SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
BENTUK-BENTUK
PEMERINTAH DAN BENTUKBENTUK NEGARA
Pokok bahasan :
Perbedaan bentuk pemerintah dan bentuk
negara
Bentuk pemerintah (Tri Bagian) menurut
Plato
Bentuk pemerintah (Tri Bagaian) menurut
Aristoteles
Pendapat John Locke (Tri Bagian)
Pendapat Montesquei (Tri Bagian)
Pendapat Bentuk Pemerintahan Dwi
Bagian
Pendapat lainnya
Perbedaan bentuk pemrintah
dan bentuk negara










Dalam kepustakaan ilmu politik dibedakan antara bentuk
pemerintah dan bentuk negara, tetapi perbedaan ini
merupakan masalah dalam ilmu politik yang belum selesai
Kranenburg dan Grabowsky lebih mengutamakan bentuk
negara daripada bentuk pemerintah
Garner dan Gilchrist mengutamakan bentuk pemerintah
daripada bentuk negara dan menganggap apa yang
dinamakan kegaduhan didalam peristilahan tentang bentuk
negara sesungguhnya dimaksudkan sebagai bentuk-bentuk
pemerintahan, karena semua negara semuanya sama
Mac Iver mendukung pendapat Garner dan Gilchrist,
bahwa sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu kala
untuk mengadakan klasifikasi negara-negra yang
didasarkan atas perbedaan dalam bentuk-bentuk
pemerintahan negara
Karenanya pembahasan akan lebih difokuskan pada
bentuk-bentuk pemerintahan
Bentuk pemerintah menurut Plato






Dalam kepustakaan ilmu politik dikenal adanya
dua klasifikasi tradisonal dari bentuk-bentuk
pemerintahan, yakni klasifiksai tri bagian dan
klasifikasi dwi bagian
Plato adalah sarjana yang pertama-tama
mengadakan pembahasan yang mendalam dan
sistematis tentang bentuk pemerintahan.
Klasifikasi Plato tentang bentuk pemerintahan
sebagai berikut :

• Bentuk pemerintah yang terbaik adalah Kerajaan dan
bentuk merosot dari kerajaan adalah Tirani
• Selanjutnya bentuk aristokrasi dengan bentuk
merosostnya Oligarchi
• Dan kemudian bentuk Demokrasi dengan bentuk
merosotnya Mobokrasi
Bentuk pemerintah menurut Aristoteles




Aristoteles umum diakui sebagai
peletak dasar ajaran bentuk-bentuk
pemerintah
Aristoteles mengadakan klasifikasi
bentuk pemerintah atas dasar 2
kriteria :
• Secara kuantitatif, yaitu berdasarkan
jumlah orang-orang yang memegang
kekuasaan di dalam suatu negara
• Secara kualitatif, yaitu berdasarkan
pelaksanaan kesejahteraan umum oleh
penguasa negara-negara itu


Berdasarkan kedua kriteria tersebut,
Aristoteles mengklasifisir bentuk-bentuk
pemerintah ke dalam tiga bentuk
pemerintah yang baik dan tiga bentuk
pemerintah yang buruk, yaitu :
• Bentuk pemerintah yang baik berupa
Monarchi, sedang bentuk yang buruk atau
merosotnya ialah Tirani
• Bentuk pemerintah yang baik berupa
Aristokrasi, dan yang beruruk dengan bentuk
Oligarchi
• Bentuk pemerintah yang baik berupa Polity,
bentuk yang buruk/merosotnya adalah
Demokrasi.
Pengertian beberapa istilah




Monarchi : berasal dari kata Yunani,
‘monos’ yang berarti satu, dan ‘archin’
yang berarti menguasai, memerintah, atau
kerajaan. Yakni bentuk pemerintah dalam
mana seluruh kekuasaan dipegang
seorang yang berusaha mewujudkan
kesejahteraan umum
Tirani : ialah bentuk pemerintahan
dimana kekuasaan juga berpusat pada
satu orang, tetapi yang berusaha
mewujudkan kepentingannya sendiri tidak
mengindahkan kesejahteraan umum






Aristokrasi : berasal dari kata Yunani yaitu
aristoi:kaum bangsawan atau cendekiawandan
kratein : kekuasaan. Yaitu bentuk pemerintah
dalam mana kekuasaan negara berpusat pada
beberapa orang yang berihtiar mewujudkan
kesejahteraan umum
Polity : ialah bentuk pemerintah dalam mana
seluruh warga turut serta mengatur negara
dengan maksud mewujudkan kesejahteraan
umum
Demokrasi berasal dari kata demos: rakyat dan
kratein: kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk
merosot dari Polity.




Aristoteles menganggap demokrasi sebagai
bentuk merosot karena berdasarkan
pengalamannya sendiri, penguasa-penguasa di
negara-negara kota yang demokratis dari
jamannya, seperti Athena, adalah teramat
korupnya.
Karenanya dalam hal ini Aristoteles berbeda
dengan Plato (gurunya). Kalau Plato menganggap
Demokrasi sebagai bentuk pemerintah yang
paling baik dari bentuk-bentuk pemrintahan yang
baik, Aristoteles justru sebaliknya. Karena
menurut Aristoteles, dalam negara yang
berbentuk demokratis yang berkuasa adalah
orang-orang miskin, serakah dan tidak beradab.
Mereka ini pertama-tama berusaha memenuhi
kebutuhannya sendiri dengan tidak
mengindahkan kesejahteraan umum
Teori lingkaran strukturil bentuk pemerintah
ala Aristoteles


Menurut Aristoteles, semua negara semula
berbentuk Kerajaan, dimana satu orang yang
berkuasa dan menyelenggarakan kesejahteraan
umum, lambat laun tampil beberapa orang yang
merasa sama dan sederajat dengan raja itu,
orang ini menentang kekuasaan raja tersebut dan
dengan jalan revolusi berhasil menumbangkan
kerajaan itu. Mereka kemudian membentuk
pemerintahan yang aristokrasi. Orang ini
kemudian ternyata tidak bekerja demi
kesejahteraan umum dan bentuk pemerintah
yang semula aristokrasi kemudian berubah
menjadi suatu oligarchi. Dari oligarchi kemudian
berubah menjadi demokrasi. Dengan demokrasi,
lingkaran strukturil diakhiri yang kemudian
dimulai lagi dengan kerajaan, demikian
seterusnya
Pendapat John Locke






John Locke mengemukakan teori bentukbentuk pemerintah yang berpangkal pada
Tri bagian dari Aristoteles
Locke membedakan bentuk-bentuk
pemerintah atas kriterium “wewenang
membuat hukum”, jadi perbedaan
didasarkan atas letak kekuasaan legislatif.
Berdasarkan kriterium tersebut locke
membedakan tiga jenis bentuk
pemerintah/negara, yaitu demokrasi,
Oligarchi, dan Monarchi
Pendapat Montesquei




Montesquei juga mengacu pada klasifikasi
aristoteles.
Dalam bukunya tentang “Jiwa Undangundang” ia mendalilkan adanya tiga
macam bentuk-bentuk pemerintah yaitu :
• Republik dengan dua bentukan tambahan
demokrasi
• Aristokrasi, Kerajaan dan Despotisme





Dengan bentuk pemerintah republik
dimaksudkan pemerintahan dimana
seluruh rakyat (demokrasi) atau sebagian
dari rakyat (aristokrasi) memegang
kekuasaan tertinggi.
Kerajaan adalah bentuk pemerintahan
dimana satu orang memerintah, tetapi
memerintah menurut undang-undang.




Despotisme adalah bentuk
pemerintahan dimana satu orang
memerintah tanpa undang-undang,
menurut kehendak dan
kesukaannya.
Ketiga bentuk pemerintahan ini
masing-masing didasarkan atas asas
khusus :
• Republik didasarkan atas asas kebaikan
warga negara
• Demokrasi berdasarkan cinta tanah air
dan persamaan
• Aristokrasi didasarkan atas asas
moderasi
Pendapat Jellinek


George Jellinek menolak klasifikasi
Tri Bagian Aristoteles. Menurutnya
hal itu sebagai klasifikasi yang tidak
bersifat ilmiah, mengacaukan dan
tidak bermanfaat.
Pendapat Machiavelli tentang Bentuk
Pemerintahan Dwi Bagian


Klasifikasi bentuk pemerintahan secara Dwi
Bagian yaitu:
• Bentuk Kerajaan
• Bentuk Republik





Pembagian dalam dua jenis ini dimulai oleh
Machiavelli. Bagi dia tidak ada bentuk-bentuk
pemerintahan selain Kerajaan dan Republik.
Machiavelli menganggap bentuk Kerajaan sebagai
bentuk pemerintahan yang terbaik. Kedudukan
raja dapat turun temurun atau didasarkan atas
pemilihan.
Klasifilsai Dwi-Bagian yang membagi atas
Kerajaan dan republik, seringkali disebut juga
dengan istilah seperti negara Raja dan Negara
Rakyat.
Pendapat Jellinek
tentang Dwi-Bagian




Menurut Jellinek hanya ada dua jenis bentukbentuk negara yakni negara Kerajaan dan
Republik.
Aristokrasi dan Demokrasi bukanlah bentukbentuk negara yang terpisah dan berdiri sendiri,
tetapi adalah bentukan khusus dari bentukan
utama republik. Apabila kekuasaan itu ditetapkan
berdasarkan kemauan seorang, maka bentuk
negara itu adalah kerajaan. Dan apabila
kekuasaan negara dibentuk berdasarkan suatu
peristiwa Juridis yang ditimbulkan oleh kemauankemauan sejumlah orang atau dewan, maka
bentuk negara itu adalah republik.
Pendapat Leon Deguit
tentang Dwi-Bagian






Deguit juga menerima klasifikasi duabagian bentu pemerintahan, tetapi
menolak kriterium Jellinek.
Bagi Duguit, kriterium yang menentukan
ada tiadanya kerajaan atau republik ialah
cara menunjuk kepala negara.
Apabila kepala negara ditunjuk
berdasarkan asas turun temurun, maka
bentuk pemerintahan itu ialah kerajaan.
Dan apabila dengan cara lain, maka
bentuk pemerintahan itu adalah Republik.
Beberapa Penggolongan lain






Menurut Mac Iver, hanya ada dua kemungkinan
bentuk-bentuk pemerintahan, yaitu bentuk
pemerintahan Oligarchi dan demokrasi.
Mac Iver mengatakan jumlah orang yang banyak
atau seluruh rakyat dalam kenyataanya tidak
pernah memerintah, pemerintah senantiasa
berada dalam tangan golongan kecil
Apabila dalam suatu negara golongan kecil itu
tidak bertanggung jawab terhadap rakyat, maka
bentuk pemerintahan negara itu adalah oligarchi
dan apabila golongan kecil yang memerintah
bertanggung jawab terhadap rakyat maka bentuk
pemerintahan negara itu ialah demokrasi

Contenu connexe

Tendances

22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
Mael Aja
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
Uzix Moch
 
Teori konstitusi
Teori konstitusiTeori konstitusi
Teori konstitusi
Meehawk
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
Muhamad Yogi
 
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
Fitri Amalia
 

Tendances (20)

(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Hukum perizinan
Hukum perizinanHukum perizinan
Hukum perizinan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uuPembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
Pemerintahan dalam islam
Pemerintahan dalam islamPemerintahan dalam islam
Pemerintahan dalam islam
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Teori konstitusi
Teori konstitusiTeori konstitusi
Teori konstitusi
 
Bab Tata Hukum Indonesia
Bab  Tata Hukum IndonesiaBab  Tata Hukum Indonesia
Bab Tata Hukum Indonesia
 
Sistem perwakilan
Sistem perwakilanSistem perwakilan
Sistem perwakilan
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
 

En vedette

164798186 makalah-bidang-pemerintahan
164798186 makalah-bidang-pemerintahan164798186 makalah-bidang-pemerintahan
164798186 makalah-bidang-pemerintahan
Nana Akana
 
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah pkno(SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI )
Makalah pkno(SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI )Makalah pkno(SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI )
Makalah pkno(SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI )
Putriany Cg Presiden
 
prinsip-prinsip UUD
prinsip-prinsip UUDprinsip-prinsip UUD
prinsip-prinsip UUD
nurul_hadi87
 
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
juniska efendi
 
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Operator Warnet Vast Raha
 
Sistem politik diktator
Sistem politik diktatorSistem politik diktator
Sistem politik diktator
Efrina Heny
 
Teori dan-hukum-konstitusi
Teori dan-hukum-konstitusiTeori dan-hukum-konstitusi
Teori dan-hukum-konstitusi
dybam90190
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
Bayu Rizky Aditya
 

En vedette (20)

Tipe-tipe Negara
Tipe-tipe NegaraTipe-tipe Negara
Tipe-tipe Negara
 
164798186 makalah-bidang-pemerintahan
164798186 makalah-bidang-pemerintahan164798186 makalah-bidang-pemerintahan
164798186 makalah-bidang-pemerintahan
 
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Bentuk negara
Bentuk negaraBentuk negara
Bentuk negara
 
Makalah pelaksanaan otonomi daerah
Makalah pelaksanaan otonomi daerahMakalah pelaksanaan otonomi daerah
Makalah pelaksanaan otonomi daerah
 
Makalah pelaksanaan otonomi daerah
Makalah pelaksanaan otonomi daerahMakalah pelaksanaan otonomi daerah
Makalah pelaksanaan otonomi daerah
 
Makalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerahMakalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerah
 
BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA
 
Makalah pkno(SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI )
Makalah pkno(SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI )Makalah pkno(SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI )
Makalah pkno(SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI )
 
prinsip-prinsip UUD
prinsip-prinsip UUDprinsip-prinsip UUD
prinsip-prinsip UUD
 
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
 
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
 
Makalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanMakalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahan
 
makalah sistem pemerintahan di indonesia
makalah sistem pemerintahan di indonesiamakalah sistem pemerintahan di indonesia
makalah sistem pemerintahan di indonesia
 
Sistem politik diktator
Sistem politik diktatorSistem politik diktator
Sistem politik diktator
 
Pembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan NegaraPembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan Negara
 
Prilaku organisasi
Prilaku organisasiPrilaku organisasi
Prilaku organisasi
 
Teori dan-hukum-konstitusi
Teori dan-hukum-konstitusiTeori dan-hukum-konstitusi
Teori dan-hukum-konstitusi
 
Makalah sistem pemerintahan campuran
Makalah sistem pemerintahan campuranMakalah sistem pemerintahan campuran
Makalah sistem pemerintahan campuran
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 

Similaire à Bentuk bentuk Pemerintahan Negara

Ppkn tendri
Ppkn tendriPpkn tendri
Ppkn tendri
reskaka
 
2 politik & negara
2  politik & negara2  politik & negara
2 politik & negara
Nur Az
 
Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)
ayu lestari
 

Similaire à Bentuk bentuk Pemerintahan Negara (20)

Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negaraMakalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
 
Bentuk Pemerintahan - PKn kelas 10
Bentuk Pemerintahan - PKn kelas 10Bentuk Pemerintahan - PKn kelas 10
Bentuk Pemerintahan - PKn kelas 10
 
Ppkn tendri
Ppkn tendriPpkn tendri
Ppkn tendri
 
Win
WinWin
Win
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasiDemokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
 
HTN Pasca UTS.pptx
HTN Pasca UTS.pptxHTN Pasca UTS.pptx
HTN Pasca UTS.pptx
 
In mc. word
In mc. wordIn mc. word
In mc. word
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan di Berbagai NegaraSistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
 
Siti rohmah, isi, riyana kel tiga
Siti rohmah, isi, riyana kel tigaSiti rohmah, isi, riyana kel tiga
Siti rohmah, isi, riyana kel tiga
 
2 politik & negara
2  politik & negara2  politik & negara
2 politik & negara
 
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
 
PKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanPKNSistem Pemerintahan
PKNSistem Pemerintahan
 
Bentuk negara
Bentuk negaraBentuk negara
Bentuk negara
 
Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)
 
Bentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasikBentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasik
 
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan RezaPengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
 
Negara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxNegara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptx
 

Bentuk bentuk Pemerintahan Negara

  • 1. BENTUK-BENTUK PEMERINTAH DAN BENTUKBENTUK NEGARA Pokok bahasan : Perbedaan bentuk pemerintah dan bentuk negara Bentuk pemerintah (Tri Bagian) menurut Plato Bentuk pemerintah (Tri Bagaian) menurut Aristoteles Pendapat John Locke (Tri Bagian) Pendapat Montesquei (Tri Bagian) Pendapat Bentuk Pemerintahan Dwi Bagian Pendapat lainnya
  • 2. Perbedaan bentuk pemrintah dan bentuk negara      Dalam kepustakaan ilmu politik dibedakan antara bentuk pemerintah dan bentuk negara, tetapi perbedaan ini merupakan masalah dalam ilmu politik yang belum selesai Kranenburg dan Grabowsky lebih mengutamakan bentuk negara daripada bentuk pemerintah Garner dan Gilchrist mengutamakan bentuk pemerintah daripada bentuk negara dan menganggap apa yang dinamakan kegaduhan didalam peristilahan tentang bentuk negara sesungguhnya dimaksudkan sebagai bentuk-bentuk pemerintahan, karena semua negara semuanya sama Mac Iver mendukung pendapat Garner dan Gilchrist, bahwa sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu kala untuk mengadakan klasifikasi negara-negra yang didasarkan atas perbedaan dalam bentuk-bentuk pemerintahan negara Karenanya pembahasan akan lebih difokuskan pada bentuk-bentuk pemerintahan
  • 3. Bentuk pemerintah menurut Plato    Dalam kepustakaan ilmu politik dikenal adanya dua klasifikasi tradisonal dari bentuk-bentuk pemerintahan, yakni klasifiksai tri bagian dan klasifikasi dwi bagian Plato adalah sarjana yang pertama-tama mengadakan pembahasan yang mendalam dan sistematis tentang bentuk pemerintahan. Klasifikasi Plato tentang bentuk pemerintahan sebagai berikut : • Bentuk pemerintah yang terbaik adalah Kerajaan dan bentuk merosot dari kerajaan adalah Tirani • Selanjutnya bentuk aristokrasi dengan bentuk merosostnya Oligarchi • Dan kemudian bentuk Demokrasi dengan bentuk merosotnya Mobokrasi
  • 4. Bentuk pemerintah menurut Aristoteles   Aristoteles umum diakui sebagai peletak dasar ajaran bentuk-bentuk pemerintah Aristoteles mengadakan klasifikasi bentuk pemerintah atas dasar 2 kriteria : • Secara kuantitatif, yaitu berdasarkan jumlah orang-orang yang memegang kekuasaan di dalam suatu negara • Secara kualitatif, yaitu berdasarkan pelaksanaan kesejahteraan umum oleh penguasa negara-negara itu
  • 5.  Berdasarkan kedua kriteria tersebut, Aristoteles mengklasifisir bentuk-bentuk pemerintah ke dalam tiga bentuk pemerintah yang baik dan tiga bentuk pemerintah yang buruk, yaitu : • Bentuk pemerintah yang baik berupa Monarchi, sedang bentuk yang buruk atau merosotnya ialah Tirani • Bentuk pemerintah yang baik berupa Aristokrasi, dan yang beruruk dengan bentuk Oligarchi • Bentuk pemerintah yang baik berupa Polity, bentuk yang buruk/merosotnya adalah Demokrasi.
  • 6. Pengertian beberapa istilah   Monarchi : berasal dari kata Yunani, ‘monos’ yang berarti satu, dan ‘archin’ yang berarti menguasai, memerintah, atau kerajaan. Yakni bentuk pemerintah dalam mana seluruh kekuasaan dipegang seorang yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum Tirani : ialah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan juga berpusat pada satu orang, tetapi yang berusaha mewujudkan kepentingannya sendiri tidak mengindahkan kesejahteraan umum
  • 7.    Aristokrasi : berasal dari kata Yunani yaitu aristoi:kaum bangsawan atau cendekiawandan kratein : kekuasaan. Yaitu bentuk pemerintah dalam mana kekuasaan negara berpusat pada beberapa orang yang berihtiar mewujudkan kesejahteraan umum Polity : ialah bentuk pemerintah dalam mana seluruh warga turut serta mengatur negara dengan maksud mewujudkan kesejahteraan umum Demokrasi berasal dari kata demos: rakyat dan kratein: kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk merosot dari Polity.
  • 8.   Aristoteles menganggap demokrasi sebagai bentuk merosot karena berdasarkan pengalamannya sendiri, penguasa-penguasa di negara-negara kota yang demokratis dari jamannya, seperti Athena, adalah teramat korupnya. Karenanya dalam hal ini Aristoteles berbeda dengan Plato (gurunya). Kalau Plato menganggap Demokrasi sebagai bentuk pemerintah yang paling baik dari bentuk-bentuk pemrintahan yang baik, Aristoteles justru sebaliknya. Karena menurut Aristoteles, dalam negara yang berbentuk demokratis yang berkuasa adalah orang-orang miskin, serakah dan tidak beradab. Mereka ini pertama-tama berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dengan tidak mengindahkan kesejahteraan umum
  • 9. Teori lingkaran strukturil bentuk pemerintah ala Aristoteles  Menurut Aristoteles, semua negara semula berbentuk Kerajaan, dimana satu orang yang berkuasa dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, lambat laun tampil beberapa orang yang merasa sama dan sederajat dengan raja itu, orang ini menentang kekuasaan raja tersebut dan dengan jalan revolusi berhasil menumbangkan kerajaan itu. Mereka kemudian membentuk pemerintahan yang aristokrasi. Orang ini kemudian ternyata tidak bekerja demi kesejahteraan umum dan bentuk pemerintah yang semula aristokrasi kemudian berubah menjadi suatu oligarchi. Dari oligarchi kemudian berubah menjadi demokrasi. Dengan demokrasi, lingkaran strukturil diakhiri yang kemudian dimulai lagi dengan kerajaan, demikian seterusnya
  • 10. Pendapat John Locke    John Locke mengemukakan teori bentukbentuk pemerintah yang berpangkal pada Tri bagian dari Aristoteles Locke membedakan bentuk-bentuk pemerintah atas kriterium “wewenang membuat hukum”, jadi perbedaan didasarkan atas letak kekuasaan legislatif. Berdasarkan kriterium tersebut locke membedakan tiga jenis bentuk pemerintah/negara, yaitu demokrasi, Oligarchi, dan Monarchi
  • 11. Pendapat Montesquei   Montesquei juga mengacu pada klasifikasi aristoteles. Dalam bukunya tentang “Jiwa Undangundang” ia mendalilkan adanya tiga macam bentuk-bentuk pemerintah yaitu : • Republik dengan dua bentukan tambahan demokrasi • Aristokrasi, Kerajaan dan Despotisme   Dengan bentuk pemerintah republik dimaksudkan pemerintahan dimana seluruh rakyat (demokrasi) atau sebagian dari rakyat (aristokrasi) memegang kekuasaan tertinggi. Kerajaan adalah bentuk pemerintahan dimana satu orang memerintah, tetapi memerintah menurut undang-undang.
  • 12.   Despotisme adalah bentuk pemerintahan dimana satu orang memerintah tanpa undang-undang, menurut kehendak dan kesukaannya. Ketiga bentuk pemerintahan ini masing-masing didasarkan atas asas khusus : • Republik didasarkan atas asas kebaikan warga negara • Demokrasi berdasarkan cinta tanah air dan persamaan • Aristokrasi didasarkan atas asas moderasi
  • 13. Pendapat Jellinek  George Jellinek menolak klasifikasi Tri Bagian Aristoteles. Menurutnya hal itu sebagai klasifikasi yang tidak bersifat ilmiah, mengacaukan dan tidak bermanfaat.
  • 14. Pendapat Machiavelli tentang Bentuk Pemerintahan Dwi Bagian  Klasifikasi bentuk pemerintahan secara Dwi Bagian yaitu: • Bentuk Kerajaan • Bentuk Republik   Pembagian dalam dua jenis ini dimulai oleh Machiavelli. Bagi dia tidak ada bentuk-bentuk pemerintahan selain Kerajaan dan Republik. Machiavelli menganggap bentuk Kerajaan sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik. Kedudukan raja dapat turun temurun atau didasarkan atas pemilihan. Klasifilsai Dwi-Bagian yang membagi atas Kerajaan dan republik, seringkali disebut juga dengan istilah seperti negara Raja dan Negara Rakyat.
  • 15. Pendapat Jellinek tentang Dwi-Bagian   Menurut Jellinek hanya ada dua jenis bentukbentuk negara yakni negara Kerajaan dan Republik. Aristokrasi dan Demokrasi bukanlah bentukbentuk negara yang terpisah dan berdiri sendiri, tetapi adalah bentukan khusus dari bentukan utama republik. Apabila kekuasaan itu ditetapkan berdasarkan kemauan seorang, maka bentuk negara itu adalah kerajaan. Dan apabila kekuasaan negara dibentuk berdasarkan suatu peristiwa Juridis yang ditimbulkan oleh kemauankemauan sejumlah orang atau dewan, maka bentuk negara itu adalah republik.
  • 16. Pendapat Leon Deguit tentang Dwi-Bagian    Deguit juga menerima klasifikasi duabagian bentu pemerintahan, tetapi menolak kriterium Jellinek. Bagi Duguit, kriterium yang menentukan ada tiadanya kerajaan atau republik ialah cara menunjuk kepala negara. Apabila kepala negara ditunjuk berdasarkan asas turun temurun, maka bentuk pemerintahan itu ialah kerajaan. Dan apabila dengan cara lain, maka bentuk pemerintahan itu adalah Republik.
  • 17. Beberapa Penggolongan lain    Menurut Mac Iver, hanya ada dua kemungkinan bentuk-bentuk pemerintahan, yaitu bentuk pemerintahan Oligarchi dan demokrasi. Mac Iver mengatakan jumlah orang yang banyak atau seluruh rakyat dalam kenyataanya tidak pernah memerintah, pemerintah senantiasa berada dalam tangan golongan kecil Apabila dalam suatu negara golongan kecil itu tidak bertanggung jawab terhadap rakyat, maka bentuk pemerintahan negara itu adalah oligarchi dan apabila golongan kecil yang memerintah bertanggung jawab terhadap rakyat maka bentuk pemerintahan negara itu ialah demokrasi