SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  26
Télécharger pour lire hors ligne
Ujian Akhir Semester
Pendidikan Kewarganegaraan
Universitas Siber Asia
Jakarta
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : IT-301
Program Studi : PJJ Informatika
Nama : Hendro Gunawan
Nim : 200401072103
Dosen : Masidin, S.H., M.H.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
i
Kata Pengantar
Salam sejahtera bagi kita semua semoga dalam pertemuan Ujian Akhir Semester kali ini kita
tetap diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Di sini
sana mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya
Bapak Masidin S.H.,M.H sebanyak 5 soal, namun mungkin masih banyak kekurangn dalam
menjawabnya semoga ini merupakan implementasi dari pertemuan yang telah diberikan
selama kurun waktu 6 bulan atau selama satu semester dengan beberapa materi yang telah
diberikan diantaranya pada pertemuan 1) Pendahuluan Pendidikan Kewarganegaraan, 2)
Identitas Nasional, 3) Urgensi Integrasi nasional, 4) Konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia, 5) Hak & Kewajiban Warga Negara, 6) Dinamika Ketahanan nasional, 7) Aspek
Asta Gatra, 8) UTS, 9) Wawasan Nusantara, 10) Sistem dan Kehidupan Demokrasi di
Indonesia, 11) Politik dan Strategi Nasional, 12) Wawasan Kebangsaan Dalam Pandangan
Bangsa Indonesia, 13) Ancaman, Tantangan, Hambatan & Gangguan (ATHG) & Paham
Radikalisme, 14) Membuat Tugas Perorangan, 15) Perspektif Penegakan Hukum Yang
Berkeadilan, dan yang terakhir sesi ke 16) Ujian Akhir Semester. Terimakasih atas
penjelasannya semoga bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa juga terimakasih saya ucapkan
kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam menyelesaikan tugas
kelompok. Semoga kita dapat bertemu kembali di semester berikutnya.
Daftar Isi
Kata Pengantar........................................................................................................................i
Daftar Isi..................................................................................................................................i
Soal Ujian...............................................................................................................................1
Bab I Wawasan Nusantara.....................................................................................................2
Bab II Mengenal Sumber Historis Tentang Wawasan Nusantara..........................................7
Bab III Ketahanan Nasional Aspek Idiologi........................................................................11
Bab IV Penegakan Hukum yang Berkeadilan......................................................................17
Bab V Bagaimana Urgensi Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara Bagi
Indonesia Dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan.........................................19
Referensi...............................................................................................................................23
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
1
LEMBAR JAWABAN
UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022/2023
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : IT 301
Prodi : PJJ Informatika
Nama Mahasiswa : Hendro Gunawan
NIM : 200401072103
Dosen : Mashidin, SH., MH.
SOAL UJIAN
KERJAKAN SOAL BERIKUT INI (MATERI SESUAI DENGAN MATERI DI
PERTEMUAN 9 SAMPAI DENGAN 15)
Soal 1 (Bobot: 20%)
1. Pandangan bangsa Indonesia tentang paham geopolotik berbeda dengan pandangan
bangsa-bangsa lain, sehubungan dengan itu:
a. Anda uraikan apa yang dimaksud Geopolotik tersebut?
b. Bagaimana perbedaan pandangan paham geopolitik antara Negara Indonesia dengan
negara lain utamanya adalah negara-negara eropa?
Soal 2 (Bobot: 20%)
2. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dasar
hukum untuk menentukan batas territorial wilayah Indonesia adalah TZMKO
(Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie) tahun 1939, kemudian dikeluarkanlah
Deklarasi Juanda pada tahun 1957 tanggal 13 Desember, sampai dengan tahun 1982
mengalami perbedaan dan bahkan sekarang dikuatkan dengan Undang-undang tentang
wilayah negara. Sehubungan dengan hal tersebut anda uraikan sebagai berikut:
a. Anda uraikan bagaimana perkembangan wilayah territorial Indonesia sejak Indonesia
merdeka tahun 1945, Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai dengan diakuinya Indonesia
sebagai Negara Kepulauan pada The United Convention on the Law of the sea”
(UNCLOS)!
b. Bagaimana pengaturan wilayah negara kesatuan dalam UUD-NRI tahun 1945?
Soal 3 (Bobot: 20%)
3. Istilah ketahanan nasional secara etimologi, ketahanan berasal dari kata “tahan” yang
berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah.
Sehubungan dengan hal tersebut:
a. Anda uraikan macam-macam ideologi dunia yang berkembang saat ini!
b. Anda uraikan bagaimana pembinaan ketahanan aspek ideologi tersebut?
c. Anda uraikan faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi menurunya nilai
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
2
Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara!
Soal 4 (Bobot: 20%)
4. Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18B ayat
(1). Yang di maksud satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah
daerah yang diberikan otonomi khusus. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan
khusus yang di akui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-
hak dasar masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut:
a. Anda uraikan apa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia!
b. Anda uraikan ciri-ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila serta bagaimana
penjabaran Negara Hukum Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian
dijabarkan dalam pasal-pasal UUD-NRI Tahun 1945!
Soal 4 (Bobot: 20%)
5. UUD-NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :”Bahwa tiap warga Negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara” sehubungan dengan hal
tersebut:
a. Apa yang anda pahami dengan bela negara?
b. Bagaimana bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh anda sebagai generasi muda di
era melanial ini agar NKRI tetap tegak utuh berdiri sampai kapanpun?
------------------Selamat Mengerjakan, Jangan Lupa Berdoa ---------------------
Jawaban Ujian
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB I
WAWASAN NUSANTARA
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
3
Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian yakni pengertian etimologis
dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata
wawasan dan nusantara. Wawasan dari kata wawas (bahasa Jawa) yang artinya pandangan.
Sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata “nusa” yang artinya pulau dan antara.
Kata “nusa” dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa
Latin, kata “nusa” berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu
bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata “nusa” juga mempunyai kesamaan
arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan
bahwa kata “nusa” dapat memiliki dua arti yaitu kepulauan dan bangsa.
Kata kedua yaitu “antara” memiliki padanan dalam bahasa latin, in dan terra yang berarti
antara atau dalam suatu kelompok. “Antara” juga mempunyai makna yang sama dengan kata
inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam bahasa
Sanskerta, kata “antara” dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan
bahwa kata “antara” mempunyai makna (antara), relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran
di atas, pengembangan kata “nusa”dan “antara” menjadi kata “nusantara” dapat diartikan
sebagai kepulauan yang diantara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut.
Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa
Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri.
Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk memiliki geopolitik
tersendiri, yaitu Wawasan Nusantara.
Soal 1
Pandangan bangsa Indonesia tentang paham geopolitik berbeda dengan pandangan bangsa-
bangsa lain, sehubungan dengan itu:
a. Apa yang Dimaksud Geopolitik Tersebut?
1. Pengertian Geopolitik
Gambar 1. Asal kata geopolitik.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), geopolitik diartikan sebagai:
• Ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan.
• Kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografinya.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
4
Geopolitik berasal dari bahasa Yunani dari kata “Geo” berarti Bumi, dan “Politik” Politeia,
berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan.
Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asa (prinsip), keadaan, cara,
dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara dan
perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup.
Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai ilmu.
Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang “pengaruh faktor geografis
pada tindakan politik”. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang
setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis wilayah atau tempat
tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungna antara faktor-
faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Sadapun dalam implementasinya
diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Ermaya Suradinata, 2001). Pandangannya
tentang wilayah, letak dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik
negara yang bersangkutan.
Geopolitik adalah kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pada
pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan
konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan geostrategi adalah perumusan strategi nasional
dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Di
samping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam,
lingkungan regional maupun internasional.
Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya
tentang geopolitik. Diantaranya adalah teori geopolitik Frederich Ratzel, teory Geopolitik
Rudolf Kjellen, Teori Geopolitik Karl Haushoffer, Teori Geopolitik Halford Mackinder,
teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan dan teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman.
Berikut adalah pengertian geopolitik menurut beberapa ahli.
1.1 Menurut Frederick Ratzel (1844 - 1904)
Dia mengemukakan bahwa Negara adalah sama dengan mahluk hidup. Artinya bahwa
negara itu bagaikan manusia, dari proses lahir, tumbuh berkembang, dewasa, tua, renta dan
mati. Karena negara = mahluk hidup, maka mahluk hidup perlu ruang gerak oleh karena itu
apabilasebuah negara kurang luas ruang geraknya, sudah tidak nyaman lagi. Maka negara
tersebut, bebas dan diperkenankan melakukan perluasan wilayah (ekspansi) baik secara
perang atau damai. Maka teori ini biasa disebut, dan dikenal dengan sebutan “Teori Ruang”.
Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan geo-politik dan geo-strategi bangsa Indonesia.
Dari pendapat tersebut ekspansi merupakan indikator dari pseudo science atau ilmu palsu.
1.2 Menurut Rudolf Kjellen (1864 – 1922)
Mengemukakan “Teori Kekuatan”. Teorinya tersebut memperkuat teori geopolitik dari
Frederich Ratzel. Teori kekuatan dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu
organisme hidup. Pokok dari kekuatan terinspirasi dari pendapat Frederich Retzel yang
menyebutkan bahwa negara adalaha suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi.
Lebih lanjut Teori Kekuatan menyebutkan bahwa:
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
5
▪ Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas.
Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan
kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.
▪ Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo
politik, dan krato politik (politik pemerintah).
▪ Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan
teknologi untuk mneingkatkan kekuatan nasionalnya. Ke dalam, untuk mencapai
persatuan dan kesatuan yang harmonis. Ke luar, untuk mendapatkan batas-batas negara
yang lebih baik. Sementara inti dari Kekuasaan Imperium Kontinental dapat
mengontrol kekuatan maritim.
1.3 Menurut Karl Haushofer (1896 – 1946)
Mengemukakan teori geopolitk dalam rangka menunjang kebijakan rezim pada saat itu
(pseudo science). Karl juga meramalkan akan muncul beberapa negara besar di dunia yaitu
Italia, Jerman, dan Jepang yang akan menguasasi Eropa, Afrika dan Asia Barat. Karl
menyatakan: “Bahwa kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengungguli
imperium maritim. Pendapat dari Karl Houshofer mengenai geopolitik ini juga disebut atau
dikenal dengan Teori Ekspansionisme. Karl Haushofer dalam teori ekspansionismenya
mengajarkan paham geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik
geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi perbatasan, ruang
hidup dari bangsa dan juga tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang
mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Pandangan Karl Haushofer ini
berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler, juga dikembangkan ke Jepang
dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan juga fasisme. Poko-
pokok dari teori Househofer ini pada dasarnya menganut teori Kjelleen.
1.4 Menurut Sir Halford Mackinder (1861 – 1947)
Sir Harlford Mackinder mengemukakan “Teori Jantung Bumi” atau “Heartland Theory”.
Pokok dari teori ini menganut konsep kekuatan daratan. Dalam teori jantung bumi
disebutkan bahwa siapapun yang menguasai “Heartland”, maka akan menguasai “Word
island”. Heartland merupakan sebutan bagi Kawasan Asia Tengah, sedangkan Word Island
mengacu pada kawasan Timur Tengah. Kedua kawasan ini merupakan kawasan vital minyak
bumi dan gas dunia.
1.5 Menurut Alfred Thayer Mahan (1840 – 1914)
Mengemukakan “Teori Kekuatan Maritim”. Teori ini mencetuskan apa yang disebut
dengan “Wawasan Bahari”, yaitu kekuatan di laut. Teori kekuatan maritim berisikan:
▪ Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan
menguasai dunia. (dikemukakan oleh Sir Walter Releigh)
▪ Laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus
dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. (dikemukakan oleh Albert Thayer
Mahan)
1.6 Menurut Nicholas J Spijkman (1869 – 1943)
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
6
Mengemukakan “Teori Daerah Batas” atau “Rimland Theory”. Dalam Teori daerah batas
diantaranya tersirat:
▪ Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (heartland), bulan sabit dalam (rimland), bulan
sabit luar, dan dunia baru (Benua Amerika).
▪ Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia.
▪ Daerah bulan sabit dalam (rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan
politik dunia dari pada daerah jantung (heartland)
▪ Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.
Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan Geopolitik bangsa yang
bersangkutan. Lalu apa pandangan bangsa Indonesia terkait geoplitik ini? Ataukah kita
memiliki pandangan tersendiri tentang keadaan geografi, letak, dan wilayah.
b. Bagaimana perbedaan pandangan paham geopolitik antara Negara Indonesia dengan
negara lain terutama negara-negara Eropa?
1. Wawasan Nasional Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk memiliki geopolitik
tersendiri, yaitu Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik
Indonesia, yaitu suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk mengenali diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan
dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap
aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Wawasan nusantara merupakan geopolitik bangsa Indonesia karena di dalamnya terkandung
ajaran yang bersumber dari Pancasila dan dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Sedangkan cita-cita tanah air memiliki pengertian bahwa tanah air adalah ruang wilayah
negara baik secara geografis (fisik) maupun non fisik (tata nilai dan tata kehidupan
masyarakat) telah memberikan kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir sampai pada
akhir hayatnya. Di dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi Geopolitik, yaitu unsur
ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik namun dalam arti semu/maya.
Konfigurasi Geopolitik Indonesia bertentangan dengan konsep yang ada di dalam
pembukaan undang-undang dasar 1945, karena di dalamnya dimasukkan ciri lain seperti
demografi, antropologi, meteorologi serta latar belakang sejarah. Para pendiri negara
Republik Indonesia meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia melalui ikrar Sumpah
Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.
Dari gambaran di atas, geopolitik akan berjalan dengan baik jika di dukung dengan
pemahaman dari wawasan nusantara yang meliputi adanya kesatuan politik, kesatuan
ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan keamanan.
2. Wawasan Nasional Eropa
Pada awalnya, Eropa fokus pada bagaimana cara memperluas wilayah masing-masing
negara. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, geopolitik Eropa menerapkan geopolitik
secara regional. Wawasan Nasional Eropa ini menganut paham imperialisme atau ekspansi
wilayah untuk memenuhi kebutuhan negara mereka. Dengann kolonialisme yang dilakukan
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
7
Eropa, negara-negara yang ada di Eropa berkonflik karena mereka ingin mempertahankan
wilayahnya. Sejalan dengan berkembangnya globalisasi, wawasan nasional antar negara
Eropa ini terus berkembang dan menguat yang ditandai dengan menguatnya Euro di dunia.
Serta menjakin kerja sama antar Eropa Barat dengan Eropa Timur dan juga kerjasama
dengan negara-negara Asia lainnya karena Asia merupakan kekuatan baru di bidang
ekonomi.
BAB II
MENGENALI SUMBER HISTORIS TENTANG WAWASAN
NUSANTARA
Soal 2
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dasar
hukum untuk menentukan batas territorial wilayah Indonesia adalah TZMKO (Territoriale
Zee en Maritime Kringen Ordonantie) tahun 1939, kemudian dikeluarkanlah Deklarasi
Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957, sampai dengan tahun 1982 mengalami
perbedaan dan bahkan sekarang dikuatkan dengan Undang-undang tentang wilayah negara.
Sehubungan dengan hal tersebut Anda uraikan sebagai berikut:
a. Anda uraikan bagaimana perkembangan wilayah territorial Indonesia sejak Indonesia
merdeka tahun 1945, Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai dengan diakuinya Indonesia
sebagai Negara Kepulauan pada “The United Convention on the Law of the sea”
(UNCLOSE)!
1. Ordonansi 1939
Sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale Zee
en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama
Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi Ordonansi tersebut
pada intinya adalah penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal
berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Dengan peraturan zaman
Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di
sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilking sejauh 3 mil dari garis
pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh boleh
dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian
menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia.
2. Deklarasi Djuanda Tahun 1957
Salah satunya dengan konsep wawasan nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi
Djuanda 1957. Dengan demikian Wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan
tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan nusantara tidak
hanya kesatuan atau keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa.
Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. Djuanda
Kartawidjaya yang pada tanggal 13 Desmber 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya
dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut:
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
8
“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pul;au-pulau yang termasuk
Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar
daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan
pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalulintas
yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak
bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas
landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik
ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan
diatur selekas-lekasnya dengan Undang-Undang”.
Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari
garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini
wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut diantara pulau bukan lagi sebagai
pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau.
Gambar 2. Tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan bahwa wilayah
Indonesia sebagai satu kesatuan. Apa latar belakangnya?
Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.
Untuk perbedaan kedua wilayah tersebut, lihatlah gambar berikut:
Gambar 3. Peta wilayah Indonesia berdasarkan Ordonansi 1939.
Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
9
Gambar 4. Peta wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957
Sumber: https://www.gurugeografi.id/2016/12/batas-teritorial-laut-indonesia.html
Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-undang
sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah Undang-
undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak
peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia.
3. Diakuinya Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Tanggal 30 April 1982
Tidak hanya melalui perturan perundangan nasional, bangsa Indionesia juga
memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasarkan Deklarasi Djuanda ini ke forum
internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui
perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen
yang bernama “The United Nation Convention on the Law of the sea”
(UNCLOS).Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara
Kepulauan (Archipelago State). Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara
kepulauan, Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-
Undang No. 17 tahun 1985. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang
dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km2
, terdiri atas 3,2 juta
km2
perairan teritorial dan 2,7 juta km2
perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Luas
perairan ini belum termasuk landas kontinen (continent shelf).
Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya
memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2, termasuk sumber daya alam yang
dikandungnya. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan
terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km2, yang terdiri atas wilayah
daratan seluas 1.922.570 km2 dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km2. Di wilayah yang
seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau
tersebut bukanlah wilayah- wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang
utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
10
Gambar 5. Rezim Perairan menurut konvensi Hukum Laut PBB 1992
Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.
4. Zona Laut Teritorial
Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut
lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu
kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing
negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial.
Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut
nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung
pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut
teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas
maupun di bawah permukaan laut.
5. Landas Kontinen
Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan
lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia
terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan
kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu
paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan
kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing
negara
6. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur
dari garis dasar. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan
pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini
kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui
sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas
Zona Ekonomi Eksklusif. Jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka
ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua
negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980.
b. Bagaimana pengaturan wilayah negara kesatuan dalam UUD-NRI tahun 1945?
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
11
A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Memetakkan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25A UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada
penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas
geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau
pendudukan oleh negara asing. Istilah “Nusantara” dalam ketentuan tersebut dipergunakan
untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang
terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan
Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup:
1) kesatuan politik;
2) kesatuan hukum;
3) kesatuan sosial- budaya; serta
4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia
terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III
KETAHANAN NASIONAL ASPEK IDIOLOGI
Idiologi diartikan sebagai (guiding of principle) yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan
tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan
kehidupan nasional suatu bangsa (negara). Idiologi adalah ilmu pengetahuan tentang dasar
atau dapat disamakan dengan cita-cita. Dengan kata lain bahwa idiologi merupakan konsep
yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan
dalam kehidupan nyata (Endang Zaelani Sukaya, 200:105)
Soal 3
Istilah ketahanan nasional secara etimologi, ketahanan berasal dari kata “tahan” yang berarti
tabah, kuat, dapat mengatasi didri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sehubungan dengan
hal tersebut:
a. Anda uraikan macam-macam ideologi dunia yang berkembang saat ini!
1. Ideologi Liberalisme
Jenis ideologi yang pertama adalah liberalisme serta menjadi salah satu ideologi yang cukup
terkenal dan populer di dunia. Paham liberalisme ini lebih menekankan pada kebebasan
setiap golongan untuk bisa mengekpresikan keinginannya sendiri tanpa adanya larangan dari
pihak lainnya.Tidak jauh dari asal katanya, yakni liberal yang artinya kebebasan. Idiologi ini
cukup terkenal di dunia sebab dianggap sesuai dengan keinginan setiap individu. Masing-
masing individu secara alamiah tidak suka diatur, disuruh, dan menginginkan kehendaknya
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
12
agar bisa terpenuhi. Oleh karena itu, perkembangan dari ideologi ini terbilang cukup cepat
jika dibandingkan dengan jenis ideologi lainnya.Setiap orang yang mengikuti ideologi ini
akan melahirkan sebuah tatanan di mana kebebasan sebagai kekuatan utama dalam
mebangun sebuah negara. Dengan alasan ini, kebebasan bisa menjadi sebuah tatanan yang
lebih baik sebab akan mewadai seluruh umat manusia. Pada kenyataannya tidak jarang
ideologi ini mengakibatkan kerusuhan, khususnya dalam pandangannagama dan politik.
Paham ini lebih menekankan pada 3 jenis nilai, antara lain:
• Property
• Liberty
• Life
Paham ini menganggap bahwa setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama
dalam mewujudkan sesuatu. Perbedaan akan muncul sebab kualitas dari setiap orang
berbeda-beda sehingga wajar saja jika ditemukan hasil yang berbeda. Kemampuan individu
ini dapat menjadi faktor yang membedakan itu semua. Ideologi liberalisme juga meyakini
adanya persamaan hak antara setiap individu. Oleh sebab itu, setiap orang berhak untuk
menentukan sendiri macam-macam hak umum, misalnya hak politik, hak beragama, dan
berbagai hak lainnya. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa setiap orang yang menerapkan
idiologi ini haruslah membuang semua jenis keegoisan dan harus menjaga agar hak orang
lain tidak terambil akibat dari perbuatannya. Ciri khas dari ideologi liberalisme berupa
pemerintahan yang berguna sebagai pengawas bukan menjadi regulator. Hal ini menjadi
bukti dengan setiap program kerja dan pemerintah haruslah mendapatkan persetujuan dari
rakyatnya. Oleh sebab itu, rakyat disarankan untuk berunding dan hasilnya akan menjadi
dasar pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
2. Ideologi Kapitalisme
Macam-macam ideologi selanjutnya adalah kapitalisme yang merupakan paham cukup
terkenal juga di dunia, serta menjadi salah satu dari 3 ideologi besar di dunia. Ideologi ini
dicetuskan oleh bapak ilmu ekonomi dunia, yakni Adam Smith. Ideologi ini dicetuskn oleh
adam Smith sebab ia merasa tidak sejalan dengan ideologi merkantilisme yang ada ketika
masa itu. Ideologi merkantilisme beranggapan bahwa tanah merupakan modal utama di
dalam kehidupan. Paham ini tidak mementingkan faktor lain sebagai sumber modal. Maka
dari itu, Adam Smith kemudian menentangnya sebab modal utama yang sebenarnya adalah
modal itu sendiri atau kapital.Ideologi kapotalisme lebih menekankan dalam penguasaan
modal oleh pihak swasta yang mana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-
undang yang bisa mempersukit jalan usahanya. Pihak pemerintah akan dianggap seperti
pengawas saja, tanpa adanya hak untuk membatasi pihak swasta. Tujuan pihak swasta sudah
sangat jelas yaitu untuk provit oriented. Oleh sebab itu, ideologi kapitalisme ini menjadi
paham yang menimbulkan kontraversi di kalangan masyarakat. Sebab pihak swasta seolah-
olah berubah menjadi kekuatan yang super power tanpa adanya imbangan dari kekuatan
lainnya.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
13
3. Ideologi Femenisme
Ideologi femenisme adalah paham yang menitik beratkan pada kesetaraan hak dan kewajiban
untuk perempuan serta termasuk macam-macam ideologi di dunia ini. Tujuan dari ideologi
ini adalah untuk memperjuangkan hak kaum perempuan yang pada zaman dulu tidak boleh
bersekolah, berpolitik dan lain-lain. Paham ini mulai berkembang pada abad ke-18 serta
cukup terkenal sekitar abad ke-20, sebab di dalam tulisan yang berjudul; “A Vindication of
The Right of Women”. Penulisnya adalah Mary Wollstonecraft, serta diciptakan sebagai
wujud langkah kritis terhadap revolusi Perancis dan dianggap tidak memberikan peran pada
kaum wanita.
4. Idielogi Fasisme
Fasisme merupakan salah satu ideologi yang sangat keras karena meraka ingin mengatur
segala aspek kehidupannya mulai dari politik, budaya, ekonomi dan hal lainnya di negara
tersebut. Pada paham ini mereka berusaha untuk membentuk partai tunggal di dalam negara
sehingga partai inilah yang akan mengatur berjalannya negara. Paham fasisme ini mulai
berkembang setelah perang dunia 1 dan terus berkembang hingga pada perang dunia 2.
Namun karena pahamnya yang keras dan menguntungkan satu pihak saja yaitu yang
memiliki kekuasaan maka hal ini kemudian banyak mendapatkan pertentangna dari dunia
luar sehingga paham ini juga runtuh.
5. Ideologi Sosialisme
Paham ini hampir sama konsepnya dengan paham ideologi komunisme karena pada
prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama tidak ada yang
namanya hak kepemilikan individu. Istilah sosialisme ini muncul pada abad ke-19 di
Perancis dan menyebar di berbagai kalangan dunia. Tokoh dari idiologi sosialisme ini adalah
Karl Mark atas kritikannya terhadap kaum kapitalis yang telah menyengsarakan para buruh
dan tani. Para buruh dan tani hanya dijadikan sebagai faktor produksi dan tidak dilihat lagi
gaji yang mereka dapatkan. Tingkat kelayakan hidup mereka sangat kurang sehingga
muncullah bahwa dalam negara harus melindungi rakyatnya sedemikian rupa tanpa adanya
perbedaan dari satu orang ke orang lainnya sehingga terjadi kesejahteraan yang utuh di
dalam suatu negara.
6. Ideologi Nasionalisme
Nasionalisme merupakan paham dimnana kedaulatan negara menjadi hal yang mutlkak
dimana untuk mencapai hal tersebut dilakukan kerja sama atas orang-orang yang memiliki
tujuan dan kepentingan yang sama. Saat ini ada beberapa bentuk dari nasionalisme ini
diantaranya adalah sebagai berikut:
▪ Nasionalis Kewarganegaraan-Pada aliran nasionalis kewarganegaraan menunjukkan
bahwa suatu proses politik yang sangat berperan adalah warga negaranya, jadi rakyat
merupakan komponen yang sangat penting.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
14
▪ Nasionalis etnis- Nasionalis etnik ini percaya bahwa suatu tatanan negara dengan
kebenaran politik di dalamnya akan sangat tergantung pada budaya dan etnis yang ada di
dalam negara tersebut.
▪ Nasionalis romantic-Romantisme dari paham nasionalis ini berkembang dari nasionalis
etnik dimana budaya dan ras serta etnik merupakan sumber kebenaran politik utama.
7. Ideologi Libertarianisme
Idiologi libertarianisme adalah gabungan dari ideologi liberalisme dan sosialisme, dimana
semua individu di dalam suatu sitem pemerintahan diberikan kebebasan masing-masing baik
bidang politik atau ekonomi.
8. Ideologi Demokrasi
Demokrasi juga termasuk kategori sistem ideologi, sementara di luar sana disebut dengan
christian democracy. Oleh sebab itu, ideologi demokrasi termasuk ke dalam macam-macam
ideologi di dunia. Jika di Indonesia demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Istilah
demokrasi berasal dari dua suku kata, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos artinya
kekuasaan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi
berada di tangan rakyat. Maka semua rakyat akan diwakili oleh dewan yang disebut dengan
dewan perwakilan rakyat. Sebuah slogan yang cukup populer yakni “dari rakyat, oleh rakyat,
untuk rakyat” adalah ciri khas dari negara demokrasi. Negara-negara yang menganut sistem
demokrasi di dunia adalah: Indonesia, Norwegia, Denmark, Amerika Serikat, Swedia,
Venezuela, Australia, Belgia, Selandia Baru dan lain-lain. Berikut adalah macam-macam
dari idiologi demokrasi;
▪ Demokrasi Pancasila-Ideologi demokrasi Pancasila merupakan ideologi yang
dianut oleh satu negara saja di dunia yaitu Indonesia.
▪ Demokrasi Kristen-Merupakan suatu tatanan negara dimana menerapkan
demokrasi berdasarkan asas agama kristen.
▪ Demokrasi Islam-Merupakan tatanan negara yang menerapkan paham demokrasi
namun tetap berlandaskan pada asas Islam sebagai patokan utamanya.
9. Ideologi Nazizme
Nazi merupakan singkatan dari nasional sosialisme adalah suatu paham yang berasal dari
negara Jerman dimana tokohnya yang sangat fenomenal adalah Adolf Hitler. Paham ini
disinyalir bukanlah menjadi paham baru melainkan adalah paham yang dikombinasikan dari
berbagai jenis paham lainnya seperti anti Yahudi. Paham ideologi nazisme sangat ketat dan
sangat keras sehingga banyak ditentang oleh banyak orang.
10. Idiologi Anarkisme
Idiologi anarkisme menganggap bahwa negara adalah sebuah gangguan dan tidak perlu ada.
Berbagai wilayah yang mengikuti ideologi ini adalah sebagaian wilayah di negara Spanyol.
Pada awalnya paham ini dianggap tidak relevan, namun pada praktiknya banyak terjadi
kebingungan dan akhirnya bubar.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
15
11. Idiologi Konservatisme
Idiologi ini lebih banyak menekankan pada idiologi yang memusatkan sistem tata kelola dan
nilai-nilai ajaran tradisional dan kuno. Paham ini sangat anti terhadap semua bentuk
globalisasi dan modernisasi yang berkembang di seluruh belahan dunia. Globalisasi dan
modernisasi paling dianggap sebagai suatu usaha yang sia-sia dan mempunyai dampak yang
buruk bagi kehidupan manusia.
12. Idiologi Marxisme/Komunisme
Macam-macam ideologi yang terakhir adalah ideologi marxisme yang merupakan hasil dari
buah pemikiran seseorang ahli ekonomi Karl Mark yang sudah dijelaskan di atas. Paham ini
merupakan salah satu bentuk perlawanannya terhadap tidak adilan dari sistem ideologi
kapitalisme. Idiologi kapitalisme oleh Karl Mark dianggap sebagai kesalahan yang besar.
Sebab akan semakin memperkaya pemiliki modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh.
Kaum buruh akan dipaksa bekerja selama berjam-jam dengan upah yang tidak seimbang.
Sebab prinsip dari kapitalisme adalah profit sebanyak-banyaknya dan modal seminimal
mungkin. Maka dari itu paham ini harus diganti dengan paham lainnya. Yakni sebuah paham
yang akan menghancurkan kekuasaan kaum kapitalis, yakni komunisme. Ideologi ini
dipercayai sebagai awal mula munculnya ideologi komunisme.
b. Anda uraikan bagaimana pembinaan ketahanan aspek idiologi tersebut?
Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan
akan kebenaran idiologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan
memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi idiologi
asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
1. Pembinaan Ketahanan Idiologi
Upaya memperkuat ketahanan nasional aspek idiologi diperlukan langkah-langkah
pembinaan sebagai berikut:
a. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus di kembangkan serta
ditingkatkan.
b. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai
instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam
masyarakat, berbangsa, dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah
dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
c. Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila harus
terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya
untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal
dan bangga terhadap bangsa dan negara. Disamping itu anggota masyarakat dan
pemerintah perlu bersikap wajar terhadap kebhinnekaan.
d. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus
dihayati dan diamalkan secara nyata oleh setiap penyelenggara negara, lembaga
kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, serta setiap Warga Negara Indonesia agar
kelestarian dan keampuhannya terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
16
Indonesia terwujud. Dalam hal ini suri tauladan para pemimpin penyelenggara negara dan
pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar.
e. Pembangunan sebagai pengalaman Pancasila harus menunjukkan keseimbangan antara
fisik material dengan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan
sekulerisme. Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, pembangunan harus
adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan
wilayah.
f. Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara
mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain, seperti Pendidikan Budi Pekerti,
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa Indonesia dan kepramukaan. Pendidikan
Moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara non formal.
c. Anda uraikan faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi menurunnya nilai Pancasila
sebagai ideologi bangsa dan negara!
Selain itu, menurut Lemhannas beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi menurunnya
nilai Pancasila antara lain:
1. Kemajemukan masyarakat Indonesia
Secara sosiologis Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari
berbagai suku bangsa dengan adat istiadat, bahasa, pandangan hidup serta agama dan
kepercayaan yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai norma kehidupan yang
berbeda. Perbedaan ini dapat memperkaya dan memperkuat kepribadian dan kebudayaan
bangsa. Tetapi di pihak lain hal ini dapat merupakan titik-titik rawan yang menimbulkan
separatisme, sukuisme, dan daerahisme serta perpecahan bangsa. Khusus yang menyangkut
hubungan antara agama dan ideologi, norma-norma yang terkandung di dalamnya tidak
perlu dipertentangkan karena satu sama lain saling memperkuat.
Konsep atau ajaran Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara harus terus
dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk ini sebagai upaya untuk
selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu perlu dituntut sikap yang
wajar dari anggota masyarakat dan pemerintah terhadap agama.
2. Kepemimpinan
Peranan kepemimpinan, formal maupun informal, dalam menghayati dan mengamalkan
nilai-nilai Pancasila menduduki tempat yang sangat strategis dan menentukan dalam
masyarakat Indonesia. Penonjolan sikap dan tingkah laku seorang pemimpin dan kerabat
keluarganya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila akan memberi pengaruh yang sangat
besar kepada masyarakat lingkungannya. Pengamalan nilai-nilai ini untuk masyarakat
Indonesia ditentukan oleh suri tauladan para pemimpin yang menjadi panutan masyararakat.
3. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
Moral dan landasan pelaksana pembangunan nasional adalah Pancasila. Kalau tujuan
pembangunan nasional tidak tercapai atau tidak berhasil mewujudkan masyarakat yang adil
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
17
dan makmur yang merata material dan spiritual, hal ini sudah barang tentu akan berpengaruh
negatif terhadap Ketahanan Ideologi. Pembangunan yang berhasil akan memantapkan
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dengan Pancasila, gerak dan laju
Pembangunan Indonesia harus dapat memberikan kehidupan yang lebih baik seperti yang
dicita-citakan bersama. Kalau tidak, dapat terbuka kemungkinan Bangsa Indonesia akan
berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depannya yang dipengaruhi oleh
ideologi lain, seperti liberalisme atau komunisme.
BAB IV
PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan
dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan
belaka.
Soal 4
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, Negara mengakui
dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18B ayat (1). Yang
dimaksud satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan
otonomi khusus. Otonomi khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan
diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut:
a. Anda uraikan apa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Bagaimana tujuan Negara Indonesia? Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu:”Kemudian daripada itu
untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....”. Dari rumusan
tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin di capai sekaligus merupakan
tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu:
a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b) Memajukan kesejahteraan umum
c) Mencerdaskan kehidupan bangsa
d) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.
b. Anda uraikan ciri-ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila serta bagaimana
penjabaran Negara Hukum Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian
dijabarkan dalam pasal-pasal UUD-NRI Tahun 1945!
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
18
Pembukaan UUD 1945 merupakan Staatsfundamentalnorm atau yang disebut dengan
Norma Fundamental Negara, Pokok Kaidah Fundamental Negara atau Norma Pertama yang
merupakan norma tertinggi dalam suatu negara.
Alenia 4
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dannseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
keterrtiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan Yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Makna:
1. Tujuan negara harus menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintahan: melindungi
segenap bangsa Inonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Negara konstitusional, yaitu negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar.
3. Negara Republik Demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat.
4. Dasar Negara: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; yang lazim disebut dengan
PANCASILA.
Sesuai dengan bunyi alenia dan makna Pembukaan UUD 1945 diatas, maka ciri-ciri negara
hukum Indonesia adalah:
1. Hukum bersumber pada Pancasila.
2. Berkedaulatan rakyat
3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya
6. Pembentukan Undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR
7. Dianutnya sistem MPR
Selain Pembukaan UUD 1945, bukti normatif juga terdapat dalam batang tubuh. Berikut
pasal-pasal yang menyebutkan Indonesia adalah negara Hukum:
1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
19
2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi“Setiap warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
3. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”
4. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi hak
asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan
hak asasi manusia dijamin,diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
5. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara republik Indonesia
sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
6. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dalam membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan
atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”
BAB V
BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN
NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI INDONESIA DALAM
MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN
Ketahan nasional (nasional resilience) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia.
Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat
kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya,
menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi
kebutuhan hidup.
Soal 5
UUD-NRI tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2): “Bahwa tiap warga Negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara” sehubungan dengan hal
tersebut:
a. Apakah yang Anda pahami dengan bela negara?
Istilah bela negara dapat kita temui dalam rumusan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal
27 Ayat 3 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.” Dalam buku Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012)
dijelaskan bahwa Pasal 27 Ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut
bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan
hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara. Oleh karena
itu tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan
seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada
Tentara Nasional Indonesia.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
20
Berdasarkan pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha
pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini
berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut turut serta dalam dalam
menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan
sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktifitas
bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan
negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang No.3
Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan pertahanan negara”.
Dalam bagian penjelasan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa
upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya
kepada warga negaraKesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela
negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap
warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela
berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
b. Bagaimana bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh Anda sebagai generasi muda di
era milenial ini agar NKRI tetap tegak utuh berdiri sampai kapanpun?
A. Esensi dan Urgensi Bela Negara
Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara.
Bela negara dapat dilakukan secara fisik dan non fisik.
1. Bela negara secara fisik
Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga
dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran
diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih
(Ratih) adalah amanat Undang-Undang No.20 Tahun 1982.
Rakyat Terlatuh terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa),
Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer, dan lain-
lain.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
21
Gambar 6. Tentara siap digunakan dalam pembelaan negara secara fisik. Apakah warga negara lain
juga demikian?
Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi
2. Bela Negara Secara Non Fisik
Sebagaimana yang telahdiuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti
“memanggul senjata menghadapi musuh” atau bela negara yang militeristik.
Menurut Undang-Unadang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan
warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan
kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan dapat
dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tingi) dan jalur non formal (sosial
kemasyarakatan).
Berdasarkan hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat
dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya
dengan cara:
a) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non formal.
b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak
memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama.
c) Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menana, memelihara, dan
melestarikan.
d) Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara.
e) Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misalnya
menjadi sukarelawan bencana banjir.
f) Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal
pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa
Indonesia.
g) Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk
melaksanakan pembangunan.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
22
Gambar 7. Manfaat pajak bagi pembiayaan negara yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari. Pembayar pajak juga disebut membela negara.
Gambar 8. Berkarya untuk mempertahankan Indonesia, Asta Gatra, Dimensi dalam Ketahanan
Nasional, Ketahanan berlapis, dan Konsepsi Ketahanan Nasional.
Sumber: Pendidikan Kewarganegraan untuk Perguruan Tinggi.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
23
Referensi
Asmana, A. (t.thn.). Teori Geopolitik (Geographical Politic) Menurut Para Ahli. Diambil kembali
dari legalstudies71.blogspot: https://legalstudies71.blogspot.com/2019/11/teori-geopolitik-
geographical-politic.html
Berita Update. (2021, Januari 14). Diambil kembali dari Kumparan: https://kumparan.com/berita-
update/bela-negara-versi-milenial-bisa-dilakukan-di-zaman-sekarang-1uyQkChOu8P/full
Fallahnda, B. (2021, Februari 2). Isi Pembukaan UUD 1945:Kedudukan, Bunyi Alenia, Makna &
Penjelasan. Diambil kembali dari tirto.id: https://tirto.id/isi-pembukaan-uud-1945-
kedudukan-bunyi-alinea-makna-penjelasan-f9uU
Imron Fauzi, S. K. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan. Jember: SUPERIOR "Pusat Studi
Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial".
Intan Fitriani, F. R. (2015, Agustus 22). Ketahanan Nasional dalam Aspek Idiologi, Politik dan
Ekonomi. Diambil kembali dari Blogger.com:
https://dianrizkiherawati.blogspot.com/2015/08/ketahanan-nasional-dalam-aspek-
ideologi.html
Low Learner's Blog. (2011, Desember 28). Diambil kembali dari bennyagusprima.blogspot.com:
https://bennyagusprima.blogspot.com/2011/12/materi-muatan-konstitusi-di-indonesia.html
Macam-Macam Ideologi. (2022, Agustus 19). Diambil kembali dari Balai Bahasa Tateng:
https://www.balaibahasajateng.web.id/materi-sekolah/509/macam-macam-ideologi
Nurwardani, P. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia.
Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945. (2021, Februari 3). Diambil kembali
dari Kongres Advokat Indonesia: https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri-
ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945.html
Sari, M. (2015, Desember 1). Macam-macam Ideologi di Dunia beserta Penjelasannya. Diambil
kembali dari GuruPPKN.com: https://guruppkn.com/macam-macam-ideologi-di-dunia
UUD 1945 dan Amandemen. (t.thn.). Jakarta: Bintang Indonesia.
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SIBER ASIA
Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id
24
Terima Kasih
Nilai
Tanda Tangan Dosen
Pengampu / Tutor
Tanda Tangan
Mahasiswa
(Mashidin, SH., MH.) (Hendro Gunawan)
Diserahkan pada Tanggal: Tanggal Mengumpulkan:
11/02/2023

Contenu connexe

Similaire à 1. UAS_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_KELAS IT 301.pdf

Tugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasionalTugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
Alfi Nugraha
 
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasionalTugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
Alfi Nugraha
 
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
Lisca Ardiwinata
 
Pendidikan kewarganegaraan 3_kelas_9_sugiharso_sugiyono_gunawan_karsono_2009
Pendidikan kewarganegaraan 3_kelas_9_sugiharso_sugiyono_gunawan_karsono_2009Pendidikan kewarganegaraan 3_kelas_9_sugiharso_sugiyono_gunawan_karsono_2009
Pendidikan kewarganegaraan 3_kelas_9_sugiharso_sugiyono_gunawan_karsono_2009
Hendi Alfiandi
 
BAB II WAWASAN NUSANTARA
BAB II WAWASAN NUSANTARABAB II WAWASAN NUSANTARA
BAB II WAWASAN NUSANTARA
sarinahongland
 
MATERI PENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL (Dr. LR RETNO SUSANTI, M.Hum., Drs. ALFI...
MATERI PENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL (Dr. LR  RETNO SUSANTI, M.Hum., Drs. ALFI...MATERI PENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL (Dr. LR  RETNO SUSANTI, M.Hum., Drs. ALFI...
MATERI PENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL (Dr. LR RETNO SUSANTI, M.Hum., Drs. ALFI...
CarrollUmam1
 
Ilmu pengetahuan sosial
Ilmu pengetahuan sosialIlmu pengetahuan sosial
Ilmu pengetahuan sosial
asih yuliana
 

Similaire à 1. UAS_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_KELAS IT 301.pdf (20)

Pendidikan kewarganegaraan kelas 3 - novida mulyaningrum
Pendidikan kewarganegaraan kelas 3  - novida mulyaningrumPendidikan kewarganegaraan kelas 3  - novida mulyaningrum
Pendidikan kewarganegaraan kelas 3 - novida mulyaningrum
 
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasionalTugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
 
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasionalTugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
 
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasiLaporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
 
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
 
Pendidikan kewarganegaraan 3_kelas_9_sugiharso_sugiyono_gunawan_karsono_2009
Pendidikan kewarganegaraan 3_kelas_9_sugiharso_sugiyono_gunawan_karsono_2009Pendidikan kewarganegaraan 3_kelas_9_sugiharso_sugiyono_gunawan_karsono_2009
Pendidikan kewarganegaraan 3_kelas_9_sugiharso_sugiyono_gunawan_karsono_2009
 
BAB II WAWASAN NUSANTARA
BAB II WAWASAN NUSANTARABAB II WAWASAN NUSANTARA
BAB II WAWASAN NUSANTARA
 
Geostrategi Indonesia
Geostrategi IndonesiaGeostrategi Indonesia
Geostrategi Indonesia
 
Tugas softskill 2 bab ii (wawasan nusantara)
Tugas softskill 2   bab ii (wawasan nusantara)Tugas softskill 2   bab ii (wawasan nusantara)
Tugas softskill 2 bab ii (wawasan nusantara)
 
MATERI PENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL (Dr. LR RETNO SUSANTI, M.Hum., Drs. ALFI...
MATERI PENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL (Dr. LR  RETNO SUSANTI, M.Hum., Drs. ALFI...MATERI PENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL (Dr. LR  RETNO SUSANTI, M.Hum., Drs. ALFI...
MATERI PENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL (Dr. LR RETNO SUSANTI, M.Hum., Drs. ALFI...
 
Ilmu pengetahuan sosial
Ilmu pengetahuan sosialIlmu pengetahuan sosial
Ilmu pengetahuan sosial
 
Ilmu pengetahuan sosial
Ilmu pengetahuan sosialIlmu pengetahuan sosial
Ilmu pengetahuan sosial
 
Rpp 9 ppkn sma kls x
Rpp 9 ppkn sma kls xRpp 9 ppkn sma kls x
Rpp 9 ppkn sma kls x
 
Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (aght) bagi persatuan di perbatasan
Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (aght) bagi persatuan di perbatasanAncaman, gangguan, hambatan dan tantangan (aght) bagi persatuan di perbatasan
Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (aght) bagi persatuan di perbatasan
 
Tugas makalah ketahanan nasional
Tugas makalah ketahanan nasionalTugas makalah ketahanan nasional
Tugas makalah ketahanan nasional
 
Sosiologi
SosiologiSosiologi
Sosiologi
 
Neneng
NenengNeneng
Neneng
 
Konsep IPS
 Konsep IPS Konsep IPS
Konsep IPS
 
Kelas11 sej triyono
Kelas11 sej triyonoKelas11 sej triyono
Kelas11 sej triyono
 
PKN Kelas 9
PKN Kelas 9PKN Kelas 9
PKN Kelas 9
 

Plus de HendroGunawan8

Plus de HendroGunawan8 (20)

Estetika Humanisme Diskusi Modul Ke-6.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Ke-6.pdfEstetika Humanisme Diskusi Modul Ke-6.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Ke-6.pdf
 
Estetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-6.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-6.pdfEstetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-6.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-6.pdf
 
Pengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-5.pdf
Pengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-5.pdfPengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-5.pdf
Pengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-5.pdf
 
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-5.pdf
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-5.pdfDiskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-5.pdf
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-5.pdf
 
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-5.pdf
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-5.pdfDiskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-5.pdf
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-5.pdf
 
Estetstika Humanisme_Hendro Gunawan_200401072103_IT-05.docx
Estetstika Humanisme_Hendro Gunawan_200401072103_IT-05.docxEstetstika Humanisme_Hendro Gunawan_200401072103_IT-05.docx
Estetstika Humanisme_Hendro Gunawan_200401072103_IT-05.docx
 
Jaringan VOIP Ringkasan Video Pertemuan Ke-4.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan Video Pertemuan Ke-4.pdfJaringan VOIP Ringkasan Video Pertemuan Ke-4.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan Video Pertemuan Ke-4.pdf
 
Estetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-4 (DipulihkanOtomatis).pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-4 (DipulihkanOtomatis).pdfEstetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-4 (DipulihkanOtomatis).pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-4 (DipulihkanOtomatis).pdf
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-4.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-4.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-4.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-4.pdf
 
Pengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-4.pdf
Pengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-4.pdfPengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-4.pdf
Pengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-4.pdf
 
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-4.pdf
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-4.pdfDiskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-4.pdf
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-4.pdf
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
Estetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-3.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-3.pdfEstetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-3.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Part Ke-3.pdf
 
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-3.pdf
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-3.pdfDiskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-3.pdf
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-3.pdf
 
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-3.pdf
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-3.pdfDiskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-3.pdf
Diskusi Modul Sistem Pakar Sesi Ke-3.pdf
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-3 (DipulihkanOtomatis).pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-3 (DipulihkanOtomatis).pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-3 (DipulihkanOtomatis).pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-3 (DipulihkanOtomatis).pdf
 
Pengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-2.pdf
Pengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-2.pdfPengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-2.pdf
Pengolahan Citra Diskusi Pertemuan Ke-2.pdf
 
Protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia audio, v...
Protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia audio, v...Protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia audio, v...
Protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia audio, v...
 
Estetika Humanisme Diskusi Modul Ke-2 Sesi Ke-2.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Ke-2 Sesi Ke-2.pdfEstetika Humanisme Diskusi Modul Ke-2 Sesi Ke-2.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Ke-2 Sesi Ke-2.pdf
 
Estetika Humanisme Diskusi Modul Ke-1 Pertemuan Ke-2.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Ke-1 Pertemuan Ke-2.pdfEstetika Humanisme Diskusi Modul Ke-1 Pertemuan Ke-2.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Modul Ke-1 Pertemuan Ke-2.pdf
 

Dernier

Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 

Dernier (20)

Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 

1. UAS_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_KELAS IT 301.pdf

  • 1. Ujian Akhir Semester Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Siber Asia Jakarta Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : IT-301 Program Studi : PJJ Informatika Nama : Hendro Gunawan Nim : 200401072103 Dosen : Masidin, S.H., M.H.
  • 2. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id i Kata Pengantar Salam sejahtera bagi kita semua semoga dalam pertemuan Ujian Akhir Semester kali ini kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Di sini sana mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya Bapak Masidin S.H.,M.H sebanyak 5 soal, namun mungkin masih banyak kekurangn dalam menjawabnya semoga ini merupakan implementasi dari pertemuan yang telah diberikan selama kurun waktu 6 bulan atau selama satu semester dengan beberapa materi yang telah diberikan diantaranya pada pertemuan 1) Pendahuluan Pendidikan Kewarganegaraan, 2) Identitas Nasional, 3) Urgensi Integrasi nasional, 4) Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, 5) Hak & Kewajiban Warga Negara, 6) Dinamika Ketahanan nasional, 7) Aspek Asta Gatra, 8) UTS, 9) Wawasan Nusantara, 10) Sistem dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, 11) Politik dan Strategi Nasional, 12) Wawasan Kebangsaan Dalam Pandangan Bangsa Indonesia, 13) Ancaman, Tantangan, Hambatan & Gangguan (ATHG) & Paham Radikalisme, 14) Membuat Tugas Perorangan, 15) Perspektif Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, dan yang terakhir sesi ke 16) Ujian Akhir Semester. Terimakasih atas penjelasannya semoga bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa juga terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam menyelesaikan tugas kelompok. Semoga kita dapat bertemu kembali di semester berikutnya. Daftar Isi Kata Pengantar........................................................................................................................i Daftar Isi..................................................................................................................................i Soal Ujian...............................................................................................................................1 Bab I Wawasan Nusantara.....................................................................................................2 Bab II Mengenal Sumber Historis Tentang Wawasan Nusantara..........................................7 Bab III Ketahanan Nasional Aspek Idiologi........................................................................11 Bab IV Penegakan Hukum yang Berkeadilan......................................................................17 Bab V Bagaimana Urgensi Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara Bagi Indonesia Dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan.........................................19 Referensi...............................................................................................................................23
  • 3. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 1 LEMBAR JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022/2023 Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : IT 301 Prodi : PJJ Informatika Nama Mahasiswa : Hendro Gunawan NIM : 200401072103 Dosen : Mashidin, SH., MH. SOAL UJIAN KERJAKAN SOAL BERIKUT INI (MATERI SESUAI DENGAN MATERI DI PERTEMUAN 9 SAMPAI DENGAN 15) Soal 1 (Bobot: 20%) 1. Pandangan bangsa Indonesia tentang paham geopolotik berbeda dengan pandangan bangsa-bangsa lain, sehubungan dengan itu: a. Anda uraikan apa yang dimaksud Geopolotik tersebut? b. Bagaimana perbedaan pandangan paham geopolitik antara Negara Indonesia dengan negara lain utamanya adalah negara-negara eropa? Soal 2 (Bobot: 20%) 2. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dasar hukum untuk menentukan batas territorial wilayah Indonesia adalah TZMKO (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie) tahun 1939, kemudian dikeluarkanlah Deklarasi Juanda pada tahun 1957 tanggal 13 Desember, sampai dengan tahun 1982 mengalami perbedaan dan bahkan sekarang dikuatkan dengan Undang-undang tentang wilayah negara. Sehubungan dengan hal tersebut anda uraikan sebagai berikut: a. Anda uraikan bagaimana perkembangan wilayah territorial Indonesia sejak Indonesia merdeka tahun 1945, Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai dengan diakuinya Indonesia sebagai Negara Kepulauan pada The United Convention on the Law of the sea” (UNCLOS)! b. Bagaimana pengaturan wilayah negara kesatuan dalam UUD-NRI tahun 1945? Soal 3 (Bobot: 20%) 3. Istilah ketahanan nasional secara etimologi, ketahanan berasal dari kata “tahan” yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sehubungan dengan hal tersebut: a. Anda uraikan macam-macam ideologi dunia yang berkembang saat ini! b. Anda uraikan bagaimana pembinaan ketahanan aspek ideologi tersebut? c. Anda uraikan faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi menurunya nilai
  • 4. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 2 Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara! Soal 4 (Bobot: 20%) 4. Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18B ayat (1). Yang di maksud satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang di akui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak- hak dasar masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut: a. Anda uraikan apa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia! b. Anda uraikan ciri-ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila serta bagaimana penjabaran Negara Hukum Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD-NRI Tahun 1945! Soal 4 (Bobot: 20%) 5. UUD-NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :”Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara” sehubungan dengan hal tersebut: a. Apa yang anda pahami dengan bela negara? b. Bagaimana bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh anda sebagai generasi muda di era melanial ini agar NKRI tetap tegak utuh berdiri sampai kapanpun? ------------------Selamat Mengerjakan, Jangan Lupa Berdoa --------------------- Jawaban Ujian PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB I WAWASAN NUSANTARA
  • 5. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 3 Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan nusantara. Wawasan dari kata wawas (bahasa Jawa) yang artinya pandangan. Sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata “nusa” yang artinya pulau dan antara. Kata “nusa” dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata “nusa” berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata “nusa” juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata “nusa” dapat memiliki dua arti yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu “antara” memiliki padanan dalam bahasa latin, in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. “Antara” juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata “antara” dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata “antara” mempunyai makna (antara), relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, pengembangan kata “nusa”dan “antara” menjadi kata “nusantara” dapat diartikan sebagai kepulauan yang diantara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk memiliki geopolitik tersendiri, yaitu Wawasan Nusantara. Soal 1 Pandangan bangsa Indonesia tentang paham geopolitik berbeda dengan pandangan bangsa- bangsa lain, sehubungan dengan itu: a. Apa yang Dimaksud Geopolitik Tersebut? 1. Pengertian Geopolitik Gambar 1. Asal kata geopolitik. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), geopolitik diartikan sebagai: • Ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan. • Kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografinya.
  • 6. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 4 Geopolitik berasal dari bahasa Yunani dari kata “Geo” berarti Bumi, dan “Politik” Politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asa (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai ilmu. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang “pengaruh faktor geografis pada tindakan politik”. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungna antara faktor- faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Sadapun dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Ermaya Suradinata, 2001). Pandangannya tentang wilayah, letak dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Geopolitik adalah kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Di samping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya tentang geopolitik. Diantaranya adalah teori geopolitik Frederich Ratzel, teory Geopolitik Rudolf Kjellen, Teori Geopolitik Karl Haushoffer, Teori Geopolitik Halford Mackinder, teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan dan teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman. Berikut adalah pengertian geopolitik menurut beberapa ahli. 1.1 Menurut Frederick Ratzel (1844 - 1904) Dia mengemukakan bahwa Negara adalah sama dengan mahluk hidup. Artinya bahwa negara itu bagaikan manusia, dari proses lahir, tumbuh berkembang, dewasa, tua, renta dan mati. Karena negara = mahluk hidup, maka mahluk hidup perlu ruang gerak oleh karena itu apabilasebuah negara kurang luas ruang geraknya, sudah tidak nyaman lagi. Maka negara tersebut, bebas dan diperkenankan melakukan perluasan wilayah (ekspansi) baik secara perang atau damai. Maka teori ini biasa disebut, dan dikenal dengan sebutan “Teori Ruang”. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan geo-politik dan geo-strategi bangsa Indonesia. Dari pendapat tersebut ekspansi merupakan indikator dari pseudo science atau ilmu palsu. 1.2 Menurut Rudolf Kjellen (1864 – 1922) Mengemukakan “Teori Kekuatan”. Teorinya tersebut memperkuat teori geopolitik dari Frederich Ratzel. Teori kekuatan dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok dari kekuatan terinspirasi dari pendapat Frederich Retzel yang menyebutkan bahwa negara adalaha suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Lebih lanjut Teori Kekuatan menyebutkan bahwa:
  • 7. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 5 ▪ Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. ▪ Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik (politik pemerintah). ▪ Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk mneingkatkan kekuatan nasionalnya. Ke dalam, untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis. Ke luar, untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara inti dari Kekuasaan Imperium Kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim. 1.3 Menurut Karl Haushofer (1896 – 1946) Mengemukakan teori geopolitk dalam rangka menunjang kebijakan rezim pada saat itu (pseudo science). Karl juga meramalkan akan muncul beberapa negara besar di dunia yaitu Italia, Jerman, dan Jepang yang akan menguasasi Eropa, Afrika dan Asia Barat. Karl menyatakan: “Bahwa kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengungguli imperium maritim. Pendapat dari Karl Houshofer mengenai geopolitik ini juga disebut atau dikenal dengan Teori Ekspansionisme. Karl Haushofer dalam teori ekspansionismenya mengajarkan paham geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa dan juga tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan juga fasisme. Poko- pokok dari teori Househofer ini pada dasarnya menganut teori Kjelleen. 1.4 Menurut Sir Halford Mackinder (1861 – 1947) Sir Harlford Mackinder mengemukakan “Teori Jantung Bumi” atau “Heartland Theory”. Pokok dari teori ini menganut konsep kekuatan daratan. Dalam teori jantung bumi disebutkan bahwa siapapun yang menguasai “Heartland”, maka akan menguasai “Word island”. Heartland merupakan sebutan bagi Kawasan Asia Tengah, sedangkan Word Island mengacu pada kawasan Timur Tengah. Kedua kawasan ini merupakan kawasan vital minyak bumi dan gas dunia. 1.5 Menurut Alfred Thayer Mahan (1840 – 1914) Mengemukakan “Teori Kekuatan Maritim”. Teori ini mencetuskan apa yang disebut dengan “Wawasan Bahari”, yaitu kekuatan di laut. Teori kekuatan maritim berisikan: ▪ Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. (dikemukakan oleh Sir Walter Releigh) ▪ Laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. (dikemukakan oleh Albert Thayer Mahan) 1.6 Menurut Nicholas J Spijkman (1869 – 1943)
  • 8. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 6 Mengemukakan “Teori Daerah Batas” atau “Rimland Theory”. Dalam Teori daerah batas diantaranya tersirat: ▪ Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (heartland), bulan sabit dalam (rimland), bulan sabit luar, dan dunia baru (Benua Amerika). ▪ Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia. ▪ Daerah bulan sabit dalam (rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia dari pada daerah jantung (heartland) ▪ Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan Geopolitik bangsa yang bersangkutan. Lalu apa pandangan bangsa Indonesia terkait geoplitik ini? Ataukah kita memiliki pandangan tersendiri tentang keadaan geografi, letak, dan wilayah. b. Bagaimana perbedaan pandangan paham geopolitik antara Negara Indonesia dengan negara lain terutama negara-negara Eropa? 1. Wawasan Nasional Indonesia Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk memiliki geopolitik tersendiri, yaitu Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik Indonesia, yaitu suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk mengenali diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara merupakan geopolitik bangsa Indonesia karena di dalamnya terkandung ajaran yang bersumber dari Pancasila dan dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan cita-cita tanah air memiliki pengertian bahwa tanah air adalah ruang wilayah negara baik secara geografis (fisik) maupun non fisik (tata nilai dan tata kehidupan masyarakat) telah memberikan kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir sampai pada akhir hayatnya. Di dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi Geopolitik, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik namun dalam arti semu/maya. Konfigurasi Geopolitik Indonesia bertentangan dengan konsep yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, karena di dalamnya dimasukkan ciri lain seperti demografi, antropologi, meteorologi serta latar belakang sejarah. Para pendiri negara Republik Indonesia meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia melalui ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Dari gambaran di atas, geopolitik akan berjalan dengan baik jika di dukung dengan pemahaman dari wawasan nusantara yang meliputi adanya kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan keamanan. 2. Wawasan Nasional Eropa Pada awalnya, Eropa fokus pada bagaimana cara memperluas wilayah masing-masing negara. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, geopolitik Eropa menerapkan geopolitik secara regional. Wawasan Nasional Eropa ini menganut paham imperialisme atau ekspansi wilayah untuk memenuhi kebutuhan negara mereka. Dengann kolonialisme yang dilakukan
  • 9. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 7 Eropa, negara-negara yang ada di Eropa berkonflik karena mereka ingin mempertahankan wilayahnya. Sejalan dengan berkembangnya globalisasi, wawasan nasional antar negara Eropa ini terus berkembang dan menguat yang ditandai dengan menguatnya Euro di dunia. Serta menjakin kerja sama antar Eropa Barat dengan Eropa Timur dan juga kerjasama dengan negara-negara Asia lainnya karena Asia merupakan kekuatan baru di bidang ekonomi. BAB II MENGENALI SUMBER HISTORIS TENTANG WAWASAN NUSANTARA Soal 2 Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dasar hukum untuk menentukan batas territorial wilayah Indonesia adalah TZMKO (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie) tahun 1939, kemudian dikeluarkanlah Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957, sampai dengan tahun 1982 mengalami perbedaan dan bahkan sekarang dikuatkan dengan Undang-undang tentang wilayah negara. Sehubungan dengan hal tersebut Anda uraikan sebagai berikut: a. Anda uraikan bagaimana perkembangan wilayah territorial Indonesia sejak Indonesia merdeka tahun 1945, Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai dengan diakuinya Indonesia sebagai Negara Kepulauan pada “The United Convention on the Law of the sea” (UNCLOSE)! 1. Ordonansi 1939 Sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi Ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilking sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. 2. Deklarasi Djuanda Tahun 1957 Salah satunya dengan konsep wawasan nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Djuanda 1957. Dengan demikian Wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa. Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaya yang pada tanggal 13 Desmber 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut:
  • 10. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 8 “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pul;au-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalulintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-Undang”. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut diantara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Gambar 2. Tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan bahwa wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan. Apa latar belakangnya? Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Untuk perbedaan kedua wilayah tersebut, lihatlah gambar berikut: Gambar 3. Peta wilayah Indonesia berdasarkan Ordonansi 1939. Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.
  • 11. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 9 Gambar 4. Peta wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957 Sumber: https://www.gurugeografi.id/2016/12/batas-teritorial-laut-indonesia.html Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah Undang- undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. 3. Diakuinya Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Tanggal 30 April 1982 Tidak hanya melalui perturan perundangan nasional, bangsa Indionesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasarkan Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama “The United Nation Convention on the Law of the sea” (UNCLOS).Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara Kepulauan (Archipelago State). Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan, Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang- Undang No. 17 tahun 1985. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km2 , terdiri atas 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (continent shelf). Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km2, yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km2 dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km2. Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah- wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas.
  • 12. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 10 Gambar 5. Rezim Perairan menurut konvensi Hukum Laut PBB 1992 Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. 4. Zona Laut Teritorial Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. 5. Landas Kontinen Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara 6. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. b. Bagaimana pengaturan wilayah negara kesatuan dalam UUD-NRI tahun 1945?
  • 13. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 11 A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Memetakkan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah “Nusantara” dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup: 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial- budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB III KETAHANAN NASIONAL ASPEK IDIOLOGI Idiologi diartikan sebagai (guiding of principle) yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa (negara). Idiologi adalah ilmu pengetahuan tentang dasar atau dapat disamakan dengan cita-cita. Dengan kata lain bahwa idiologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata (Endang Zaelani Sukaya, 200:105) Soal 3 Istilah ketahanan nasional secara etimologi, ketahanan berasal dari kata “tahan” yang berarti tabah, kuat, dapat mengatasi didri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sehubungan dengan hal tersebut: a. Anda uraikan macam-macam ideologi dunia yang berkembang saat ini! 1. Ideologi Liberalisme Jenis ideologi yang pertama adalah liberalisme serta menjadi salah satu ideologi yang cukup terkenal dan populer di dunia. Paham liberalisme ini lebih menekankan pada kebebasan setiap golongan untuk bisa mengekpresikan keinginannya sendiri tanpa adanya larangan dari pihak lainnya.Tidak jauh dari asal katanya, yakni liberal yang artinya kebebasan. Idiologi ini cukup terkenal di dunia sebab dianggap sesuai dengan keinginan setiap individu. Masing- masing individu secara alamiah tidak suka diatur, disuruh, dan menginginkan kehendaknya
  • 14. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 12 agar bisa terpenuhi. Oleh karena itu, perkembangan dari ideologi ini terbilang cukup cepat jika dibandingkan dengan jenis ideologi lainnya.Setiap orang yang mengikuti ideologi ini akan melahirkan sebuah tatanan di mana kebebasan sebagai kekuatan utama dalam mebangun sebuah negara. Dengan alasan ini, kebebasan bisa menjadi sebuah tatanan yang lebih baik sebab akan mewadai seluruh umat manusia. Pada kenyataannya tidak jarang ideologi ini mengakibatkan kerusuhan, khususnya dalam pandangannagama dan politik. Paham ini lebih menekankan pada 3 jenis nilai, antara lain: • Property • Liberty • Life Paham ini menganggap bahwa setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mewujudkan sesuatu. Perbedaan akan muncul sebab kualitas dari setiap orang berbeda-beda sehingga wajar saja jika ditemukan hasil yang berbeda. Kemampuan individu ini dapat menjadi faktor yang membedakan itu semua. Ideologi liberalisme juga meyakini adanya persamaan hak antara setiap individu. Oleh sebab itu, setiap orang berhak untuk menentukan sendiri macam-macam hak umum, misalnya hak politik, hak beragama, dan berbagai hak lainnya. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa setiap orang yang menerapkan idiologi ini haruslah membuang semua jenis keegoisan dan harus menjaga agar hak orang lain tidak terambil akibat dari perbuatannya. Ciri khas dari ideologi liberalisme berupa pemerintahan yang berguna sebagai pengawas bukan menjadi regulator. Hal ini menjadi bukti dengan setiap program kerja dan pemerintah haruslah mendapatkan persetujuan dari rakyatnya. Oleh sebab itu, rakyat disarankan untuk berunding dan hasilnya akan menjadi dasar pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. 2. Ideologi Kapitalisme Macam-macam ideologi selanjutnya adalah kapitalisme yang merupakan paham cukup terkenal juga di dunia, serta menjadi salah satu dari 3 ideologi besar di dunia. Ideologi ini dicetuskan oleh bapak ilmu ekonomi dunia, yakni Adam Smith. Ideologi ini dicetuskn oleh adam Smith sebab ia merasa tidak sejalan dengan ideologi merkantilisme yang ada ketika masa itu. Ideologi merkantilisme beranggapan bahwa tanah merupakan modal utama di dalam kehidupan. Paham ini tidak mementingkan faktor lain sebagai sumber modal. Maka dari itu, Adam Smith kemudian menentangnya sebab modal utama yang sebenarnya adalah modal itu sendiri atau kapital.Ideologi kapotalisme lebih menekankan dalam penguasaan modal oleh pihak swasta yang mana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang- undang yang bisa mempersukit jalan usahanya. Pihak pemerintah akan dianggap seperti pengawas saja, tanpa adanya hak untuk membatasi pihak swasta. Tujuan pihak swasta sudah sangat jelas yaitu untuk provit oriented. Oleh sebab itu, ideologi kapitalisme ini menjadi paham yang menimbulkan kontraversi di kalangan masyarakat. Sebab pihak swasta seolah- olah berubah menjadi kekuatan yang super power tanpa adanya imbangan dari kekuatan lainnya.
  • 15. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 13 3. Ideologi Femenisme Ideologi femenisme adalah paham yang menitik beratkan pada kesetaraan hak dan kewajiban untuk perempuan serta termasuk macam-macam ideologi di dunia ini. Tujuan dari ideologi ini adalah untuk memperjuangkan hak kaum perempuan yang pada zaman dulu tidak boleh bersekolah, berpolitik dan lain-lain. Paham ini mulai berkembang pada abad ke-18 serta cukup terkenal sekitar abad ke-20, sebab di dalam tulisan yang berjudul; “A Vindication of The Right of Women”. Penulisnya adalah Mary Wollstonecraft, serta diciptakan sebagai wujud langkah kritis terhadap revolusi Perancis dan dianggap tidak memberikan peran pada kaum wanita. 4. Idielogi Fasisme Fasisme merupakan salah satu ideologi yang sangat keras karena meraka ingin mengatur segala aspek kehidupannya mulai dari politik, budaya, ekonomi dan hal lainnya di negara tersebut. Pada paham ini mereka berusaha untuk membentuk partai tunggal di dalam negara sehingga partai inilah yang akan mengatur berjalannya negara. Paham fasisme ini mulai berkembang setelah perang dunia 1 dan terus berkembang hingga pada perang dunia 2. Namun karena pahamnya yang keras dan menguntungkan satu pihak saja yaitu yang memiliki kekuasaan maka hal ini kemudian banyak mendapatkan pertentangna dari dunia luar sehingga paham ini juga runtuh. 5. Ideologi Sosialisme Paham ini hampir sama konsepnya dengan paham ideologi komunisme karena pada prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama tidak ada yang namanya hak kepemilikan individu. Istilah sosialisme ini muncul pada abad ke-19 di Perancis dan menyebar di berbagai kalangan dunia. Tokoh dari idiologi sosialisme ini adalah Karl Mark atas kritikannya terhadap kaum kapitalis yang telah menyengsarakan para buruh dan tani. Para buruh dan tani hanya dijadikan sebagai faktor produksi dan tidak dilihat lagi gaji yang mereka dapatkan. Tingkat kelayakan hidup mereka sangat kurang sehingga muncullah bahwa dalam negara harus melindungi rakyatnya sedemikian rupa tanpa adanya perbedaan dari satu orang ke orang lainnya sehingga terjadi kesejahteraan yang utuh di dalam suatu negara. 6. Ideologi Nasionalisme Nasionalisme merupakan paham dimnana kedaulatan negara menjadi hal yang mutlkak dimana untuk mencapai hal tersebut dilakukan kerja sama atas orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Saat ini ada beberapa bentuk dari nasionalisme ini diantaranya adalah sebagai berikut: ▪ Nasionalis Kewarganegaraan-Pada aliran nasionalis kewarganegaraan menunjukkan bahwa suatu proses politik yang sangat berperan adalah warga negaranya, jadi rakyat merupakan komponen yang sangat penting.
  • 16. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 14 ▪ Nasionalis etnis- Nasionalis etnik ini percaya bahwa suatu tatanan negara dengan kebenaran politik di dalamnya akan sangat tergantung pada budaya dan etnis yang ada di dalam negara tersebut. ▪ Nasionalis romantic-Romantisme dari paham nasionalis ini berkembang dari nasionalis etnik dimana budaya dan ras serta etnik merupakan sumber kebenaran politik utama. 7. Ideologi Libertarianisme Idiologi libertarianisme adalah gabungan dari ideologi liberalisme dan sosialisme, dimana semua individu di dalam suatu sitem pemerintahan diberikan kebebasan masing-masing baik bidang politik atau ekonomi. 8. Ideologi Demokrasi Demokrasi juga termasuk kategori sistem ideologi, sementara di luar sana disebut dengan christian democracy. Oleh sebab itu, ideologi demokrasi termasuk ke dalam macam-macam ideologi di dunia. Jika di Indonesia demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Istilah demokrasi berasal dari dua suku kata, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka semua rakyat akan diwakili oleh dewan yang disebut dengan dewan perwakilan rakyat. Sebuah slogan yang cukup populer yakni “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” adalah ciri khas dari negara demokrasi. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi di dunia adalah: Indonesia, Norwegia, Denmark, Amerika Serikat, Swedia, Venezuela, Australia, Belgia, Selandia Baru dan lain-lain. Berikut adalah macam-macam dari idiologi demokrasi; ▪ Demokrasi Pancasila-Ideologi demokrasi Pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh satu negara saja di dunia yaitu Indonesia. ▪ Demokrasi Kristen-Merupakan suatu tatanan negara dimana menerapkan demokrasi berdasarkan asas agama kristen. ▪ Demokrasi Islam-Merupakan tatanan negara yang menerapkan paham demokrasi namun tetap berlandaskan pada asas Islam sebagai patokan utamanya. 9. Ideologi Nazizme Nazi merupakan singkatan dari nasional sosialisme adalah suatu paham yang berasal dari negara Jerman dimana tokohnya yang sangat fenomenal adalah Adolf Hitler. Paham ini disinyalir bukanlah menjadi paham baru melainkan adalah paham yang dikombinasikan dari berbagai jenis paham lainnya seperti anti Yahudi. Paham ideologi nazisme sangat ketat dan sangat keras sehingga banyak ditentang oleh banyak orang. 10. Idiologi Anarkisme Idiologi anarkisme menganggap bahwa negara adalah sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Berbagai wilayah yang mengikuti ideologi ini adalah sebagaian wilayah di negara Spanyol. Pada awalnya paham ini dianggap tidak relevan, namun pada praktiknya banyak terjadi kebingungan dan akhirnya bubar.
  • 17. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 15 11. Idiologi Konservatisme Idiologi ini lebih banyak menekankan pada idiologi yang memusatkan sistem tata kelola dan nilai-nilai ajaran tradisional dan kuno. Paham ini sangat anti terhadap semua bentuk globalisasi dan modernisasi yang berkembang di seluruh belahan dunia. Globalisasi dan modernisasi paling dianggap sebagai suatu usaha yang sia-sia dan mempunyai dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. 12. Idiologi Marxisme/Komunisme Macam-macam ideologi yang terakhir adalah ideologi marxisme yang merupakan hasil dari buah pemikiran seseorang ahli ekonomi Karl Mark yang sudah dijelaskan di atas. Paham ini merupakan salah satu bentuk perlawanannya terhadap tidak adilan dari sistem ideologi kapitalisme. Idiologi kapitalisme oleh Karl Mark dianggap sebagai kesalahan yang besar. Sebab akan semakin memperkaya pemiliki modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh. Kaum buruh akan dipaksa bekerja selama berjam-jam dengan upah yang tidak seimbang. Sebab prinsip dari kapitalisme adalah profit sebanyak-banyaknya dan modal seminimal mungkin. Maka dari itu paham ini harus diganti dengan paham lainnya. Yakni sebuah paham yang akan menghancurkan kekuasaan kaum kapitalis, yakni komunisme. Ideologi ini dipercayai sebagai awal mula munculnya ideologi komunisme. b. Anda uraikan bagaimana pembinaan ketahanan aspek idiologi tersebut? Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran idiologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi idiologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 1. Pembinaan Ketahanan Idiologi Upaya memperkuat ketahanan nasional aspek idiologi diperlukan langkah-langkah pembinaan sebagai berikut: a. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus di kembangkan serta ditingkatkan. b. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. c. Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal dan bangga terhadap bangsa dan negara. Disamping itu anggota masyarakat dan pemerintah perlu bersikap wajar terhadap kebhinnekaan. d. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata oleh setiap penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, serta setiap Warga Negara Indonesia agar kelestarian dan keampuhannya terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa
  • 18. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 16 Indonesia terwujud. Dalam hal ini suri tauladan para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar. e. Pembangunan sebagai pengalaman Pancasila harus menunjukkan keseimbangan antara fisik material dengan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekulerisme. Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. f. Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain, seperti Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa Indonesia dan kepramukaan. Pendidikan Moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara non formal. c. Anda uraikan faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi menurunnya nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara! Selain itu, menurut Lemhannas beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi menurunnya nilai Pancasila antara lain: 1. Kemajemukan masyarakat Indonesia Secara sosiologis Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat, bahasa, pandangan hidup serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai norma kehidupan yang berbeda. Perbedaan ini dapat memperkaya dan memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa. Tetapi di pihak lain hal ini dapat merupakan titik-titik rawan yang menimbulkan separatisme, sukuisme, dan daerahisme serta perpecahan bangsa. Khusus yang menyangkut hubungan antara agama dan ideologi, norma-norma yang terkandung di dalamnya tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lain saling memperkuat. Konsep atau ajaran Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk ini sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu perlu dituntut sikap yang wajar dari anggota masyarakat dan pemerintah terhadap agama. 2. Kepemimpinan Peranan kepemimpinan, formal maupun informal, dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menduduki tempat yang sangat strategis dan menentukan dalam masyarakat Indonesia. Penonjolan sikap dan tingkah laku seorang pemimpin dan kerabat keluarganya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila akan memberi pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat lingkungannya. Pengamalan nilai-nilai ini untuk masyarakat Indonesia ditentukan oleh suri tauladan para pemimpin yang menjadi panutan masyararakat. 3. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila Moral dan landasan pelaksana pembangunan nasional adalah Pancasila. Kalau tujuan pembangunan nasional tidak tercapai atau tidak berhasil mewujudkan masyarakat yang adil
  • 19. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 17 dan makmur yang merata material dan spiritual, hal ini sudah barang tentu akan berpengaruh negatif terhadap Ketahanan Ideologi. Pembangunan yang berhasil akan memantapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dengan Pancasila, gerak dan laju Pembangunan Indonesia harus dapat memberikan kehidupan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan bersama. Kalau tidak, dapat terbuka kemungkinan Bangsa Indonesia akan berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depannya yang dipengaruhi oleh ideologi lain, seperti liberalisme atau komunisme. BAB IV PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka. Soal 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18B ayat (1). Yang dimaksud satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Otonomi khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut: a. Anda uraikan apa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia! Bagaimana tujuan Negara Indonesia? Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu:”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....”. Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin di capai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu: a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia b) Memajukan kesejahteraan umum c) Mencerdaskan kehidupan bangsa d) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. b. Anda uraikan ciri-ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila serta bagaimana penjabaran Negara Hukum Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD-NRI Tahun 1945!
  • 20. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 18 Pembukaan UUD 1945 merupakan Staatsfundamentalnorm atau yang disebut dengan Norma Fundamental Negara, Pokok Kaidah Fundamental Negara atau Norma Pertama yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Alenia 4 Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dannseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keterrtiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan Yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna: 1. Tujuan negara harus menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintahan: melindungi segenap bangsa Inonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. Negara konstitusional, yaitu negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. 3. Negara Republik Demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat. 4. Dasar Negara: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; yang lazim disebut dengan PANCASILA. Sesuai dengan bunyi alenia dan makna Pembukaan UUD 1945 diatas, maka ciri-ciri negara hukum Indonesia adalah: 1. Hukum bersumber pada Pancasila. 2. Berkedaulatan rakyat 3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi 4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan 5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya 6. Pembentukan Undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR 7. Dianutnya sistem MPR Selain Pembukaan UUD 1945, bukti normatif juga terdapat dalam batang tubuh. Berikut pasal-pasal yang menyebutkan Indonesia adalah negara Hukum: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”
  • 21. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 19 2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 3. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” 4. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” 5. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” 6. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” BAB V BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI INDONESIA DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN Ketahan nasional (nasional resilience) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Soal 5 UUD-NRI tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2): “Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara” sehubungan dengan hal tersebut: a. Apakah yang Anda pahami dengan bela negara? Istilah bela negara dapat kita temui dalam rumusan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 27 Ayat 3 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Dalam buku Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012) dijelaskan bahwa Pasal 27 Ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara. Oleh karena itu tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia.
  • 22. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 20 Berdasarkan pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut turut serta dalam dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktifitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada warga negaraKesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. b. Bagaimana bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh Anda sebagai generasi muda di era milenial ini agar NKRI tetap tegak utuh berdiri sampai kapanpun? A. Esensi dan Urgensi Bela Negara Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara dapat dilakukan secara fisik dan non fisik. 1. Bela negara secara fisik Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih (Ratih) adalah amanat Undang-Undang No.20 Tahun 1982. Rakyat Terlatuh terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer, dan lain- lain.
  • 23. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 21 Gambar 6. Tentara siap digunakan dalam pembelaan negara secara fisik. Apakah warga negara lain juga demikian? Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi 2. Bela Negara Secara Non Fisik Sebagaimana yang telahdiuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti “memanggul senjata menghadapi musuh” atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Unadang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tingi) dan jalur non formal (sosial kemasyarakatan). Berdasarkan hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara: a) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non formal. b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. c) Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menana, memelihara, dan melestarikan. d) Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. e) Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. f) Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. g) Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.
  • 24. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 22 Gambar 7. Manfaat pajak bagi pembiayaan negara yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembayar pajak juga disebut membela negara. Gambar 8. Berkarya untuk mempertahankan Indonesia, Asta Gatra, Dimensi dalam Ketahanan Nasional, Ketahanan berlapis, dan Konsepsi Ketahanan Nasional. Sumber: Pendidikan Kewarganegraan untuk Perguruan Tinggi.
  • 25. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 23 Referensi Asmana, A. (t.thn.). Teori Geopolitik (Geographical Politic) Menurut Para Ahli. Diambil kembali dari legalstudies71.blogspot: https://legalstudies71.blogspot.com/2019/11/teori-geopolitik- geographical-politic.html Berita Update. (2021, Januari 14). Diambil kembali dari Kumparan: https://kumparan.com/berita- update/bela-negara-versi-milenial-bisa-dilakukan-di-zaman-sekarang-1uyQkChOu8P/full Fallahnda, B. (2021, Februari 2). Isi Pembukaan UUD 1945:Kedudukan, Bunyi Alenia, Makna & Penjelasan. Diambil kembali dari tirto.id: https://tirto.id/isi-pembukaan-uud-1945- kedudukan-bunyi-alinea-makna-penjelasan-f9uU Imron Fauzi, S. K. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan. Jember: SUPERIOR "Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial". Intan Fitriani, F. R. (2015, Agustus 22). Ketahanan Nasional dalam Aspek Idiologi, Politik dan Ekonomi. Diambil kembali dari Blogger.com: https://dianrizkiherawati.blogspot.com/2015/08/ketahanan-nasional-dalam-aspek- ideologi.html Low Learner's Blog. (2011, Desember 28). Diambil kembali dari bennyagusprima.blogspot.com: https://bennyagusprima.blogspot.com/2011/12/materi-muatan-konstitusi-di-indonesia.html Macam-Macam Ideologi. (2022, Agustus 19). Diambil kembali dari Balai Bahasa Tateng: https://www.balaibahasajateng.web.id/materi-sekolah/509/macam-macam-ideologi Nurwardani, P. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945. (2021, Februari 3). Diambil kembali dari Kongres Advokat Indonesia: https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri- ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945.html Sari, M. (2015, Desember 1). Macam-macam Ideologi di Dunia beserta Penjelasannya. Diambil kembali dari GuruPPKN.com: https://guruppkn.com/macam-macam-ideologi-di-dunia UUD 1945 dan Amandemen. (t.thn.). Jakarta: Bintang Indonesia.
  • 26. YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan.Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id 24 Terima Kasih Nilai Tanda Tangan Dosen Pengampu / Tutor Tanda Tangan Mahasiswa (Mashidin, SH., MH.) (Hendro Gunawan) Diserahkan pada Tanggal: Tanggal Mengumpulkan: 11/02/2023