SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  44
ANALISIS
KEBIJAKAN
DALAM PROSES
PEMBUATAN KEBIJAKAN
ANALISIS
KEBIJAKAN
DALAM PROSES
PEMBUATAN KEBIJAKAN
PROSES PENGKAJIAN KEBIJAKAN
Metodologi Analisis Kebijakan
• Bersifat Deskriptif
Mencari Pengetahuan tentang sebab dan
akibat dari kebijakan-kebijakan publik
• Bersifat Normatif
Menciptakan dan melakukan kritik terhadap
klaim pengetahuan, nilai kebijakan publik
untuk generasi masa lalu, masa kini dan
masa mendatang
• Bersifat Valuatif
Pemilihan terhadap nilai-nilai yang saling
bersaing (Teknis, Moral dan Etika)
TUJUAN METODOLOGI
ANALISIS KEBIJAKAN
Menciptakan, menilai secara
kritis dan mengkomunikasikan
pengetahuan yang relevan
dengan kebijakan
Penyusunan Kebijakan ->
Kompleks
Tidak cukup pendekatan rasional;
dibutuhkan pendekatan
TRIANGULASI (Multiplisme)
berbegai perspektif, metode,
ukuran, sumber data dan media
komunikasi
INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN
KEBIJAKAN
1. Apa hakekat permasalahan ?K
2. Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk
mengatasi masalah dan apa hasilnya ?
3. Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan
masalah ?
4. Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab
masalah ?
5. Hasil apa yang diharapkan ?
Metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang
berguna untuk menjawab lima macam pertanyaan :
Kelima pertanyaan ingin menjawab masalah
kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan,
hasil kebijakan dan kinerja kebijakan
Lima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan
Kinerja
Kebijakan
Masalah
Kebijakan
Perumusan
Masalah
Hasil-Hasil
Kebijakan
Masa
Depan
Kebijakan
Lima prosedur analisis kebijakan
Perumusan
Masalah
Perumusan
Masalah
Peramalan
Rekomendas
iPemantauan
Evaluasi
Perumusan
Masalah
Perumusan
Masalah
PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN
1. Defenisi (Perumusan Masalah)
Informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan
masalah kebijakan
2. Prediksi (Peramalan)
Informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari
penerapan alternatif kebijakan
3. Preskripsi (Rekomendasi)
Informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari
konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah
4. Deskripsi (Pemantauan)
Informasi konsekuensi dimasa sekarang dan masa lalu dari
terapan alternatif kebijakan
5. Evaluasi
Informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi
pemecahan masalah
Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah
Masalah
Kebijakan
Aksi
Kebijakan
Perumusan
Masalah
Perumusan
Masalah
Hasil
Kebijakan
Masa
depan
kebijakan
Peramalan
Rekomendas
iPemantauan
Evaluasi
Perumusan
Masalah
Perumusan
Masalah
Kinerja
Kebijakan
KEDEKATAN PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN
DENGAN TIPE-TIPE PEMBUATAN KEBIJAKAN
(William Dunn)
Peramalan
Perumusan
Masalah
Rekomendasi
Monitoring
Penilaian
Penyusunan
Agenda
Formulasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Implementasi
Kebijakan
Penilai Kebijakan
Proses Pembuatan Kebijakan
TAHAP-TAHAP DALAM PROSES
PEMBUATAN KEBIJAKAN
Penyusunan Agenda
Formulasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Penilaian Kebijakan
PENYUSUNAN AGENDA
Para pejabat yang dipilih
dan diangkat menempatkan
masalah pada agenda publik
FORMULASI KEBIJAKAN
Para pejabat merumuskan
alternatif kebijakan untuk
mengatasi masalah
ADOPSI KEBIJAKAN
Alternatif kebijakan yang
diadopsi dengan dukungan
dari mayoritas legislatif
atau eksekutif
Alternatif kebijakan yang
diadopsi dengan dukungan
dari mayoritas legislatif
atau eksekutif
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
Kebijakan yang telah diambil
dilaksanakan oleh unit-unit
administrasi yang
memobilisasikan resources
PENILAIAN KEBIJAKAN
Unit-unit pemeriksaan dan
akuntansi dalam pemerintahan
menentukan apakah implementasi
memenuhi persayaratan peraturan
dalam pembuatan kebijakan dan
pencapaian tujuan
Unit-unit pemeriksaan dan
akuntansi dalam pemerintahan
menentukan apakah implementasi
memenuhi persayaratan peraturan
dalam pembuatan kebijakan dan
pencapaian tujuan
PERUMUSAN MASALAH
Mempersoalkan asumsi-asumsi yang
mendasari proses pembuatan
kebijakan melalui agenda setting.
Menemukan asumsi-asumsi yang
tersembunyi, mendiagnosis penyebab-
penyebabnya, memetakan tujuan-
tujuan yang memungkinkan,
memadukan pandangan-pandangan
yang bertentangan, dan merancang
peluang-peluang kebijakan baru.
Mempersoalkan asumsi-asumsi yang
mendasari proses pembuatan
kebijakan melalui agenda setting.
Menemukan asumsi-asumsi yang
tersembunyi, mendiagnosis penyebab-
penyebabnya, memetakan tujuan-
tujuan yang memungkinkan,
memadukan pandangan-pandangan
yang bertentangan, dan merancang
peluang-peluang kebijakan baru.
PERAMALAN
Pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan tentang masalah yang akan
terjadi di masa mendatang sebagai akibat
dari diambilnya alternatif, termasuk tidak
melakukan sesuatu. Mengestimasi akibat
dari kebijakan yang diusulkan, mengenali
kendala-kendala yang mungkin akan
terjadi dalam pencapaian tujuan, dan
mengestimasi kelayakan politik
(dukungan dan oposisi) dari berbagai
pilihan
REKOMENDASI
Membantu Mengestimasi tingkat resiko
(cost and benefit) dan ketidakpastian,
mengenali eksternalitas, menentukan
kriteria dalam menentukan pilihan dan
menentukan pertanggungjawaban
administratif bagi inplementasi
kebijakan
MONITORING
Pemantauan membantu menilai tingkat
kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang
tidak diinginkan dari kebijakan dan
program, mengidentifikasi hambatan dan
rintangan implementasi, dan menemukan
letak pihak-pihak yang bertanggungjawab
pada setiap tahap kebijakan.
EVALUASI
Evaluasi membuahkan pengetahuan
yang relevan dengan kebijakan tentang
ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan
yang diharapkan dengan yang benar-
benar dihasilkan.
Evaluasi tidak hanya menghasilkan
kesimpulan mengenai seberapa jauh
masalah telah terselesaikan, tetapi juga
menyumbang pada klarifikasi dan kritik
terhadap nilai-nilai yang mendasari
kebijakan, membantu dalam
penyesuaian dan perumusan kembali
masalah
PROSES KOMUNIKASI
KEBIJAKAN
Analisis
Kebijakan
Analisis
Kebijakan
PENGETAHUAN
Masalah Kebijakan
Masa depan
kebijakan
Aksi kebijakan
Hasil Kebijakan
Kinerja kebijakan
PRESENTASI
Percakapan
Konferensi
Pertemuan
Briefing
Dengar pendapat
DOKUMEN
Memoranda kebijakan
Paper isu kebijakan
Ringkasan Eksekutif
Appendix
Pengumuman berita
PELAKU KEBIJAKAN
Penyusunan agenda
Formulasi kebijakan
Adopsi kebijakan
Implementasi kebijakan
Penilaian Kebijakan
Utilisasi
Pengetahuan Komunikasi
Interaktif
Pengembangan
Materi
Paper Issu Kebijakan
 Alternatif-alternatif kebijakan apa yang
tersedia untuk mencapai tujuan atau
sasaran tersebut ?
 Kriteria apa yang harus digunakan untuk
mengevaluasi kinerja alternatif tersebut ?
 Alternatif apa yang harus diambil dan
diimplementasikan ?
 Badan mana yang harus bertanggung
jawab dalam implementasi kebijakan ?
Paper Issu Kebijakan
 Bagaimana kebijakan dimonitor dan
dievaluasi ?
 Dengan cara apa masalah kebijakan dapat
dirumuskan ?
 Seberapa besar lingkup dan kerumitan
masalah ?
 Seberapa jauh masalah tersebut
memerlukan aksi publik ?
Paper Issu Kebijakan
 Jika tak ada aksi yang dilakukan
bagaimana masalah tersebut berubah
dalam beberapa bulan atau tahun
mendatang ?
 Apakah unit-unit pemerintah lain telah
menangani masalah tersebut ?
 Jika begitu, apa hasilnya ?
 Tujuan dan sasaran apa yang perlu
diupayakan untuk memecahkan masalah ?
Elemen-elemen paper isu kebijakan
Surat Pengiriman
Ringkasan Eksekutif
I. Latar Belakang Masalah
Elemen Paper Isu
Komponen
Informasi
Kebijakan
Metode
Analisis
Kebijakan
A. Deskripsi situasi masalah
B. Hasil sebelum usaha
pemecahan masalah
Hasil
Kebijakan
Pemantaua
n
II. Lingkup dan ragam
masalah
A. Penilaian kinerja
kebijakan masa lalu
B. Pentingnya situasi
masalah
C. Kebutuhan untuk analisis
Kinerja
Kebijakan
Evaluasi
III. Pernyataan Masalah
A. Definisi masalah
B. Pelaku utama
C. Tujuan dan Sasaran
D. Ukuran efektivitas
E. Solusi yang tersedia
Masalah
Kebijakan
Perumusan
Masalah
IV. Alternatif kebijakan
A. Deskripsi alternatif
B. Perbandingan
konsekuensi kebijakan
C. Dampak ganda dan
eksternalitas
D. Hambatan dan fisibilitas
politik
Masa
Depan
Kebijakan
Peramalan
V. Rekomendasi kebijakan
A. Kriteria alternatif
rekomendasi
B. Deskripsi alternatif yang
dipilih
C. Kerangka strategi
implementasi
D. Penyediaan pemantauan
dan evaluasi
E. Keterbatasan dan
konsekuensi yang tak
terantisipasi
Aksi
Kebijakan
Rekomendasi
Referensi
Lampiran
KERANGKA ANALISIS
KEBIJAKAN
PENGERTIAN ANALISIS
KEBIJAKAN
Suatu bentuk analisis yang
menghasilkan dan menyajikan
informasi sedemikian rupa
sehingga dapat memberi landasan
bagi pembuat kebijakan dan
pembuat keputusan. (E.S. Quade)
Definisi Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan
mengkombinasikan dan
menstransformasikan substansi dan
metode beberapa disiplin, dan lebih
jauh lagi menghasilkan informasi
yang relevan dengan kebijakan yang
digunakan untuk mengatasi masalah-
masalah publik tertentu.
Tiga pendekatan dalam Analisis
Kebijakan
PENDEKATA
N
PERTANYAAN
UTAMA
TIPE
INFORMASI
Empiris
Valuatif
Normatif
Adakah dan akankah
ada (fakta)
Apa manfaatnya (nilai)
Apakah yang harus
diperbuat (aksi)
Deskripsi dan
prediktif
Valuatif
Preskriptif
Prediksi secara khusus digunakan sebelum
suatu tindakan diadopsi (exante), sementara
diskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan
setelah sesuatu tindakan berlangsung (ex
post). Prediksi dan preskripsi berhubungan
dengan masa depan, sementara diskripsi dan
evaluasi berhubungan dengan masa lalu.
Metode Pengkajian
TIPE INFORMASI YANG
RELEVAN DENGAN
KEBIJAKAN
1. Masalah kebijakan (policy
problem) adalah nilai,
kebutuhan, atau kesempatan
yang belum terpenuhi, yang
dapat diidentifikasi, untuk
kemudian diperbaiki atau
dicapai melalui tindakan publik.
2. Masa Depan Kebijakan (Policy
future) Konsekuensi dari
serangkaian tindakan untuk
pencapaian nilai-nilai dan karena
itu merupakan penyelesaian
terhadap suatu masalah kebijakan.
3. Aksi Kebijakan (Policy action)
Suatu gerakan atau
serangkaian kegiatan yang
dituntun oleh alternatif
kebijakan yang dirancang
untuk mencapai hasil dimasa
depan.
4. Hasil kebijakan (policy
outcome) Merupakan
konsekuensi yang teramati
dari aksi kebijakan.
5. Kinerja Kebijakan (Policy
Performance) Merupakan derajat di
mana hasil kebijakan yang ada,
memberi kontribusi terhadap
pencapaian nilai-nilai. Dalam
realitas, masalah-masalah kebijakan
jarang “terpecahkan”, segaima
masalah perlu dipecahkan ulang;
dirumuskan kembali, atau bahkan
“tak terpecahkan”.
Three Elements of a Policy System
Policy
Stakeholders
Policy
Environment
Public Policies
Analisis kebijakan dapat dipandang
sebagai suatu proses pengkajian yang
meliputi lima komponen informasi
kebijakan (policy informational
components) yang ditransformasikan dari
satu ke lainnya dengan menggunakan lima
prosedur analisis kebijakan (policy-
analiytic prosedures).
ANALISIS KEBIJAKAN :
KERANGKA YANG
TERINTEGRASI
Analisis kebijakan yang berorientas pada masalah
Kinerja
Kebijakan
Masalah
Kebijakan
Aksi
Kebijakan
Perumusan
Masalah
Perumusan
Masalah
Hasil-Hasil
Kebijakan
Masa
Depan
Kebijakan
Peramalan
Rekomendas
iPemantauan
Evaluasi
3 BENTUK UTAMA ANALISIS
KEBIJAKAN
1. Analisis Kebijakan Prospektif
2. Analisis Kebijakan Retrospektif
3. Analisis Kebijakan yang
Terintegrasi
BENTUK-BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN
PENEMUAN
MASALAH : Masalah
apa yang harus diatasi ?
PEMECAHAN
MASALAH : Apa solusi
masalahnya ?
RETROSPEKTIF (Ex Post)
: Apa yang terjadi dan
perbedaan apa yang
dibuat
PROSPEKTIF (EX Ante) :
Apa yang akan terjadi dan
apa yang harus dilakukan
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3

Contenu connexe

Tendances

Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Asep Sufyan Tsauri
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fdPerkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fdFrans Dione
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Amri Syam
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 

Tendances (20)

Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fdPerkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Paradigma Pembangunan
Paradigma PembangunanParadigma Pembangunan
Paradigma Pembangunan
 

Similaire à Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3

Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikHimpunan Mahasiswa Islam
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfIrwan Dharmawan
 
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)Kim ijo
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanDIANTO IRAWAN
 
Naskah Urgensi.pptx
Naskah Urgensi.pptxNaskah Urgensi.pptx
Naskah Urgensi.pptx4355120
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakanunitpublikasi
 
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfPertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfasepsobirin2
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystTri Widodo W. UTOMO
 
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdfpertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdffebrianaMuryanto
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Ahmad Syarif
 
Evaluasi kebijakan pendidikan
Evaluasi kebijakan pendidikanEvaluasi kebijakan pendidikan
Evaluasi kebijakan pendidikanKhairul Badri
 
Pengambilan Keputusan_Model Dan Tehnik Analisis Keputusan Alternatif (Deliber...
Pengambilan Keputusan_Model Dan Tehnik Analisis Keputusan Alternatif (Deliber...Pengambilan Keputusan_Model Dan Tehnik Analisis Keputusan Alternatif (Deliber...
Pengambilan Keputusan_Model Dan Tehnik Analisis Keputusan Alternatif (Deliber...RiskaAmanda21
 
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.pptAnalisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.pptIzzaRosyadi
 

Similaire à Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3 (20)

Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
 
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
 
M 4
M 4M 4
M 4
 
Naskah Urgensi.pptx
Naskah Urgensi.pptxNaskah Urgensi.pptx
Naskah Urgensi.pptx
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
 
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfPertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
 
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdfpertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan
 
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosialPertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
 
Evaluasi kebijakan pendidikan
Evaluasi kebijakan pendidikanEvaluasi kebijakan pendidikan
Evaluasi kebijakan pendidikan
 
Pengambilan Keputusan_Model Dan Tehnik Analisis Keputusan Alternatif (Deliber...
Pengambilan Keputusan_Model Dan Tehnik Analisis Keputusan Alternatif (Deliber...Pengambilan Keputusan_Model Dan Tehnik Analisis Keputusan Alternatif (Deliber...
Pengambilan Keputusan_Model Dan Tehnik Analisis Keputusan Alternatif (Deliber...
 
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.pptAnalisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
 
Kelompok 11_Merancang Evaluasi.pptx
Kelompok 11_Merancang Evaluasi.pptxKelompok 11_Merancang Evaluasi.pptx
Kelompok 11_Merancang Evaluasi.pptx
 

Dernier

Pertemuan kuliah 6 Reduksi data State.ppt
Pertemuan kuliah 6 Reduksi data State.pptPertemuan kuliah 6 Reduksi data State.ppt
Pertemuan kuliah 6 Reduksi data State.pptDAVIDSTEVENSONSIMBOL
 
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnv
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnvsagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnv
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnvademahdiyyah
 
undangan tahlil dan kirim doa pendak 1.doc
undangan tahlil dan kirim doa pendak 1.docundangan tahlil dan kirim doa pendak 1.doc
undangan tahlil dan kirim doa pendak 1.docLaelaSafitri7
 
kk eko junianto.pdf ada yang terjual tapi ngecer nggak bisa mijid nggak bisa ...
kk eko junianto.pdf ada yang terjual tapi ngecer nggak bisa mijid nggak bisa ...kk eko junianto.pdf ada yang terjual tapi ngecer nggak bisa mijid nggak bisa ...
kk eko junianto.pdf ada yang terjual tapi ngecer nggak bisa mijid nggak bisa ...achmadwalidi444
 
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...ahmadirhamni
 
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghh
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghhKELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghh
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghhRatriShintya
 
POWER POINT BUNDEL HAIS PPTDALAM PELAKSANAAN DI PUSKESMAS
POWER POINT BUNDEL HAIS PPTDALAM PELAKSANAAN DI PUSKESMASPOWER POINT BUNDEL HAIS PPTDALAM PELAKSANAAN DI PUSKESMAS
POWER POINT BUNDEL HAIS PPTDALAM PELAKSANAAN DI PUSKESMASAfrilyakurniarezki
 
TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.
TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.
TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.Monhik1
 
Presentasi Prinsip-prinsip Desain Grafis.pdf
Presentasi Prinsip-prinsip Desain Grafis.pdfPresentasi Prinsip-prinsip Desain Grafis.pdf
Presentasi Prinsip-prinsip Desain Grafis.pdfgeoartorthoplan
 
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨Kartu Undangan Bandung
 
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggi
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggiKEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggi
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggiLookWWE
 

Dernier (11)

Pertemuan kuliah 6 Reduksi data State.ppt
Pertemuan kuliah 6 Reduksi data State.pptPertemuan kuliah 6 Reduksi data State.ppt
Pertemuan kuliah 6 Reduksi data State.ppt
 
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnv
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnvsagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnv
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnv
 
undangan tahlil dan kirim doa pendak 1.doc
undangan tahlil dan kirim doa pendak 1.docundangan tahlil dan kirim doa pendak 1.doc
undangan tahlil dan kirim doa pendak 1.doc
 
kk eko junianto.pdf ada yang terjual tapi ngecer nggak bisa mijid nggak bisa ...
kk eko junianto.pdf ada yang terjual tapi ngecer nggak bisa mijid nggak bisa ...kk eko junianto.pdf ada yang terjual tapi ngecer nggak bisa mijid nggak bisa ...
kk eko junianto.pdf ada yang terjual tapi ngecer nggak bisa mijid nggak bisa ...
 
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...
 
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghh
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghhKELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghh
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghh
 
POWER POINT BUNDEL HAIS PPTDALAM PELAKSANAAN DI PUSKESMAS
POWER POINT BUNDEL HAIS PPTDALAM PELAKSANAAN DI PUSKESMASPOWER POINT BUNDEL HAIS PPTDALAM PELAKSANAAN DI PUSKESMAS
POWER POINT BUNDEL HAIS PPTDALAM PELAKSANAAN DI PUSKESMAS
 
TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.
TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.
TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.
 
Presentasi Prinsip-prinsip Desain Grafis.pdf
Presentasi Prinsip-prinsip Desain Grafis.pdfPresentasi Prinsip-prinsip Desain Grafis.pdf
Presentasi Prinsip-prinsip Desain Grafis.pdf
 
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨
 
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggi
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggiKEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggi
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggi
 

Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3

  • 2. PROSES PENGKAJIAN KEBIJAKAN Metodologi Analisis Kebijakan • Bersifat Deskriptif Mencari Pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik • Bersifat Normatif Menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan, nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini dan masa mendatang • Bersifat Valuatif Pemilihan terhadap nilai-nilai yang saling bersaing (Teknis, Moral dan Etika)
  • 3. TUJUAN METODOLOGI ANALISIS KEBIJAKAN Menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan
  • 4. Penyusunan Kebijakan -> Kompleks Tidak cukup pendekatan rasional; dibutuhkan pendekatan TRIANGULASI (Multiplisme) berbegai perspektif, metode, ukuran, sumber data dan media komunikasi
  • 5. INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN 1. Apa hakekat permasalahan ?K 2. Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya ? 3. Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah ? 4. Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah ? 5. Hasil apa yang diharapkan ? Metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab lima macam pertanyaan : Kelima pertanyaan ingin menjawab masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan
  • 6. Lima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan Kinerja Kebijakan Masalah Kebijakan Perumusan Masalah Hasil-Hasil Kebijakan Masa Depan Kebijakan
  • 7. Lima prosedur analisis kebijakan Perumusan Masalah Perumusan Masalah Peramalan Rekomendas iPemantauan Evaluasi Perumusan Masalah Perumusan Masalah
  • 8. PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN 1. Defenisi (Perumusan Masalah) Informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan 2. Prediksi (Peramalan) Informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan 3. Preskripsi (Rekomendasi) Informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah 4. Deskripsi (Pemantauan) Informasi konsekuensi dimasa sekarang dan masa lalu dari terapan alternatif kebijakan 5. Evaluasi Informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah
  • 9. Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah Masalah Kebijakan Aksi Kebijakan Perumusan Masalah Perumusan Masalah Hasil Kebijakan Masa depan kebijakan Peramalan Rekomendas iPemantauan Evaluasi Perumusan Masalah Perumusan Masalah Kinerja Kebijakan
  • 10. KEDEKATAN PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN TIPE-TIPE PEMBUATAN KEBIJAKAN (William Dunn) Peramalan Perumusan Masalah Rekomendasi Monitoring Penilaian Penyusunan Agenda Formulasi Kebijakan Adopsi Kebijakan Implementasi Kebijakan Penilai Kebijakan Proses Pembuatan Kebijakan
  • 11. TAHAP-TAHAP DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN Penyusunan Agenda Formulasi Kebijakan Adopsi Kebijakan Implementasi Kebijakan Penilaian Kebijakan
  • 12. PENYUSUNAN AGENDA Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik
  • 13. FORMULASI KEBIJAKAN Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
  • 14. ADOPSI KEBIJAKAN Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif atau eksekutif Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif atau eksekutif
  • 15. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan resources
  • 16. PENILAIAN KEBIJAKAN Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah implementasi memenuhi persayaratan peraturan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah implementasi memenuhi persayaratan peraturan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan
  • 17. PERUMUSAN MASALAH Mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari proses pembuatan kebijakan melalui agenda setting. Menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab- penyebabnya, memetakan tujuan- tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru. Mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari proses pembuatan kebijakan melalui agenda setting. Menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab- penyebabnya, memetakan tujuan- tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.
  • 18. PERAMALAN Pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Mengestimasi akibat dari kebijakan yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan
  • 19. REKOMENDASI Membantu Mengestimasi tingkat resiko (cost and benefit) dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas, menentukan kriteria dalam menentukan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi inplementasi kebijakan
  • 20. MONITORING Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.
  • 21. EVALUASI Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar- benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah
  • 22. PROSES KOMUNIKASI KEBIJAKAN Analisis Kebijakan Analisis Kebijakan PENGETAHUAN Masalah Kebijakan Masa depan kebijakan Aksi kebijakan Hasil Kebijakan Kinerja kebijakan PRESENTASI Percakapan Konferensi Pertemuan Briefing Dengar pendapat DOKUMEN Memoranda kebijakan Paper isu kebijakan Ringkasan Eksekutif Appendix Pengumuman berita PELAKU KEBIJAKAN Penyusunan agenda Formulasi kebijakan Adopsi kebijakan Implementasi kebijakan Penilaian Kebijakan Utilisasi Pengetahuan Komunikasi Interaktif Pengembangan Materi
  • 23. Paper Issu Kebijakan  Alternatif-alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut ?  Kriteria apa yang harus digunakan untuk mengevaluasi kinerja alternatif tersebut ?  Alternatif apa yang harus diambil dan diimplementasikan ?  Badan mana yang harus bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ?
  • 24. Paper Issu Kebijakan  Bagaimana kebijakan dimonitor dan dievaluasi ?  Dengan cara apa masalah kebijakan dapat dirumuskan ?  Seberapa besar lingkup dan kerumitan masalah ?  Seberapa jauh masalah tersebut memerlukan aksi publik ?
  • 25. Paper Issu Kebijakan  Jika tak ada aksi yang dilakukan bagaimana masalah tersebut berubah dalam beberapa bulan atau tahun mendatang ?  Apakah unit-unit pemerintah lain telah menangani masalah tersebut ?  Jika begitu, apa hasilnya ?  Tujuan dan sasaran apa yang perlu diupayakan untuk memecahkan masalah ?
  • 26. Elemen-elemen paper isu kebijakan Surat Pengiriman Ringkasan Eksekutif I. Latar Belakang Masalah Elemen Paper Isu Komponen Informasi Kebijakan Metode Analisis Kebijakan A. Deskripsi situasi masalah B. Hasil sebelum usaha pemecahan masalah Hasil Kebijakan Pemantaua n II. Lingkup dan ragam masalah A. Penilaian kinerja kebijakan masa lalu B. Pentingnya situasi masalah C. Kebutuhan untuk analisis Kinerja Kebijakan Evaluasi
  • 27. III. Pernyataan Masalah A. Definisi masalah B. Pelaku utama C. Tujuan dan Sasaran D. Ukuran efektivitas E. Solusi yang tersedia Masalah Kebijakan Perumusan Masalah IV. Alternatif kebijakan A. Deskripsi alternatif B. Perbandingan konsekuensi kebijakan C. Dampak ganda dan eksternalitas D. Hambatan dan fisibilitas politik Masa Depan Kebijakan Peramalan
  • 28. V. Rekomendasi kebijakan A. Kriteria alternatif rekomendasi B. Deskripsi alternatif yang dipilih C. Kerangka strategi implementasi D. Penyediaan pemantauan dan evaluasi E. Keterbatasan dan konsekuensi yang tak terantisipasi Aksi Kebijakan Rekomendasi Referensi Lampiran
  • 30. PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan bagi pembuat kebijakan dan pembuat keputusan. (E.S. Quade)
  • 31. Definisi Analisis Kebijakan Analisis kebijakan mengkombinasikan dan menstransformasikan substansi dan metode beberapa disiplin, dan lebih jauh lagi menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah- masalah publik tertentu.
  • 32. Tiga pendekatan dalam Analisis Kebijakan PENDEKATA N PERTANYAAN UTAMA TIPE INFORMASI Empiris Valuatif Normatif Adakah dan akankah ada (fakta) Apa manfaatnya (nilai) Apakah yang harus diperbuat (aksi) Deskripsi dan prediktif Valuatif Preskriptif
  • 33. Prediksi secara khusus digunakan sebelum suatu tindakan diadopsi (exante), sementara diskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan setelah sesuatu tindakan berlangsung (ex post). Prediksi dan preskripsi berhubungan dengan masa depan, sementara diskripsi dan evaluasi berhubungan dengan masa lalu. Metode Pengkajian
  • 34. TIPE INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN 1. Masalah kebijakan (policy problem) adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.
  • 35. 2. Masa Depan Kebijakan (Policy future) Konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan.
  • 36. 3. Aksi Kebijakan (Policy action) Suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil dimasa depan.
  • 37. 4. Hasil kebijakan (policy outcome) Merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan.
  • 38. 5. Kinerja Kebijakan (Policy Performance) Merupakan derajat di mana hasil kebijakan yang ada, memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai. Dalam realitas, masalah-masalah kebijakan jarang “terpecahkan”, segaima masalah perlu dipecahkan ulang; dirumuskan kembali, atau bahkan “tak terpecahkan”.
  • 39. Three Elements of a Policy System Policy Stakeholders Policy Environment Public Policies
  • 40. Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan (policy informational components) yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan (policy- analiytic prosedures). ANALISIS KEBIJAKAN : KERANGKA YANG TERINTEGRASI
  • 41. Analisis kebijakan yang berorientas pada masalah Kinerja Kebijakan Masalah Kebijakan Aksi Kebijakan Perumusan Masalah Perumusan Masalah Hasil-Hasil Kebijakan Masa Depan Kebijakan Peramalan Rekomendas iPemantauan Evaluasi
  • 42. 3 BENTUK UTAMA ANALISIS KEBIJAKAN 1. Analisis Kebijakan Prospektif 2. Analisis Kebijakan Retrospektif 3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi
  • 43. BENTUK-BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN PENEMUAN MASALAH : Masalah apa yang harus diatasi ? PEMECAHAN MASALAH : Apa solusi masalahnya ? RETROSPEKTIF (Ex Post) : Apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat PROSPEKTIF (EX Ante) : Apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan