Mari kita lebih peduli dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) - di Bulan K3 setiap Bulan Januari

1. PENGENALAN
Tentang
K3
Oleh
K3 & Lingkungan

2. Oleh
I WAYAN SUKERENA
Email wayan.sukerena@indonesiapower.co.id
PENGENALAN
DIKESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA
PENGENALAN Tentang K3

3. 1/26/20163
1973 - PT. PLN (Persero) WIL. XI SEKTOR
PESANGGARAN
1987 - PT. PLN PEMBANGKITAN & PENYALURAN
JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI-SEKTOR
BALI (PT.PLN KITLUR & Bali Sektor.Bali)
1995 - PT. PLN PEMBANGKITAN JAWA BALI I
UP. BALI (PT.PLN PJB I)
2000 - PT. INDONESIA POWER – Unit Bisnis
Pembangkitan Bali
2014 - PT. INDONESIA POWER – Unit Bisnis
Pembangkitan Operasi & Pemeliharaan
Bali (UBPOH Bali)
Sejrarah Singat

4. PERATURAN TENTANG K3
U U Permenaker KepmenakerP P

5. 5
PendahuluanIndonesiaPower
Lokasi
Orang/Tk
Kegiatan
- ZERO ACCIDENT
- EFESIEN
- SUSTAINABLE
UU. PP. PERMENAKERTRAN,KEPMEN DLL
PELAKSANAAN & PENGAWASAN K3  P2K3
H
A
Z
A
R
D

6. 6
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG

7. Menurunnya
Komunitas
Biota
Tujuan
 Setiap
orang/TK
yang berada
di tempat
kerja selalu
dalam
keadaan
selamat,
 Sumber2
produksi/kegi
atan aman,
lancar
mendorong
produktivitas
tinggi dan
efisiensi
dapat
tercapai
 Pembanguna
n
sustainablese
hingga dapat
menjaga
Kelestarian
lingkungan
hidup
Orang
Kegiatan
Tempat

8. ISSUE ACTUAL
Angka kecelakaan kerja di Indonesia
termasuk tinggi di dunia”.Semoga di
PLN & Anak perusahaanTdk !
Pengawasan K3 kurang efektif”.
Pemerintah maupun Perusahaan
BisaY/T
Rendahnya Budaya K3”. Di Perusahaan
PT. PLN & Anak Perusahaan ?
Indonesia Power termasuk
1
2
2

9. 9
Mengapa
kita perlu
K3 ? Manuasi
/Tk
Harta/
B
Lingkunga
n H
Kita tidak ingin
Terjadi kecelakaan
kerja atau PAK ->
kehilangan sdr
Kita tidak ingin tjd
Kerusakan
Lingkungan
Kita tidak ingin
kehilangan
harta Benda
C
I
T
R
A
P
E
R
U
S
A
H
A
A
N
K
3

10. UNSAFE
CONDITION
2 FATOR UTAMA
PENYEBAB TERJADINYA
BAHAYA
UNSAFE
ACTION

11. KENAPA PERBUATAN TIDAK AMAN
DILAKUKAN ?
 KURANG PENGETAHUAN
 KURANG TERAMPIL/ PENGALAMAN
 TIDAK ADA KEMAUAN
 FAKTOR KELELAHAN
 JENIS PEKERJAAN YG TIDAK SESUAI
 GANGGUAN MENTAL
 KESALAHAN DALAM SIFAT DAN TINGKAH
LAKU MANUSIA

12. PERBUATAN BERBAHAYA
(UNSAFE ACTION)
 Menjalankan Mesin/
Peralatan tanpa
wewenang
 Menjalankan Mesin/
Peralatan dgn
kecepatan yg tidak
semestinya
 Membuat Alat
Pengaman tidak
berfungsi
 Lalai menggunakan
APD
 Mengangkat barang
dengan cara yg salah
 Mengambil posisi pada tempat
yang berbahaya
 Membetulkan mesin dalam
keadaan jalan
 Lalai memberikan peringatan
atau lupa mengamankan
tempat kerja
 Bersenda gurau tidak pada
tempatnya
 Memaksakan diri untuk bekerja
walaupun sakit
 Merancang /memasang
peralatan tanpa pengaman

13. KONDISI BERBAHAYA
(UNSAFE CONDITION)
 Pelindung atau
pembatas/pengaman yang
tidak memadai
 Peralatan/ perkakas dan
bahan yang rusak tetap
digunakan
 Penempatan barang yang
salah
 Sistem peringatan yang
tidak memadai
 Pengabaian terhadap
perkiraan bahaya
kebakaran/peledakan
 Kebersihan lingkungan
kerja yang jelek
 Polusi udara di ruangan
kerja (gas, uap, asap,
debu, dsb.)
 Kebisingan yang
berlebihan
 Pemaparan Radiasi
 Ventilasi yang tidak
memadai
 Penerangan yang tidak
memadai

14. Keahlian K3
• Ahli K3 Umum
• Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan
• Ahli K3 Pesawat Angkat (Crane)
• Ahli K3 Konstruksi
• Ahli K3 Kimia
• Ahli K3 PenanggulanganKebakaran
• Ahli Radiografi
• Inspektur Las (WI)
• Operator PesawatUap/Crane/Forklift/Lift
• Petugas Kebakaran
• Petugas K3 Kimia

15. PENGAWASANK3
Bab IV Pasal5
MENAKER
DIREKTUR
PEG.
PENGA
WAS
AHLI
K3
DOKTER
PRSH
P2K3
DEP/DINAS LUAR
DEPNAKER
- POLI PRSH
- JASA KESEH
PRSH
PEMERINTAH SWASTA
- INDUSTRI
- JASA ----PJIT
PANITIA
BANDING

16. Kewajiban Pengurus Dalam K3U :
• memeriksa kesehatan badan, kondisi me
kemampuan fisik TK baru;
• pemeriksaan kesehatan berkala;
• menunjukan dan menjelaskan :
- sumber bahaya
- alat pengamanan dan APD
- cara dan sikap kerja yang aman
• mempekerjakan TK setelah paham
• pembinaan K3
• memenuhi dan mentaati syarat K3
• laporan kecelakaan
• memasang UUKK dan poster
• menyediakan APD
• membentuk P2K3
FORMAL
UU 1/1970

17. P2K3
Wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan
dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di
perusahaan
Latar Belakang
• Meningkatkan komitmen pimpinan
perusahaan
• Mempercepat birokrasi
• Mempercepat pengambilan keputusan
• Pengawasan tidak langsung

18. Manfaat
• Mengembangkan kerjasama bidang K3
• Meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja
terhadap K3
• Forumkomunikasi dalambidang K3
• Menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan
penyakit akibat kerja

19. Tugas Pokok
• Memberikan saran dan pertimbangan di bidang K3 kepada
pengusaha/pengurus tempat kerja (diminta maupuntidak)

20. Peran Ahli K3
• Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional
• Memfollow up rekomendasi atau saran dan
perkembangan yang telah disepakati kedua belah
pihak di lini struktural
Program Kerja P2K3
• Safety meeting
• Inventarisasipermasalahan K3
• Indentifikasi dan inventarisasi sumberbahaya
• Penerapannorma K3
• Inspeksi/ safetypatrol
• Penyelidikan dan analisa kecelakaan
• Pendidikan dan latihan
• Prosedurdan tata caraevakuasi
• Catatan dan data K3
• Laporan pertanggungjawaban
• Penelitian

21. 1/26/201621
P2K3
1.Bentuk Anggota Tim P2K3
2.Terdaftar di Disnakertransmigrasi
3.Laksanakan dengan Konsekwen
4.Evaluasi
DI PERUSAHAAN/HOTEL

22. Peran Ahli K3
• Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional
• Memfollow up rekomendasi atau saran dan
perkembangan yang telah disepakati kedua belah
pihak di lini struktural
Program Kerja P2K3
• Safetymeeting
• InventarisasipermasalahanK3
• Indentifikasidan inventarisasi sumber bahaya
• Penerapannorma K3
• Inspeksi/safetypatrol
• Penyelidikandan analisa kecelakaan
• Pendidikandan latihan
• Prosedurdan tata cara evakuasi
• Catatandan data K3
• Laporanpertanggungjawaban
• Penelitian

23. DASAR HUKUM
1. Pasal 10, Undang-undang No. 1 tahun 1970
2. Kep.Menaker No. Kep.155/MEN/1987
3. Per.Menaker No. 04/Men/1987
4. Per.Menaker No. 02/Men/1992
5. Per.Menaker No. 04/Men/1995

24. 1/26/201624
- Petugas P3K
- Kotak P3K
- Ruang P3K
- Buku Petunjuk
- Pelaporan
SYARAT P3K

25. 1/26/201625
- Bisa dilihat
- Mudah dijangkau
- Siap pakai
Pemasangan APAR
PENGECEKAN & PENGAWASAN
SECARA RUTIN
LATIHAN
PEMADAM
KEBAKARAN

26. 1/26/2016S. S. Moersidik: SML Limbah B326

27. APD KHUSUS
APD NAMA APD KETERANGAN
EAR PLUG UNTUK AREA KERJA YANG
BISING 85-90 DB
EAR MUFF UNTUK AREA KERJA YANG
BISING >95 DB
CHEMICAL
RESPIRATOR
JIKA BERESIKO TERHIRUPNYA
UAP, GAS, ASAM BERACUN, PADA
KONSENTRASI TERTENTU
CHEMICAL
RESPIRATOR
DOUBLE
JIKA BERESIKO TERHIRUPNYA
UAP, GAS, ASAM BERACUN, PADA
KONSENTRASI TERTENTU
8-2010

28. APD KHUSUS
APD NAMA APD KETERANGAN
CARBON MASK UNTUK FILTRASI BAU DAN
PARTIKEL-PARTIKEL ORGANIK
WELDING HELMET UNTUK PENGELASAN,
MELINDUNGI TERHADAP SINAR
UV DAN RADIASI PANAS
FACE
PROTECTION
UNTUK MELINDUNGI WAJAH DARI
RESIKO PERCIKAN BAHAN KIMIA,
DEBU, PUING-PUING, DLL
SAFETY GOOGLES UNTUK MELINDUNGI MATA DARI
PERCIKAN BAHAN KIMIA, DEBU
DAN PARTIKEL

29. APD KHUSUS
APD NAMA APD KETERANGAN
GAS WELDING
GOGGLES
PEKERJAAN LAS KARBIT DAN
HUBUNGAN DENGAN NYALA
SHOCK
ELECTRICAL
RESISTANT
GLOVES
PEKERJAAN DENGAN PERALATAN
BERTEGANGAN TINGGI
RUBBER GLOVES PEKERJAAN YANG MENGGUNAKAN
BAHAN KIMIA
WELDING GLOVES UNTUK PEKERJAAN PENGELASAN

30. APDKHUSUS
APD NAMA APD KETERANGAN
BODY HARNEST UNTUK MENCEGAH
BENTURAN BILA
TERJATUH DARI
KETINGGIAN
SAFETY BELT UNTUK MENCEGAH
AGAR TIDAK TERJATUH
DARI KETINGGIAN
SAFETY BOOTS UNTUK BEKERJA DI
DAERAH YANG LICIN

31. KEADAAN DARURAT…..?
 Bila tanda bahaya atau keadaan darurat
dibunyikan, Jangan Panik…..
 Ikuti Arah Petunjuk Jalur Evakuasi…
 Segera Berkumpul di Area Evakuasi
hingga kondisi kembali normal..
 Ikuti Petunjuk berikutnya

32. 32
Jenis pekerjaan yang memerlukan Work-
Permit ( a permit-to-work system):
 Setiap pekerjaan panas (hot work),
 Setiap pekerjaan yang menyebabkan potensi bahaya,
corrosive atau flammable chemical, material atau solvent
dengan jumlah yang significant;
 Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan jalan masuk
ruang tertutup (confined space);
 Pekerjaan di ketinggian
 Setiap pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan instalasi
listrik / menggunakan tegangan listrik.

33. 1/26/2016S. S. Moersidik: SML Limbah B333

34. SAFETY INDUCTION
Sebelum melakukan pekerjaan, pihak ketiga yang akan
melakukan pekerjaan di PT Indonesia Power UBP Bali, melapor
ke Bagian Keamanan setelah itu ke Bagian K3 untuk Safety
Induction dan pengurusan ijin kerja terkait K3.

35. 35
PENGELOLAAN LIMBAH B3

36. 36
LIMBAH
LB3
LNB3
TIDAK
YA
DIKELOLA
Mudah
Meledak
Mudah
Terbakar
B.Racun
Infeksius
Reaktif
Korosif
UU
PP RI
KEPDAL
PERMEN LH
PP 85/99
IDENTIFI
KASI
Personal
Sarana/P HUKUM
Konsep Pengelolaan Limbah

37. Pemisahan
Pemindahan
Penyimpanan/TPS
Pengangkutan/pemusnahan
2. Pengelolaan
2. Pengelolaan

38. Pasilitas
Syarat bangunan
:
Tanggap
darurat
Label
Simbo
l
Bangunan kepdal
- Lantai Kedap air
- Pentelasi
- Selokan
- Lantai Miring
- Tinggi tembok
- Shower
Timbangan
Palet
- Tertutup/tidak kena
Sinar/hujan
IZIN TPS LB3
KELENGKAPAN TPS

39. Limbah B3 dihasilkan
90 hari masa penyimpanan
Wajib melakukan upaya lebihlanjut
(dimanfaatkan ,3R, diolah, dikirim ke pihak
yg memiliki izin dari KLH, ditimbun)
Penyimpanan Limbah B3
Penyimpanan Limbah B3
(gudang, sludge pond)
39
Kepdal No: 01 Tahun 1995 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Objek yang dilihat:
• Ketentuan izin penyimpanan limbah B3
• Kapasitas tempat penyimpanan  hrs dapat disimpan 90 hari
• Fasilitas tempat penyimpanan (kemiringan, bak penampung, penerangan, sirkulasi
udara)
• Penataan limbah  berdasarkan karakteristik (tidak menimbulkan reaksi negatif)
• Pencatatan keluar masuk limbah B3 keTPSLB3

40. From Cradle
to Grave
Diolah/
Dimanfaatkan
Diangkut
Disimpan
Dihasil
kan
Ditimbun/
Landfill
UBPOH BALIPrinsip Pengelolaan Limbah B3

41. 41

42. 42
2 b. Pelabelan
No. Kep-05/Bapedal/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3

43. 43
Pelaporan
Pengelolaan LB3
Pengelolaan
Limbah B3
dibuatkan
laporan
Neraca
Limbah B3

45. 1/26/2016S. S. Moersidik: SML Limbah B345

46. Pencegahan & Penanggulangan
HIV DAN AIDS
di Tempat kerja & Lingkunga Kerja
Dalam rangka Kegiatan Bulan K3 Nasional th 2015. PT. Indonesia Power UBPOH Bali
melaksanakan beberapa kegiatan salah satunya tentang Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS program dilaksanakan :
1. Sosialisasi Pemahaman tentang Bahaya HIV/AIDS
2. Kuis Tentang P{encegahan HIV/AIDS
3. Lomba pembuatan logo dan Stiker HIV/AIDS
4. Pembuatan & Pemasangan Sepanduk
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP.68/MEN/IV/2004 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA
PERJANJIAN KERJABERSAMA ( PKB) PT. INDONESIA POWER
Periode th 2014-2015
Dasar Hukum

47. ISO 14001 & ISO 9001
SMP
SMK

48. Tujuan akhir K3

49. SAFETY
FIRST

50. 1/26/2016S. S. Moersidik: SML Limbah B350
No Safety

51. 51
Latar belakang

52. Terima Kasih
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12950
www.indonesiapower.co.id
kontak-ip@indonesiapower.co.id
FORUM SDM BALI
Email : komunitas.sdm.bali@gmail.com

53. 53
Surat Keputusan Kepala Bapedal
 No. Kep-68/Bapedal/05/1994 tentang Permohonan Ijin
Pengelolaan Limbah B3
 No. Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang tentangTata
Cara & PersyaratanTeknis Penyimpana dan
Pengumpulan Limbah B3
 No. Kep-02/Bapedal/09/1995 tentang tentang
Dokumen Limbah B3
 No. Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang tentang
PersyaratanTeknis Pengolahan Limbah B3
 No. Kep-04/Bapedal/09/1995 tentang tentangTata
Cara & Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan,
Persyaratan Lokasi bekas Pengolahan dan Lokasi
bekas Penimbunan Limbah B3
DAFTAR PUSTAKA

54. 54
No. Kep-05/Bapedal/09/1995 tentang Simbol dan Label
Limbah B3
No. Kep-255/Bapedal/08/1996 tentang Tata Cara &
Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak
Pelumas Bekas
No. Kep-02/Bapedal/01/1998 tentang Tata Laksana
Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
No. Kep-03/Bapedal/01/1998 tentang Program
Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah B3 (KENDALI)
No. Kep-04/Bapedal/01/1998 tentang Penetapan
Prioritas Daerah Tingkat I Program KENDALI B3
DAFTAR PUSTAKA Lanjutan

55. 55
UU No. 32-2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PP. 18.199 Jo No. 85 / 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3
Permen LH No. 18/2009 Tentang Tata Cara Perizinan
Pengelolaan Limbah B3
PP No. 38 /2007Jenis-Jenis Perizinan PLB3 yang
kewenangannya telah diserahkan ke daerah sesuai
No. 05-PermenLH 2011 Tentang Proper
Program Penilian Kinerja Perusahaan dalan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
DAFTAR PUSTAKA Lanjutan