Dokumen tersebut membahas mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Terdapat beberapa jenis PHK seperti PHK yang dilakukan oleh perusahaan, pekerja/buruh, PHK demi hukum, dan PHK oleh pengadilan. Dokumen juga menjelaskan syarat dan kompensasi yang diterima pekerja/buruh dalam hal terjadi PHK.
2. A. Pengertian PHK
Pemutus hubungan kerja adalah suatu proses
pelepasa keterikatan kerja sama antara
perusahaan dengan tenaga kerja, baik atas
permintaan tenaga kerja tersebyt dipandang
sudah tidak mampu memberikan produktivitas
kerja lagi atau karena kondisi perusahaan yang
tak memungkinkan.
Menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 13 Tahun
2003, pemutusan hubungan kerja adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak
dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan
pengusaha.
3. B. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
1. Ketentuan Umum
Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan mengatur
ketentuan mengenai pemutusan
hubungan kerja yang meliputi
pemutusan hubungan kerja yang terjadi
di badan usaha yang berbadan hukium
atau tidak, milik orang perseorangan,
milik persekutuan atau milik badan
hukum, hak milik swasta maupun milik
Negara, maupun usaha-usaha sosial
dan usaha-usaha lain yangmempunyai
pengurus dan memperkerjakan orang
lain dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
4. COMPUTER REPAIR & SUPPORT
Pemutusan hubungan kerja atau PHK
merupakan suatu peristiwa yang tidak
diharapkan terjadinya, khususnya dari
kalangan pekerja/buruh, karena dengan
PHK pekerja/buruh yang bersangkutan
akan kehilangan mata pencarian untuk
menghidupi diri dan keluarganya.
Oleh karena itu semua pihak yang terlibat
dalam hubungan industrial (pengusaha,
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat
buruh, dan pemerintah) dengan segala
upaya wajib mengusahakan agar jangan
terjadi pemutusan hubungan kerja.
5. 2. Syarat PHK
Sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1)
UU No. 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang
melakukan pemutusan hubungan kerja
dengan alasan-alasan sebagai berikut:
5
2
1 4
Pekerja/buruh berhalangan masuk
kerja karena sakit menurut
keterangan dokter selama waktu
tidak melampaui 12 (duabelas)
bulan secara terus-menerus.
Pekerja/buruh berhalangan
menjalankan pekerjaanya karena
memenuhi kewajiban terhadap
Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pekerja/buruh menjalankan
ibadah yang diperintahkan
agamanya.
Pekerja/buruh menikah
Pekerja/buruh perempuan hamil,
melahirkan, gugur kandungan,
atau menyusui bayinya.
3
6. Pekerja/buruh mempunyai pertalian
darah dan/atau ikatan perkawinan
dengan pekerja/buruh lainnya di
dalam satu perusahaan, kecuali
telah diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.
Pekerja/buruh mendirikan, menjadi
anggota dan/atau pengurus serikat
pekerja/serikat buruh, Pekerja/buruh
melakukan kegiatan serikat
pekerja/serikat buruh di luar jam
kerja, atau di dalam jam kerja atas
kesepakatan pengusaha, atau
berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.
Pekerja/buruh yang mengadukan
pengusaha kepada yang berwajib
mengenai perbuatan pengusaha yang
melakukan tindak pidana kejahatan.
Karena perbedaan paham, agama,
aliran politik, suku, warna kulit,
golongan, jenis kelamin, kondisi
fisik, atau status perkawinan.
Pekerja/buruhdalam keadaan cacat
tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau
sakit karena hubungan kerja yang
menurut surat keterangan dokter yang
jangka waktu penyembuhannya belum
dapat dipastikan.
7. Apabila pengusaha bersikeras melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruhnya atas dasar alasan-alasan
yang dinyatakan secara limitatif dalam
Pasal 153 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003
tersebut, maka PHK yang dilakukan akan
batal demi hukum (null and void) dan
pengusaha yang bersangkutan wajib untuk
mempekerjakan kembali Pekerja/buruhnya
yang diputus kerja tersebut.
8. COMPUTER REPAIR & SUPPORT
Penetapan mengenai pemutusan hubungan kerja dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
sifatnya mutlak, namun demikian penetapan tersebut tidak
diperlukan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:
Pekerja/buruh masih
dalam masa
percobaan kerja,
bilamana telah
dipersyaratkan
secara tertulis
sebelumnya.
Pekerja/buruh mengajukan
permintaan pengunduran diri,
secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa ada indikasi adanya
tekanan/intimidasi dari pengusaha,
berakhirnya hubungan kerja sesuai
dengan perjanjian kerja waktu
tertentu untuk pertama kali.
Pekerja/buruh mencapai
usia pensiun sesuai dengan
ketetapan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama,
atau perturan perundang-
undangan.
Pekerja/buruh
meningga dunia.
9. PHK SECARA HORMAT
01
PHK SEMENTARA
02
PHK DENGAN TIDAK
HORMAT
03
C. SIFAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
10. COMPUTER REPAIR & SUPPORT
D.JENIS PHK
Pemutusan hubungan kerja
oleh pemberi kerja/pengusaha.
Pemutusan hubungan kerja
oleh pekerja/buruh.
Pemutusan hubungan kerja
Putus Demi Hukum.
Pemutusan hubungan kerja
oleh Pengadilan.
11. PHK oleh majikan harus memenuhi syarat-syarat terntentu.
Syarat-syarat itu misalnya:
1. Permohonan penetapan PHK harus diajukan secara
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI) disertai alasan yang menjadi
adasarnya.
2. Permohonan penetapan tersebut hanya dapat diterima
oleh Lembaga PPHI apabila telah dirundingkan, tetapi
perundingan tersebut tidak menemui kata sepakat.
1. Pemutusan hubungan kerja oleh pemberi
kerja/pengusaha
12. Thanks…….
Mengapa ada bentuk pekerja/buruh
memutuskan hubungan kerja dengan
majikan ? ini disebabkan karena
KUHPerdata menyetarakan kedudukan
perkerja/buruh dengan majikan,
sehingga bilamana majikan dapat mem-
PHK pekerja/buruh, maka sebaliknya
pekerja/buruh juga dapat memutuskan
hubungan kerja dengan majikan
2. Pemutusan hubungan kerja
oleh pekerja/buruh
13. COMPUTER REPAIR & SUPPORT
1. Ada persetujuan majikan.
2. Memperhatikan tenggang waktu pernyataan
pengakhiran hubungan kerja (memberitahukan
sejak kapan hubungan kerja diputuskan)
sebagaimana terdapat pada Pasal 1603 h
KUHPerdata dan 1603 I KUHPerdata.
Di dalam Pasal 1603 (n) KUHPerdata memberikan pengecualian
terhadap terhadap dua syarat tersebut:
- Bilamana buruh membayar ganti kerugian kepada majikan
- Karena alasan mendesak, yaitu keadaan yang sedemikian rupa
sehingga mengakibatkan buruh tidak layak mengharapkan
untuk meneruskan hubungan kerja.
Dengan demikian ada dua syarat yang harus terpenuhi agar
buruh dapat memutuskan hubungan kerja, yaitu :
Jika kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka
perbuatan pekerja/buruh tersebut untuk
menghentikan hubungan kerja dengan
majikan adalah melawan hukum
(onrechtmatig).
14. 3. Pemutusan hubungan kerja Putus Demi Hukum
1. Karena habisnya waktu dalam
perjanjian kerja untuk waktu tertentu
2. Meninggalnya buruh
PHK demi hukum adalah putusnya hubungan kerja
dengan sendirinya tanpa ada perbuatan hukum
tertentu, baik oleh majikan maupun oleh buruh.
Di dalam KUHPerdata dikenal dua PHK demi hukum:
15. Dalam pasal 1603v KUHPerdata:
Tiap-tiap pihak, baik pengusaha maupun
pekerja, setiap waktu, juga sebelum pekerja
dimulai, berwenang berdasarkan alasan
penting mengajukan permintaan tertulis
kepada pengadilan ditempat kediamannya
yang sebenarnya untuk menyatakan
perjanjian putus kerja.
4. Pemutusan Hubungan Kerja
Oleh Pengadilan
16. Alasan yang dapat dijadikan dasar bagi permohonan pemutusan
hubungan kerja kepada Pengadilan Negeri:
Seorang wakil yang sah (menurut
undang-undang) dari buruh yang belum
dewasa boleh mengajukan permohonan
tertulis kepada pengadilan tempat buruh
yang belum dewasa tersebut bertempat
tinggal, supaya perjanjian kerja
dinyatakan putus.
2. KARENA MERUGIKAN BURUH
YANG BELUM DEWASA
Alasan penting adalah selain alasan
mendesak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1603 n KUHPerdata
1. KARENA ALASAN PENTING
Dalam Pasal 1603 w KUHPerdata tercantum
dengan tegas bahwa wewenang para pihak untuk
menuntut pembatalan perjanjian berdasarkan
Pasal 1267 KUHPerdata disertai penggantian biaya
kerugian dan bunga tidak hapus karena ketentuan
dalam bagian ini.
3. PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA MENURUT PASAL
1267 KUHPERDATA
Dalam suatu perusahaan seorang majikan dapat
mencantumkan syarat-syarat kerja yang
diperlakukan dalam perusahaannya.
4. PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN
PASAL 1601 k KUHPERDATA
17. COMPUTER REPAIR & SUPPORT
Alasan Perusahaan
boleh melakukan
Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK)
Melihat pada UU Ketenagakerjaan, ada 9 alasan
perusahaan boleh melakukan PHK seperti:
• Perusahaan bangkrut
• Perusahaan tutup karena merugi
• Perubahan status perusahaan
• pekerja/buruh melanggar perjanjian kerja
• pekerja/buruh melakukan kesalahan berat
• pekerja/buruh memasuki usia pensiun
• pekerja/buruh mengundurkan diri
• pekerja/buruh meninggal dunia
• pekerja/buruh mangkir
UU Cipta Kerja menambah 5 poin lagi alasan
perusahaan boleh melakukan PHK,
diantaranya meliputi:
• Perusahaan melakukan efisiensi
• Perusahaan melakukan penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
perusahaan
• Perusahaan dalam keadaan penundaan
kewajiban pembayaran utang
• Perusahaan melakukan perbuatan yang
merugikan pekerja/buruh
• Pekerja/buruh mengalami sakit
berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan
kerja dan tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah melampaui batas 12
(dua belas) bulan
18. E. Penetapan Uang Pesangon Uang Penghargaan
Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak (UUK)
Alasan PHK Kompensasi Pengaturan di UU
Ketenagakerjaan
Mengundurkan diri tanpa tekanan Berhak atas UPH Pasal 162 Ayat (1)
Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154
Selesainya PKWT Tidak Berhak atas
Kompensasi
Pasal 154 huruf b
Pekerja melakukan Pelanggaran
Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja
Bersama, atau Peraturan Perusahaan
1 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 161 Ayat (3)
Pekerja mengajukan PHK karena
pelanggaran pengusaha
2 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 169 Ayat (1)
Pernikahan antar pekerja (jika diatur
oleh perusahaan)
1 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 153
PHK Massal karena perusahaan rugi
atau force majeure
1 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 164 (1)
PHK Massal karena Perusahaan
melakukan efisiensi.
2 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 164 (3)
Rincian
pesangon yang
didapat oleh
pekerja yang
mengundurkan
diri dan PHK
19. Peleburan, Penggabungan, perubahan status
dan Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan
kerja
1 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 163 Ayat (1)
Peleburan, Penggabungan, perubahan status
dan Pengusaha tidak mau melanjutkan
hubungan kerja
2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 163 Ayat (2)
Perusahaan pailit 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 165
Pekerja meninggal dunia 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 166
Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah
dipanggil 2 kali secara patut
UPH dan Uang pisah Pasal 168 Ayat (1)
Pekerja sakit berkepanjangan atau karena
kecelakaan kerja (setelah 12 bulan)
2 kali UP, 2 kali UPMK, dan UPH Pasal 172
Pekerja memasuki usia pensiun opsional Sesuai Pasal 167
Pekerja ditahan dan tidak dapat melakukan
pekerjaan (setelah 6 bulan)
1 kali UPMK dan UPH Pasal 160 Ayat (7)
Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah 1 kali UPMK dan UPH Pasal 160 Ayat (7)
Keterangan:
UP = Uang Pesangon;
UPMK = Uang Penghargaan
Masa Kerja;
UPH = Uang Penggantian
Hak
20. Perhitungan Uang Pesangon [Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan]
Alasan PHK Kompensasi Pengaturan di UU
Ketenagakerjaan
Mengundurkan diri tanpa tekanan Berhak atas UPH Pasal 162 Ayat (1)
Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154
Selesainya PKWT Tidak Berhak atas
Kompensasi
Pasal 154 huruf b
Pekerja melakukan Pelanggaran
Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja
Bersama, atau Peraturan Perusahaan
1 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 161 Ayat (3)
Pekerja mengajukan PHK karena
pelanggaran pengusaha
2 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 169 Ayat (1)
Pernikahan antar pekerja (jika diatur
oleh perusahaan)
1 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 153
PHK Massal karena perusahaan rugi atau
force majeure
1 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 164 (1)
PHK Massal karena Perusahaan
melakukan efisiensi.
2 kali UP, 1 kali UPMK, dan
UPH
Pasal 164 (3)
21. Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja [Pasal 156 ayat (3)
UU 13 Tahun 2003
Masa Kerja Uang Penghargaan Masa Kerja
yang Didapat
3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6
(enam) tahun
2 (dua) bulan upah
6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9
(sembilan) tahun
3 (tiga) bulan upah
9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari
12 (dua belas) tahun
4 (empat) bulan upah
12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari
15 (lima belas) tahun
5 (lima) bulan upah
15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari
18 (delapan belas) tahun,
6 (enam) bulan upah
18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 21 (dua puluh satu) tahun
7 (tujuh) bulan upah
21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 24 (dua puluh empat) tahun
8 (delapan) bulan upah
24 (dua puluh empat) tahun atau lebih 10 (sepuluh ) bulan upah
22. COMPUTER REPAIR & SUPPORT
Perhitungan Uang Penggantian Hak
[Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan]
Adapun UPH terdiri dari:
a. Cuti tahunan yang belum
diambil dan belum gugur
b. Biaya atau ongkos pulang
untuk pekerja/buruh dan
keluarganya ke tempat di mana
pekerja/buruh diterima bekerja
c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus)
dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja bagi yang memenuhi syarat
d. hal-hal lain yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama
23. COMPUTER REPAIR & SUPPORT
Pesangon (UUK-UU CIPTA KERJA)
Diatur dalam
pasal 156 (4) UUK
0
20
40
60
80
Uang Penggantian Hak
UU CIPTA KERJA
Tidak adanya uang
penggantian hak
24. COMPUTER REPAIR & SUPPORT
Uang
Penghargaan
Masa Kerja
Diatur dalam pasal
156 (3) UUK
Uang penghargaan masa kerja
24 tahun dihapus. UU Cipta
Kerja menghapus poin H
dalam pasal 156 ayat 3 terkait
uang penghargaan bagi
pekerja/buruh yang memiliki
masa kerja 24 tahun atau lebih
dimana seharusnya
pekerja/buruh menerima uang
penghargaan sebanyak 10
bulan upah.
25. COMPUTER REPAIR & SUPPORT
Uang Pesangon
UUK
UU CIPTA KERJA
Pasal 161 UUK menyebutkan :
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-
turut.Pasal 163 (1) UUK menyebutkan :
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan
kepemilikan perusahaan dan pekerja/ buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).Pasal
164 dan 165 UUK mengatur mengenai pekerja/buruh yang di PHK karena perusahaan
merugi dan pailit berhak mendapat pesangon.Pasal 166 UUK mengatur hak keluarga
buruh atau pekerja. Bila buruh atau pekerja meninggal dunia, pengusaha harus
memberikan uang kepada ahli waris.
Pasal 167 UUK mengatur mengenai pesangon untuk pekerja/buruh yang di PHK karena
memasuki usia pensiun.
• Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena
surat peringatan. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan pasal 161
menyebutkan pekerja/buruh yang di PHK karena mendapat surat
peringatan memiliki hak mendapatkan pesangon.
• Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena
peleburan, pergantian status kepemilikan perusahaan. Pekerja/buruh
yang di PHK karena pergantian status kepemilikan perusahaan tidak akan
diberi pesangon lagi oleh perusahaan awal, sebab hal ini sudah dihapus
dalam RUU Cipta Kerja.
• Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena
perusahaan merugi 2 tahun dan pailit. Pemerintah telah menghapus UU
Ketenagakerjaan pasal 164 dan 165 di dalam RUU Cipta Kerja. Jadi
nantinya pekerja/buruh yang di PHK karena perusahaan mengalami
kerugian dan pailit tidak mendapatkan pesangon.
• Menghapuskan uang santunan berupa pesangon bagi ahli waris atau
keluarga apabila pekerja/buruh meninggal. Draft RUU Cipta Kerja juga
telah menghapus pemberian uang santunan berupa pesangon, hak uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi ahli waris yang
ditinggalkan.
• Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena
akan memasuki usia pensiun. Pemerintah telah menghapus pasal 167 UUK
yang isinya mengatur pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena
memasuki usia pensiun.