Dokumen tersebut membahas perlindungan hukum konsumen terkait kenaikan harga masker selama pandemi Covid-19 berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, konsep, asas-asas, dan hak-hak konsumen yang dilindungi undang-undang tersebut seperti hak atas informasi yang jelas dan keamanan.

1. Tugas
Kepsel hukum perdata
Dosen Pengampu:
Emilia kontesa, S.H., M.Hum
Disusun Oleh :
Nama : Addi Kurniawan
Npm : B1A118030
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT
MELONJAKNYA HARGA MASKER DISAAT PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

2. Latar Belakang perlindungan konsumen
Kontruksi UU No. 8 Tahun 1999
Penerapan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap
perlindungan konsumen
Pembahasan

3. KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
PENGERTIAN KONSUMEN
secara harfiah memiliki arti orang atau perusahaan yang
membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu,
atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu
persediaan atau sejumlah barang.
•Pelaku usaha adalah
Setiap orang atau badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan usaha di indonesia
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi

4. Uu No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
Segala upaya yang menjamin adanya kepastian
Hukum untuk memberiksn perlindungan
Kepada konsumen
Pasal 1 butir 2
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/
atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan
Menyatakan bahwa perlindungan
konsumen adalah:
Pasal 1 Butir 1

5. Lanjutan:
Kepastian hukum untuk melindungi hak- hak
konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus,
memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi
sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen.
Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta
perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan
posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat
atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan
atau dilanggar oleh pelaku usaha.

6. • menyeimbangkan posisi tawar konsumen
terhadap pelaku usaha
• mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur
dan bertanggung jawab dalam menjalankan
usaha/kegiatannya
Konsep Perlindungan Konsumen

7. Asas-asas
 Asas Keadilan,
 Asas Manfaat,
 Asas dari Perlindungan Konsumen
Asas Kepastian
 Asas Keamanan dan Keselamatan
Konsumen,
 Keseimbangan, Hukum.

8. Lanjutan:
 ASAS MANFAAT
manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
 ASAS KEADILAN
keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkansecara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.
 ASAS KESEIMBANGAN
keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha,
dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.

9.  Asas Keamanan Dan Asas Keselamatan
keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan
untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalampenggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang dikonsumsi atau digunakan.
 Asas Kepastian Hukum
kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku
usaha maupun konsumen menaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.

10. Hak Konsumen
1. International
2. UU No. 8 Tahun 1999
 1. PBB: Guidelines for Consumer Protection of
1985 “Konsumen dimana pun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak2
dasar tertentu, terlepas dari kaya, miskin, ataupun status sosialnya.”
 Hak-Hak Dasar Tersebut adalah:
 1. Hak untuk mendapat informasi yang jelas, benar dan jujur.
 2. Hak untuk Keamanan dan Keselamtan
 3. Hak untuk memilih
 4. Hak untuk didengar.
 5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.
 2.UU No. 8 Tahun 1999
Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999.