KH. Shiddiq al-Jawi, Maret 2020. POKOK BAHASAN: (1) PENGERTIAN IHTIKAR (MENIMBUN BARANG) (2) HUKUM IHTIKAR (3) KRITIK TERHADAP PENDAPAT YANG MEMBATASI KEHARAMAN IHTIKAR (4) KESIMPULAN (5) DAFTAR PUSTAKA

1. Oleh :
KH. M. SHIDDIQ AL JAWI, S.Si, MSI
INSTITUT MUAMALAH INDONESIA
EDISI REVISI MARET 2020
HUKUM IHTIKAR (MENIMBUN
BARANG DAGANGAN)

2. POKOK BAHASAN
(1) PENGERTIAN IHTIKAR (MENIMBUN
BARANG)
(2) HUKUM IHTIKAR
(3) KRITIK TERHADAP PENDAPAT YANG
MEMBATASI KEHARAMAN IHTIKAR
(4) KESIMPULAN
(5) DAFTAR PUSTAKA

3. 1. PENGERTIAN IHTIKAR
(MENIMBUN BARANG)

4. PENGERTIAN IHTIKAR
 Ihtikar Menurut Pengertian Bahasa
(Etimologi) :
 Ihtikar (‫االحتكار‬ ) berakar dari kata jadian
(mashdar) al hakru (‫كر‬َ‫ح‬‫)ال‬ atau al hukru (‫كر‬ُ‫ح‬‫ال‬ ),
yang berarti :
 ‫منه‬ ‫الناس‬ ‫وحرمان‬ ‫وإمساكه‬ ‫ونحوه‬ ‫الطعام‬ ‫جمع‬
 “Mengumpulkan makanan atau semisalnya
dan menahannya serta mencegah masyarakat
darinya.”
 Ahmad Irfah, Al Ihtikar Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah,
hlm. 18

5. PENGERTIAN IHTIKAR
 Ihtikar Menurut Pengertian Syariah Islam
(Terminologi) :
 ‫االحتكارهو‬‫جمع‬‫بأسعارغالية‬ ‫تباع‬ ‫حتى‬ ‫لغالءها‬ ً‫ا‬‫انتظار‬ ‫السلع‬
‫شراءها‬ ‫البلد‬ ‫أهل‬ ‫على‬ ‫يضيق‬ ‫بحيث‬
 “Ihtikar adalah mengumpulkan barang
dagangan dengan maksud menunggu harganya
naik supaya barang dagangan itu dapat dijual
dengan harga mahal dalam keadaan
menyulitkan masyarakat untuk membelinya.”
 Taqiyuddin An Nabhani, An Nizham Al Iqtishadi fi Al
Islam, hlm. 198

6. PENGERTIAN IHTIKAR
 Dari definisi tersebut, yang disebut ihtikar
haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :
 (1) ada aktivitas mengumpulkan barang
dagangan
 (2) tujuan aktivitas itu adalah menunggu
harganya naik, supaya dapat dijual dengan
harga mahal
 (3) aktivitas itu dilakukan dalam keadaan
menyulitkan masyarakat untuk
membelinya.

7. 2. HUKUM IHTIKAR
(MENIMBUN BARANG)

8. HUKUM IHTIKAR
 Ihtikar secara mutlak hukumnya haram, baik
barang dagangannya berupa bahan makanan
pokok (al quut), spt beras, atau barang
dagangan lainnya, spt BBM.
 Intinya, larangan ihtikar meliputi seluruh
barang dagangan, baik makanan pokok untuk
manusia (quut al adamiy), makanan pokok
untuk hewan (quut ad dawaab), maupun bukan
bukan makanan pokok,
 baik berupa kebutuhan primer (sandang,
pangan, papan); sekunder (TV, HP, kendaraan);
atau tersier (mewah/lux), spt jam tangan mahal.

9. HUKUM IHTIKAR
 Keharamannya didasarkan pada hadits-hadits
Nabi SAW yang melarang secara tegas (nahi
jazim) terhadap aktivitas ihtikar.
 Hadits-hadits tersebut mempunyai pengertian
yang umum (mencakup segala barang
dagangan), dan bersifat mutlak (tanpa ada
batasan untuk barang dagangan tertentu.)
 Menurut ilmu ushul fiqih, nash yang umum
dan mutlak tetap dalam keumuman dan
kemutlakannya, selama tidak terdapat nash
yang menjadi takhsis (pengecuali) atau
taqyiid (pembatas).

10. HUKUM IHTIKAR
 Dalil-dalil yang mengharamkan ihtikar antara
lain :
 ‫أن‬ ‫العدوى‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫معمر‬ ‫عن‬ ‫المسيب‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫عن‬
‫قال‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬:‫خاطئ‬ ‫إال‬ ‫يحتكر‬ ‫ال‬
 Dari Said bin Al Musayyab RA dari Mu’ammar
bin Abdillah Al Aduwwi, bahwa Nabi SAW
bersabda : “Tidaklah melakukan penimbunan,
kecuali orang yang bersalah (berdosa).”
 HR Muslim no 1605, Ahmad (6/400), Abu
Dawud no 3447.

11. HUKUM IHTIKAR
 Imam Syaukani mensyarah (menjelaskan)
hadits di atas :
 ‫ألن‬ ‫الجواز‬ ‫عدم‬ ‫إفادة‬ ‫فى‬ ‫كاف‬ ‫خاطئ‬ ‫المحتكر‬ ‫بأن‬ ‫والتصريح‬
‫العاصي‬ ‫المذنب‬ ‫الخاطئ‬
 “Ungkapan yang jelas bahwa orang yang
menimbun adalah orang yang bersalah,
cukuplah untuk menunjukkan tidak bolehnya
ihtikar, karena orang bersalah itu maksudnya
adalah orang yang berdosa yang berbuat
maksiat.”
 Imam Syaukani, Nailul Authar, Juz 5 hlm. 267

12. HUKUM IHTIKAR
 Imam Shan’ani mensyarah (menjelaskan)
hadits di atas :
 ‫على‬ ‫دالة‬ ‫أحاديث‬ ‫الباب‬ ‫وفى‬ ، ‫اآلثم‬ ‫العاصي‬ ‫هو‬ ‫الخاطئ‬
‫االحتكار‬ ‫تحريم‬
 “Kata ‘orang yang bersalah’ (al khaathi`)
artinya adalah orang yang berbuat maksiat,
yang berdosa. Dan dalam bab ini terdapat
hadits-hadits yang menunjukkan keharaman
ihtikar.”
 Imam Shan’ani, Subulus Salam, Juz 3 hlm. 44

13. HUKUM IHTIKAR
 Dalil lainnya :
 ‫قال‬ ‫يسار‬ ‫بن‬ ‫معقل‬ ‫عن‬:‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫قال‬
‫عليهم‬ ‫ليغليه‬ ‫المسلمين‬ ‫أسعار‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫فى‬ ‫دخل‬ ‫من‬ ‫وسلم‬
‫القيامة‬ ‫يوم‬ ‫النار‬ ‫من‬ ‫بعظم‬ ‫يقعده‬ ‫أن‬ ‫هللا‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫حق‬ ‫كان‬
 Dari Ma’qil bin Yasaar dia berkata,”Rasulullah
SAW telah bersabda,’Barangsiapa mencampuri
urusan harga-harga kaum muslimin untuk
menaikkan harganya atas mereka, maka
sungguh Allah akan menempatkan dia di suatu
tempat di neraka pada Hari Kiamat nanti.”
 HR Thabrani; Imam Syaukani, Nailul Authar, Juz 5 hlm.
266

14. HUKUM IHTIKAR
 Doktor Ahmad Irfah, dalam kitabnya Al Ihtikar
Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, menjelaskan
hadits tersebut :
 ‫فى‬ ‫بمكان‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يقدم‬ ‫من‬ ‫معاقبة‬ ‫على‬ ‫الحديث‬ ‫هذا‬ ‫دل‬
‫المحرم‬ ‫الرتكابه‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ، ‫النار‬
 “Hadits ini menunjukkan hukuman bagi orang
yang melakukan hal itu [mencampuri persoalan
harga kaum muslimin] yaitu akan diletakkan di
suatu tempat di neraka. Hal ini tentu tidaklah
terjadi kecuali karena dia melakukan sesuatu
yang diharamkan.”
 Ahmad Irfah, Al Ihtikar Dirasah Fiqhiyyah
Muqaranah, hlm. 8

15. HUKUM IHTIKAR
 Berdasarkan nash-nash hadits ini, jelaslah
bahwa keharaman ihtikar bersifat mutlak (tanpa
batasan pada komoditas tertentu) dan umum
(meliputi segala komodits).
 Inilah pendapat rajih (kuat), di antara tiga
pendapat yang ada di kalangan ulama.
 Inilah pendapat ulama Malikiyyah, Zhahiriyyah,
Imam Abu Yusuf dari mazhab Abu Hanifah,
Imam Syaukani, Imam Shan’ani, dan Imam
Taqiyuddin An Nabhani.
 Ahmad Irfah, Al Ihtikar Dirasah Fiqhiyyah
Muqaranah, hlm. 13.

16. 3. KRITIK TERHADAP
PENDAPAT YANG
MEMBATASI KEHARAMAN
IHTIKAR

17. HUKUM IHTIKAR
 Ada dua pendapat yang marjuuh (lemah) yang
membatasi keharaman ihtikar, yaitu :
 (1) Pendapat ulama Syafi’iyyah dan jumhur
ulama Hanabilah, yang mengatakan bahwa
keharaman ihtikar hanya khusus untuk
makanan pokok saja (al aqwaat).
 (2) Satu pendapat dari ulama madzhab
Hanabilah, yang mengatakan bahwa keharaman
ihtikar hanya khusus untuk makanan pokok
manusia saja (quut al adamiy).
 Ahmad Irfah, Al Ihtikar Dirasah Fiqhiyyah
Muqaranah, hlm. 13

18. HUKUM IHTIKAR
 Kelemahan dua pendapat lainnya tersebut
dikarenakan :
 (1) Hadits yang mereka jadikan dasar merupakan
hadits dhaif (lemah).
 Kelemahan hadits diterangkan oleh Dr. Ahmad Irfah
dalam kitabnya Al Ihtikar Dirasah Fiqhiyyah
Muqaranah hlm. 12.
 (2) Pemahaman (dirayah) terhadap hadits itu juga
tidak tepat, andaikata hadits itu shahih.
 Kekeliruan pemahaman hadits diterangkan oleh
Imam Taqiyuddin An Nabhani dalam An Nizham Al
Iqtishadi fi Al Islam, hlm. 197-199.

19. HUKUM IHTIKAR
 Hadits yang dijadikan sandaran a.l. :
 ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫سمعت‬ ‫قال‬ ‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضى‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫عن‬
‫طعامهم‬ ‫المسلمين‬ ‫على‬ ‫احتكر‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬
‫واإلفالس‬ ‫بالجذام‬ ‫هللا‬ ‫ضربه‬
 Dari Umar bin Khaththab RA dia berkata,”Aku
mendengar Rasulullah SAW
bersabda,’Barangsiapa menimbun atas kaum
muslimin makanan mereka, maka Allah akan
memukulnya dengan penyakit kusta dan
kebangkrutan.”
 HR Ibnu Majah, no 2115

20. HUKUM IHTIKAR
 Kata Imam Syaukani,”Dalam hadits Umar di
atas ada periwayat hadits bernama Al Haitsam
bin Rafi’, dimana Abu Dawud berkata,”Al
Haitsam bin Rafi’ meriwayatkan hadits munkar
(menyalahi periwayat yang tsiqah).”
 Imam Adz Dzahabi berkata,”Inilah hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di dalam
sanadnya ada periwayat bernama Yahya Al
Makki, seorang yang majhuul (tak diketahui
identitasnya).”
 Lihat Imam Syaukani, Nailul Authar, Juz 5 hlm.
266

21. HUKUM IHTIKAR
 Kata Imam An Nabhani, hadits dengan kata
“tha’aam” (makanan) tidak dapat diamalkan
mafhum mukhalafah-nya (pengertian sebaliknya).
 Artinya, jika ihtikar terhadap makanan dilarang,
tidak berarti ihtikar untuk selain makanan
dibolehkan.
 Mafhum mukhalafah-nya tidak dapat diamalkan
karena kata “tha’aam” adalah isim jamid (nama
untuk sesuatu tertentu), bukan shifat/na’at yang
mempunyai mafhum mukhalafah.
 Taqiyuddin An Nabhani, An Nizham Al Iqtishadi fi
Al Islam, hlm. 198.

22. HUKUM IHTIKAR
 Secara teknis, mafhum mukhalafah ini disebut
dengan mafhum laqab, yaitu mafhum dari isim
jamid li musamma mu’ayyan (isim jamid sebagai
nama utk sesuatu tertentu).
 Misalnya ada ungkapan bahasa Arab : akrim
Umar (artinya : muliakan Umar !)
 Mafhum mukhalafah-nya (mafhum laqab), adalah
“Jangan muliakan selain Umar !”
 Mafhum laqab seperti ini tidak dapat dibenarkan.
 Demikian pula kata “tha’aam” dalam hadits-hadits
ttg ihtikar, merupakan isim jamid yang tidak dapat
ditarik mafhum mukhalafah-nya.

23. 4. KESIMPULAN

24. KESIMPULAN HUKUM IHTIKAR
 Kesimpulan :
 (1) Ihtikar adalah mengumpulkan barang
dagangan dengan maksud menunggu harganya
naik supaya barang dagangan itu dapat dijual
dengan harga mahal dalam keadaan
menyulitkan masyarakat untuk membelinya.
 (2) Ihtikar hukumnya haram, dan
keharamannya bersifat umum (mencakup
segala barang dagangan), dan bersifat mutlak
(tanpa ada batasan untuk barang dagangan
tertentu). Wallahu a’lam.

25. 5. DAFTAR BACAAN

26. DAFTAR BACAAN
 Ad Duuri, Qahthan Abdurrahman, Al Ihtikar wa
Aatsaruhu fi Al Fiqh Al Islami, (Beirut : Kitab – Nasyirun),
2011.
 An Nabhani, Taqiyuddin, An Nizham Al Iqtishadi fi Al
Islam, (Beirut : Darul Ummah), 2009.
 Hubbulah, Haidar, “Fiqh Al Ihtikar fi Al Syari’ah Al
Islamiyyah”, dalam Ad Diraasaat fi Al Fiqh Al Islami Al
Mu’ashir, Jilid III, (t.tp : t.p), t.t.
 Irfah, Ahmad, Al Ihtikar Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah,
(t.tp : t.p), t.t.
 Syamsuddin, Muhammad Mahdiy, Al Ihtikar fi Al Syari’ah
Al Islamiyyah, (Beirut : Al Mu`assah Ad Dauliyyah li Ad
Diraasaat wa An Nasyr), 1998

27. TERIMA KASIH.
WASSAALAAM
M. SHIDDIQ AL JAWI
Mobile : 081-3287-44133
Web : www.fissilmi-kaffah.com