Ppt Hak Merek Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001

1. HAK MEREK
UU NO. 15 TAHUN 2001
Kelompok : 3
Moderator : Jumadi Saf. F
Notulen : Lika Puji
Pemateri : 1. Gusti Septa 4. Ira Kartika
2. Fidya Manza 5. Indah Mutia

2. PENGERTIAN
1. Merek
Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual seseorang yang
dilindungi oleh Undang-undang Merek di Indonesia. Merek merupakan tanda
yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut sebagai identitas dari suatu produk
kepada konsumen yang memiliki fungsi sebagai daya pembeda/pengenal, untuk
membedakan sebuah produk, barang atau jasa yang dihasilkan pihak yang satu
dengan pihak yang lain.
2. Hak Merek
Hak atas Merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara
kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk
jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri
Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak
lain untuk menggunakannya.

3. DASAR HUKUM
Saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-undang Merek
yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi
“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
barang-barang sejenis lainnya” yang diundangkan pada tanggal 1
Agustus 2001. Undang-undang ini menggantikan (juncto) Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
Hukum merek berfungsi melindungi pemilik merek tersebut
dari pihak lain yang hendak mengambil keuntungan dengan cara
tidak jujur. Dengan adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang merek diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para
pedagang atau pengusaha atas adanya perlindungan terhadap hak
kekayaan intelektual (dalam hal ini merek) untuk memproduksi
barang atau jasa sebagai komoditi dagang.

4. UUM Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek,
jenis merek dibagi menjadi :
1. Merek Dagang
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis
lainnya.
Contoh merek dagang : Aqua, LG, Apple, Indomie, dll
2. Merek Jasa
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis
lainnya.
Contoh merek jasa : KFC, MC Donalds, Smart Hotel, dll
JENIS- JENIS HAK MEREK

5. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum
Merek agar setiap produsen/pengusaha/pedagang mempunyai jaminan
perlindungan hukum terhadap hak atas merek barang dagangannya, Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mewajibkan merek tersebut
didaftarkan. Jika sudah terdaftar barulah pemegang merek akan diakui atas
kepemilikan merek produk dagangannya.
1. Pemohon/kuasanya diharuskan untuk mengisi formulir permohonan
merek dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM.
Formulir ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan
melampirkan : a). Label merek & bukti pembayaran biaya
b). Surat pernyataan kepemilikan merek yang
dimohonkan pendaftarannya.
c). Surat kuasa (apabila permohonan diajukan melalui
kuasa)
PROSEDUR PENDAFTARAN HAK MEREK

6. Lanjutan…
2. Pengumuman Permohonan Pendaftaran Merek.
Pengumuman ini dimuat dalam Berita Resmi Merek dan
berlangsung selama 2 bulan. Apabila permohonan ditolak, maka
dalam jangka waktu 2 bulan, setiap pihak dapat mengajukan
keberatan secarah tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas
permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan dikenai
biaya. Permohonan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang
menyatakan bahwa merek yang didaftarkan memang benar merek
sendiri bukan hasil tiruan dari merek produk lain.

7. Lanjutan......
3. Penerbitan Sertifikat Merek.
Apabila tidak terdapat masalah dari permohonan
pendaftaran merek yang diajukan dan lolos pemeriksaan substantif,
maka merek akan resmi terdaftar. Menteri Hukum dan HAM akan
menerbitkan sertifikat merek tersebut. Namun, apabila pemeriksa
memutuskan permohonan merek tidak dapat didaftar atau ditolak,
Menteri Hukum dan HAM memberitahukan kepada
pemohon/kuasanya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

8. CONTOH KASUS PELANGGARAN HAK MEREK
1. Kasus pelanggaran hak merek pada Aqua vs Indoquality
2. Kasus Toyota Lexus vs ProLexus
3. Kasus IKEA Swedia vs IKEA Lokal (Intan Khatulistiwa Esa
Abadi)
4. Monster Energy Company vs Andria Thamrun

9. PENYELESAIAN KASUS
Jika merek kita ditiru atau dibajak lalu digunakan orang lain
tanpa izin atau lisensi, pemilik merek dapat melakukan 3 hal yaitu :
1. Gugatan Perdata
Menurut Pasal 83 UU Merek, pemilik merek terdaftar dapat
menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin (tanpa
hak) di Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan
ganti rugi maupun permintaan penghentian kegiatan bisnis pelanggar
merek. Hal tersebut dapat dilakukan jika pelanggar merek
menggunakan merek yang mirip atau sama persis untuk barang/jasa
sejenis (di kelas yang sama).

10. Lanjutan....
2. Pengaduan Pidana
Pemilik merek bisa menempuh jalur pidana jika mereknya
dilanggar. Ketentuan pidana untuk pelanggaran merek menurut
Pasal 103 UU Merek. Artinya, pelanggaran merek tidak akan
ditindak oleh penegak hukum tanpa aduan dari pemilik merek.
Menurut Pasal 100 UU Merek, pelanggaran merek yang sama
persis dan berjenis sama dapat dipenjara maksimal 5 tahun serta
denda maksimal 2 Milyar Rupiah. Sedangkan untuk pelanggar
merek yang barangnya mirip diancam dengan pidana penjara
maksimal 4 tahun serta denda maksimal 2 Milyar Rupiah. Bahkan
terdapat ancaman pidana yang lebih berat bagi pelanggar merek
yang barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan
hingga kematian. Pelanggar merek tersebut akan bisa dipidana
penjara selama 10 tahun (maksimal) dan denda sampai 5 Milyar
Rupiah.

11. Lanjutan....
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Menurut penjelasan Pasal 93 UU Merek, yang dimaksud
dengan “alternatif penyelesaian sengketa” antara lain negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.
Dengan menempuh cara ini, solusi yang ditawarkan bisa
menguntungkan kedua belah pihak.
Misalnya, pemilik merek dapat menawarkan penggunaan
mereknya secara sah kepada pelanggar merek melalui mekanisme
lisensi merek. Hal itu dapat dilakukan dengan negosiasi kedua pihak.
Jika cara ini tetap buntu, sebaiknya meneruskan pada jalur pidana
maupun perdata untuk memberi efek jera bagi pelanggar merek dan
mengembalikan kerugian pemilik merek yang sah.

12. THANK YOU !!!