Pasal 11 menjelaskan tugas dan kewenangan PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk menetapkan rencana pengadaan, menandatangani kontrak, mengawasi pelaksanaan, dan melaporkan kemajuan proyek. Pasal 12 menetapkan persyaratan untuk menjadi PPK seperti integritas tinggi dan sertifikat keahlian pengadaan. Pasal 13 melarang PPK menandatangani kontrak tanpa adanya anggaran yang memadai.