Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 mengenai tata cara penyusunan inisiatif baru. Ringkasnya, dokumen tersebut menjelaskan definisi inisiatif baru, kategori-kategorinya, dan sumber pendanaannya seperti tambahan anggaran, realokasi anggaran tahun berjalan, dan realokasi antar tahun.

1. SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN INISIATIF BARU Jakarta , 28 Maret 201 1

2. OUTLINE PAPARAN

5. KONSEP DASAR INISIATIF BARU DEFINISI TUJUAN SYARAT PENGAJUAN INISIATIF BARU LANDASAN KONSEPTUAL

17. PENYESUAIAN: PARAMETER EKONOMI PROGRAM A, KEGIATAN B OUTPUT ANGGARAN Anggaran 2011 PM 1 2012 PM 2 2013 PM 3 2014 OUTPUT 1 1. Komponen A 2. Komponen B (Baseline 2011, Inflasi 10%) 200 100 300 220 110 330 242 121 363 256 133 389 OUTPUT ANGGARAN Realisasi 2011 Anggaran 2012 PM 1 2013 PM 2 2014 PM 3 2015 OUTPUT 1 1. Komponen A 2. Komponen B (Baseline 2012, Inflasi 15%) 200 100 300 230 115 345 265 132 397 304 152 456 350 175 525 KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM KEGIATAN KOMPONEN OUTPUT

18. PENYESUAIAN: PARAMETER NON-EKONOMI SBU untuk Komponen A & B = 50 SBU untuk Komponen A & B = 75 OUTPUT ANGGARAN Anggaran 2011 PM 1 2012 PM 2 2013 PM 3 2014 OUTPUT 1 1. Komponen A 2. Komponen B (Baseline 2011) 200 100 300 250 100 350 300 150 450 350 200 550 OUTPUT ANGGARAN Realisasi 2011 Anggaran 2012 PM 1 2013 PM 2 2014 PM 3 2015 OUTPUT 1 1. Komponen A 2. Komponen B (Baseline 2012) 200 100 300 375 150 525 450 225 675 525 300 825 600 150 750 KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM KEGIATAN KOMPONEN OUTPUT

22. ARAH KEBIJAKAN PADA TINGKAT K/L ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN BARU PERUBAHAN KEBIJAKAN EKSISTING KEBIJAKAN EKSISTING INISIATIF BARU PROGRAM BASELINE ARAH KEBIJAKAN BARU PERUBAHAN KEBIJAKAN EKSISTING KEBIJAKAN EKSISTING INISIATIF BARU PROGRAM BASELINE NASIONAL K / L X K / L Y

24. PROSES PENGUSULAN INISIATIF BARU

26. PENDEKATAN PERHITUNGAN ANGGARAN PROPOSAL INISIATIF BARU

33. ILUSTRASI PERANGKINGAN PROPOSAL YANG MEMBUTUHKAN TAMBAHAN ANGGARAN Misal: Pagu anggaran tersedia (ruang gerak Inisiatif Baru) = 1000 M Daftar proposal yang akan diajukan = 1000 + (20%)1000 = 1200 M Kategori proposal LAYAK adalah A-F, yaitu proposal dengan nilai > 70 dan masuk dalam pagu anggaran tersedia + 20%. Proposal ini akan didanai. Kategori proposal DIPERTIMBANGKAN adalah G-M, yaitu proposal dengan nilai > 50 tapi tidak bisa didanai dengan anggaran tersedia. Proposal ini akan diikutkan pada Pengusulan selanjutnya. Kategori proposal TIDAK LAYAK adalah N – O, yaitu proposal dengan nilai < 50.

35. ILUSTRASI DAFTAR PROPOSAL YANG TIDAK MEMBUTUHKAN TAMBAHAN ANGGARAN (REALOKASI TAHUN DIRENCANAKAN) Kategori proposal LAYAK adalah A-J, yaitu proposal dengan nilai > 70. Proposal ini disetujui sebagai Inisiatif Baru. Kategori proposal TIDAK LAYAK adalah K - N , yaitu proposal dengan nilai <70. Proposal ini tidak disetujui sebagai Inisiatif Baru.

37. ALUR PENETAPAN PROPOSAL

42. TERIMA KASIH

43. LAMPIRAN

54. FORMULIR PENILAIAN USULAN INISIATIF BARU No Aspek Penilaian Sub-Aspek Penilaian Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah 1 TUJUAN 1 Tujuan jelas dan rasional Tujuan usulan dirumuskan dengan sangat jelas dan rasional, dan menunjukkan keterkaitan erat dengan Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Tujuan usulan dirumuskan cukup jelas dan bisa dimengerti, dan menunjukkan keterkaitan cukup erat dengan Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Perumusan tujuan usulan kurang jelas dan tetapi bisa dimengerti, dan kurang menunjukkan keterkaitan dengan Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Perumusan tujuan usulan sangat tidak jelas dan atau tidak rasional, dan tidak menunjukkan keterkaitan dengan Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. 2 Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Hasil yang ingin dicapai telah dicantumkan dengan sangat jelas, dan menunjukkan keterkaitan erat dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Hasil yang ingin dicapai telah dicantumkan dengan cukup jelas, dan menunjukkan keterkaitan cukup erat dengan Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Hasil yang ingin dicapai tidak dicantumkan, atau dicantumkan tetapi kurang jelas, dan tidak menunjukkan keterkaitan dengan Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Tidak ada rumusan hasil yang ingin dicapai, atau dicantumkan tetapi tidak jelas, dan tidak menunjukkan keterkaitan erat dengan Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional.

55. Lanjutan . . . No Aspek Penilaian Sub-Aspek Penilaian Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah 2 MASALAH 3 Definisi masalah jelas Masalah yang akan dipecahkan oleh inisiatif baru telah didefinisikan dengan sangat baik dan dapat dipahami, disertai dengan data-data yang lengkap akurat. Masalah yang akan dipecahkan oleh inisiatif baru telah didefinisikan dengan cukup baik, disertai dengan data-data yang cukup lengkap dan akurat. Masalah yang akan dipecahkan oleh inisiatif baru kurang terdefinisikan, dan kurang disertai dengan data-data yang akurat. Masalah yang akan dipecahkan oleh inisiatif baru tidak didefinisikan dengan jelas, dan tidak disertai dengan data-data yang akurat. 4 Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada Proposal telah menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana masalah yang menjadi latar belakang inisiatif baru belum di intervensi oleh program yang ada, dan tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada, sehingga perlu diajukan inisiatif baru Proposal memberi penjelasan cukup mengenai bagaimana masalah yang menjadi latar belakang inisiatif baru belum di intervensi oleh program yang ada, dan tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada, sehingga perlu diajukan inisiatif baru Proposal tidak cukup menjelaskan bagaimana masalah yang menjadi latar belakang inisiatif baru belum di intervensi oleh program yang ada, dan tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada, sehingga mengundang pertanyaan apakah perlu diajukan inisiatif baru Tidak ada penjelasan bagaimana masalah yang menjadi latar belakang inisiatif baru sudah atau belum di intervensi oleh program yang ada, atau ternyata penjelasan menunjukkan masalah tersebut bisa diintervensi oleh program yang ada, sehingga tidak perlu mengajukan inisiatif baru.

56. Lanjutan . . . No Aspek Penilaian Sub-Aspek Penilaian Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah 3 CAKUPAN 5 Cakupan usulan nasional atau daerah tertentu Proposal menyebutkan dengan sangat jelas mengenai penerapan inisiatif baru yang sifatnya nasional atau hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu. Jika hanya di beberapa daerah tertentu, proposal dengan jelas telah menyebutkan cakupan didaerah mana saja usulan akan diimplementasikan. Proposal menyebutkan cukup jelas mengenai penerapan inisiatif baru yang sifatnya nasional atau hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu. Jika hanya di beberapa daerah tertentu, proposal cukup jelas menyebutkan cakupan didaerah mana saja usulan akan diimplementasikan. Proposal kurang jelas menyebutkan apakah penerapan inisiatif baru bersifat nasional atau hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu. Bila hanya di beberapa daerah, proposal juga kurang jelas menyebutkan didaerah mana saja usulan akan diimplementasikan. Proposal tidak menyebutkan dengan jelas mengenai penerapan inisiatif baru yang sifatnya nasional atau hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu, dan atau proposal tidak menyebutkan didaerah mana saja usulan akan diimplementasikan. 6 Alasan pemilihan cakupan/daerah jelas Proposal menguraikan dengan sangat jelas alasan cakupan yang sifatnya nasional atau hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu tersebut. Jika proposal bertujuan mengakomodir suatu usulan tertentu dalam Musrenbang, proposal telah menjelaskan kaitan proposal dengan usulan (Musrenbang) tersebut. Proposal menguraikan cukup jelas alasan cakupan yang sifatnya nasional atau hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu tersebut. Jika proposal bertujuan mengakomodir suatu usulan tertentu dalam Musrenbang, proposal telah cukup jelas menjelaskan kaitan proposal dengan usulan (Musrenbang) tersebut. Proposal kurang jelas menguraikan alasan cakupan yang sifatnya nasional atau hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu tersebut. Jika proposal bertujuan mengakomodir suatu usulan tertentu dalam Musrenbang, proposal kurang bisa menjelaskan kaitan proposal dengan usulan (Musrenbang) tersebut. Proposal tidak menguraikan alasan cakupan yang sifatnya nasional atau hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu tersebut. Jika proposal bertujuan mengakomodir suatu usulan tertentu dalam Musrenbang, proposal tidak telah menjelaskan kaitan proposal dengan usulan (Musrenbang) tersebut.