Bahan presentasi untuk mata kuliah seminar hukum bisnis

1. 1. Bobtian Sijabat (422084)
2. Etty Indrawati (422090)
3. Idik Saeful Bahri (422094)
4. Muhammad Adham Muhaimin (422101)
5. N. P. Ari Setyaningsih (422103)
TUGAS MATA KULIAH :
SEMINAR HUKUM BISNIS
Disusun oleh :

2. Kasus Satu

3. 1. Tn. Abut tidak mengerti konsep tanggung jawab secara tanggung renteng
yang dibebankan kepada para tergugat. Jika saudara adalah advokat yang
mewakili Tn. Abut berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan konsep
tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut dengan dasar hukumnya?
Konsep tanggung jawab secara renteng memiliki pengertian sebagai bentuk tanggung
jawab bersama dalam memenuhi ganti kerugian, dimana jika satu pihak telah
membayarkan ganti rugi yang dibebankan, maka pihak lainnya telah bebas dari
kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1278
KUHPerdata yang menjelaskan bahwa tanggung jawab secara renteng adalah suatu
perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antar beberapa
kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak
untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan
kepada sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

4. 2. Menurut saudara apakah Tergugat 1 berhak mendapatkan ganti rugi dari
Para Tergugat lainnya tersebut?
c. Asas subrogasi, yaitu prinsip
yang menyatakan bahwa
penanggung berhak mendapatkan
pembayaran kembali atas ganti rugi
yang telah diberikan penanggung
kepada kreditur.
a. Pasal 284 KUHD yang berbunyi:
penanggung yang telah membayar
kerugian barang yang
dipertanggungkan, memperoleh
semua hak yang sekiranya dimiliki
oleh tertanggung terhadap pihak
ketiga berkenaan dengan kerugian
itu; dan tertanggung bertanggung
jawab untuk setiap perbuatan yang
mungkin merugikan hak
penanggung terhadap pihak ketiga
itu.
b. Pasal 1365 KUHPerdata yang
berbunyi: tiap perbuatan yang
melanggar hukum dan membawa
kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan
kerugian tersebut.
Tergugat 1 berhak mendapatkan
ganti rugi dari para tergugat lainnya
dengan upaya melakukan gugatan
baru (Perbuatan Melawan Hukum)
didasarkan pada ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

5. Kasus Dua
A. Apabila saudara dalam posisi
sebagai Advokat yang akan membela
kepentingan hukum Indo Auto.

6. 1. Apakah gugatan kepada Indiana Auto akibat pengakhiran perjanjian secara sepihak
dapat diajukan ke Pengadilan di Indonesia? jika dapat, Pengadilan Negeri mana yang
memiliki kompetensi untuk mengadili sengketa tersebut?
Gugatan kepada Indiana Auto
akibat pengakhiran perjanjian
secara sepihak dapat diajukan
ke Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.
Dasar Pengajuan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat
(3) HIR yang menentukan bahwa “jika tidak diketahui
tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang
sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka
tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di
tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat,
atau jika tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah
hukumnya terletak barang tersebut”.
Menurut Sujatmiko, salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat (dalam hukumonline.com), bahwa sebenarnya tidak ada
keharusan untuk mendaftarkan gugatan yang tergugatnya di luar negeri
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, untuk tergugat yang
berada di luar negeri berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR.
Berdasarkan gugatan terhadap pihak asing tersebut, Ketua Pengadilan
Negeri akan menyampaikan gugatan tersebut melalui Direktorat
Jenderal Protokol pada Kementerian Luar Negeri untuk memanggil
tergugat yang berada di luar negeri.
Lebih lanjut menurut
Sujatmiko, Direktorat
Jenderal Protokol
tersebut berlokasi di
Jakarta Pusat, maka
pada umumnya gugatan
terhadap tergugat yang
berada di luar negeri,
diajukan ke Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
1
3
2
4

7. 2. Apakah dasar gugatan yang akan saudara ajukan? Wanprestasi atau perbuatan melawan
hukum?
e. Pasal 25
Kepmenperin
menentukan bahwa:
“perjanjian/kontrak
yang masih berlaku
hanya dapat
diputuskan oleh para
pihak atas
persetujuan kedua
belah pihak”.
d. Pasal 1266 KUHPerdata yang menentukan bahwa:
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang
timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi
hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai
tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika
syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan
melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu
jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu
tidak boleh lebih dari satu bulan”.
a. Dasar gugatan
yang akan kami
ajukan adalah
Perbuatan Melawan
Hukum (PMH).
b. Dasar gugatan tersebut
adalah ketentuan Pasal 1365
dan Pasal1266 KUHPerdata,
serta ketentuan Pasal 25 dan
Pasal 26 Keputusan Menteri
Perindustrian Nomor
295/M/SK/7/1982 tentang
Ketentuan-Ketentuan tentang
Keagenan Tunggal
(Kepmenperin).
c. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan
bahwa:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum
dan membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang menimbulkan
kerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut”.

8. Pasal 26 Kepmenperin
01 02
04 03
Jika prinsipal memutuskan perjanjian keagenan tunggal
seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diikuti
dengan penunjukan agen tunggal baru, maka pengakuan
kepada agen tunggal baru hanya diberikan kalau prinsipal
yang bersangkutan telah menyelesaikan secara tuntas segala
permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemutusan
perjanjian itu dengan agen tunggal yang lama (clean break);
Jika pemutusan perjanjian
keagenan tunggal secara sepihak
oleh prinsipal tidak diikuti dengan
penunjukan agen tunggal baru, di
samping kewajiban memberikan
ganti rugi kepada agen tunggal
dengan siapa ia telah memutuskan
perjanjian, prinsipal wajib pula
men-supply terus suku cadang
kepada perusahaan bekas agen
tunggalnya sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun untuk menjaga
kontinuitas pelayanan kepada para
pemakai peralatan tersebut dan
agen tunggal tersebut tetap
bertanggung jawab dalam
pelayanan lepas jual selama masa
dua tahun itu”.
a. Suatu perjanjian keagenan tunggal hanya dapat diputuskan secara sepihak
oleh prinsipal dalam hal agen tunggal melakukan perbuatan yang sangat tidak
wajar/tidak memuaskan (non-performance) dalam melakukan keagenan;
b. Jika prinsipal memutuskan perjanjian secara sepihak di luar ketentuan yang
tersebut di dalam ayat (1) pasal ini, maka ia wajib memberikan ganti rugi kepada
perusahaan agen tunggal dengan siapa ia telah memutuskan perjanjian atas
kerugian yang nyata-nyata telah oleh agen tunggal tersebut;
Perjanjian/kontrak yang
masih berlaku hanya dapat
diputuskan oleh para pihak
dalam hal-hal sebagai
berikut:
a. Perusahaan agen
tunggal yang
bersangkutan:
1. Dibubarkan
2. Dihentikan usahanya
3. Dialihkan haknya
4. Bangkrut/pailit
b. Atas persetujuan kedua
belah pihak.
Ganti rugi yang tersebut
dalam ayat (1) pasal ini
didasarkan atas inventerisasi
yang dibuat bersama oleh
agen tunggal dan prinsipal
atau kuasanya atas:
1. Stock
peralatan/komponen/suku
cadang yang masih tersisa
pada agen tunggal;
2. fasilitas bangunan,
peralatan dan perlengkapan
yang khusus diadakan dalam
rangka keagenan barang-
barang modal/ barang-
barang industry tertentu
tersebut;
3. tenaga kerja yang khusus
dilatih untuk jenis barang-
barang modal/barang-barang
industry tertentu yang
diageni;
4. investasi lannya yang
telah dilakukan oleh agen
tunggal dalam rangka
pemasaran;

9. 3. Apakah ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1365 KUHPerdata, serta Pasal 25 dan 26 Kepmenperin
dapat dijadikan dasar gugatan di Pengadilan Indonesia? d. Tergugat juga melanggar
ketentuan Pasal 25 dan 26
Kepmenperin. Berdasarkan
ketentuan Pasal 25
Kepmenperin, seharusnya
perjanjian antara tergugat
dan penggugat harus
diputuskan oleh kedua belah
pihak, bukan sepihak.
Berdasarkan ketentuan Pasal
26 Kepmenperin, perjanjian
antara tergugat dan
penggugat memang dapat
dilakukan pemutusan secara
sepihak oleh tergugat, namun
tergugat wajib memberikan
ganti rugi dan tetap men-
supply suku cadang kepada
penggugat sekurang-
kurangnya selama 2 (dua)
tahun untuk menjaga
kontinuitas kepada para
pemakai
peralatan/komponen yang
dijual penggugat. Akan tetapi,
kewajiban-kewajiban
tersebut tidak dilaksanakan
tergugat.
b. Perjanjian antara
Indiana Auto (tergugat)
dan Indo Auto (penggugat)
tidak mengatur klausul
pengecualian atas
berlakunya ketentuan Pasal
1266 KUHPerdata. Oleh
karena itu, seharusnya
ketentuan Pasal 1266
KUHPerdata tersebut tetap
berlaku, sehingga
berdasarkan ketentuan
pasal tersebut, pemutusan
perjanjian antara tergugat
dan penggugat harus
diputus oleh pengadilan.
c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, tergugat telah
PMH dan atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat
menimbulkan kerugian terhadap penggugat. PMH tersebut berupa
pemutusan perjanjian secara sepihak oleh tergugat, sehingga
penggugat mengalami kerugian terkait biaya-biaya investasi yang
telah dikeluarkan penggugat dan hilangnya proyeksi keuntungan
yang diharapkan apabila perjanjian antara tergugat dan
penggugat dapat berlangsung lebih lama.
a. Ketentuan-ketentuan Pasal 1266
dan 1365 KUHPerdata, serta Pasal 25
dan 25 Kepmenperin dapat dijadikan
dasar gugatan PMH ke Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat terhadap Indiana
Auto (tergugat).

10. 4. Apakah Indo Auto dapat mengajukan tututan ganti rugi akibat kehilangan
keuntungan yang diharapkan?
Akan tetapi, apabila merujuk pada
yurisprudensi yang ada, yakni
dalam Putusan Perkara Peninjauan
Kembali No. 650/PK/Pdt/1994,
Hakim MA menentukan bahwa
berdasarkan Pasal 1370, Pasal
1371, dan Pasal 1372 KUHPerdata,
ganti kerugian immaterial hanya
dapat diberikan dalam hal-hal
tertentu saja, seperti perkara
kematian, luka berat, dan
penghinaan.
Kerugian materil (dalam hukum
online.com) adalah kerugian yang
nyata-nyata ada diderita pemohon.
Kerugian immaterial (dalam
hukumonline.com) adalah kerugian
atas manfaat yang kemungkinan
akan diterima oleh pemohon
dikemudian hari atau kerugian dari
kehilangan keuntungan yang
mungkin diterima oleh pemohon di
kemudia hari.
Indo Auto (penggugat) dapat
mengajukan tuntutan ganti rugi
akibat kehilangan keuntungan yang
diharapkan (ganti rugi immaterial),
disamping gugatan materil berupa
biaya-biaya investasi yang telah
dikeluarkan penggugat.
A B
DC

11. Penolakannya dengan cara pihak Indo
Auto mengajukan permohonan
penolakan putusan arbitrase ICA
kepada pengadilan India, berdasarkan
ketentuan Pasal 5 New York
Convention.
5. Jika Indo Auto menolak putusan
arbitrase ICA, apakah dapat dilakukan
upaya-upaya hukum terhadap putusan
arbitrase ICA tersebut?

12. B. Apabila saudara dalam posisi
sebagai Advokat yang akan membela
kepentingan hukum Indiana Auto.

13. 1. Putusan arbitrase ICA adalah putusan arbitrase internasional dan tidak mencantumkan titel
eksekutorial berupa : ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah putusan
arbitrase ICA dapat dieksekusi di Indonesia?
Putusan arbitrase internasional
yang diputus badan-badan
arbitrase internasional atau arbiter
perorangan di luar negeri atau di
luar wilayah hukum Republik
Indonesia, tidak mengenal irah-
irah/ kepala putusan seperti yang
ada dan dikenal di Indonesia (titel
eksekutorial berupa: ”Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”), padalah putusan
tersebut akan dilaksanakan di
Indonesia. Berdasarkan hal
tersebut, maka diperlukan adanya
pemberian eksekuatur
sebagaimana diatur dalam Pasal 66
huruf d dan e Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999.
Dapat, asalkan telah mendapatkan
eksekuatur dari Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat. Dalam
Penjelasan Pasal 66 huruf d
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa,
diatur ketentuan bahwa suatu
Putusan Arbitrase Internasional
hanya dapat dilaksanakan dengan
putusan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dalam bentuk
perintah pelaksanaan (eksekuatur).

14. 2. Upaya-upaya hukum yang akan kami tempuh
untuk dapat mengeksekusi putusan arbitrase
ICA di Indonesia?
a. Langkah pertama yang dapat
ditempuh adalah memohonkan
eksekuatur dari Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat. Karena
berdasarkan Penjelasan Pasal 66
huruf d Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa,
diatur ketentuan bahwa suatu
Putusan Arbitrase Internasional
hanya dapat dilaksanakan dengan
putusan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dalam bentuk perintah
pelaksanaan (eksekuatur).
b. Apabila Kepala Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat menolak
untuk mengakui dan
melaksanakan Putusan Arbitrase
ICA, maka upaya hukum yang
akan kami tempuh adalah
melakukan kasasi ke Mahkamah
Agung (Pasal 68 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999).

15. 3. Persyaratan-persyaratan yang harus
dipersiapkan/dipenuhi untuk dapat mengeksekusi
putusan arbitrase ICA di Indonesia?
d. Putusan Arbitrase
Internasional hanya dapat
dilaksanakan setelah
memperoleh eksekuatur dari
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat
c. Putusan Arbitrase
Internasional hanya dapat
dilaksanakan di Indonesia
terbatas pada putusan yang
tidak bertentangan dengan
ketertiban umum
a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter
atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan
negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara
bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan
pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional
Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter
atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan
negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara
bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan
pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional
b. Putusan Arbitrase Internasional
yang menurut ketentuan hukum
Indonesia termasuk dalam ruang
lingkup hukum perdagangan
Pasal 66
Putusan Arbitrase Internasional
hanya diakui serta dapat
dilaksanakan di wilayah hukum
Republik Indonesia, apabila
memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
Hal tersebut diatur
dalam Pasal 66 Jo Pasal
67 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999:

16. Pasal 67
(1)
c
b
a
(2)
Permohonan
pelaksanaan Putusan
Arbitrase Internasional
dilakukan setelah
putusan tersebut
diserahkan dan
didaftarkan oleh
arbiter atau kuasanya
kepada Panitera
Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.
Penyampaian berkas
permohonan
pelaksanaan
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) harus
disertai dengan:
lembar asli atau
salinan otentik
Putusan Arbitrase
Internasional, sesuai
ketentuan perihal
otentifikasi dokumen
asing, dan naskah
terjemahan
resminya dalam
bahasa Indonesia;
lembar asli atau
salinan otentik
perjanjian yang
menjadi dasar
Putusan Arbitrase
Internasional sesuai
ketentuan perihal
otentifikasi dokumen
asing, dan naskah
terjemahan
resminya dalam
bahasa Indonesia;
dan
keterangan dari
perwakilan
diplomatik Republik
Indonesia di negara
tempat Putusan
Arbitrase
Internasional
tersebut ditetapkan,
yang menyatakan
bahwa negara
pemohon terikat
pada perjanjian,
baik secara bilateral
maupun multilateral
dengan negara
Republik Indonesia
perihal pengakuan
dan pelaksanaan
Putusan Arbitrase
Internasional.

17. 4. Apakah ada batas waktu untuk eksekusi putusan arbitrase ICA di
Indonesia?
Pasal 65 hingga 69 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999
tidak mengatur mengenai
batas waktu eksekusi putusan
arbitrase. Pasal 69 ayat (3)
menyebutkan : tata cara
penyitaan serta pelaksanaan
putusan mengikuti tata cara
sebagaimana ditentukan
dalam Hukum Acara Perdata.
Jika berpedoman pada
prosedur pelaksanaan
eksekusi menurut hukum
acara perdata berarti dapat
berlangsung dalam jangka
waktu yang lama, sehingga
dalam hal ini tidak ada batas
waktu untuk eksekusi putusan
arbitrase ICA di Indonesia.

18. 5. Jika Indo Auto memiliki harta berupa tanah dan bangunan di Denpasar, Makassar dan
Palembang, apakah harta kekayaan tersebut dapat disita? Jika dapat, bagaimana teknis
penyitaannya ?
a. Ketua Pengadilan Negeri karena
jabatannya memberikan perintah
dengan surat penetapan supaya
disita barang-barang bergerak
milik debitur, kalau barang
bergerak tersebut tidak
mencukupi, maka disita barang-
barang tidak bergerak milik
debitur. Hal ini sesuai dengan
Pasal 197 ayat 1 HIR/ Pasal 208
RBg.
b. Apabila barang yang hendak disita
eksekusi tersebut ternyata
berada di wilayah hukum
Pengadilan Negeri lain, maka
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
memerintahkan penyitaan
eksekusi tersebut, harus
meminta bantuan (delegasi)
kepada Pengadilan Negeri di
tempat mana barang itu berada
(Pengadilan Negeri / PN
Denpasar, PN Makasaar dan PN
Palembang), agar dilakukan
penyitaan eksekusi.
Dapat
Teknis penyitaan:
Sita Eksekutorial

19. Kasus 3
a. Apabila saudara dalam posisi sebagai Advokat
yang akan membela kepentingan hukum PT Biru
Laut yang tetap ingin menagih pembayaran uang
sewa dan menarik Kapal Keruk Sumatera.

20. 1. Uraikan langkah-langkah hukum apa yang dapat ditempuh PT Biru Laut
untuk menuntut pembayaran uang sewa Kapal Keruk Sumatera dari AAA?
01
02 03 04
05
Aanmaning adalah
peringatan atau teguran
agar tergugat
menjalankan putusan
dalam jangka waktu
tertentu yang dilakukan
oleh KPN setelah
ternyata tergugat tidak
mau menjalankan
putusan secara sukarela.
Ada tiga macam
eksekusi yang dikenal
oleh hukum acara
perdata, yaitu:
Eksekusi sebagaimana
yang diatur dalam Pasal
225 HIR, dimana
seorang dihukum untuk
melaksanakan suatu
perbuatan.
.
Jika aamaning tidak
dipatuhi, maka tahap
berikutnya adalah
melakukan sita eksekusi
terhadap harta kekayaan
tergugat/termohon/debit
ur sesuai dengan
ketentuan hukum acara
perdata.
eksekusi sebagaimana
yang diatur dalam Pasal
196 HIR dan seterusnya,
dimana seorang
dihukum untuk
membayar sejumlah
uang.
06
eksekusi riil:
pengosongan dilakukan
oleh jurusita dan apabia
perlu dapat dibantu oleh
beberapa anggota Polisi
seperti pengosongan
rumah.

21. 2. Apakah PT. Biru Laut berhak untuk menarik kembali kapal kapalnya dari PT
Merah Delima? Jika dapat, uraikan upaya hukum apa yang dapat dilakukan
oleh PT Biru Laut terhadap Merah Delima bila PT Merah Delima tetap tidak
mau menyerahkan Kapal Keruk Sumatera kepadanya?
01 02
Berhak. Dengan cara
mengajukan tuntutan
pidana dan perdata.
Tuntutan pidana berupa
laporan kepolisian
berdasarkan ketentuan
Pasal 372 KUHP tentang
Penggelapan dan
gugatan perdata (PMH)
berdasarkan ketentuan
Pasal 1365 KUHPer.
Bunyi dari Pasal 372 KUHP
adalah barang siapa
dengan sengaja dan
melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang
lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan
diancam karena
penggelapan, dengan
pidana penjara paling
lama empat tahun atau
pidana denda paling
banyak sembilan ratus
rupiah.

22. 3. Apakah PT Biru Laut dapat
menuntut pemegang saham AAA
untuk ikut bertanggung jawab
melunasi biaya sewa dan biaya
Perbaikan Kapal Keruk Sumatera?
01
02
03
a
b
c
Salah satu keuntungan yang paling besar
diperoleh dan dinikmati pemegang saham
ad alah tanggung jawab terbatas.
Keuntungan ini diberikan UUPT kepada
pemegang saham sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT. Meskipun
pemegang saham dikonstruksi sebagai
pemilik dari perseroan, namun hukum
membatasi tanggung jawabnya dengan
acuan:
Pasal 3 ayat (1) UUPT bahwa
pemegang saham hanya bertanggung
jawab sebesar setoran atas seluruh
saham yang dimilikinya dan tidak
meliputi harta kekayaan pribadinya.
Tanggung jawab pemegang saham
yang terbatas inilah yang dibakukan
dalam istilah tanggung jawab terbatas.
Tidak Dapat dimintai
pertanggungj
awaban.
risiko yang ditanggung
pemegang saham, hanya
sebesar investasinya atau tidak
melebihi saham yang dimilikinya
pada perseroan;
pemegang saham perseroan tidak
bertanggung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas
nama perseroan maupun atas
kerugian yang dialami perseroan;
dengan demikian, pada
prinsipnya pemegang saham
tidak bertanggung jawab
secara pribadi atau secara
individual atas utang
perseroan.

23. 4. Pasal berapa dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang mengatur Notice of Default atau pemberitahuan
pernyataan wanprestasi?
Sommatie: peringatan tertulis
dari kreditur kepada debitur
secara resmi melaui pengadilan
negeri.
Ingebreke stelling: peringatan
kepada debitur tidak melalui
pengadilan negeri.
Somasi minimal dilakukan sebanyak
tiga kali oleh kreditor atau juru sita.
Apabila somasi itu tidak
diindahkannya, maka kreditor
berhak membawa persoalan itu ke
pengadilan. Dan pengadilanlah
yang akan memeutuskan, apakah
debitor wanprestasi atau tidak.
Somasi adalah teguran dari si
berpiutang (kreditor) kepada si
berutang (debitor) agar dapat
memenuhi prestasi sesuai dengan
isi perjanjian yang telah disepakati
antara keduanya. Somasi ini diatur
di dalam Pasal 1238 KUHPerdata
dan Pasal 1243 KUHPerdata.

24. 80% 60%
Dapat. Dengan cara
mengajukan gugatan
perdata (PMH)
sebagaimana yang telah
diatur dalam Pasal 1365
KUHPer. Perbuatan
melawan hukum yang
dilakukan oleh PT Merah
Delima adalah melanggar
hak dari AAA yang
kemudian menimbulkan
kerugian bagi AAA.
1. Apakah AAA dapat
menuntut ganti rugi
kepada PT Merah
Delima jika PT Merah
Delima mau secara
sukarela
mengembalikan Kapal
Keruk Sumatera kepada
PT Biru Laut? Berikan
dasar hukumnya dan
kemana hal tersebut
dapat diajukan?
b. Apabila saudara dalam posisi sebagai Advokat yang akan membela
kepentingan hukum AAA Ltd. Co yang tetap ingin mempertahankan Kapal
Keruk Sumatera dan tidak mau membayar sewa karena proses perbaikan
masih berlangsung.

25. The problem(s)
2. Apabila AAA mengajukan
permohonan arbitrase di
SIAC terhadap PT MD
karena mengembalikan
Kapal Keruk Sumatera
kepada PT BL, dan ternyata
permohonannya dikabulkan
dalam putusan arbitrase
SIAC tersebut, apakah
putusan arbitrase SIAC
dapat di eksekusi di
Indonesia? jelaskan.
The Solution(s)
Dapat. Berdasarkan pasal 67 UU
Nomor 30 Tahun 1999
permohon pelaksanaan Putusan
Arbitrase Internasional
dilakukan setelah putusan
tersebut diserahkan dan
didaftarkan oleh arbiter atau
kuasanya kepada Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>

26. 3. Apa persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan/dipenuhi untuk dapat
mengeksekusi putusan arbitrase SIAC di Indonesia?
2
lembar asli atau salinan otentik
Putusan Arbitrase Internasional,
sesuai ketentuan perihalotentifikasi
dokumen asing, dan naskah
terjemahan resminya dalam Bahasa
Indonesia;
keterangan dari perwakilan
diplomatik Republik Indonesia di
negara tempat PutusanArbitrase
Internasional tersebut ditetapkan,
yang menyatakan bahwa negara
pemohonterikat pada perjanjian,
baik secara bilateral maupun
multilateral dengan negara
RepublikIndonesia perihal
pengakuan dan pelaksanaan Putusan
Arbitrase Internasional.
lembar asli atau salinan otentik
perjanjian yang menjadi dasar
Putusan ArbitraseInternasional
sesuai ketentuan perihal otentifikasi
dokumen asing, dan
naskahterjemahan resminya dalam
bahasa Indonesia; dan
1 3

27. c. Apabila saudara dalam posisi sebagai Advokat yang akan
membela kepentingan hukum PT Merah Delima yang
menginginkan biaya perbaikan atas Kapal Keruk Sumatera.
Apakah PT Merah
Delima memiliki hak
retensi untuk
menahan Kapal Keruk
Sumatera
sebagaimana yang
diatur dalam pasal
1812 dan pasal 1616
KUHPerdata
mengingat Kapal
Keruk Sumatera
adalah milik PT Biru
Laut?
Bisa. Menurut Pasal 1616
KUHPerdata. Para buruh
yang memegang suatu
barang milik orang lain
untuk mengerjakan
sesuatu pada barang itu,
berhak menahan barang
itu sampai upah dan
biaya untuk itu diunasi,
kecuali bila untuk upah
dan biaya buruh tersebut
pemberi tugas itu telah
menyediakan tanggungan
secukupnya.
SOAL01 JAWABAN

28. 2. Terhadap putusan arbitrase SIAC yang mengabulkan
pemohonan AAA (lihat pertanyaan butir B.2), apakah PT MD
dapat menggunakan alasan-alasan penolakan pelaksanaan
putusan arbitrase asing berdasarkan New York Convention
1958? Jelaskan alasan-alasan tersebut
a
b
Dapat dengan mengajukan bukti
adanya pelanggaran terhadap
salah satu alasan yang ditentukan
dalam Pasal 5 ayat 1 Konvensi New
York 1958, yaitu :
The parties to the agreement reffered in
article II were, under the law applicable to
them, under some incapacity, or the said
agreement is not valid under the law to
which the parties have subjected it or, failing
any indication thereon, under the law of the
country where the award was made; or
(Para pihak dengan perjanjian dirujuk dalam
pasal II, di bawah hukum yang berlaku
untuk mereka, di bawah beberapa
ketidakmampuan, atau perjanjian tersebut
tidak sah berdasarkan hukum mana pihak
telah dikenakan atau, gagal atasnya, di
bawah hukum negara di mana penghargaan
itu dibuat; atau)
The party against whom the award is invoked
was not given proper notice of the
appointment of the arbitrator or of the
arbitration proceedings or was otherwise
unable to present his case; or (Pihak-pihak
yang bersengketa tidak diberikan
pemberitahuan yang sesuai tentang
penunjukan arbiter atau dari proses arbitrase
atau sebaliknya tidak dapat menghadiri
kasusnya; atau)
c
d
e
The award deals with a difference not
contemplated by or not falling within the
terms of submission to arbitration, or it
contains decisions on matters beyond the
scope of submission to arbitration, provided
that, if the decisions on matters submitted to
arbitration can be separated from those not
so submitted, that part of the award which
contains decisions on matters submitted to
arbitration may be recognized and enforced;
or (Putusan tersebut mengatur sengketa yang
tidak diatur oleh atau tidak mengikuti
ketentuan yang dapat diputuskan oleh
arbitrase, atau mengandung keputusan
mengenai hal-hal di luar lingkup yang
diserahkan untuk diputuskan melalui
arbitrase, asalkan, jika keputusan mengenai
hal-hal yang diputuskan oleh arbitrase dapat
dipisahkan dari hal-hal yang tidak diserahkan
untuk diputuskan, bagian dari putusan yang
berisi keputusan tentang hal-hal yang
diputuskan oleh arbitrase dapat diakui dan
ditegakkan; atau)
The composition of the arbitral authority or
the arbitral procedure was not in accordance
with the agreement, was not in accordance
with the law of the country where the
arbitration took place; or (Kewenangan dari
arbitrase atau prosedur arbitrase tidak
sesuai dengan perjanjian, tidak sesuai
dengan hukum dimana arbitrase tersebut
dilaksanakan; atau)
The award has not yet become binding on the
parties, or has been set aside or suspended by
a competent authority of the country in which,
or under the law of which, that award was
made. (Putusan belum mengikat para pihak,
atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan
oleh otoritas yang berwenang di negara di
mana, atau sesuai hukum di mana, putusan
tersebut dibuat)

29. 3. Jelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh PT MD apabila PT MD
berusaha untuk membatalkan putusan arbitrase SIAC? Berdasarkan
New York Convention 1958, ke pengadilan manakah hal tersebut
dapat dilakukan?
Pembatalan putusan arbitrase
international berdasarkan
konvensi New York 1958 diatur
daam Pasal 5 ayat 1 huruf e, di
mana putusan arbitrase
international tidak bersifat
mengikat apabila putusan
tersebut dibatalkan oleh lembaga
yang berwenang di negara di
mana atau berdasarkan hukum
putusan tersebut dijatuhkan. Tata
cara selanjutnya bergantung
pada negara dan lembaga di
mana pemohonan pembatalan
dimintakan.
Sedangkan aturan pembatalan
putusan arbitrase di Indonesia
diatur dalam Pasal 71 dan 72
Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Pasal 71
(1) Pemohonan pembatalan
putusan arbitrase harus
diajukan secara tertulis
dalam waktu palng lama 30
(tiga puluh) hari terhitung
sejak hari penyerahan dan
pendaftaran putusan
arbitrase kepada Panitera
Pengadilan Negeri.

30. Pasal 72
01
02
03
04
05
Pemohonan pembatalan putusan
arbitrase harus diajukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri
Putusan atas pemohonan
pembatalan ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak pemohonan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diterima
Mahkamah Agung
mempertimbangkan serta
memutuskan pemohonan banding
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah
pemohonan banding tersebut
diterima oleh Mahkamah Agung.
Apabila pemohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
dikabulkan, Ketua Pengadilan
Negeri menentukan lebih lanjut
akibat pembatalan seluruhnya
atau sebagian putusan arbitrase
Terhadap putusan Pengadilan
Negeri dapat diajukan
pemohonan banding ke
Mahkamah Agung yang memutus
dalam tingkat pertama dan
terakhir..

31. Terima Kasih