Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai dasar tertib hukum dan ketentuan hukum tertinggi karena memuat empat syarat adanya tertib hukum dan pokok-pokok kaidah fundamental seperti dasar negara Pancasila serta pengakuan kemerdekaan dan tujuan negara.

2. 1. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib
hukum tertinggi
2. Syarat adanya tertib hukum Indonesia
3. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok
kaidah negara yang fundamental
4. Inti alinea demi alinea

3. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib
hukum Indonesia adalah sebagai berikut :
o Pertama : Menjadi dasar tertib hukum, karena
Pembukaan UUD 1945 memberikan empat
syarat adanya tertib hukum Indonesia.
o Kedua : Menjadi ketentuan hukum tertinggi,
sesuai dengan kedudukannya sebagai asas
hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum
dasar tidak tertulis (Konvensi) serta
peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih
rendah (Notonagoro, 1974: 45)

4. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan mencakup hal-hal
berikut:
1. Adanya kesatuan objek (penguasa) yang mengadakan
peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan
adanya suatu Pemerintah Republik Indonesia
2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar
keseluruhan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh
adanya dasar Filsafat Negara Pancasila
3. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan
hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan “seluruh
tumpah darah Indonesia”
4. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan
hukum itu berlaku.

5. Pembukaan UUD 45 disebut sebagai pokok
kaidah fundamental karena :
 Memuat dasar negara,Pancasila
 Memuat pokok kaidah yang sifatnya mendasar
yakni pengakuan kemerdekaan sebagai hak
segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan
kemerdekaan, tujuan serta bentuk negara.
 Merupakan sumber motivasi serta aspirasi
perjuangan dan tekad dari bangsa Indonesia
 Merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-
cita moral bangsa Indonesia

6. Makna Alinea Pertama:
 Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela
kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.
 Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk
menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia.
 Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa
penjajasan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.
 Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi
setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri.

7. Makna Alinea Kedua:
 Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa
Indonesia merupakan hasil perjuangan
pergerakan melawan penjajah.
 Adanya momentum yang harus
dimanfaatkan untuk menyatakan
kemerdekaan.
 Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir
perjuangan, tetap iharus diisi dengan
mewujudkan negara Indonesia yang
merdeka,bersatu , berdaulat,adil dan
makmur.

8. Makna Alinea ketiga:
 Motivasi spiritual yang luhur bahwa
kemerdekaan kitaadalah berkat rahmat
Alllah Yang Maha Kuasa.
 Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap
Tuhan karena berkat ridha-Nya bangsa
Indonesia mencapai kemerdekaan.

9. Makna Alinea keempat :
 Tujuan negara Indonesia
 Bentuk negara dan susunan negara
 Sistem pemerintahan
 Dasar negara

10. seluruh peraturan bersumber pada
pembukaan UUD 45 karena memuat dasar
negara,Pancasila yang setiap alinea nya
meliputi suara kebatinan bangsa Indonesia.