Social Dilemma Analisis laporan kasus UU ITE. Cyber troops and computational propaganda Response publik (netizen) tentang “Pemerintah minta dikritik.” Response terhadap (revisi) UU ITE.

1. DIGITAL DICTATORSHIP
IMPLEMENTASI UU ITE DAN
RESPONS PUBLIK
Ismail Fahmi, Ph.D.
Director PT. Media Kernels Indonesia (Drone Emprit)
Lecturer at the University of Islam Indonesia
WEBINAR PMII
22 SEPTEMBER 2021

2. 2
1992 – 1997 S1, Teknik Elektro, ITB
2003 – 2004 S2, Information Science, Universitas Groningen, Belanda
2004 – 2009 S3, Information Science, Universitas Groningen, Belanda
2000 – 2003 Inisiator IndonesiaDLN (Digital Library Network pertama di Indonesia)
Mengembangkan Ganesha Digital Library (GDL)
Mendirikan Knowledge Management Research Group (KMRG) ITB
Membangun Digital Library ITB
2009 – Sekarang Engineer di Weborama, Perusahaan berbasis big data (Paris/Amsterdam)
2014 – Sekarang Founder PT. Media Kernels Indonesia, a Drone Emprit Company
2015 – Sekarang Konsultan Perpustakaan Nasional, Inisiator Indonesia OneSearch
2017 – Sekarang Dosen Tetap Magister Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia
Ismail Fahmi, Ph.D.
Ismail.fahmi@gmail.com
Founder Media Kernels Indonesia

3. AGENDA
• Social Dilemma
• Analisis laporan kasus UU ITE.
• Cyber troops and computational propaganda
• Response publik (netizen) tentang “Pemerintah minta dikritik.”
• Response terhadap (revisi) UU ITE.
3

4. DIGITAL DICTATORSHIP
4
Digital dictatorship - Sebuah
kekuatan yang mampu
mengarahkan dan
mengendalikan selera, pikiran
dan tindakan melalui program
algoritma yang bekerja melalui
gawai kita.

5. #SOCIALDILEMMA

6. DISINFORMATION-FOR-PROFIT BUSINESS MODEL
Logic dalam sistem rekomendasi di Twitter dan Facebook lebih memberi kemudahan bagi
berita kontroversial untuk menyebar lebih cepat dari berita benar. Di Twitter hingga 6x lebih
cepat. Mereka dapat profit. ~ The Social Dilemma, Film (Netflix)
6

7. AI SECARA OTOMATIS BELAJAR DARI PERILAKU
Ternyata model yg dihasilkan algoritma ini membuat perilaku membagi disinformasi itu
jauh lebih mudah dilakukan, daripada perilaku mencari dan menyebarkan kebenaran.
7

8. AI MENGHASILKAN MODEL YANG BIAS
Bias terhadap disinformasi lebih berat dari pada terhadap kebenaran. Kenapa? Karena disinformasi
memicu kontroversi, menaikkan atensi, dan memberi keuntungan besar pada platform. Semakin
untung, semakin bias.
8

9. CHECKMATE ON HUMANITY
• Perusahaan ingin untung.
• Bisnis model dibuat.
• Model yg menarik attention dan screen time yg paling menjual.
• Attention tinggi didapat dari polarisasi, radikalisasi, outrage.
• Checkmate!
9

10. ATTENTION ECONOMY
10

11. MOBOKRASI DALAM SOSIAL MEDIA
11

12. DEEP POLARIZATION
12
Polarization Polarization
Polarization
INDONESIA

13. BAGAIMANA MELAWAN AI DI SOCIAL MEDIA?
• Matikan semua "notifications" di HP;
• jangan pernah ngeklik rekomendasi video, post, twit,
dari platform;
• cari dan pilih sendiri informasi yang ingin dibaca;
• follow juga orang2 yang anda tidak sependapat;
• batasi HP dan sosmed buat anak2;
• let's talk.
13

14. CYBER TROOPS & COMPUTATIONAL
PROPAGANDA

15. COMPUTATIONAL PROPAGANDA
15
Since 2012 until now, we
have seen bots, algorithms
and other forms of
automation are used by
political actors in countries
around the world to
manipulate public opinion
over major social
networking platforms, such
as Twitter, Facebook,
Instagram, and YouTube.

16. CYBER TROOPS
16
CYBER TROOPS: government,
military or political party teams
committed to developing or
manipulating public opinion
over social media.

17. THE PURPOSES OF CYBER TROOPS AND
COMPUTATIONAL PROPAGANDA
17
Manipulates public opinion to
promote the interests of
government, opposition, or
trolls.
Interests Interests
TROLLS
Interests

18. 18
FACEBOOK TWITTER

19. 19
FACEBOOK TARGETING

20. SOCIAL NETWORK DURING DEBATE WITH TOPICS
02
01
01 EXTRA
CYBER TROOPS

21. ONLINE NEWS: INFORMATION ARBITRAGE
MEDIA

22. ISU-ISU TENTANG JOKOWI
Unfulfilled Promises
Claiming other’s works Anti Islam and Ulama
PKI
China
Leadership

23. PRO-KONTRA TENTANG JOKOWI

24. ISU-ISU TENTANG PRABOWO
Hoaxes
Lack of experiences
Religion
Khilafah
Temperamental
Human Rights

25. PRO-KONTRA TENTANG PRABOWO

26. GOVERNMENT’S RESPONSE

27. SINGAPORE’S APPROACH TO COUNTERING
ONLINE FALSEHOOD
1. Defamation Act
2. Sedition Act
3. Protection from Harassment Act
(POFHA)
4. Protection from Online
Falsehoods & Manipulation Act
(PFMA)
INFLUENCE OPERATION
1. Political Donation Act
2. Maintenance of Religious
Harmony Act
3. Internal Security Act
27

28. POFHA (FOR PUBLIC)
28

29. POFMA (FOR PLATFORM)
29

30. INDONESIA’S APPROACHES
• UU ITE
• Internet Throttling
• Multi-stakeholder Fact-checking and Public Literacy
30

31. ANALISIS LAPORAN KASUS UU ITE

32. 32

33. 33

34. 34

35. 35

36. REVISI UU ITE TIDAK MASUK PROLEGNAS
PRIORITAS 2021
36
FGD Kemenko Polhukam
9 MARET 2021

37. RESPONS TERHADAP
“PEMERINTAH MINTA DIKRITIK”

38. TREN “KRITIK”
38

39. TREN BERITA TENTANG “KRITIK”
39
Minta Dikritik
Masih takut mengritik

40. ANALISIS EMOSI “KRITIK” (8-9 FEB 2021)
40
Tidak percaya akan aman
Takut kritik dianggap hate

41. RESPONSE TERHADAP “(REVISI) UU ITE”

42. TREN RESPONSE PUBLIK THD “REVISI UU ITE”
42
Pernyataan Presiden
Edaran Kapolri
Ragu akan diseriusi

43. ANALISIS EMOSI TERKAIT “UU ITE”
43
Suasana batin “takut” dominan
Cukup terkejut dengan wacana revisi
Harapan revisi
Ragu revisi diseriusi
Marah melihat
dampak UU ITE

44. TOP NARASI /1
44

45. TOP NARASI /2
45

46. TOP HASHTAGS
46

47. TOPIK BERITA: BERAGAM RESPONSE
47

48. SNA “UU ITE”: PUBLIK PRO REVISI SANGAT BESAR
48
PRO REVISI UU ITE
PRO PEMERINTAH
MEDIA
OPOSISI
NGO & AKTIVIS
PUBLIK
PUBLIK
PUBLIK

49. SNA: PERAN MEDIA SANGAT PENTING
49
MEDIA

50. CONTOH PRO REVISI UU ITE
50

51. CONTOH KONTRA
51

52. TOP 45 INFLUENCERS: MEDIA, NGO, PRO-KONTRA
52

53. PENUTUP

54. KESIMPULAN
• UU ITE masih sangat dibutuhkan namun perlu direvisi.
• Harapan publik atas revisi UU ITE sangat besar. Nuansa rasa “takut” atas UU ITE
dirasakan oleh publik.
• Publik menyambut baik dibukanya opsi revisi UU ITE oleh Presiden Jokowi.
• Dilihat dari peta SNA, pro-kontra atas revisi UU ITE memiliki korelasi kuat antara
cluster Pro Pemerintah – cenderung kontra revisi UU ITE – dan cluster Non
Pemerintah (publik, aktivis, oposisi, NGO) – conderung pro revisi.
• Media memiliki peran penting dalam membangun percakapan dan narasi khususnya
di kalangan publik.
• Analisis emosi atas respon publik terhadap pernyataan presiden Jokowi untuk
mengritik pemerintah dan revisi UU ITE selalu diwarnai oleh “trust” dalam arti ragu
atau bahkan tidak percaya itu akan dijalankan.
• Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk serius menindaklanjuti pernyataan
presiden tidak hanya dengan membuat petunjuk implementasi, tetapi dengan revisi
seperti masukan dari banyak pihak.
54

55. THANK YOU FOR LISTENING
55