1. PEMBAGIAN
KEKUASAAN NEGARA
Pokok Bahasan :
Pembagian kekuasaan secara vertrikal
(menurut teritorial)
Pembagian kekuasaan secara Horisontal
(menurut fungsi)

2. Pembagian kekuasaan secara
vertrikal (menurut teritorial)


Maksudnya, pembagian kekuasaan negara antar beberapa tingkat
pemerintahan menurut teritorial (teritorial Diffution of power).
Dalam hal ini kita saksikan adanya negara kesatuan yang
disentralisir (negara kesatuan dengan disentralisasi), kemudian
negara federal/serikat dimana ada pembagian kekuasaan antara
pemerintahan federal dengan pemerintah negara bagian.
Menurut Mac Iver dalam bukunya “modern state”, pembagian
kekuasaan secara vertikal telah melahirkan bentuk negara :
kesatuan, federal, dan serikat

3. Negara kesatuan

Menurut C.F Strong, sistem desentralisasi negara kesatuan adalah bentuk
negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan
legislatif dari pusat.

Kekuasaan terletak pada pemerintaha pusat dan tidak ada pemerintah daerah,
pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian hak
kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi, tapi kekuasaan tertinggi
tetap pada pemerintah pusat.

Jadi ditinjau dari kedaulatannya, baik kedaulatan keluar/kedalam sepenuhnya
terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian yang menjadi hakekat
negara kesatuan ialah kedaulatan tidak terbagi-bagi.

Dibandingkan dengan negara federasi, maka negara kesatuan merupakjan
bentuk dimana ikatan dan integrasi paling kekal
Ada 2 ciri mutlak negara kesatuan menurut C.F.Strong :



Adanya Supremasi dari DPR Pusat
Tidak ada badan lain yang berdaulat

4. Negara Federal


Menurut C.F.Strong, salah satu ciri negara federal ialah didalam
penyelenggaraan kedaulatan dari negara bagian diserahkan
sepenuhnya pada pemerintahan federal, sedangkan kedaulatan
kedalam pada negara bagian masih diakui tapi dibatasi
Syarat-syarat membentuk negara federal m,enurut C.F.Strong :



Adanya perasaan sebangsa antara kesatuan politik yang hendak
membentuk negara federal
Adanya kemungkinan pada kesatuan politik tersebut mengadakan ikatan
tertentu
Ciri-ciri negara federal



Adanya supremasi konstitusi negara federal
Adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan
pemerintah bagian
Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang menyelesaikan sengketa yang
mungkin timbul antara negara bagian

5. Negara serikat

Menurut Oppen Deyheim, suatu negara konfederasi
terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk
mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern
bersama atas dasar:


Perjanjian nasional dan diakui dengan menyelenggarakan
beberapa alat perlengkapan tersendiri yang berkuasa tertentu
terhadap negara anggota. Kekuasaan organ bersama itu
sangatlah terbatas dan hanya mencakup hal yang telah
ditentukan saja. Negara-negara yang tergabung dalam
konfederasi ini tetap merdeka dan berdaulat
Pada umunya konfederasi tidak punya badan legislatif dan
judikatif, yang ada hanya eksekutif yang merupakan negara
anggota

6. Pembagian kekuasaan secara
Horisontal (menurut fungsi)


Maksudnya adalah pembagian kekuasaan atas dasar fungsi dalam
pemerintahan
Setidaknya dibagi dalam :




Dwi Praja (Hans Kelsen) : yakni pembagian berdasarkan fungsi politik
dan fungsi administratif
Tri Praja (Trias politika) : yakni fungsi legislatf, fungsi eksekutif, dan
fungsi judikatif
Catur Praja (Van Vollen Hoven) : yakni fungsi perundang-undangan,
fungsi peradilan, fungsi kepolisian, dan fungsi pemerintahan dalam arti
sempit
Panca Praja ( Prof. Lemaire) : yakni fungsi perundang-undangan, fungsi
peradilan, fungsi kepolisian, fungsi pemerintahan dalam arti sempit, dan
fungsi pengawasan

7. Pembagian kekuasaan secara
Horisontal (menurut fungsi)


Maksudnya adalah pembagian kekuasaan atas dasar fungsi dalam
pemerintahan
Setidaknya dibagi dalam :




Dwi Praja (Hans Kelsen) : yakni pembagian berdasarkan fungsi politik
dan fungsi administratif
Tri Praja (Trias politika) : yakni fungsi legislatf, fungsi eksekutif, dan
fungsi judikatif
Catur Praja (Van Vollen Hoven) : yakni fungsi perundang-undangan,
fungsi peradilan, fungsi kepolisian, dan fungsi pemerintahan dalam arti
sempit
Panca Praja ( Prof. Lemaire) : yakni fungsi perundang-undangan, fungsi
peradilan, fungsi kepolisian, fungsi pemerintahan dalam arti sempit, dan
fungsi pengawasan