1. Overview PPh Pasal 21

2. DASAR HUKUM
a. Pasal 21 UU PPh
b. PMK No. 252/PMK.03/2008 Tgl 31 Desember 2008
c. PMK No. 206/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember
2012
d. PMK No. 16/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010
e. PER - 31/PJ/2012 tanggal 27 Desember 2012

3. PRINSIP PEMOTONGAN PPh 21
3
 Setiap pegawai yang memperoleh Penghasilan (gaji
dsb) wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja
 Bagi pegawai, pemotongan pajak tersebut
merupakan angsuran pembayaran pajak dalam
tahun berjalan keculai yang bersifat final
 Dilakukan setiap bulan / setiap pembayaran
 Ada perbedaan penghitungan untuk pegawai tetap
dan tidak tetap untuk dasar pengenaanya
 Pajak yang dipotong ditambah 20% apabila pegawai
tersebut tidak mempunyai NPWP
 Pembayaran paling lambat sebelum tanggal 10
masa setelah masa pajak yersangkutan

4. GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN
PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAM MENYANGKUT
PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU
BUKAN PEGAWAI
GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN
LAIN YANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, ATAU
KEGIATAN
UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM
RANGKA PENSIUN
HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN
LAIN SEHUBUNGAN DENGAN JASA
PEMBAYARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN
DENGAN ADANYA KEGIATAN
DIPOTONG, DISETOR
DAN DILAPORKAN
PPh WP OP
DALAM NEGERI
PEMBERI KERJA
BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
DANA PENSIUN
OP/BADAN YANG
MENBAYAR
PENYELENGGARA
KEGIATAN
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21
Pasal 21 ayat (1)

5. Manajemen PPh PASAL 21
 Taxability-Deductibility
 Kebijakan PPh Pasal 21
 Rekonsiliasi
 Pilihan Transaksi

6. Taxability-Deductibility
 Taxable-Deductible
 Non Taxable-Non Deductible
 Non Taxable-Deductible
 Taxable-Non Deductible

7. Deductible Expense
Ps. 6 Ayat (1) a
• Mempunyai hubungan langsung dg kegiatan usaha
untuk mendapatkan, menagih, memelihara (3M)
penghasilan yang merupakan obyek pajak
• Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih,
memelihara (3M) penghasilan yang bukan
merupakan obyek pajak/dikenakan PPh Final tidak
boleh dibebankan sebagai biaya

8. Pilihan Transaksi Biaya Transportasi
Jenis Biaya Penerima
Penghasilan
Pemberi Penghasilan
Kendaraan Umum Non Taxable Deductible
Antar Jemput Non Taxable Deductible
Mobil Dinas Non Taxable Deductible 50%
Lumpsum Uang Taxable Deductible
Reimbursement Non Taxable Deductible

9. Pilihan Transaksi Biaya Rapat
Yang Berhubungan Langsung (3M)
Jenis Biaya Penerima
Penghasilan
Pemberi Penghasilan
Konsumsi Non Taxable Non Deductible
Akomodasi Non Taxable Deductible
Uang saku rapat Taxable Deductible
Souvenir/cindera mata Non Taxable Non Deductible

10. PRINSIP TAXABLE & DEDUCTIBLE
 KONVERSI NON DEDUCTIBLE MENJADI DEDUCTIBLE, atau
TAXABLE MENJADI NON TAXABLE
 BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN MENJADI
DAPAT DIKURANGKAN
 PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK MENJADI BUKAN
OBJEK PAJAK
 ILUSTRASI !!
PT. DIANA MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp10M
DAN BEBAN KOMERSIAL Rp7,5M, TERMASUK
KEBIJAKAN MENYEDIAAN DOKTER DAN OBAT-OBATAN
SEJUMLAH RP180juta

11. Kebijakan PPh Pasal 21
 Ditanggung Karyawan (dipotong)/ Metode Gross
Penghasilan yang diterima karyawan akan
berkurang sebesar PPh yang dipotong
 Ditanggung Perusahaan (natura/Benefit in Kind)/
Metode net
Penghasilan yang diterima karyawan utuh
 Tunjangan Pajak/ Metode Gross Up
Perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar jumlah
pajak terutang.
Kelebihan/kekurangan?
Prinsip taxable-deductible?
Saat perusahaan rugi metode apa yang sebaiknya dipakai?

12. Metode Gross

13. Metode Net

14. Metode Gross Up
Besarnya tunjangan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu
atau excell

15. Pilihan Transaksi
 Klausul kontrak kerja
 Ditanggung perusahaan atau diberikan tunjangan
dengan gross up
 Biaya perjalanan dinas
 Tunjangan makan atau tunjangan makan bersama
 Tunjangan kesehatan atau fasilitas pengobatan
 dll

16. KLAUSUL KONTRAK
 Kontrak merupakan undang-undang bagi pihak-
pihak yang melakukan kontrak (1388 ay (1) KUH
Perdata)
 Klausul kontrak:
 - Net of tax atau gross atau gross up..
 - tunjangan atau natura/kenikmatan?

17. Rekonsiliasi Fiskal
 Beda Waktu
 Beda Tetap
o Beda tetap murni
o Beda tetap karena tidak dipenuhi syarat-syarat khusus
 Koreksi karena PPh Final

18. terima kasih
Penutup
Question?

19. HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK
HAK :
- Meminta Bukti pemotongan
- Bukti pemotongan sebagai kredit pajak (angsuran
pajak) yang telah dibayar
KEWAJIBAN
Melaporkan dalam SPT tahunan PPh Orng Pribadi
(setiap tahun)

20. Tax Planning
No. Jenis Pembayaran
Obyek
PPh 21
Biaya
Perusahaan
1 Gaji, tunjangan, Bonus, THR, Gra.dll Ya Ya
2 Asuransi (kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea
siswa) yang dibayar perusahaan
Ya Ya
3 Pembayaran langsung kepada dana pensiun,
jamsostek berupa iuran pensiun, THT & JHT oleh
perusahaan
Tidak Ya
4 Bea siswa (kecuali kepada pemilik, komisaris,
Direksi, pengurus)
Tidak Ya
5 Pemberian dalam bentuk Natura/kenikmatan
seperti mobil dinas, rumah dinas, termasuk PPh
ditanggung perusahaan
Tidak Tidak

21. Tax Planning
No. Jenis Pembayaran
PPh 21 PPh Badan Total Pajak
1 Pemberian bentuk Bea siswa (kecuali
kepada pemilik, komisaris, Direksi,
pengurus) daripada dlm bentuk bentuk
tunjangan pendidikan
Turun
5-30%
tetap Turun
5-30%
2 Pemberian Natura :
-Total PKP pegawai s.d. 50 jt
-Total PKP pegawai 50-250 jt
-Total PKP pegawai 250-500 jt
-Total PKP pegawai diatas 500 jt
Turun :
5%
15%
25%
30%
Naik:
25%
25%
25%
25%
Naik 20%
Naik 10%
0%
Turun 5%
*)PKP (penghasila kena pajak) pegawai: gaji neto dikurangi PTKP

22. Tax Planning Bea siswa
Apabila ada pegawai yang melakukan pendidikan
dari pada diberikan dalam bentuk tunjangan, maka
berikan dalam bentuk bea siswa  karena bisa
mengurangi PPh Badan tetapi bukan obyek PPh
21sehingga bisa menghemat jumlah pajak 5 –
30% tergantung jumlah Penghasilan kena pajak
pegawai yang diberikan beasiswa tadi.

23. Tax Planning Pemberian Natura
1. Untuk pegawai dengan gaji s.d. 500 juta/th
Jangan berikan bentuk natura karena tidak
mengurangi biaya perusahaan shg dikenakan PPh
badan lebih besar.
2. Untuk pegawai dengan gaji di atas 500 juta/th
Berikan natura karena tarif tarif PPh badan lebih
kecil dari PPh 21 (OP)