Maaf kepada para pembaca! File-nya masih acak-acakan... Harap maklum :)

1. MAKALAH ADMINISTRASI USAHA
KARYA TULIS INI DI SUSUN UNTUK MAPEL
“KEWIRAUSAHAAN”
GURU PEMBIMBING: BU LILIK MUSLIMAH
NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK 2:
 DWI NURWIYANTI
 EKO TRI NURWANTO
 HENDUN BUDIYANI
 MUSLIH
 RUSYANTO
 SANSAN AGUSTA DWI NUGROHO
 WAHYU NUGROHO
 ARWIN PURNOMO

2. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemilihan Judul
Sebagai salah satu syarat penilaian tugas kelompok dalam membuat suatu makalah
B. Alasan Pemilihan Judul
Penulis memilih judul “Administrasi Usaha” untuk mengetahui
Tujuan Penulisan Makalah
1. Melaksanakan tugas sekolah.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan.
3. Latihan menyusun makalah.
C. Metode dan Teknik
Dalam pembuatan makalah ini penulis mnggunakan metode pengamatan langsung.

3. Teknik yang digunakan yaitu dengan cara menelusuri buku cetak kewirausahaan kelas XI SMK
dan internet
BAB II
ISI.
Administrasi Usaha
Pengertian administrasi tidak berbeda jauh dengan pengertian organisasi yaitu proses kerja sama
yang di lakukan oleh sekel;ompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun secara sempit
administrasi dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan usaha yang dapat diartikan sebagai kegiatan
ketatausahaan yang meliputi menghimpun informasi, mengolah informasi, memperbanyak dan

4. menggandakan data, mendistribusikan data, menyimpan/mengarsipkan data yang penting dan
memusnahkannya. Lingkup administrasi yang terkait dunia usaha yaitu proses dan
pengurusan/administrasi perizinan usaha, surat-menyurat, pencatatan transaksi, pembuatan laporan,
pengurusan pajak, penyusunan proposal usaha, perjanjian kerjasama, penggajian dan administrasi
personalia, administrasi produksi, pengajuan kredit dan pembiayaan, dsb.
1. Perizinan Usaha
Perizinan usaha/perusahaan adalah suatau bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang
berwenang atas penyelenggarakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan.
Maksud dikeluarkannya izin usaha oleh pemerintah adalah untuk memberikan pembinaan,
pengarahan dan pengawasan dalam kegiatan usaha dan menjaga ketertiban dalam usaha serta
menciptakan pemerataan kesempatan berusaha
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/KP/XII/1984, pada tanggal 19
Desember 1984 tentang Perizinan Usaha yang dijelaskan menjadi enam macam:
a. Izin prinsip, yaitu persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk
perusahaan industry.
b. Izin penggunaan tanah, yaitu izin yang dikeluarkan oleh kantor agrarian Pemda setempat
berkenaan dengan masalah pembebasan tanah.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu izin yang dikeluarkan oleh Pemda, dalam hal ini oleh
Dinas Pengawasan Pembangunan. Bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan gambar
yang direncanakan.
d. Izin gangguan/Surat Izin Tempat Usaha(SITU), yaitu izin yang dikeluarkan oleh bagian
Undang-Undang Gangguan Pemda setempat. Untuk mendapatkan SITU pengusaha terlebih
dahulu harus mendapat izin dari para tetangga di lingkungan tempat usaha, RT, RW, dan
kelurahan setempat.
e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu surat izin yang dikeluarkan oleh Departemen
Perdagangan dan Koperasi.

5. f. Wajib Daftar Perusahaan, yaitu surat yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, dalam
hal ini adalah Kantor Wilayah Perdagangan dan Koperasi, Perindustrian, Pertanian, Pariwisata,
dan sebagainya.
Terdapat beberapa Aplikasi Perizinan Usaha yang dibutuhkan agar pengelolaan usaha dapat
dilaksanakan dengan tertib, persainagan sehat(fair), aman dan terawasi, diantaranya sebagai berikut:
1. Akta Pendirian Usaha. Berisi profil perusahaan yang dibuat pendiri usaha dengan notaris
dan disertai saksi-saksi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Untuk menyelenggarakan usaha diperlukan tempat usaha
yang memadai dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan, maka
diperlukan SITU, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. SITU harus dimiliki
oleh perusahaan,baik yang berbentuk perseorangan, firma, CV, maupun perseroan terbatas.
Pemerintah mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha untuk menjaga ketertiban, member
kesempatan yang sama untuk peluang menciptakan lapangan pekerjaan dan demi
terwujudnya keindahan tata kota.
3. Tanda Daftar Usaha Perdagangan. Merupakan surat tanda daftar untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang diberikan kepada perusahaan yang
keseluruhan investasinya, di luar tanah dan bangunan bernilai sampai dengan Rp
200.000.000,-(golongan usaha kecil). Sedangkan untuk perusahaan golongan usaha
menengah ke atas atau yang investasi keseluruhannya di luar tanah dan bangunan bernilai di
atas Rp 200.000.000,-, untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah suatua sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
Setiap usaha (perusahaan) wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak.
Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP adalah:
1) fotokopi akta pendirian usaha,
2) fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU),
3) fotokopi KTP atau SIM atau paspor salah seorang pengurus,

6. 4) surat kuasa (bagi yang diwakilkan).
5. Izin Usaha lainnya. Perizinan usaha lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan adalah
sebagai berikut.
o NRP (Nomor Register Perusahaan)
Syarat-syarat pengajuan NRP:
- fotokopi KTP
- fotokopi Akta Pendirian Usaha
- fotokopi Surat Izin Usaha
o NRB (Nomor Rekening Bank)
Syarat-syarat pengajuan NRB:
- fotokopi KTP
- fontoh tanda tangan pemimpin dan bendahara
- fanda bukti setoran
- fembar pembentukan setoran
o AMDAL (Analaisis Mengenai Dampak Lingkungan)
AMDAL diperlukan untuk menjaga agar lingkungan tempat usaha bebas dari
pencemaran limbah.
Syarat-syarat pengajuan AMDAL:
- fotokopi penanggung jawab perusahaan
- fotokopi akta pendirian perusahaan
- fotokopi Surat Izin Tempat Usaha
- fotokopi NPWP
- fotokopi NRP

7. - fotokopi denah lokasi yang menimbulkan dampak lingkungan
Nomor register perusahaan disebut juga Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Surat-menyurat
 Pengertian Surat
Surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada pihak lain, baik atas nama
pribadi maupun jabatannya dalam organisasi dengan maksud tertentu. Kegiatan surat-menyurat
merupakan kegiatan yang banyak dilakukan dalam perusahaan atau kantor. Kegiatan ini dilakukan
untuk intern maupun ekstern.
 Penggolongan Surat
Surat digolongkan dalam beberapa golongan berikut ini.
a. Surat menurut isinya:
1) Surat pribadi
Surat yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan dan perkenalan.
2) Surat dinas
Surat yang isinya menyangkut masalah kedinasan yang dibuat oleh instansi pemerintah.
3) Surat niaga
Surat yang isinya menyangkut masalah perniagaan yang dibuat oleh perusahaan atau
pengelola usaha.
b. Surat menurut keamanan isinya:
1) Surat sangat rahasia
Surat yang isinya berhubungan dengan keamanan Negara.
2) Surat rahasia
Surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain.
3) Surat konfidensial

8. Surat yang isinya cukup diketahui oleh pejabat yang bersangkutan saja.
4) Surat biasa
Surat yang tidak akan menimbulkan akibat buruk /merugikan oganisasi/pejabat yang
bersangkutan.
c. Surat menurut urgensinya:
1) Surat kilat
Harus sampai selekas mungkin. Surat ini merupakan surat yang harus didahulukan.
2) Surat segera
Surat yang harus segera ditanggapi, tetapi tidak perlu kilat.
3) Surat biasa
Surat yang isinya tidak memerlukan tanggapan si penerima.
 Surat-menyurat dalam kegiatan usaha (bisnis)
Surat niaga merupakan produk yang dominan dan penting dalam kegiatan usaha (bisnis). Adanya
surat niaga ini dapat memacu munculnya penawaran dan permintaan terhadap produk, baik yang
berupa barang maupun jasa.
Adapun surat niaga yang sering dibuat oleh dunia usaha adalah antara lain sebagai berikut.
a. Surat penawaran
Surat ini berisi penawaran produk kepada pihak lain. Surat penawaran bertujuan untuk
memperkenalkan produk baru atau untuk mencari pelanggan baru.
b. Surat pesanan
Surat pesanan adalah respons atau tanggapan positif atau surat penawaran yang telah
diterima. Surat pesanan ditulis/dibuat karena adanya minat setelah membaca surat penawaran.
c. Surat pengiriman barang

9. Merupakan surat yang dikirimkan bersama barang yang dipesan. Dalam surat ini ditegaskan
kembali tentang macam dan jumlah barang yang dipesan beserta perincian harga.
3. Pencatatan Transaksi Barang/Jasa
o Penggolongan transaksi perusahaan
Untuk memudahkan dalam membuat ringkasan dan penyusunan laporan keuangan , transaksi-
transaksi yang sejenis atau transaksi yang mengakibatkan perubahan pada pos kas, baik itu
penambahan maupun pengurangan uang kas dicatat pada perkiraan kas. Begitu pula transaksi
yang mengakibatkan perubahan utang, dicatat pada perkiraan utang. Denagan demikian, akan
terdapat perkiraan kas, piutang, utang, perlengkapan perlatan, dan sebagainya.
o Transaksi perusahaan dan bukti transaksi
Secara garis besar, kegiatan transaksi yang terjadi dapat meliputi:
- Pembelian,
- Pembelian Utang Usaha,
- pengeluaran uang,
- penjualan,
- penerimaan uang.
o Bukti transaksi
Transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus didukung oleh bukti-bukti transaksi
yang kemudian akan dijadikan dokumen pencatatan. Selain itu, bukti transaksi juga menerangkan
mengenai sifat transaksi, apakah secara tunai atau kredit.
Berikut ini beberapa contoh bukti transaksi.
- Kuitansi
Bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu.
- Cek

10. Surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayarkan sejumlah uang
yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek.
- Bilyet Giro
Surat perintah pemindahbukuan dari nasabah suatu bank kepada yang bersangkutan untuk
memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut
dalam giro bilyet.
- Faktur
Bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit.
- Nota Kontan
Bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secra kontan.
- Nota Kredit/Debet
Bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak
penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang, karena sebagian rusak atau
tidak sesuai pesanan.
- Bukti Memo
Bukti transaksi interen, berupa memo dari pejabat tertentu kepada bagian akuntansi untuk
melakukan pecatatan, misalnya bukti memo untuk mencatat terjadinya utang gaji, penarikan cek,
dan sebagainya.
4. Pencatatan Transaksi Keuangan
Transaksi keuangan adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan
perusahaan dan oleh karena itu harus dicatat. Transaksi dalam perusahaan harus diukur. Alat
pengukur transaksi yang digunakan adalah satuan uang.
Jumlah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan akan selalu sama dengan sumber
pembelanjaan. Kekayaan disebut juga aktiva atau harta asset, sehingga dapat digambarkan seperti
berikut.
Aktiva = Sumber Pembelanjaan

11. Sumber pembelanjaan dapat dibagi menjadi dua, yakni dari kredator dan dari pemilik.
Bagi perusahaan, diterimanya pembelanjaan dari kreditor mengakibatkan timbulnya kewajiban
untuk mengembalikan. Oleh karena itu, sumber pembelanjaan dan kreditor disebut dengan
kewajiban atau utang. Dari keterangan tersebut dapat digambarkan perluasan persamaannya, yaitu
sebagai berikut.
Aktiva = Kewajiban + Modal
5. Pajak Pribadi dan Pajak Usaha
a. Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran dari rakyat untuk Negara yang wajib dibayarkan, dapat dipaksakan karena
berdasarkan undang-undang dan pemerintah tidak memberikan balas jasa secara langsung.
Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pajak terdapat ciri-ciri tertentu,
diantaranya adalah:
- pajak dipungut berdasarkan undang-undang,
- pajak dipungut oleh pemerintah,
- pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah,
- pemungutan pajak dapat dipaksakan,
- jasa timal (kontra prestasi) tidak dapat ditunjukan secara langsung.
b. Pajak Penghasilan

12. Tanggal 31 Desember 1983 dikeluarkan undang-undang baru yang mengatur pajak penghasilan,
yaitu UU No. 7 Tahun 1983. UU ini berlaku tahun 1984. Pada tahun 1991, UU tersebut diubah dengan
UU No. 7 Tahun 1991. Kemudian, tahun 1994 diubah kembali dengan UU No. 10 Tahun 1994.
Dalam penjelasan UU Pajak Penghasilan disebutkan, bahwa subjek pajak meliputi berikut ini.
1) Orang pribadi (di dalam negeri atau di luar negeri).
Warisan yang belum terbagisebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2) Badan, yang terdiri dari PT, CV, BUMN, BUMD, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga dana
pension, dan badan usaha lainnya.
3) Bentuk Usaha Tetap
Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat yinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak
didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
- tempat kedudukan manajemen,
- cabang perusahaan,
- kantor perwakilan,
- gedung kantor,
- pabrik,
- bengkel,
- pertambangan dan penggalian sumber alam,
- perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan,
- konstruksi, instalasi, dan perakitan,
- agen asuransi.

13. c. Pajak Penghasilan Menurut Pasal 21
Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan bagi wajib pajak yang bekerja pada instansi
Pemerintah dan swasta di dalam negeri. Pengahasilan kena pajak dapat dihitung dengan cara penghasilan
neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan untuk menghitung penghasilan neto
adalah penghasilan bruto dikurangi abiaya jabatan, iuran hari tua.
Berikut ini adalah tarif pajak yang berlaku.
1) Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri,
2) Untuk wajib pajak Badan dalam negeri dan bentuk badan usaha tetap.
6. Membuat Pembukuan Sederhana
Pembukuan sederhana adalah suatu cara pencatatan transaksi yang tidak memerlukan analisis
lebih dahulu. Dalam pembukuan yang sederhana, suatu transaksi terlebih dahulu dicatat secara tunggal,
dalam arti tidak dicatat debet pada suatu perkiraan dan kredit pada kredit lainnya. Dengan demikian,
catatan transaksi hanya merupakan informasi tentang tanggal kejadian, keterangan dan jumlah satuan
uang.
Kegiatan pembukuan sederhana terbatas pada kegiatan:
a. pencatatan transaksi,
b. penyusunan neraca,
c. penyusunan rugi laba.
Adapun lebih lanjut adalah sebagi berikut.
a. Pencatatan Transaksi
Dalam pembukuan yang sederhana, transaksi yang terjadi dalam suatu periode dicatat dalam
buku-buku, antara lain seperti berikut:
1) Buku kas
Buku ini berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi yang dilakukan secara tunai.

14. 2) Buku harian umum
Berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat dalam
buku kas, misalnya transaksi pembelian kredit, penjualan kredit,retur pembelian,dan retur
penjualan.
3) Buku pembantu (buku tambahan)
Terdiri dari buku piutang untuk mencatat perubahan piutang kepada setiap debitur dan
buku utang untuk mencatat perubahan utang kepada setiap kreditor.
Untuk memudahkan pencarian data dari buku kas selama satu bulan, maka sebaiknya setiap bulan dibuat
buku ikhtisar kas.
b. Penyusunan neraca
Penyusunan neraca dilakukan untuk atats dasar data yang terdapat dalam neraca awal periode,
ikhtisar buku kas, data inventaris (hasil perhitungan dan pemeriksaan akhir periode), dan buku
pembantu. Unsur-unsur neraca terdiri dari berikut ini.
- Harta yang berupa:
 Kas
 Piutang
 Persediaan perlengkapan
 Peralatan
- Utang yang terdiri dari:
 Utang per 31 Januari tahun berjalan
 Utang listrik
 Utang gaji
- Modal
Selisih antara total harta dengan total utang
Harta = kewajiban + modal
Harta = kewajiban + modal + pendapatan – biaya
Harta + biaya = kewajiban + modal + pendapatan

15. c. Penyusunan laporan laba rugi
Laba rugi dihitung dengan cara mengumpulkan data dari buku harian, dikaitkan dengan data
neraca awal periode dan dat inventarisasi pada akhir periode.
Untuk mengecek ketelitian perhitungan dan pencatatan laba-rugi, sebaiknya dihitung
dengan dua cara berikut.
1) Membandingkan antara modal awal (per neraca awal) dengan jumlah modal
akhir (dalam neraca akhir).
2) Dengan menghitung laba atau rugi secara terperinci.
Hasil perhitungan ini harus sama dengan laba-rugi menurut perbandingan
modal.
BAB III

16. PENUTUP
Kesimpulan
Pengertian administrasi tidak berbeda jauh dengan pengertian organisasi yaitu proses kerja
sama yang di lakukan oleh sekel;ompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun secara
sempit administrasi dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan usaha yang dapat diartikan sebagai
kegiatan ketatausahaan yang meliputi menghimpun informasi, mengolah informasi, memperbanyak dan
menggandakan data, mendistribusikan data, menyimpan/mengarsipkan data yang penting dan
memusnahkannya.
Saran
Penulis menyadari dalam merangkum makalah ini tidak sepenuhnya sempurna, maka dari itu
penulis menerima masukan dan kritik yang membangun kepada para pembaca.