Pemilu merupakan salah satu indikator penting demokrasi. Pengawas pemilu memainkan peran kunci dalam memastikan proses pemilu berjalan adil dan jujur. Konsolidasi pengawas pemilu perlu dilakukan untuk memperkuat peran dan fungsi mereka.
3. HANYA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS YANG
DAPAT MEMBERIKAN KESEMPATAN SEBESAR-
BESARNYA BAGI ORANG-ORANG UNTUK
MENGGUNAKAN KEBEBASAN MENENTUKAN
NASIBNYA SENDIRI, YAITU UNTUK HIDUP DIBAWAH
HUKUM YANG MEREKA PILIH SENDIRI
ROBERT DAHL 1998
4. Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model
tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan.
Memang demokrasi bukan satu-satunya model
yang paling sempurna untuk mengatur peri
kehidupan manusia. Namun sejarah menunjukkan
bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil
dalam menistakan kemanusiaan.
Demokrasi
5. INDIKATOR DEMOKRASI
Menurut The Economist Intelligence Unit’s
Democracy, setidaknya ada 5 indikator
sebuah negara disebut demokrasi:
.1
Pemilihan Umum dan Pluralisme
.2
Kebebasan Sipil
.3
Berfungsinya Pemerintahan
.4
Partisipasi Politik
.5
Budaya Politik
6. Urgensi
Pemilu
INDEKS D E M O K R AS I KITA
Berdasarkan riset EIU pada Februari
2022, Indonesia kini berada di peringkat
ke-52 dari 167 negara dengan skor 6,71.
Peringkat ini naik dari yang tadinya
peringkat ke-64.
Dari 5 indikator penilaian EIU, indikator
kepemiluan memberikan sumbangsih
terbesar dalam indeks Demokrasi.
7. Pemilu dalam UUD 1
945
P A SA L 1 A YA T 2
Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD. Artinya rakyat
memiliki kedaulatan,
tanggung jawab, hak dan
kewajiban yg secara
demokratis memilih
pemimpin. salurannya
melalui pemilu
PA S A L 22E AYAT 1D A N 5
(1) Pem ilu dilaksanakan
secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap 5 tahun sekali
(5) Pemilu diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan
um um yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri.
8. Tujuan
Pemilu
Mewujudkan peralihan kepemimpinan secara tertib
dan damai
Mewujudkan pergantian pejabat yg akan mewakili
kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
mobilisasi dan dukungan rakyat terhadap negara
dan pemerintahan dgn ikut serta pada proses
politik
Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di
lembaga perwakilan
Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara
9. PEMILU FREE AND FAIR:
PREDICTABLE PROCEDURE
BUT UNPREDICTABLE RESULT
10. N E G A R A S E J A K AWA L
TELAH MEMILIKI
KEINGINAN YA N G
KUAT U N T U K
MEMFASILITASI
R A K YAT SEBAGAI
P E M E G A N G
K E D A U LA TA N
TERTINGGI D A N
D A PAT
M E N G G U N A K A N H A K
POLITIKNYA D A L A M
S U A S A N A YA N G
KONDUSIF
S E J A K
P E N YE LE N G G A
R A A N PEMILU
P E RTA M A
TAHUN 1955,
U PAYA
M E N G H A D IR K A
N PEMILU FREE
D A N FAIR
TELAH DIMULAI
PEMILU FREE AND FAIR
S E C A R A
N O R M A TI
F, P R I N S I P
P E N Y E L E N G G A R A
A N P E M I L U Y A N G
B E R L A N D A S K A N
P A D A
K E J U J U R A N ,
K E R A H A S IA A N ,
K E T E N A N G A N
D A N L A N G S U N G
T E L A H D I J A M I N
S E J A K P E M I L U
1955
11. Urgensi
Pemilu yang
Free and Fair
Pemilu yang tidak berintegritas
akan menimbulkan kecurigaan
bahkan kegaduhan bagi publik,
sehingga menimbulkan syak
wasangka bahwa sedang terjadi
kecurangan, yang berujung
distrust. Akibatnya, akan sangat
mudah bagi pihak-pihak yang
kalah di dalam pemilu untuk
melakukan delegitimasi terhadap
hasil pemilu.
12. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUD Pasal
33 Ayat 3)
Warga Negara berkepentingan
menghadirkan orang baik & berkompeten
yang menjadi pengelola Negara
Partisipasi Masyarakat Mewujudkan
Pemilu yang Demokratis
PENTINGNYA
PEMILU FREE
DAN FAIR
13. Pentingnya Pengawas Pemilu
Pengawas pemilu sebagai bahagian dari
penyelenggara pemilu memiliki peran vital
dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.
Salah satu prasyarat pemilu berintegritas
adalah terjaganya kepercayaan publik pada
setiap tahapan pemilu.
Agar kepercayaan publik terjaga, tentu harus
dipastikan tahapan pemilu berjalan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
14. Pentingnya Pengawas Pemilu
Karena pengawas memiliki peran besar
maka apa yang harus dilakukan:
Upgrade pemahaman tentang kepemiluan
sehingga tugas, wewenang dan kewajiban
dapat dijalankan dengan baik.
15.
16. Tahapan Pemilu dan
Program KPU yang
berhubungan dengan kerja
Pengawas ad hoc saat ini:
P E N D A F TA R A N
D A N VERIFIKASI
PESERTA
PEMILU
P E M U TA K H IR A N
DATA PEMILIH
P E N C A LO N A N
DPD
P E M B E N TU K A N
AD HOC K P U
17. Hal yang harus dilakukan
Pengawas Ad hoc:
P E M E TA A N
POTENSI
P E LA N G G A R A N
M E R U M U SK A N
STRATEGI
P E N G A W A S A N
M E N GE D E P A N K
A N FUNGSI
P E N C E G A H A N
P E N G A W A S A N
D A LA M SETIAP
TA H A PA N
18. Hal yang
harus
disadari
Pengawas
Pemilu
Pemilu adalah arena konflik yang dianggap sah untuk
mencapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan.
Jika pemilu dipahami demikian maka sesungguhnya
penyelenggara pemilu adalah manajer konflik.
Penting dipahami oleh penyelenggara, jangan sekali-kali
penyelenggara pemilu menampilkan tindakan-tindakan
yang akan memicu konflik.
Segala bentuk tindakan dan kebijakan dari
penyelenggara pemilu bukan menjadi faktor
determinan penyebab dari konflik.
Penting bagi Pengawasan memahami peran dan
fungsinya, tugas, wewenang dan kewajibannya.
19. Konsolidasi
adalah
keniscayaan
KONSOLIDASI M E N U R U T
KBBI A D A L A H
P E R B U A T A N (HAL D A N
SE B A G A IN YA )
M E M P E R T E G U H ATAU
M E M P E R K U A T
(PERHUBUNGAN,
PERSATUAN, D A N
SEBAGAINYA)
20. KONSOLIDASI UNTUK KEADILAN PEMILU
Konsolidasi internal
Bawaslu, seperti
penguatan peran dan
fungsi Pengawas
Konsolidasi dengan
Parpol dalam konteks
melindungi hak
peserta Pemilu
Konsolidasi dengan
pemilih degan
melibatkan
masyarakat dalam
pengawasan
partisipatif
Konsolidasi antar
sesama
penyelenggara
seperti KPU dan
DKPP