Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Yulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primer
Similaire à Yulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primer (20)
Dernier
Dernier (15)
Yulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primer
- 1. DUKUNGAN REGULASI DALAM PENGUATAN PPK PRIMER SEBAGAI GATE KEEPER Yulita Hendrartini Universitas Gadjah Mada
- 2. POTENSI KENAIKAN BIAYA YANG MENGANCAM SUSTAINABILITAS JKN • Peran gate keeper masih lemah rujukan berjenjang belum efektif • Pola tarif provider yang belum “pas” khususnya kapitasi • Moral Hazard peserta adverse selection • Moral hazard PPK upcoding dll • Demografi penduduk semakin banyak usila
- 3. 1.6 Perkembangan FKTP: Masih Terjadi Gap Sumber data: BPJS Kesehatan, Des 2014, Komparasi thd standar 1: 5.000 Kecukupan FKTP masih merupakan tantangan di berbagai propinsi jika dikaitkan dgn standar FKTP untuk peserta
- 4. Bagaimana kompetensi dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam melayani peserta JKN? 4 Jenis layanan Tahun Kasus (juta) Biaya (Rp trilyun) Unit cost (Rp) RJTL* Juli 2015 21,8 6,2 281.397 RITL** Juli 2015 3,5 16,4 4.658.508 *RJTL = Rawat jalan tingkat lanjutan **RITL = Rawat inap tingkat lanjutan Berapa kasus & biaya di RS yang disebabkan belum optimalnya kompetensi dokter di FKTP? SUMBER : BPJS, 2015
- 5. Sumber:Laporan Hasil Kajian Sistem, pengelolaan dana kapitasi pada FKTP milik pemerintahdaerah, Direktorat Penelitian dan Pengembangan,KPK Tahun 2014 1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agarindikator kinerjayang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik 2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan d menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang. 3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP d wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-car di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya. 9 RekomendasiKPK untuk BPJS Kesehatan berkaitan Jaminan Pelayanan Kesehatan Primer MONITORING EVALUASI MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL 1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkatFKTP berjalan MENINGKATKANPEMAHAMANDAN KOMPETENSIPETUGAS KESEHATANDI DAERAH 1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan 2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang 3. 4. 3 2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya Permenkes no. 24 tahun 2015 tentang Penilaian FKTP berprestasi Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan Perdir BPJS Kesehatan nomor 095 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Pelayanan Primer
- 6. PERMASALAHAN DI PPK 1 • Rasio PPK 1 dengan peserta belum memadai • Penyebaran dokter di PPK 1 belum sesuai kebutuhan • Pemanfaatan dana kapitasi belum sesuai belum bisa mendorong peningkatan mutu layanan • Kompetensi PPK 1 dalam menangani 155 diagnosis masih perlu diringkatkan
- 7. UU dan Peraturan yang terkait dengan Pelayanan Primer dalam JKN 1. UU NO.40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 2. UU NO 24 TAHUN 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. PERPRES NO.12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN 4. PERPRES NO.111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERTURAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN 5. PERATURAN BPJS KESEHATAN NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
- 8. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 7. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- 9. 8. PERPRES NO 32 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA FASKES PRIMER MILIK PEMERINTAH DAERAH 9. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
- 10. 10.PERATURAN BPJS KESEHATAN NO.2 TAHUN 2015 TENTANG NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI DAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 11.PERATURAN BPJS KESEHATAN NO.3 TAHUN 2015 TENTANG NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI DAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
- 11. IMPLEMENTASI KAPITASI DI PUSKESMAS SELAMA JKN 2 THN apakah pemerintah sudah cukup memberikan perhatian dan kompensasi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh SDM kesehatan di Puskesmas? Bagaimana pengawasan mutu Puskesmas ? Apakah akses ke FKTP lebih baik baik ? Apakah sarana dan obat2an lebih terjamin ? Apakah pelayanan di Puskesmas lebih baik baik ?
- 12. Kendala Pemanfaatan dana Kapitasi • Kepesertaan – Validitas kepesertaan • Mekanisme – Mekanisme atau alur pelaksanaan anggaran sesuai sumber dana • Perencanaan – Belum terpadu dg program/kegiatan…program2 prioritas…… PKTP • Kesiapan PPK1 – SDM pengelola administrasi yg banyak menggunakan tenaga teknis • Koordinasi PPK, Dinkes Kab/Kota, Prov, Kemkes dan BPJS – Belum bersinergi …… harmonis
- 13. PENETAPAN BESARAN TARIF KAPITASI BERBASIS 4. KOMITMEN PELAYANAN : - ANGKA KONTAK - RNS - KUNJUNGAN PROLANIS P PERMENKES 59 THN 2014 Pasal 4 TARIF KAPITASI FKTP NORMA KAPITASI PE N ENETA PAN BESARAN TARIF KAPITASI : 1. SDM* : JUMLAH DR & DRG RASIO DR : PESERTA WAKTU YAN 2. SARPRAS 3. LINGKUP YAN KESEPAKATAN BPJSK – ASOSIASI FASKES
- 14. 10 Indikator Kinerja kapitasi ANGKA KONTAK KOMUNIKASI PESERTA RASIO RUJUKAN NON SPESIALISTIK ANGKA PERINDAHAN PESERTA KE FKTP LAIN RASIO PROLANIS BERKUNJUNG KE FKTP INDIKATOR MUTLAK INDIKATOR PILIHAN
- 15. NORMA KAPITASI TAHUN 2014 RS D Pratama 6000 5500 5000 4500 3500 3000 10000 8000 2000 Dokter Umum a.1 orang √ √ √ b.Minimal 2 orang √ √ √ Dokter Gigi √ √ √ √ √ Bidang/Perawat Laboratorium Sederhana Apotik/Pelayanan Obat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Perawat gigi √ KetersediaanSumber Daya Puskesmas / Klinik DPP DRG
- 16. Ketersediaan Dokter Umum di FKTP • Ketersediaan dokter umum di FKTP non tertinggal > FKTP tertinggal • Ketersediaan dokter umum di klinik pratama > Puskesmas Walaupun peserta JKN di Puskesmas sangat banyak, sebagian besar Puskesmas justru masih memiliki satu dokter umum, bahkan ada beberapa Puskesmas yang tidak memiliki dokter umum
- 17. No NamaIndikator TargetIndikator ZONAAMAN TargetIndikator ZONAPRESTASI 1 Angkakontak >150permil >250permil 2 Rasiorujukanrawatjalannonspesialistik <5% <1% 3 Rasiopeserta ProlanisrutinberkunjungkeFKTP >50% >90% Indikator Pemenuhan Komitmen Layanan 21 Perdir BPJS Kesehatan nomor 095 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Pelayanan Primer QI- 9 Alasan pemilihan indikator komitmen layanan FKTP adalah: 1. Indikator yang dapat meningkatkan kepuasan peserta,yaitu kontak pertama 2. Indikatoryang dapat meningkatkan kualitas pelayanan tingkat pertama dan merasionalkan biaya pelayanan, yaitu pelayanan non spesialistik dan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) oleh FKTP Permenkes no. 24 tahun 2015 tentang Penilaian FKTP berprestasi Instrumen Penilaian FKTP Berprestasi Dari 10 indikator instrumen penilaian FKTP (Permenkes 24 tahun 2015) dan 9 indikator kualitas (QI-9) Perdir BPJS No 95 Tahun 2014, dipilih3 indikator, yaitu: 1. angka kontak komunikasi, 2. rasio rujukan rawat jalan non spesialistik dan 3. rasio peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTP
- 18. ZONA AMAN (100%) Terpenuhi 3 indikator Zona AMAN Kapitasi 100% dari norma kapitasi yang ditetapka 90% 80% 75% Terpenuhi 2 indikator Zona AMAN Kapitasi 90% dari norma kapitasi yang ditetapkan Terpenuhi 1 indikator Zona AMAN Kapitasi 80% dari norma kapitasi yang ditetapkan Tidak Terpenuhi 3 indikator Zona AMAN Kapitasi 75% dari norma kapitasi yang ditetapkan ZONA PRESTASI UTAMA ZONA PRESTASI MADYA ZONA PRESTASI PRATAMA Notes: • • Jika penyesuaian besaran tarif kapitasi lebih rendah/maksimal dari standar tarif kapitasi minimal/maksimal sesuai Permenkes 59 tahun 2014 maka besaran kapitasi yang dibayarkan adalah sebesar tarif kapitasi minimal/maksimal. Apabila pencapaian kapitasi sudah maksimal dan selama 6 bulan berturut indikator komitmen layanan BAIK, maka dapat diberi reward dalam bentuk peningkatan kompetensi Pencapaian Indikator Komitmen Layanan Terpenuhi 3 indikator Zona PRESTASI Kapitasi 115% dari norma kapitasi yang d Terpenuhi 2 indikator Zona PRESTASI Kapitasi 110% dari norma kapitasi yang d Terpenuhi 1 indikator Zona PRESTASI Kapitasi 105% dari norma kapitasi yang d 22
- 19. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI • ANGKA KONTAK – Akses peserta ke FKTP (variasi geografis) – Pengetahuan peserta • ANGKA KUNJUNGAN PROLANIS – Data prolanis – Target Prolanis (dasar ??) – Ketersediaan dr primer • RUJUKAN NON SPESIALISTIK – Kompetensi dr primer
- 20. Angka Kontak di FKTP • Angka kontak di FKTP daerah non tertinggal > daerah tertinggal • DPP daerah non tertinggal memiliki angka kontak tertinggi (261,8‰) ZONA AMAN : 150/1000
- 21. Rasio Peserta Krhonis di FKTP • Rasio peserta kronis tertinggi di daerah tertinggal dijumpai di dokter praktek perorangan • Rasio peserta kronis tertinggi di daerah non tertinggal ditemui di klinik pratama dan Puskesmas
- 22. KESIMPULAN • Regulasi untuk mendorong peran PPK I sebagai gate keeper sudah cukup memadai, namun masih dibutuhkan peraturan yang lebih operasional sebagai pedoman di lapangan • Masih diperlukan regulasi untuk mendorong pemerataan PPK I untuk mendukung implementasi JKN. – Insentif khusus / besaran kapitasi yang berbeda