Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam memerangi korupsi melalui penerapan good governance, antara lain dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Contoh pelaksanaannya adalah pembentukan kantor pelayanan terpadu dan penerapan sistem tunjangan daerah berbasis kinerja di beberapa daerah.

1. 1
PEMBERANTASAN KORUPSI
www.kpk.go.id

2. 2
• Skor IPK 2006 Ind 2,4, di
ASEAN hanya sedikit lebih baik
dari Myanmar dan Kamboja.
• Persepsi Korupsi menurut
pebisnis – gambaran
pelayanan publik
• PERC – Annual Graft Ranking,
skor Indonesia 2006 = 8,16.
• 2004, 2005, dan 2006 terkorup
se-Asia.
PERCLtd.
• Barometer Korupsi Global 
Korupsi sudah terjadi di semua
sektor.
• The World
Competitiveness Index
2006: Indonesia ranking
60; Malaysia 23, Thai
32; Philipina 49;
Singapura 3. Institute of
Management
Development
(IMD) Geneva
• Growth Competitiveness
Index  Indonesia ranking
50 dengan skor 4,26.
• Jumlah hari
mendapatkan ijin di
Indonesia  contoh waktu
yang diperlukan untuk
mengurus ijin-ijin tertentu
di Indonesia.
• Indikator Kemudahan
Melakukan Bisnis 
waktu menunggu
persetujuan ijin-ijin relatif
lebih lama dibanding
negara Asia lain.

3. 3
PERC -
Annual Graft
Ranking
IPK
Institute of
Management
Development
(IMD) Geneva
The World
Competitiveness
Scoreboard
Growth Competitiveness Index
(GCI) rankings, dalam
Global Competitiveness Reports
Jumlah Hari Mendapatkan
Izin di Indonesia
Indikator Kemudahan
Melakukan BisnisBgmn sudut
pandang
orang lain thd
korupsi?
Mutu
Pelayanan
Publik ?
Country
Risk ?
Daya
saing ?
PERCLtd.
Global
Corruption
Barometer

4. 4
Wajah Pelayanan Publik ≈ Kebersihan Birokrasi
Indeks Persepsi
Korupsi
mencerminkan
‘persepsi’
masyarakat,
khususnya pebisnis
tentang tingkat
korupsi suatu negara
 diturunkan dari
bagaimana layanan
publik mereka
rasakan.

5. 5
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ps. 1 butir 3)
adalah
serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui
upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan
peran serta masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3)
Koordinasi
(Pasal 7)
TUGAS
KPK
Supervisi
(Pasal 8)
Penyelidikan,
Penyidikan &
Penuntutan
(Pasal 11)
Pencegahan
(Pasal 13)
Monitoring
(Pasal 14)
1. networking 
counterpartner
2. tidak memonopoli
tugas dan wewenang
lid-dik-tut;
3. trigger mechanism

6. 6
Tugas Koordinasi (Pasal 7)
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang:
a. Mengkoordinasikan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan TPK
b. Menetapkan sistem pelaporan dlm
kegiatan pemberantasan TPK
c. Meminta informasi tentang
kegiatan pemberantasan TPK kepada
instansi terkait
d. Melaksanakan dengar pendapat &
pertemuan dg instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan TPK
e. Meminta laporan instansi terkait
ttg pencegahan TPK
BPKP
Itjen Dep
Inspektorat
LPND
Bawasda
Kepolisian
Kejaksaan
BPK

7. 7
Tugas Supervisi (Pasal 8)
Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang:
Melakukan pengawasan, penelitian, atau
penelaahan thd instansi yg menjalankan tugas
dan wewenang berkaitan dg pemberantasan
tpk, dan instansi yg melaksanakan pelayanan
publik
Mengambil alih penyidikan atau penuntutan
thd pelaku tpk yang sedang dilakukan oleh
kepolisian atau kejaksaan
BPK
BPKP
Itjen Dep
Bawasda
Departemen, LPND,
Kementerian
(pelayanan publik)
Kepolisian
Kejaksaan
(1)
Pasal 9,
10
Kepolisian Kejaksaan

8. 8
Alasan Pengambilalihan Penyidikan & Penuntutan
(Pasal 9, 10)
UU No. 30 Tahun 2002
Laporan masyarakat ttg TPK tidak ditindaklanjuti
(2)
Proses penanganan TPK berlarut-larut /
tertunda tunda tanpa alasan yg dapat
dipertanggungjawabkan
Penanganan TPK ditujukan untuk melindungi
pelaku TPK yg sesungguhnya
Penanganan TPK mengandung unsur korupsi
Hambatan penanganan TPK karena campur
tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif
Keadaan lain yg menurut kepolisian/kejaksaan,
penanganan TPK sulit dilaksanakan dg baik
dan dapat dipertanggungjawabkan
KPK
memberit
ahukan
kpd
penyidik/
penuntut
umum

9. 9
Tugas Penyelidikan,
Penyidikan, & Penuntutan
Kewenangan KPK dalam Lid-Dik-Tut meliputi
Tindak Pidana Korupsi yang:
- melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara
negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum atau penyelenggara negara;
- mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
dan/atau
- menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

10. 10
Tugas Pencegahan (Pasal 13)
UU No.30Tahun2002
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan
harta kekayaan penyelenggara negara
Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi
pada setiap jenjang pendidikan
Merancang dan mendorong terlaksananya program
sosialisasi pemberantasan TPK
Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral
dalam pemberantasan TPK
Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat
umum
Depdiknas &
semua Lemb.
pendidikan lain
Media
Massa, LSM,
Lemb keagamaan
Masy umum
Luar
negeri

11. 11
Tugas Monitoring (Pasal 14)
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pengkajian thd sistem
pengelolaan administrasi
di semua lembaga negara
& pemerintah
Memberi saran perubahan jika
berdasarkan hasil pengkajian,
sistem pengelolaan administrasi
tersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinan
lembaga negara &
pemerintah
Melaporkan jika saran KPK
mengenai usulan perubahan
tersebut tidak diindahkan
Kepada :
Presiden, DPR, & BPK

12. 12
Berkurangnya
Korupsi
Membangun
Budaya Anti
Korupsi
Mendorong
Reformasi
Sektor Publik
Mendapatkan
Kepercayaan
Publik
Catching
Big Fish
Sosialisasi,
komunikasi,
pendidikan
Perbaikan
peraturan
per-UUan
Pengkajian/
reviu sistem,
rekomendasi
Lid Dik yang
kuat &
proaktif
Operasi/ke
rjasama dg
instansi
lain
Trans-
paransi
Terciptanya
Budaya KPK
yang Unik
Tim
Kerja
Multi
Disiplin
Ilmu
SDM
yang
Tepat
Dukunga
n Infras-
truktur &
Teknologi
Tingkat
Produk-
tivitas
yang
tepat
Rekrutme
n
Training
Produk-
tivitas
Anggara
n yg
Efisien &
Efektif
PERSPEKTIF
KEUANGAN
PERSPEKTIF
STAKEHOLDER
PERSPEKTIF
INTERNAL
PERSPEKTIFPERTUM-
BUHAN&PEMBELAJARAN
Dumas, penelaahan, dan
pemeriksaan
Collective
leadershi
p
Mendorong
penegakan
hukum
Supervisi &
Koordinasi
Preventif Represif

13. 13
4 bulan dalam kandungan:
Primordial Covenant
Pendidikan Antikorupsi
– pendidikan seumur hidup
Pra
kehamila
n
Dalam
kandung
an
Dasar Tinggi Dunia
kerja
3 th
6 th
12 th
15 th
18 th
23 th0 th
- Doa
- makanan
- bacaan
- yang didengar,
dilihat
3 tahun
pertama, masa
terpenting
pertumbuhan
otak manusia
Pendidikan
norma &
perilaku dasar
Menengah
Baligh

14. 14
Multiplier Effect MoU Kerjasama Pendidikan Antikorupsi
MoU KPK - Univ
Training of the
Trainers (TOT)
mahasiswa
Pelatihan SMP/SMU
Wawancara Radio, TV
Penayangan PSA
Liputan di majalah remaja
Peliputan koran lokal
Mahasiswa
dapat
membantu
kampanye &
pendidikan
antikorupsi
KPK
MoU KPK – Perguruan Tinggi ditindaklanjuti
dengan tindakan nyata pendidikan dan kampanye
antikorupsi

15. 15
GG = P + A
Spiritual
Accountability
Public
Accountability
C = P - A = BG
C = corruption; P = power; A = accountability;
BG = bad governance; GG = good governance
Performance
(kinerja) yang baik
dan akuntabel
Ukuran &
pengukuran kinerja
yang amanah
Memiliki tujuan dan
sasaran yang
amanah
Memiliki Visi & Misi
yang amanah
Kalbu yang telah
mendapatkan ‘Nur
Ilahi’
Kinerja akan optimal jika yang diberi amanah memegang
prinsip nilai, sikap, & perilaku yang baik, serta selalu
berusaha memuaskan pemberi amanah (stakeholders). Untuk
itu suatu lingkungan organisasi harus senantiasa belajar dan
berkembang.

16. 16
1. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja
2. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan
melalui penerapan Pakta Integritas
3. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah
5. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik
6. Pemberian akses informasi
7. Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan
peningkatan kesadaran anti korupsi
8. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis
9. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.
Terkait dengan tugas Pencegahan, KPK mendorong
pelaksanaan prinsip2 good governance pada tataran administrasi
Pemerintahan dari mulai Pusat sampai ke Daerah, dalam
program pencegahan korupsi yang disebut Island of integrity
meliputi :
Good Governance sebagai Upaya
Pencegahan Korupsi

17. 17
Kabupaten Solok
 Pos Pelayanan Satu Pintu
 Tunjangan Daerah
 Pakta Integritas
Contoh Pelaksanaan menuju
Island of Integrity

18. 18
Kota Pekanbaru
 Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)
 Tunjangan Daerah
 Pakta Integritas
• Pelaksanaan good governance didukung oleh komitmen pimpinan (GG di Kota
Pekanbaru paling maju seProv. Riau).
• Tunjangan Daerah meningkatkan pendapatan guru dan staf fungsional, namun
menurunkan pendapatan Gol 4b sampai Gubernur (distribusi lebih merata).
• Kantor Pelayanan Terpadu relatif memuaskan masyarakat.

19. Pekanbaru
Nama: Kantor Pelayanan Terpadu (KPT):32 perijinan dan non perijinan
Lokasi Layanan menempati gedung yang megah dan nyaman (ber AC)
Petugas Layanan merupakan pegawai Kantor.
KPT merupakan pelayanan 1 atap, seluruh proses dilakukan dalam 1
lokasi, tapi belum 1 pintu. Artinya, masyarakat masih ada peluang untuk
bertemu dengan unit kerja teknis di KPT
Secara rutin up-grade terhadap kualitas pelayanan melalui pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PELAYANAN TERPADU
(Perijinan dan Non Perijinan)

20. Tunjangan Daerah
Proses pemberian tunjangan kesejahteraan dikaitkan dengan absensi
 Tidak hadir 1 hari tanpa keterangan, tunjangan dipotong 4%
 Batas maksimum ketidakhadiran 10 kali (40%)/tahun tunjangan kesejahteraan
masih bisa dibayarkan
 tidak hadir lebih dari 10 sepuluh) kali atau 40 % tanpa keterangan dalam
1 (satu) bulan TPPK yang bersangkutan tidak dibayarkan dengan penjatuhan
hukuman disiplin sesuai PP No. 30 Tahun 1980.
Contoh nilai tunjangan sebagian pegawai di lingkungan Pemko. Pekanbaru
Jumlah diterima/bulan Selisih Penerimaan
Uraian Jumlah 2006 2005 Keterangan
Pegawai (Rp) (Rp) (Rp) (%)
8.174
Walikota 1 20.000.000 42.000.000 -22.000.000 -110,00% Turun
Eselon II a 1 10.000.000 22.500.000 -12.500.000 -125,00% Turun
Eselon III a 144 2.000.000 7.000.000 -5.000.000 -250,00% Turun
Eselon IV a 592 1.250.000 2.000.000 -750.000 -60,00% Turun
Staf Non Fungsional 2.312 750.000 500.000 250.000 33,33% Naik
Guru/Staf Fungsional 5.124 750.000 250.000 500.000 66,67% Naik

21. 21
Kabupaten Katingan, Kalteng
 Pembuatan KTP gratis dalam waktu 10 menit, di 3 kecamatan.
 Akta Kelahiran dan Akta/keterangan kematian gratis, dalam 1
hari.
Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng
 Pendidikan gratis dari SD sampai SLTA.
Di Provinsi Kalimantan Tengah, sudah banyak
Kota/Kab yang menerapkan Pelayanan Terpadu atau
Pos Pelayanan 1 Pintu, yaitu : Kab. Kapuas,
Katingan, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur,
Sukanara, Gunung Mas, Pulau Pisau, dan Kota
Palangkaraya.

22. 22
Kabupaten Amuntai, Kalsel
 Pemda menjual kupon premi asuransi kepada orang yang
mampu, kemudian kupon tersebut diberikan kepada orang miskin
untuk ditukarkan ke Rumah Sakit untuk berobat gratis.
Kota Denpasar
 Kota Denpasar memiliki data base orang miskin yang baik  di
sekolah untuk pendidikan gratis, dan untuk berobat gratis ke
Puskesmas dan Rumah Sakit.
Di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah banyak
Kota/Kab yang menerapkan Pelayanan Terpadu atau
Pos Pelayanan 1 Pintu, yaitu : Kota Banjarmasin,
Kota Banjarbaru, Kab. Tapin, Ulu Sungai Utara, Ulu
Sungai Tengah, Ulu Sungai Selatan, Kandangan, Tanah
Bumbu, dan Banjar.

23. 23
Apa yang dimaksud dengan KORUPSI ?
Definisi Korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah
pasal dalam UU 31/ 1999 jo UU 20/2001
30 Bentuk / jenis TPK, dengan pengelompokan sbb:
1. Kerugian Keuangan Negara
- Pasal 2
- Pasal 3
2. Suap – Menyuap
- Pasal 5 ayat (1) huruf a - Pasal 11
- Pasal 5 ayat (1) huruf b - Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 13 - Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 5 ayat (2) - Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf a - Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf b - Pasal 12 huruf d

24. 24
3. Penggelapan dalam jabatan
- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan
- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h
5. Perbuatan curang
- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1)huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat 2
- Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Pasal 12 huruf I
7. Gratifikasi
- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

25. 25
Tindak Pidana Lain
yang berkaitan dengan TPK :
1. Merintangi Proses pemeriksaan perkara Korupsi :
- Pasal 21
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan
tidak benar :
- Pasal 22 jo. Pasal 28
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening
tersangka:
- Pasal 22 jo. Pasal 29
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan palsu :
- Pasal 22 jo.Pasal 35
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak
memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor :
- Pasal 24 jo. Pasal 31

26. 26
Pasal 12 B UU 20/2001
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh
penuntut umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan
pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

27. 27
Pasal 12 C
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B
ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan
gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi
dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan
status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diatur dalam Undang-undang tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

28. 28
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan
pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001
• pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi
tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik .
• Pengecualian :Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Pasal 12 C ayat (1):
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat
(1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi
yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

29. 29
Pelaporan dan Penentuan Status
Gratifikasi
Penerima
Gratifikasi
Dapat
memanggil
Penerima
Gratifikasi
SK Pimpinan
KPK ttg
Status Gratifikasi
Penerima
Gratifikasi
Laporan Tertulis
kepada KPK
Proses
Penetapan Status
Menteri
Keuangan
Waktu 30 hari
kerja
sejak diterima 30
hari
kerja
7 Hari Kerja sejak
ditetapkan statusnya
Pasal 16, 17, 18
UU 30/2002
Pasal
12C
UU
20/
2001
penelitian