1) Assessment merupakan kegiatan tim yang dimaksudkan untuk mengumpulkan beberapa data kemiskinan dan indikator dari BPS berupa PPLS, Dinas Kesehatan, BKKBN Dinas Pendidikan, PNPM dan daftar desa tertinggal. Dari data tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan awal untuk melakukan analisis selanjutnya. 2) Analisa hasil assessment dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti FGD internal tim, diskusi antara tim dengan pemangku data program kemiskinan/ SKPD untuk membandingkan indikator kemiskinan yang dipergunakan dalam mengimplementasikan program kegiatan masing-masing SKPD. Selanjutnya disepakati adanya data kemiskinan beserta indikator awal yang telah dipadukan dari beberapa SKPD dengan menjadikan indikator BPS sebagai rujukan pokok. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar oleh tim pada masing-masing klaster untuk dikembangkan sesuai kondisi local klaster dalam bentuk kegiatan FGD. b. FGD tingkat Klaster Focus group discussion atau FGD tingkat klaster merupakan kegiatan diskusi terfokus yang melibatkan beberapa unsur dari perwakilan masyarakat miskin, pemerintahan desa dan kecamatan dalam satu klaster. FGD dilaksanakan di 5 klaster yaitu klaster Pegunungan, Pesisir Bergunung, Pesisir, Perkotaan dan Bonorawan. Secara detail teknis sebagai berikut :
  • 25. Page11 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 1) Penanggungjawab Sebagai penanggungjawab penyelenggara sekaligus berkewajiban mengundang seluruh peserta FGD adalah TKP2KD, dalam hal ini adalah Bappeda sebagai sekretaris TKP2KD. 2) Kepanitiaan Kepanitiaan bertugas menyiapkan tempat, konsumsi dan perlengkapan FGD sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan desa yang terpilih menjadi tempat FGD. 3) Fasilitator Fasilitator adalah bagian dari Tim AKP yang telah ditentukan dan bertugas memfasilitasi seluruh proses FGD sampai dengan penyusunan laporan akhir FGD. 4) Peserta Peserta FGD yang diundang adalah beberapa elemen baik dari masyarakat maupun unsur pemerintahan. Peserta harus merepresentasikan unsur:  Perwakilan kecamatan  Perwakilan Pemerintahan desa  Tokoh Masyarakat  Tokoh Agama  Keterwakilan Perempuan  Warga miskin  Dunia usaha  Pemangku kepentingan lainnya 5) Keluaran (Out put)  Gambaran /definisi kemiskinan klaster  Indikator kemiskinan klaster  Bobot indikator setiap klaster  Ciri/faktor pembeda setiap klaster  Metodologi pendataan penduduk miskin c. FGD Integrasi FGD integrasi merupakan kegiatan diskusi terfokus yang diselenggarakan di tingkat kabupaten untuk mendapatkan kesepakatan variabel indikator dan Kriteria kemiskinan tingkat daaerah/ kabupaten dengan cara mengintegrasikan hasil FGD masing-masing klaster. Secara detail teknis pelaksanaan FGD integrasi sebagai berikut: 1) Penanggungjawab dan Kepanitiaan
  • 26. Page12 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Penanggungjawab penyelenggara sekaligus berperan panitia penyelenggaran yang berkewajiban mengundang seluruh peserta, menyiapkan tempat, konsumsi dan perlengkapan FGD adalah TKP2KD, dalam hal ini adalah Bappeda sebagai sekretaris TKP2KD. 2) Fasilitator Fasilitator berasal dari koordinator tim AKP tingkat kabupaten atau yang disepakati oleh tim dan dibantu satu orang penulis bertindak sebagai notulen, dan bertugas memfasilitasi seluruh proses FGD integrasi sampai dengan penyusunan laporan akhir FGD. 3) Peserta Peserta FGD yang diundang adalah beberapa elemen baik dari masyarakat maupun unsur pemerintahan dari beberapa kecamatan dalam satu klaster. Peserta harus merepresentasikan unsur:  Delegasi kecamatan dari masing-masing klaster  Delegasi Pemerintahan desa dari masing-masing klaster  Delegasi masyarakat miskin dan perempuan dari masing- masing klaster.  Unsur Perguruan Tinggi, LSM dan Media tingkat kabupaten  BPS, dan SKPD terkait data kemiskinan  PNPM terkait data kemiskinan 4) Keluaran (Out put )  Gambaran/definisi kemiskinan daerah  Indikator kemiskinan daerah  Bobot indikator setiap daerah  Ciri/faktor pembeda setiap daerah  Metodologi pendataan penduduk miskin daerah d. Konsultasi Publik Setelah seluruh proses FGD dilakukan dan mendapatkan gambaran berkait dengan definisi kemiskinan daerah, indikator, bobot dan metodologi pendataan, selanjutnya dilaksanakan uji publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen di tingkat kabupaten. Kegiatan konsultasi publik merupakan forum diskusi besar yang memberikan kesempatan seluas-luasnya
  • 27. Page13 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n kepada seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan guna penyempurnaan akhir sebelum dijadikan draft peraturan bupati. Detail kegiatan konsultasi publik digambarkan sebagai berikut: 1) Peserta konsultasi publik lebih kurang 150 orang terdiri dari: 1. Perwakilan anggota DPRD 2. BPS, dan SKPD terkait data kemiskinan 3. Delegasi kecamatan dari masing-masing klaster 4. Delegasi Pemerintahan desa dari masing-masing klaster 5. Delegasi masyarakat miskin dan perempuan dari masing- masing klaster. 6. Unsur Perguruan Tinggi, LSM dan Media tingkat kabupaten 7. PNPM terkait data kemiskinan 2) Penanggunggjawab Penanggungjawab penyelenggara sekaligus berperan panitia penyelenggaran yang berkewajiban mengundang seluruh peserta, menyiapkan tempat, konsumsi dan perlengkapan konsultasi publik adalah TKP2KD, selaku Sekretaris TKP2KD Kabupaten Kebumen 3) Fasilitator Fasilitator sekaligus moderator berasal dari koordinator tim AKP tingkat kabupaten atau yang disepakati oleh tim dan dibantu satu orang penulis bertindak sebagai notulen, dan bertugas memfasilitasi seluruh proses konsultasi publik sampai dengan penyusunan laporan akhir. C. KELUARAN AKP Keluaran (out put) dari AKP pada setiap tahapan proses yang telah dibahas di atas tidak serta merta diterapkan untuk pelaksanaan pendataan. Akan tetapi hasil akhir dari kesepakatan yang dihasilkan melalui konsultasi publik sepenuhnya menjadi masukan (input) dalam penyusunan Peraturan Bupati Kebumen tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin. Meskipun demikian, bukan berarti ruang-ruang partisipasi masyarakat telah selesai. Justru pengawalan masyarakat harus lebih diperkuat dalam penyusunan rancangan peraturan dimaksud. Hasil akhir dari regulasi yang ada diharapkan tidak keluar dari kesepakatan yang telah dibangun melalui proses yang sangat panjang. Yang dimaksud keluaran AKP pada bahasan disini adalah gambaran/definisi kemiskinan, indikator, Kriteria dan metodologi serta tahapan pendataan penduduk miskin yang semuanya menjadi satu dokumen sebagai input utama Rancangan Peraturan Bupati
  • 28. Page14 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin yang secara detail akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Adapun output AKP selengkapnya meliputi : Gambaran Umum/Definisi Kemiskinan Daerah; Variabel Indikator Penduduk Miskin Daerah; Variabel Indikator penduduk Miskin Klaster; Bobot dan Kriteria Penduduk Miskin Daerah; Bobot dan Kriteria Penduduk Miskin Klaster; Pengorganisasi Pendataan Penduduk Miskin; dan Tahapan Pendataan Penduduk Miskin.
  • 29. Page15 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB III VARIABEL INDIKATOR DAN KRITERIA PENDUDUK MISKIN A. VARIABEL INDIKATOR PENDUDUK MISKIN Variabel indikator dan kriteria penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kebumen merupakan hasil dari Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang difasilitasi oleh TKP2KD Kabupaten Kebumen dan melibatkan semua pihak baik SKPD, pemerintahan desa dan masyarakat, pelaku program penanggulangan kemiskinan (seperti, PNPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui AKP dihasilkan dua variabel indikator penduduk miskin, yaitu variabel indikator penduduk miskin daerah dan variabel indikator penduduk miskin klaster. 1. Variabel Indikator Penduduk Miskin Daerah Indikator penduduk miskin daerah adalah indikator penduduk miskin tingkat kabupaten yang penentuannya dihasilkan melalui penggabungan indikator klaster yang telah disepakati melalui FGD integrasi. Indikator penduduk miskin daerah terdiri 36, meliputi: 17. Jenis tempat pembuangan akhir tinja; 18. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dengan sumber air minum; 19. Kepemilikan aset (selain tanah, bangunan dan emas) 20. Kepemilikan tanah; 21. Kepemilikan emas; 22. Cara memperoleh aset; 23. Kepemilikan sarana telekomunikasi; 24. Pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga; 25. Ketrampilan yang dimiliki; 26. Jenis pekerjaan Kepala Keluarga; 27. Kepemilikan usaha 28. Jarak terhadap pelayanan publik dasar; 29. Tingkat kesulitan terhadap pelayanan publik dasar 30. Akses pemasaran; 31. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga dalam satu tahun; 32. Intensitas terhadap bencana; 33. Terdapat anggota keluarga berkebutuhan khusus (difabel); 34. Terdapat anggota keluarga yang menderita penyakit kronis; 35. Dukungan saluran irigasi pertanian; 36. Pemanfaatan waktu luang. 1. Pendapatan Perkapita Perbulan Keluarga; 2. Mendapatkan program/bantuan dari pemerintah; 3. Rata-rata makan per hari; 4. Kemampuan membeli daging/unggas/susu/ikan dalam satu minggu; 5. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat; 6. Penggunaan/Pemakaian alat KB; 7. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati; 8. Jumlah keluarga dalam 1 (satu) rumah tangga; 9. Luas lantai bangunan tempat tinggal per anggota keluarga; 10. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih); 11. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih); 12. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih); 13. Sumber penerangan utama; 14. Sumber air minum; 15. Bahan bakar/energi utama untuk memasak; 16. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar;
  • 30. Page16 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 2. Variabel Indikator Penduduk Miskin Klaster Variabel indikator penduduk miskin klaster memiliki perbedaan yang cukup variatif dan benar-benar sesuai dengan karakter penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan pada masing-masing wilayah berbeda-beda termasuk urutan prioritas penyebab kemiskinan tersebut. Suatu misal, jika peringkat pertama penyebab kemiskinan di perkotaan adalah pendapatan, maka di klaster pesisir penyebab peringkat pertama adalah pendidikan yang ditamatkan. Demikian untuk klaster yang lain juga memiliki perbedaan yang cukup menarik untuk dipahami lebih jauh. 2.1. Klaster Perkotaan Klaster perkotaan sering disebut sebagai wilayah tengah yang dilalui jalan utama antar kota yang membentang mulai dari barat (Kec.Gombong ) sampai timur wilayah Kebumen (Kec. Prembun). Meskipun demikian, masih ada beberapa kecamatan yang masuk klaster perkotaan tetapi memiliki banyak desa-desa wilayah pegunungan, seperti Kec. Sruweng, Pejagoan, dan Prembun. Pada klaster perkotaan diperoleh sebanyak 15 variabel indikator penduduk miskin dan merupakan klaster paling sedikit dibanding klaster yang lain. Selengkapnya sebagai berikut : 1. Pendapatan perkapita perbulan 2. Jenis pekerjaan Kepala keluarga 3. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 4. Kepemilikan tanah 5. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih) 6. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih) 7. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih) 8. Pendidikan yang ditamatkan 9. Jumlah keluarga dalam rumah tangga 10. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat 11. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 12. Sumber air minum 13. Sumber penerangan utama 14. Dalam satu minggu mampu membeli daging/unggas/susu/ikan
  • 31. Page17 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 15. Rata-rata makan per hari 2.2. Klaster Pesisir Klaster pesisir bagi masyarakat Kebumen cukup dikenal dengan sebutan Urut Sewu, yaitu kecamatan-kecamatan yang secara kewilayahan memiliki wilayah pantai bagian dari laut selatan. Meski demikian, tidak semua desa pada wilayah kecamatan tersebut berada pada wilayah pantai. Artinya masih banyak desa diwilayah urut sewu seluruhnya persawahan. Pada klaster pesisir diperoleh sebanyak 25 varaibel indikator kemiskinan, sebagai berikut : 2.3. Klaster Pesisir Bergunung Klaster pesisir bergunung merupakan klaster yang hanya terdiri dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Ayah dan Buayan. Klaster ini paling sedikit kecamatannya dibanding klaster- klaster yang lain. Meskipun demikian, klaster yang notabennya memiliki potensi wisata besar dengan Goa Jatijajar di Kec. Ayah dan Pantai Karangbolong serta Sarang Burung Walet yang dahulu pernah menjadi primadona Kab. Kebumen sekaligus 9. Kepemilikan asset 10. Cara memperoleh asset 11. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih) 12. Rata-rata makan per hari 13. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih) 14. Penggunaan / Pemakaian Alat KB 15. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga dalam satu tahun 16. Sumber penerangan utama 17. Mendapatkan program/bantuan 18. Sumber air minum 19. Kepemilikan sarana telekomunikasi 20. Jika memiliki tanah, berapa luasannya 21. Jika memiliki emas, berapa gram kepemilikan emas 22. Bahan bakar/energi utama untuk memasak 23. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 24. Tempat pembuangan akhir tinja 25. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air minum 1. Pendidikan yang ditamatkan 2. Pendapatan perkapita perbulan 3. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 4. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat 5. Jumlah keluarga dalam rumah tangga 6. Luas lantai bangunan tempat tinggal 7. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih) 8. Dalam satu minggu mampu membeli daging/unggas/susu ikan
  • 32. Page18 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n memberikan sumbangan PAD yang cukup besar, memiliki 24 variabel indikator kemiskinan, sebagai berikut: 2.4. Klaster Pegunungan Klaster pegunungan memiliki istilah wilayah cincinnya Kabupaten Kebumen, karena berada pada wilayah pinggiran yang membentang mulai dari barat (Kec.Rowokele) wilayah paling utara sampai dengan wilayah timur (Kec. Padureso). Klaster ini tingkat kemiskinannya rata-rata cukup tinggi, bahkan paling tinggi, seperti Kecamatan Karanggayam. Pada klaster pegunungan diperoleh 26 variabel indikator kemiskinan, dan selengkapnya sebagai berikut : 1. Pendapatan perkapita perbulan 2. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 3. Kepemilikan aset (selain tanah, bangunan dan emas) 4. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih) 5. Jumlah keluarga dalam rumah tangga 15. Kepemilikan asset 16. Cara memperoleh asset 17. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat 18. Kepemilikan tanah 19. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 20. Tempat pembuangan akhir tinja 21. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air minum 22. Kepemilikan sarana tekekomunikasi 23. Jika memiliki emas, berapa gram kepemilikan emas 24. Mendapatkan program/bantuan 1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 2. Pendapatan perkapita perbulan 3. Luas lantai bangunan tempat tinggal 4. Jumlah keluarga dalam rumah tangga 5. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih) 6. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga dalam satu tahun 7. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih) 8. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih) 9. Rata-rata makan per hari 10. Sumber air minum 11. Pendidikan yang ditamatkan 12. Dalam satu minggu mampu membeli daging/unggas/susu ikan 13. Bahan bakar/energi utama untuk memasak 14. Sumber penerangan utama
  • 33. Page19 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 6. Luas lantai bangunan tempat tinggal 7. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih) 8. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih) 9. Rata-rata makan per hari 10. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga 11. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat 12. Sumber air minum 13. Bahan bakar/energi utama untuk memasak 14. Sumber penerangan utama 15. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 16. Dalam satu minggu mampu membeli daging/unggas/susu/ ikan 17. Jika memiliki tanah, berapa luasannya 18. Jika memiliki emas, berapa gram kepemilikan emas 19. Cara memperoleh asset 20. Kepemilikan Usaha 21. Pendidikan yang ditamatkan 22. Mendapatkan program/bantuan 23. Tempat pembuangan akhir tinja 24. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air minum 25. Kepemilikan sarana telekomunikasi 26. Penggunaan/Pemakaian alat KB 2.5. Klaster Bonorawan Wilayah Bonorawan merupakan wilayah yang daratannya berada di bawah permukaan laut. Sehingga setiap musim hujan tiba banjir selalu menggenangi persawahan bahkan sampai menimbulkan gagal tanam, dan apabila musim kemarau tiba, maka kekeringan yang dihadapi bahkan tidak bisa tanam apapun. Klaster Bonorawan merupakan klaster yang memiliki 27 variabel indikator kemiskinan, paling banyak dibanding klaster lain, sebagaimana dibawah ini : 1. Pendapatan Perkapita/Perorang 2. Jika memiliki tanah, berapa luasannya 3. Intensitas terhadap bencana 4. Dukungan saluran irigasi pertanian
  • 34. Page20 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 5. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 6. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih) 7. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih) 8. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih) 9. Luas lantai bangunan tempat tinggal 10. Jenis pekerjaan Kepala Keluarga 11. Rata-rata makan per hari 12. Sumber air minum 13. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga 14. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 15. Tempat pembuangan akhir tinja 16. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air minum 17. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat 18. Penggunaan/Pemakaian alat KB 19. Sumber penerangan utama 20. Cara memperoleh asset 21. Kepemilikan sarana tekekomunikasi 22. Jika memiliki emas, berapa gram kepemilikan emas 23. Kepemilikan asset 24. Jumlah keluarga dalam rumah tangga 25. Tingkat kesulitan terhadap pelayanan publik dasar 26. Bahan bakar/energi utama untuk memasak 27. Dalam satu minggu mampu konsumsi daging / unggas / susu/ikan B. KRITERIA PENDUDUK MISKIN Kriteria penduduk miskin merupakan hasil pembobotan dan penilaian dari seluruh variabel indikator kemiskinan dengan tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing klaster. Hasil akhir pembobotan dan penilaian dikelompokkan menjadi 5 kriteria penduduk miskin, yang meliputi : Penduduk Sangat Miskin (SM), Miskin (M), Hampir Miskin (HM), Rentan Miskin (RM), dan Tidak Miskin (TM). Kriteria penduduk miskin di Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaiitu kriteri penduduk miskin daerah dan kriteria penduduk miskin klaster. 1. Kriteria Penduduk Miskin Daerah Kriteria penduduk miskin daerah merupakan kriteria penduduk miskin yang akan dipergunakan untuk mengelompokkan kriteria kemiskinan di tingkat kabupaten. Hasil pengelompokkan menjadi
  • 35. Page21 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n data base kemiskinan Kabupaten Kebumen yang kemudian dijadikan pedoman oleh Bupati dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Adapun kriteria penduduk miskin daerah sebagai berikut : 2. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Kriteria penduduk miskin klaster merupakan kriteria penduduk miskin yang akan dipergunakan untuk mengelompokkan kriteria kemiskinan tingkat klaster. Hasil pengelompokkan menjadi data base kemiskinan masing-masing desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Kemudian oleh masing-masing desa dikirim kepada Bupati untuk dijadikan dasar penyusunan data penduduk miskin kabupaten. Adapun kriteria penduduk miskin klaster adalah sebagai berikut: 2.1. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Perkotaan a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,18 sampai dengan kurang dari 0,34; b. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,34 sampai dengan kurang dari 0,51; c. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,51 sampai dengan kurang dari 0,67; d. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,67 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84. 2.2. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Pesisir a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,36; b. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai dengan kurang dari 0,52; a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,22 sampai dengan kurang dari 0,38; b. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,38 sampai dengan kurang dari 0,53; c. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,53 sampai dengan kurang dari 0,69; d. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,69 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.
  • 36. Page22 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n c. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68; d. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84. 2.3. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Pesisir Bergunung a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,36; b. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai dengan kurang dari 0,52; c. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68; d. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84. 2.4. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Pegunungan a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,36; b. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai dengan kurang dari 0,52; c. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68; d. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84. 2.5. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Bonorawan a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,21 sampai dengan kurang dari 0,37; b. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,37 sampai dengan kurang dari 0,53; c. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,53 sampai dengan kurang dari 0,68; d. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84; e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84
  • 37. Page23 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Jumlah Data Penduduk Miskin Jumlah Data Penduduk Non Miskin DATA AGREGAT Kriteria Penduduk Hampir Miskin Kriteria Penduduk Rentan Miskin Kriteria Penduduk Tidak Miskin PENDUDUK NON MISKIN Kriteria Penduduk Sangat Miskin Kriteria Penduduk Miskin PENDUDUK MISKIN C. PENGGOLONGAN PENDUDUK MISKIN DAN NON MISKIN Penggolongan penduduk miskin merupakan pengelompokkan dari 5 kriteria penduduk miskin yang telah diolah melalui aplikasi yang telah diprogram dalam komputer. Sumber data yang dipergunakan adalah formulir pendataan yang telah diperoleh melalui wawancara masing-masing kepala rumah tangga dari hasil pendataan pada formulir. Adapun penggolongan penduduk miskin dibagi menjadi 2 , yaitu Penduduk Miskin dan Penduduk Non Miskin. Selengkapnya penggolongan penduduk miskin sebagaimana dibawah ini. Golongan penduduk miskin terdiri dari kriteria penduduk sangat miskin, dan kriteria penduduk miskin. Sedangkan Penduduk Non Miskin terdiri dari kriteria, penduduk hampir miskin, penduduk rentan miskin dan penduduk tidak miskin. Masing-masing golongan selanjutnya dibuat data agregat yang menggambarkan jumlah keseluruhan penduduk miskin desa dan jumlah penduduk non miskin desa.
  • 38. Page24 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB IV PENGORGANISASIAN PENDATAAN A. PENGERTIAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN Pengorganisasian pendataan penduduk miskin diartikan sebagai sebuah upaya membangun hubungan antar pelaku pendataan baik secara posisi maupun tugas yang ada pada organisasi atau kelompok tertentu dalam mencapai keberhasilan pendataan penduduk miskin. Pengorganisasi memegang peranan penting terhadap kelancaran dan keberhasilan pendataan. Karenanya perencanaan sebelum memulai pelaksanaan pendataan dengan cara memberikaan kejelasan tugas, kewenangan dan sistem kerja merupakan kebutuhan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tanpa adanya perencanaan yang matang, dikhawatirkan hasil akhir pendataan tidak akan berubah dari kebiasaan buruk pendataan yang selama ini banyak dikeluhkan. B. TUJUAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN 1. Meningkatkan efektifitas pola koordinasi pendataan penduduk miskin dari tingkat desa sampai kabupaten 2. Mengintegrasikan sistem pendataan penduduk miskin 3. Mengimplementasikan pendataan penduduk miskin secara partisipatif dan sesuai dengan tahapan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendataan penduduk miskin C. PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENDATAAN 1. Pengorganisasian di Tingkat Kabupaten Pengorganisasian di tingkat kabupaten, sebagaimana dimandatkan dalam Perda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka Bupati memiliki kewenangan sebagai penanggungjawab sekaligus menetapkan/ mengesahkan data penduduk miskin daerah. Dalam pelaksanaan pendataan yang memiliki kewenangan mengkordinasikan adalah TKP2KD. Sementara Camat mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan hasil pendataan penduduk miskin dari desa- desa dalam satu wilayah kecamatan.
  • 39. Page25 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 2. Pengorgansasian di Tingkat Desa Setiap desa memiliki kewajiban melaksanakan pendataan penduduk miskin dengan terlebih dahulu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2KDes) dengan Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya TKP2KDes sesuai kewenangannya memfasilitasi pembentukan tim pendataan dengan melibatkan seluruh unsur Pengurus RT, dan Kepala Dusun. Secara lebih rinci pengorganisasi pendataan penduduk miskin di tingkat desa terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab, BPD sebagai penanggungjawab pelaksana musyawarah desa, TKP2KDes sebagai pihak yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pendataan mulai perencanaaan sampai pertanggungjawaban dan pelaporan, kemudian Kepala Dusun dan Ketua RT sebagai pelaksana musyawarah RT dan musyawarah Dusun. Sedangkan tim pendataan adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam penggalian data dan informasi. Adapun tugas dan kewenangan masing pihak akan dibahas lebih rinci berikutnya. TUGAS DAN KEWENANGAN 1. Bupati  Tugas a. Bertanggung jawab di dalam Pendataan Penduduk Miskin yang di koordinasikan oleh TKP2KD. b. Melakukan koordinasi dengan TKP2KD. c. Membuat Keputusan Bupati tentang Data Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen.  Kewenangan a. Meminta pertanggungjawaban kepada TKP2KD tentang pendataan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen. b. Memberikan atau tidak memberikan permohonan data penduduk miskin yang terkait dengan hak-hak pribadi. 2. TKP2KD  Tugas a. Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
  • 40. Page26 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n b. Mengelola data penduduk miskin dalam sistem informasi manejemen kemiskinan daerah. c. Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada Bupati.  Kewenangan a. Melakukan pembinaan kepada tim pendataan dan TKP2KDes dalam hal pendataan. b. Merekomendasikan atau tidak permohonan data yang di ajukan kepada Bupati. 3. Camat  Tugas a. Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin yang ada di Kecamatan. b. Melaporkan kegiatan pendataan penduduk miskin kepada Bupati cq TKP2KD.  Kewenangan a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk miskin di wilayahnya. b. Pembinaan kepada Kepala Desa dan TKP2KDes. 4. Kepala Desa  Tugas a. Bertanggung jawab dalam Pendataan Penduduk Miskin di Desa yang di koordinasikan oleh TKP2KDes. b. Melakukan koordinasi dengan TKP2KDes. c. Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada Bupati melalui Camat.  Kewenangan a. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data Penduduk Miskin Desa. b. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang TKP2KDes. c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pendataan. 5. TKP2KDes  Tugas: a. Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin di desa. b. Memfasilitasi proses musyawarah baik Musyawarah RT, Dusun, dan Musyawarah Desa. c. Mengumumkan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara, Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan Daftar Rumah Tangga Miskin.
  • 41. Page27 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n d. Memverifikasi sanggahan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dari masyarakat e. Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada Kepala Desa.  Kewenangan: a. Mengendalilkan pendataan penduduk miskin di desa. b. Membentuk Tim Pendataan di desa c. Melibatkan semua pihak di desa untuk turut mensukseskan pendataan penduduk miskin. 6. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)  Tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa untuk menentukan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara.  Kewenangan BPD adalah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendataan penduduk miskin di desa. 7. Kepala Dusun  Tugas Kepala Dusun adalah menyelenggarakan musyawarah dusun  Kewenangan Kepala Dusun adalah mengusulkan daftar rumah tangga miskin di wilayahnya untuk dibawa dalam musyawarah desa 8. Rukun Tetangga  Tugas RT adalah menyelenggarakan musyawarah Rukun Tetangga  Kewenangan RT adalah mengusulkan daftar rumah tangga miskin di wilayahnya untuk dibawa dalam musyawarah dusun. 9. Tim Pendataan  Tugas: a. Mengikuti pembekalan pendataan penduduk miskin b. Melaksanakan interview terhadap seluruh responden dari daftar Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah setelah tidak ada sanggahan dari masyarakat; c. Melaksanakan entri data ke dalam sistem aplikasi komputer;
  • 42. Page28 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n d. Melaksanakan olah data dengan keluarannya adalah daftar Rumah Tangga Miskin berdasarkan kriteria, serta data agregat penduduk miskin.  Kewenangan Tim Pendataan adalah melaksanakan tugas sesuai dengan panduan umum.
  • 43. Page29 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB V PENDATAAN PENDUDUK MISKIN Pendataan penduduk miskin merupakan satu rangkaian kegiatan pendataan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa. Secara garis besar tanggungjawab pendataan dibagi dalam tiga tahap. Pertama, tahap persiapan, Kedua, tahap pelaksanaan pendataan dan, Ketiga tahap penetapan dan paloparan. Pada tahap persiapan pemerintah kabupaten mensosialisasikan regulasi dan pedoman pendataan kepada desa dan kecamatan serta memberikan pelatihan tata cara pendataan penduduk miskin. Kemudian tahap kedua, seluruh desa melakukan pendataan yang dimulai dari sosialisasi dan pembentukan tim sampai dengan pengolahan data kemiskinan. Dan pada tahap ketiga, masing-masing pemerintahan desa melaporkan hasil pendataan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan menjadi data kemiskinan daerah melalui Keputusan Bupati. Sebagaimana bagan alur dibawah ini. A. ALUR MEKANISME PENDATAAN Pelaksanaan pendataan dilakukan melalui masing-masing kepala rumah tangga melalui beberapa tahapan yang diharapkan dapat memberikan hasil akhir lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh proses dan tahapan yang dibangun mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan partisipatif. Sehingga metodologi partisipatif dalam AKP konsisten bisa diterapkan mulai tahap awal sosialisasi sampai selesai pengolahan data penduduk miskin. Hal penting yang harus dihindari dalam setiap tahapan proses pendataan adalah melakukan manipulasi sumber data maupun partisipasi warga yang seharusnya dilibatkan serta PERSIAPAN •Sosialisasi Regulasi & pedoman Kabupaten/TKP2KD kepada Desa dan Kecamatan •Pelatihan TKP2KDes dan TKP2K Kecamatan tentang tata cara pendataan PELAKSANAAN • Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pendataan • Pembekalan Tim Pendataan • Pengumpulan sumber data sekunder • Pelaksanaan Pendataan • Entri hasil pendataan • verifikasi atas sanggahan • penyempurnaan hasil pendataan sesuai hasil verifikasi • Pembuatan dokumen data base kemiskinan desa PELAPORAN •Penetapan hasil pendataan oleh Kepala Desa •Melaporkan hasil pendataan kepada Bupati melalui TKP2KD
  • 44. Page30 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n memunculkan dominasi-dominasi pihak-pihak tertentu dalam musyawarah. Hal terpenting yang harus dipegang dan dipahami oleh semua pihak adalah alur mekanisme pendataan penduduk miskin yang telah disusun secara partisipatif. Setiap tahapan maupun kebutuhan data dan informasi yang ada merupakan satu rangkaian yang saling mendukung. Sehingga satu sama lain tidak bisa begitu saja dihilangkan. Karena itu mengawal kepatuhan terhadap alur mekanisme pendataan menjadi hal penting. Adapun alur mekanisme pendataan penduduk miskin selengkapnya di bawah ini. Gambar 1. Bagan Alur & Mekanisme Pendataan Penduduk Miskin B. SOSIALISASI & PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN a. Pengertian Sosialisasi yang dimaksudkan di sini adalah upaya pemerintah desa untuk menyampaikan informasi berkait seluk beluk pendataan penduduk miskin, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat sampai dengan tatacara pendataan serta pelaporan dan pertanggungjawaban maupun pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, sosialisasi juga dimaksudkan mendapatkan respon balik dari masyarakat sehingga pada saat pelaksanaan
  • 45. Page31 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n mendapat dukungan penuh karena masyarakat sudah memiliki pemahaman. Sosialisasi juga dipergunakan sebagai forum untuk memilih dan membentuk tim pendataan yang nantinya akan mempunyai tugas melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat desa. b. Tujuan  Adanya pemahaman tentang pentingnya data kemiskinan yang akurat, valid yang disusun secara partisipatf.  Warga masyarakat memahami tentang pengertian pendataan, dasar hukum, tujuan dan manfaat serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.  Warga masyarakat memahami tahapan, mekanisme, metode, pihak yang harus terlibat, tim yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan dalam pendataan penduduk miskin c. Metode Ceramah dan Tanya Jawab d. Keluaran  Peserta benar-benar memahami seluk beluk pendataan mulai dari awal sampai akhir yang berupa data kemiskinan desa selanjutnya memberikan dukungan penuh terhadap setiap tahapan pelaksanaan pendataan.  Terbentuknya Tim Pendataan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim Pendataan diharapkan memenuhi kriteria minimal mempunyai kemauan, pengalaman, kejujuran, komitmen dan integritas  Adanya kesepakatan awal rencana kegiatan pendataan  Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang diundang, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara dan Foto Kegiatan e. Peserta  Pemerintah Desa  BPD  Lembaga Kemasyarakatan Desa  Tokoh Agama  Tokoh Masyarakat  Keterwakilan Perempuan  Masyarakat/Warga Miskin  Dunia usaha  Pemangku kepentingan lainnya f. Narasumber  Kepala Desa  TKP2KD
  • 46. Page32 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n  Camat  Lembaga Swadaya Masyarakat g. Panitia dan Fasilitator  Panitia penyelenggara adalah Pemerintah Desa  Fasilitator adalah TKP2KDes C. PEMBEKALAN TIM PENDATAAN a. Pembekalan bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan Tim Pendataan dalam pengumpulan data penduduk miskin dan memasukkan data kedalam sistem aplikasi komputer. b. Peserta pembekalan adalah tim Pendataan c. Pembekalan diselenggarakan oleh pemerintah desa d. Pembekalan difasilitasi oleh TKP2KDes e. Narasumber pembekalan adalah :  Kepala Desa  TKP2KD  Camat  Lembaga Swadaya Masyarakat f. Materi pembekalan adalah :  Perbup Tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin  Mekanisme dan Tahapan Pendataan Penduduk Miskin  Teknik Wawancara  Form kuesioner pendataan penduduk miskin  Entri data  Tugas dan kewenangan Tim Pendataan D. PENENTUAN POPULASI PENDUDUK MISKIN SEMENTARA a. Penentuan populasi penduduk miskin sementara dilakukan dengan membuat Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara yang diperoleh dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun terakhir oleh BPS ditambah usulan baru dari masyarakat secara partisipatif. b. Daftar Calon rumah Tangga Miskin Sementara, dimusyawarahkan dengan masyarakat dan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, Dusun, Desa. 1. Musyawarah RT a. Musyawarah RT dilaksanakan dalam rangka menentukan daftar calon rumah tangga miskin sementara di tingkat RT b. Musyawarah RT diselenggarakan oleh ketua/pengurus RT
  • 47. Page33 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n c. Musyawarah RT difasilitasi oleh TKP2KDes d. Peserta musyawarah RT terdiri dari unsur:  Tokoh Masyarakat  Tokoh Agama  Keterwakilan Perempuan  Warga miskin  Dunia usaha  Pemangku kepentingan lainnya e. Keluaran/ output dari Musyawarah RT adalah Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara Tingkat RT f. Hasil Musyawarah RT dituangkan dalam Berita Acara 2. Musyawarah Dusun a. Musyawarah Dusun dilaksanakan dalam rangka memusyawarahkan hasil musyawarah RT penentuan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara b. Musyawarah Dusun diselenggarakan oleh Kepala Dusun c. Musyawarah Dusun difasilitasi oleh TKP2Kdes d. Peserta musyawarah dusun terdiri dari unsur:  Tokoh Masyarakat  Tokoh Agama  Keterwakilan Perempuan  Warga miskin  Dunia usaha  Pemangku kepentingan lainnya e. Keluaran/ output dari Musyawarah Dusun adalah Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara tingkat Dusun f. Hasil Musyawarah Dusun dituangkan dalam Berita Acara 3. Musyawarah Desa a. Musyawarah Desa dilaksanakan dalam rangka memusyawarahkan hasil musyawarah dusun penentuan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara b. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa c. Musyawarah Desa difasilitasi oleh TKP2KDes
  • 48. Page34 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n d. Peserta musyawarah desa terdiri dari unsur:  Pemerintah desa  BPD  Lembaga Kemasyarakatan Desa  Tokoh Masyarakat  Tokoh Agama  Keterwakilan Perempuan  Warga miskin  Dunia usaha  Pemangku kepentingan lainnya e. Keluaran/ output dari Musyawarah Desa adalah Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara Tingkat desa f. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara 4. Publikasi Hasil Musyawarah Desa a. Hasil Musyawarah Desa berupa Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara dipublikasikan selama 7 hari untuk mendapatkan tanggapan/sanggahan dari masyarakat b. Publikasi Hasil Musyawarah Desa dapat dilakukan dalam bentuk:  Papan Pengumuman  Selebaran/pamphlet/poster  Forum musyawarah formal/ non formal  Dll c. Publikasi Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara dilaksanakan oleh TKP2KDes dengan memperhatikan hak- hak pribadi yang dilindungi Undang-Undang 5. Verifikasi dan Penetapan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara a. Masa sanggah terhadap Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara adalah 7 (tujuh) hari sejak musyawarah desa. b. Apabila terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan diterima. c. Apabila selama masa sanggah tidak ada sanggahan, maka Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara ditetapkan sebagai Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan digunakan sebagai acuan Pendataan.
  • 49. Page35 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n E. PENENTUAN PENDUDUK MISKIN Penentuan Penduduk miskin, didasarkan pada isian formulir pendataan yang dilakukan pada populasi rumah tangga miskin sementara yang sudah diolah dengan menggunakan aplikasi berbasis komputer dan sudah melalui proses sanggahan, baik setelah musyawarah RT, musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Setiap sanggahan akan dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes sesuai dengan materi sanggahan yang diterima. 1. Pendataanan Penduduk Miskin a. Basis pendataan penduduk miskin adalah Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara. b. Pendataan dilaksanakan oleh petugas Pendataan c. Pendataan dilaksanakan dengan cara petugas pendataan datang ke setiap rumah tangga miskin sementara atau dengan mengumpulkan ± 10 rumah tangga miskin sementara dan mengisi kuesioner pendataan penduduk miskin. 2. Entri dan Pengolahan Data Pendataanan Penduduk Miskin a. Entri data hasil Pendataan menggunakan sistem aplikasi komputer b. Entri data hasil Pendataan dilaksanakan oleh Tim Pendataan c. Sistem aplikasi komputer mengelola data hasil Pendataan, keluarannya berupa Data Agregat dan Daftar Rumah Tangga dengan kriteria: 1. Kriteria Sangat Miskin 2. Kriteria Miskin 3. Kriteria Hampir Miskin 4. Kriteria Rentan Miskin 5. Kriteria Tidak Miskin d. Dari hasil entri dan pengolahan data tersebut, di buat Daftar Rumah Tangga Miskin, Daftar Rumah Tangga Non Miskin dan Data Agregat. 3. Publikasi Hasil Entri dan Pengolahan Data a. TKP2KDes mempublikasikan Daftar Rumah Tangga Miskin, Daftar Rumah Tangga Non Miskin dan Data Agregat. b. Publikasi dapat dilakukan dalam bentuk:  Papan pengumuman  Selebaran/pamphlet/poster  Forum musyawarah formal/ non formal  Dll c. Publikasi Daftar Rumah Tangga Miskin, Daftar Rumah Tangga Non Miskin dan Data
  • 50. Page36 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Agregat dilaksanakan oleh TKP2KDes dengan memperhatikan hak-hak pribadi yang dilindungi Undang-Undang 4. Verifikasi dan Penetapan Data Penduduk Miskin a. Masa sanggah terhadap Daftar Rumah Tangga Miskin, Daftar Rumah Tangga Tidak Miskin dan Data Agregat adalah 7 hari sejak diumumkan b. Apabila terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 hari sejak sanggahan diterima. c. Apabila selama masa sanggah tidak ada sanggahan, maka Daftar Rumah Tangga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Rumah Tangga Miskin Desa.
  • 51. Page37 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n BAB VI ETIKA DAN INSTRUMEN PENDATAAN Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga sebagai objek pendataan atau dengan mengumpulkan beberapa rumah tangga sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam buku pedoman ini. A. ETIKA PENDATAAN 1. Etika Bertamu Etika bertamu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pendataan, sehingga nara sumber/responden merasa nyaman saat petugas pendataan berkunjung untuk melakukan wawancara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat bertamu atau melakukan kunjungan, diantaranya sebagai berikut:  Buatlah janji atau pemberitahuan kunjungan pendataan kepada nara sumber/responden.  Hindari waktu-waktu istirahat atau waktu yang terlalu pagi/malam saat melakukan kunjungan kepada nara sumber/responden.  Gunakan pakaian yang pantas dan sopan saat mengunjungi nara sumber/responden.  Mengucapkan salam dan mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam rumah  Jangan masuk/menikmati hidangan sebelum dipersilahkan oleh nara sumber/responden sebagai pemilik rumah.  Sebelum menyampaikan maksud kedatangan, bangun rapport (hubungan baik) dengan pemilik rumah. Misal: menanyakan kabar dll.  Sampaikan maksud kunjungan dengan kata yang sopan dan tidak menyakiti nara sumber/responden sebagai pemilik rumah.  Beperilaku dan bertutur kata dengan sopan saat melakukan kunjungan.  Gunakan intonasi yang sewajarnya saat berbicara/bertanya.  Perhatikan jangka waktu saat berkunjung untuk melakukan wawancara, usahakan jangan terlalu lama saat berkunjung  Berpamitanlah dan mengucapkan terima kasih kepada nara sumber/responden sebelum meninggalkan rumah
  • 52. Page38 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n 2. Etika Wawancara Etika wawancara adalah sebuah metode untuk melakukan wawancara dengan cara yang baik. Dengan berpegang pada etika wawancara, nara sumber akan lebih terbuka dalam proses wawancara sehingga maksud dan tujuan wawancara bisa tercapai. Agar mendapatkan hasil wawancara yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:  Lakukan persiapan sebelum melaksanakan wawancara. Persiapan tersebut menyangkut outline wawancara, penguasaan materi wawancara, pengenalan mengenai karakter/sifat/kebiasaan orang yang akan diwawancarai dan sebagainya.  Taatilah norma-norma yang berlaku di tempat pelaksanaan wawancara.  Dalam melakukan wawancara, tim pendataan boleh didampingi oleh TKP2KDes dan atau/ RT setempat.  Wawancara dimulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan Saudara sebagai petugas pendataan.  Sampaikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh nara sumber/responden, dimulai dari petanyaan- pertanyaan yang mudah.  Hindari menyampaikan pertanyaan yang umum, sampaikan pertanyaan yang bersifat khusus. Hal ini sangat membantu untuk memfokusan jawaban nara sumber/responden.  Hindari pengajuan dua pertanyaan atau lebih dalam satu kali bertanya.  Dengar dan perhatikanlah saat nara sumber/responden menjawab pertanyaan.  Boleh menyela apabila jawaban nara sumber/responden lari dari topik, selalah nara sumber/responden dengan sopan.  Boleh melakukan pendalaman terhadap jawaban nara sumber/responden dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tambahan.  Janganlah memberikan tanggapan/kesan yang tidak baik terhadap jawaban yang diberikan nara sumber/responden.
  • 53. Page39 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n  Janganlah mendebat jawaban yang disampaikan nara sumber/responden.  Perhatikan komunikasi dengan nara sumber/responden agar ia tidak merasa segan untuk memberi jawaban yang tepat dan benar.  Dalam melakukan pendataan, petugas pendata akan menemui berbagai macam sikap tuan rumah/responden. Gunakan kecakapan, kesabaran dan keramahan agar wawancara berhasil.  Jika tuan rumah/responden membelokkan percakapan ke hal- hal yang menyimpang dari tujuan pendataan, kembalikanlah pembicaraan secara bijaksana ke arah instrumen pendataan  Setelah selesai melakukan pendataan jangan lupa ucapkan terima kasih atas bantuan tuan rumah/responden. Sampaikan kepada tuan rumah/responden bahwa ada kemungkinan petugas akan datang kembali bila ada keterangan yang masih diperlukan ataupun untuk melakukan verifikasi data.  Bila dibutuhkan bisa menggunakan alat bantu berupa alat rekam, kamera dll. 3. Etika Pengisian Instrumen/Formulir Pendataan Sebelum pada tata cara pengisian Instrumen/Formulir pendataan, perlu diperhatikan etika pengisian Instrumen/Formulir pendataan terlebih dahulu. Ada beberapa etika pengisian Instrumen/Formulir pendataan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:  Dalam pengisian instrumen pendataan tidak boleh melenceng dari instruksi yang ada dalam formulir pendataan.  Menuliskan sesuai dengan jawaban nara sumber/responden  Usahakan tidak memperlihatkan Instrumen/Formulir pendataan kepada responden  Mengisi dengan alat tulis yang mudah digunakan oleh pendata  Jangan membuat kesan bahwa jawaban nara sumber/responden sedang di tulis oleh anda, sehingga nara sumber/responden dapat dengan leluasa menceritakan apa yang anda tanyakan. B. INSTRUMEN/ FORMULIR PENDATAAN Instrumen/ formulir adalah sebuah lembar yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Pertanyaan formal yang dimaksud dalam formulir ini adalah pertanyaan yang berhubungan dengan indikator dan variabel
  • 54. Page40 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n kemiskinan di kabupaten Kebumen Dalam pengisian instrumen pendataan, perlu diperhatikan aturan yang berlaku pada setiap rincian ataupun pertanyaan tertentu. Pada dasarnya, cara pengisian rincian atau pertanyaan dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Menuliskan nama/keterangan di tempat yang tersedia kemudian membubuhkan kode yang sesuai dengan nama/keterangan yang dimaksud pada kotak yang tersedia 2. Memberi tanda silang ( X ) atau melingkari ( ) pada kode jawaban. 3. Memberi tanda silang ( X ) melingkari ( ) pada kode jawaban, kemudian menuliskan isian pada formulir. 4. Apabila ada tambahan informasi dapat menuliskan di kuesioner atau lembar tersendiri Instrumen/formulir pendataan sebagaimana terlampir bertujuan untuk memperoleh keterangan/informasi mengenai data penduduk berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. BLOK I : KETERANGAN ALAMAT (Diisi sesuai Kartu Keluarga) Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi rumah tangga yang menjadi obyek pendataan Rincian 1 dan 2 : sudah jelas Rincian 3 s.d 5 : Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun Tuliskan nama Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun. Pada kolom Kecamatan dan Desa/Kelurahan, coret salah satu yang tidak perlu. Tulis Kode untuk rincian Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kolom yang tersedia. Data kode wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terlampir. Rincian 6 : RT/RW Tuliskan nomor Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan angka, masing-masing dua digit pada kotak yang tersedia. Contoh untuk rumah tangga yang tinggal di RT 01/RW IV maka ditulis Rt = 01 dan RW = 04. Rincian 7 : No. Kartu Keluarga Tuliskan Nomor Kartu Keluarga sebagaimana yang tercantum pada Kartu Keluarga pada kotak yang tersedia. Jika terdapat lebih dari satu keluarga, maka tuliskan Nomor Kartu Keluarga Kepala Rumah Tangga.
  • 55. Page41 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Rincian 8 : Klaster Tuliskan klaster desa tersebut sesuai dengan ketentuan klaster yang ada di Kabupaten Kebumen. Klaster terdiri dari 5, yaitu: 1. Klaster Perkotaan, meliputi Kecamatan Prembun, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Gombong 2. Klaster Pesisir, meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Puring 3. Klaster Pesisir Bergunung, meliputi Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan; 4. Klaster Pegunungan, meliputi Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Alian 5. Klaster Bonorawan, meliputi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Kuwarasan BLOK II : KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA Blok ini ditujukan untuk mengetahui keterangan dan kondisi Sosial dan Ekonomi anggota rumah tangga sebagai obyek pendataan. Kolom (1) : Nomor Urut Anggota Rumah Tangga Tuliskan nomor urut anggota rumah tangga mulai nomor 1 dari kepala rumah tangga hingga hingga nomor terakhir untuk anggota terakhir. Banyaknya baris yang terisi menunjukkan banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Kolom (2) : Nama Anggota Rumah Tangga Tuliskan secara lengkap nama setiap anggota rumah tangga urut mulai dari kepala rumah tangga, suami/istri, anak, menantu, cucu, anggota rumah tangga lain dan lainnya. Gambar 1. Kuesioner Blok I
  • 56. Page42 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya tinggal disuatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada (de jure). Anggota rumah tangga yang bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai angggota rumah tangga. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga selama 6 bulan atau lebih maupun kurang dari 6 bulan tetapi berniat akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih, dianggap sebagai anggota rumah tangga (de facto). Kolom (3) : Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kotak yang sudah disediakan bagi anggota rumah tangga yang sudah memiliki NIK sesuai dengan yang tercantum pada dokumen administrasi kependudukan (KK/ Akte Kelahrian/ KTP) Kolom (4) : Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Isikan kode hubungan setiap anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga. Keterangan kode kolom (4) Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga: 1. Kepala RT 2. Istri/ Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang Tua/ Mertua 7. Famili Lain 8. Lainnya Kolom (5) : Hubungan dengan Kepala Keluarga Isikan kode hubungan setiap anggota rumah tangga dengan kepala keluarga. Keterangan kode kolom (5) Hubungan dengan Kepala Keluarga: 1. Kepala Keluarga 2. Istri/ Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang Tua/ Mertua 7. Famili Lain 8. Lainnya Catatan: Jika terdapat lebih dari satu keluarga dalam satu rumah tangga, maka terdapat lebih dari satu Kepala Keluarga. Kolom (6) : Jenis Kelamin Isikan kode 1 untuk anggota rumah tangga berjenis kelamin laki-laki dan isikan kode 2 untuk anggota rumah tangga berjenis kelamin perempuan.
  • 57. Page43 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Kolom (7) : Bulan dan tahun lahir Isikan bulan lahir setiap anggota rumah tangga dengan angka dua digit pada kotak yang tersedia Isikan dua digit terakhir tahun lahir untuk setiap anggota rumah tangga pada kotak yang tersedia. Kolom (8) : Status Perkawinan Isikan kode status perkawinan masing-masing anggota rumah tangga. Keterangan kode kolom (8). 1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati Keterangan: Kawin adalah seseorang yang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pendataan, baik tinggal bersama maupun terpisah, mencakup mereka yang kawin sah secara hukum maupun agama dan adat. Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Cerai mati adalah status dari mereka yang di tinggal mati oleh suami/istrinya dan belum kawin lagi. Kolom (9) : Kepemilikan Kartu Identitas Isikan kode Kepemilikan Kartu Identitas masing-masing anggota rumah tangga: 1. Tidak memiliki kartu identitas 2. Hanya memiliki KTP 3. Hanya memiliki SIM 4. Memiliki KTP dan SIM Kolom (10) : Status Kependudukan Isikan kode 1 jika anggota rumah tangga adalah penduduk tetap dan kode 2 jika anggota rumah tangga adalah penduduk pendatang. Keterangan: Penduduk tetap adalah penduduk yang secara administrasi kependudukan terdaftar sebagai penduduk wilayah tersebut dengan dibuktikan kartu identitas setempat atau administrasi lainnya. Penduduk Pendatang adalah penduduk yang secara administrasi kependudukan tidak terdaftar sebagai penduduk wilayah tersebut. Kolom (11) : Jenis Cacat Kolom 11 ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat anggota rumah tangga yang menderita cacat fisik atau mental. Isikan kode kolom (11) pada kotak yang tersedia.
  • 58. Page44 K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K e m i s k i n a n P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n Kode Kolom (11) Jenis Cacat: 0. Tidak cacat 1. Tuna Daksa/Cacat Tubuh 2. Tuna Netra/Buta 3. Tuna Rungu 4. Tuna Wicara 5. Tuna Rungu dan Wicara 6. Tuna Netra dan Cacat Tubuh 7. Tuna Netra, Rungu dan Wicara 8. Tuna Rungu, Wicara dan Cacat Tubuh 9. Tuna Tungu, Wicara, Netra dan Cacat tubuh 10.Cacat Mental Retardasi 11.Mantan Penderita Gangguan Jiwa 12.Cacat Fisik dan Mental Tuna daksa adalah bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir dan sesudah kelahiran. Cacat Mental Retardasi atau yang biasa disebut keterbelakangan mental adalah keadaan dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Cacat Fisik dan Mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus, yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara dan kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Kolom (12) : Penyakit Kronis/ Menahun Kolom 12 ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat anggota keluarga yang menderita penyakit kronis/menahun. Isikan kode yang sesuai dengan kondisi masing-masing anggota keluarga pada kotak yang tersedia. Kode kolom (12) Penyakit Kronis/ Menahun: 1. Tidak ada 2. Hipertensi (tekanan darah tinggi) 3. Rematik 4. Asthma 5. Masalah Jantung 6. Tuberculosis (TBC) 7. Stroke 8. Kanker atau Tumor Ganas 9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru, flek, HIV dll) 10. Diabetes (kencing manis) Kolom (13) : Pendidikan dalam KK Isikan kode tingkat pendidikan masing-masing anggota rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kode Kolom (13) Pendidikan dalam KK. 0. Tidak/Belum Sekolah 1. Tidak Tamat SD/Sederajat 5. Diploma I/ II 6. Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda