Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptx
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
0 j'aime•14 vues
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Kebijakan pelatihan teknis kesehatan membahas regulasi dan arah pembangunan SDM kesehatan serta tantangan globalnya. Kebijakan ini mengatur pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara klasikal dan non-klasikal.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptx
Similaire à Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptx (20)
Dernier
Dernier (20)
Kebijakan Pelatihan - ToT surveilans epid - Juli.pptx
- 1. KEBIJAKAN PELATHAN TEKNIS KESEHATAN
- 2. SISTEMATIKA DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDMK : 1. REGULASI / DASAR HUKUM 2. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN ASN 3. TANTANGAN GLOBAL SDMK KEBIJAKAN PELATIHAN PELATIHAN TIM PENILAI JABFUNG
- 3. UU NO.36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan UU NO. 5 TAHUN 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) UU NO.36 TAHUN 2014 Tentang Tenaga Kesehatan PP NO.67 TAHUN 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan PP NO.17 TAHUN 2020 Tentang Perubahan Atas PP NO. 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS 1. REGULASI/ DASAR HUKUM
- 4. UU No 5 Thn 2014 ttg Aparatur Sipil Negara Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran Dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) dan digunakan sbg salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing Pasal 70 UU ASN ayat (1) – (6)
- 5. KOMPETENSIASN diterapkan untuk menjadi role model KOMPETENSI MANAJERIAL Diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL Diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. KOMPETENSI TEKNIS Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis; INTEGRITAS KOMUNIKASI ORIENTASI PADA HASIL MENGELOLA PERUBAHAN PEREKAT BANGSA 11
- 6. Kebijakan Pelatihan Pasal 30 Pengembangan Nakes bertujuan untuk meningkatkan mutu dan karier Nakes Pengembangan Nakes dilakukan melaui Pendidikan dan Pelatihan serta kesinambungan dlm menjalankan praktik Dalam rangka pengembangan Nakes, Kepala Daerah dan Pimpinan Fasyankes bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Nakes Pasal 31 Pelatihan Nakes dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat Pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Kompetensi serta diselenggarakan oleh Institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi
- 8. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005 – 2025 (UU 17/ 2007 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional th 2005 – 2025) RPJMN 3 (2015 - 2019 RPJMN 4 (2020 – 2025) Mewujdkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan disegala bidang dgn struktur perekonomian yg kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif Memantapkan pembangunan secara menye- luruh dgn menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yg berkualitas, serta kemam- puan IPTEK RPJMN 2 (2010 - 2014 Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN 1 (2005 - 2009 Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
- 9. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN Arah pembangunan upaya kesehatan dan kuratif bergerak kearah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan KURATIF - REHABILITATIF UPAYA PROMOTIF - PREVENTIF Bangkes diarahkan untuk meningkat- kan akses dan mutu yankes Akses masyarakat thdp yankes yg berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat Akses masyarakat thdp yankes yg berkualitas telah mulai mantap Kesmas thdp yankes yg berkualitas telah menjangkau & merata di seluruh wilyah Indonesia VISI: Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan RPJMN I (2005-2009) RPJMN II (2010-2014 RPJMN III (2015-2019) RPJMN IV (2020-2025)
- 10. SMART ASN Memiliki /Kuasai : Nasionalisme Integritas Wawasan Global Hospitality Networking Teknologi Informasi Bahasa Asing Entrepreneurship
- 11. 2013 2019 2025 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MANAJEMEN SDM PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KUALITAS ASN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI TARGET CAPAIAN S-1 S-2 S-3 50 % 15 % 2.5 % 42 % 11 % 1.1 % 60 % 20 % 5 % DIKLAT MAGANG <5% <1% 5-25% 10% 26-50% 25%
- 12. 3. TANTANGAN GLOBAL SDM KESEHATAN DISRUPTION ERA Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous DIGITAL TRANSFORMATION Entreprise Architecture INDUSTRY 4.0 Artificial intelligence, Internet of things Advance Robotics Big Data - Digital life MILLENIALS Confidence, connectivity, creativity Social Media E-Commerce Competitive - Adaptive Human Capital Digital Leadership Source : PriME What We Need?
- 13. STRATEGI PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN Penguatan regulasi Peningkatan Perencanaan SDMK Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDMK Peningkatan Pendayagunaan SDMK Pembinaan & pengawasan mutu SDMK Penguatan sumber daya STRATEGI Setiap penduduk memperoleh akses terhadap tenaga kesehatan yang berkualitas
- 14. TUGAS BPPSDMK Mengawal jenis Mengawal jumlah Mengawal mutu Mengawal penyebaran TENAGA KESEHATAN berbagai regulasi, pembagian urusan kewenangan, peningkatan peran pemda dan dukungan kelembagaan lainnya Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu
- 15. Kebijakan Pelatihan Pendidikan Pelatihan Klasikal Non Klasikal PENGEMBANGAN KOMPETENSI • Pelatihan tatap muka di kelas • Kursus • Seminar • Penataran • Pelatihan jarak jauh • E-learning • Bimbingan di tempat kerja • Magang • Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta, dikoordinasikan oleh LAN dan BKN
- 16. Kebijakan Pelatihan PELATIHAN Pelatihan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, profesionalisme dan menunjang pengembangan karir dengan meminimalisir “gap kompetensi” SDM dalam melaksanakan tugas & fungsinya.
- 17. Kebijakan Pelatihan KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN Pelatihan memiliki alokasi waktu minimal 30 JP @ 45 menit Peserta pelatihan adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan dan/atau membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas Kurikulum pelatihan mengacu kepada standar kompetensi jabatan atau hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan di Organisasi Metode pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan program pelatihan bagi orang dewasa Pelatihan dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal Pelatihan dilaksanakan oleh lembaga/institusi pelatihan yang terakreditasi
- 18. Kebijakan Pelatihan KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN Sarana dan prasarana pelatihan ditetapkan sesuai dengan jenis pelatihan dan jumlah peserta pelatihan Manajemen pelatihan diselenggarakan melalui proses TNA, penetapan tujuan pelatihan, merancang program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, evaluasi pelatihan dan pengendalian mutu Dalam menjaga mutu pelatihan, Kementerian Kesehatan menetapkan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan Pelatihan diselenggarakan setelah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan cq Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Sertifikat diberikan utk penyelenggaraan pelatihan yang telah terakreditasi serta memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kurikulum
- 19. PP No. 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 206 Peraturan LAN No.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bangkom PNS melalui e-Learning Juklak Pelatihan SDM Kesehatan Masa Pandemi KEBIJAKAN PELATIHAN MASA PANDEMI
- 20. Kebijakan-Kebijakan Pelatihan Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 KEPPRES SK KA BADAN PPSDMK INPRES Nomor: HK.02.02/IV/1081/2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PELATIHAN BIDANG KESEHATAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
- 21. • PerLAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS melalui e- learning • PerLAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS • SK Ka. Badan PPSDMK Nomor: HK.02.02/IV/1081/2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19 Pelaksanaan PELATIHAN pada masa PANDEMI • Kebijakan Pelatihan dimasa pendemi Covid 19 Blended Klasikal (masa covid-19) Distance learning full online • Manajemen Pelatihan • Skenario pembelajaran • Metoda dan Media pembelajaran • Sistem evaluasi • Penyiapan SDM penyelenggara Pelatihan • Penyiapan fasilitator • Penyiapan sarpras Dituangkan dalam suatu panduan penyelenggaraan untuk setiap program pelatihan. Standar mutu Kontrol mutu Penjaminan mutu Ruang LINGKUP
- 22. Kebijakan Pelatihan PELAKSANAAN PELATIHAN MASA PANDEMI Praktik lapangan dilaksanakan secara praktik mandiri di tempat/ wilayah kerja masing-masing peserta Disarankan full daring Apabila dilaksanakan blended, - ada ijin dari Ketua Satgas setempat / pernyataan Kepala Institusi untuk menerapkan protokol kesehatan - Kapasitas kelas maksimal 50% atau jarak antar kursi peserta minimal 1 m - Konsumsi box - Kapasitas kamar maksimal 50% Laksanakan sesuai Juklak Pelatihan Masa Pandemi
- 23. Kebijakan Pelatihan TOT PELATIHAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI (jumlah 64 JPL) Tujuan: Membentuk peseta pelatihan menjadi tenaga fasilitator pada pelatihan surveilans epidemiologi kes. Sasaran: Terwujudnya tenaga fasilitator yang mampu memfasilitasi pelatihan surveilans epidemiologi kes.
- 24. Kebijakan Pelatihan KOMPETENSIyg harus dimiliki 1. Memahami konsep teknik melatih 2. Memfasilitasi mata pelatihan konsep dasar surveilans 3. Memfasilitasi mata pelatihan manajemen data surveilans epidemiologi 4. Memfasilitasi mata pelatihan deteksi dini KLB 5. Memfasilitasi mata pelatihan penyelidikan epidemiologi KLB 6. Memfasilitasi mata pelatihan koordinasi surveilans epidemiologi dengan lintas program dan lintas sektor terkait
- 26. Kebijakan Pelatihan 1. Kriteria peserta: a. Pendidikan S2 Epidemiologi atau S1 Epidemiologi dengan pengalaman bekerja di bidang surveilans epidemiologi minimal 3 tahun a. Pejabat fungsional epidemiologi minimal ahli muda b. Widyaiswara Muda dengan latar belakang pendidikan Epidemiologi c. Bersedia menjadi fasilitator pada pelatihan surveilans epidemiologi dengan melampirkan surat pernyataan 2. Jumlah peserta maksimal 30 orang/kelas. PESERTA
- 27. Kebijakan Pelatihan Kriteria Fasilitator sebagai berikut: 1. Widyaiswara Muda, diutamakan dengan latar belakang pendidikan Epidemiologi 2. Pejabat struktural atau praktisi yang memiliki kompetensi dalam materi terkait (Epidemiolog), diutamakan yang telah mengikuti pelatihan TPPK FASILITATOR
- 28. Kebijakan Pelatihan PENYELENGGARA Kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki SDM pelatihan yang sudah memiliki sertifikat pengendali pelatihan (Master of Training/MoT) 2. Memiliki SDM pelatihan yang sudah memiliki Sertifikat Pelatihan Penyelenggaraan Pelatihan (TOC)
- 29. Kebijakan Pelatihan SERTIFIKAT Peserta yang telah mengikuti pelatihan akan diberikan SERTIFIKAT dari Kemenkes RI dengan angka kredit 1 (satu) dan atau Sertifikat dari penyelenggara dengan nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) dari organisasi profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI).
Notes de l'éditeur
- Penjelasan mengenai roadmap menuju birokrasi kelas dunia dengan tantangan harus sudah terlaksananya penerapan merit sistem di instansi pemerintah
- ----- Meeting Notes (8/22/13 14:05) ----- 1. Rule base: activity base 2. Performance: Output base, outcome base 3. Dynamic: Sensitif dengan perubahan lingkungan, memiliki pemikiran 10th capability, thinking ahead, thinking cross, thinking again