SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
PENDAHULUAN
Pokok bahasan :
Istilah ilmu negara
Batasan dan bidang penyelidikan ilmu negara
Hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum
tata
negara
Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik
Istilah Ilmu Negara






Istilah ilmu negara diambil dari istilah Belanda
“staatsleer” atau dari bahasa Jerman “die
staatslehre”
Ilmu negara sebagaimana diartikan selama ini
berasal dari eropa kontinental, dan melalui
negeri Belanda dikenal pula di Indonesia.
Kita mempergunakan istilah ilmu negara baru
sesudah Revolusi Kemerdekaan 17 Agustus
1945, yakni setelah berdirinya universitas
nasional yang pertama, yaitu Universitas Gajah
Mada di Yogyakarta
Batasan dan bidang penyelidikan ilmu
negara




Objek penyelidikan ilmu negara adalah negara.
Disamping itu ada ilmu politik, ilmu hukum tata
negara, ilmu pemerintahan, ilmu perbandingan
tata negara yang juga memiliki objek
penyelidikan negara.
Oleh Jellinek ilmu-ilmu pengetahuan tentang
negara disebut staatswissenschaften (dalam
bukunya Die Algemeine Staatslehre)
Staatswissenschaft (dalam arti luas) di
bagi 2 :
1. Staatswissenschaft (dalam arti sempit), dibagi 3 :
1. Beschreibende staats wissenschaft
2. Theoritische staats wissenschaft,
3. Angewandte staats wissenschaft
2. Staats rechts wissenschaft, dibagi atas :





Hukum tata negara
Hukum administrasi negara
Hukum Keprajaan/pamong praja
Hukum internasional
Staatswissenschaft (dalam arti luas) di bagi 2 :

1. Staats wissen schaft (dalam arti

sempit),yang di bagi lagi atas 3 bagian:
1.Beschreibende staats wissenschaft,
maksudnya melukiskan dan menguraikan
susunan negara, menunjukkan unsurunsurnya dan membahas berbagai
aspeknya. Yaitu secara deskriptif apa
adanya dari negara-negara yang sudah
ada/masih ada.
2.Theoritische staats wissenschaft, maksudnya sudah
bersifat positif, nyata, dan diperoleh dari sesuatu
yang dialami/diperoleh dari empiri. Bahan kajian dari
Beschreibende S.W. dibandingkan untuk
mendapatkan persamaan dan perbedaanperbedaan. Theoritische staats wissenschaft dibagi
2 yaitu :


algemeine staatslehre (ilmu negara umum), yang di
bagi 2 juga :





Allgemeine sociale staatlehre, ditinjau dari segi sosial
Allgemeine staatsrechtslehre, ditinjau dari segi hukum

Besondere staatslehre (pengertian khusus dari
negara), yang dibagi 2 juga :



Individualle staatslehre, ditinjau dari totalitanya
Spezialle staatslehre, ditinjau dari segi strukturnya, misal
DPR, MPR
3.Angewandte staats wissenschaft, maksudnya
ilmu politik. Ilmu politik ini mempraktekkan
segala hasil penyelidikan yang diperoleh
staatslehre sebagai ilmu pengetahuan yang
teoritis.
2. Staats rechts wissenschaft (ilmu
kenegaraan dalam hubungannya dengan
ilmu hukum), dibagi atas :





Hukum tata negara
Hukum administrasi negara
Hukum Keprajaan/pamong praja
Hukum internasional


Ilmu negara berbeda dengan ilmu tata negara
yang mengambil suatu negara tertentu sebagai
sasaran penyelidikan, ilmu negara justru berada
dalam pengertian yang abstrak, dalam arti bahwa
penyelidikan dan pembahasan yang dilakukan
ilmu negara tidaklah mengenai suatu negara
yang secara konkret ada pada suatu waktu dan
tempat tertentu, melainkan negara ‘terlepas’ baik
dari dimensi waktu maupun tempat. Oleh karena
itu hasil penyelidikan ilmu negara bersifat umum,
ada juga yang menggunakan istilah ilmu negara
umum (jellinek).
Hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum
tata negara


Ilmu negara merupakan pengantar sebelum
mempelajari hukum tata negara. Karena ilmu
negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang
murni mempelajari dasar-dasar pokok dan
sendi-sendi pokok daripada negara. Oleh
karenanya ilmu negara dapat memberikan
dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara
yang positif dan konkret.
Hubungan ilmu negara dengan ilmu
politik





Kata politik berasal dari kata ‘polis’ dalam bahasa Yunani kuno.
Polis adalah kota yang menyerupai negara. (pada zaman yunani
kuno terdapat suatu tempat tinggal bersama orang-orang di atas
sebuah bukit dengan tembok/benteng yang kuat, yang
mempunyai organisasi kekuasaan tertnggi. Maka polis adalah
suatu negara, disebut negara kota (city state), selanjutnya katakata yang berasal dari kata polis/politik/police dll dapat dikatakan
berkaitan dengan negara
Obyek penyelidikan ilmu politik adalah negara dalam arti umum.
Yang diselidiki terutama adalah kekuatan-kekuatan sosial yang
terdapat dalam masyarakat yang secara langsung dapat
mempengaruhi pemerintahan negara, bahkan dapat ikut merubah
dan menentukan struktur negara. Karenanya ilmu politik
penyelidikannya berkaitan dengan faktor-faktor kekuasaan yang
riil dalam masyarakat.




Persamaan ilmu negara dengan ilmu politik terletak
pada obyeknya, yaitu keduanya mempelajari negara
sebagai pengertian ‘genus’/umum. Bahkan dinegara
Anglo-Amerika kedua ilmu tersebut tidak dibedakan.
Ilmu tersebut identik.
Perbedaan keduanya terletak pada ‘focus of interest’.
Herman Heller menyatakan ilmu negara tugasnya
terbatas pada usaha-usaha melukiskan lembagalembaga kenegaraan, sehingga sifatnya adalah
deskriptif dan karenanya statis. Ilmu politik sebaliknya
lapangan kerjanya lebih luas, karena juga meliputi
usaha-usaha untuk mengadakan analisa dari peristiwa
politik atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan
negara, jadi sifatnya lebih dinamis.

Contenu connexe

Tendances

1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
Yori Feriyandi
 
Hukum dan dinamika masyarakat aman santoso
Hukum dan dinamika masyarakat   aman santosoHukum dan dinamika masyarakat   aman santoso
Hukum dan dinamika masyarakat aman santoso
Fatchan Himami Hasan
 
5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum
Kau Hatiku
 
Pengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalPengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikal
Kau Hatiku
 

Tendances (13)

1 konsep-dasar-htn
1 konsep-dasar-htn1 konsep-dasar-htn
1 konsep-dasar-htn
 
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan LainHubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain
 
Kel. 7 tipe tipe negara berdasarkan sejarah
Kel. 7 tipe tipe negara berdasarkan sejarahKel. 7 tipe tipe negara berdasarkan sejarah
Kel. 7 tipe tipe negara berdasarkan sejarah
 
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
 
01 pengantar ilmu hukum
01 pengantar ilmu hukum01 pengantar ilmu hukum
01 pengantar ilmu hukum
 
Hukum dan dinamika masyarakat aman santoso
Hukum dan dinamika masyarakat   aman santosoHukum dan dinamika masyarakat   aman santoso
Hukum dan dinamika masyarakat aman santoso
 
Resume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino
Resume Buku Ilmu Negara Karangan SoehinoResume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino
Resume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino
 
5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum
 
Pengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalPengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikal
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
Bab IV PENUTUP
Bab IV PENUTUPBab IV PENUTUP
Bab IV PENUTUP
 
Teori hukum
Teori hukumTeori hukum
Teori hukum
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 2
 

En vedette (8)

Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan NegaraBentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
 
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaanTeori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
 
Tipe-tipe Negara
Tipe-tipe NegaraTipe-tipe Negara
Tipe-tipe Negara
 
Teori Konstitusi
Teori KonstitusiTeori Konstitusi
Teori Konstitusi
 
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraTeori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
 
Perwakilan
PerwakilanPerwakilan
Perwakilan
 
Teori Kedaulatan
Teori KedaulatanTeori Kedaulatan
Teori Kedaulatan
 
Pembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan NegaraPembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan Negara
 

Similaire à Pe ndahuluan

Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negara
MAHASISWI
 
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
pieterpattiasina2
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Rifai Ahmad
 

Similaire à Pe ndahuluan (20)

PENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptxPENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
 
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
 
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negara
 
ppt ilmu negara.pptx
ppt ilmu negara.pptxppt ilmu negara.pptx
ppt ilmu negara.pptx
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
Apr.doc 2
Apr.doc 2Apr.doc 2
Apr.doc 2
 
pengantar ilmu hukum
pengantar ilmu hukumpengantar ilmu hukum
pengantar ilmu hukum
 
Kul Fitra 1-2.pptx
Kul Fitra 1-2.pptxKul Fitra 1-2.pptx
Kul Fitra 1-2.pptx
 
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
2. ARGUMENTASI HUKUM_Karakter Ilmu Hukum.pptx
 
PPT 3.pptx
PPT 3.pptxPPT 3.pptx
PPT 3.pptx
 
9. ppt in ttm 2 (modul 1)
9. ppt in ttm 2 (modul 1)9. ppt in ttm 2 (modul 1)
9. ppt in ttm 2 (modul 1)
 
Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
KULIAH 3.ppt
KULIAH 3.pptKULIAH 3.ppt
KULIAH 3.ppt
 
PPT SESI 1.pptx
PPT SESI 1.pptxPPT SESI 1.pptx
PPT SESI 1.pptx
 
hahah.docx
hahah.docxhahah.docx
hahah.docx
 

Pe ndahuluan

  • 1. PENDAHULUAN Pokok bahasan : Istilah ilmu negara Batasan dan bidang penyelidikan ilmu negara Hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik
  • 2. Istilah Ilmu Negara    Istilah ilmu negara diambil dari istilah Belanda “staatsleer” atau dari bahasa Jerman “die staatslehre” Ilmu negara sebagaimana diartikan selama ini berasal dari eropa kontinental, dan melalui negeri Belanda dikenal pula di Indonesia. Kita mempergunakan istilah ilmu negara baru sesudah Revolusi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yakni setelah berdirinya universitas nasional yang pertama, yaitu Universitas Gajah Mada di Yogyakarta
  • 3. Batasan dan bidang penyelidikan ilmu negara   Objek penyelidikan ilmu negara adalah negara. Disamping itu ada ilmu politik, ilmu hukum tata negara, ilmu pemerintahan, ilmu perbandingan tata negara yang juga memiliki objek penyelidikan negara. Oleh Jellinek ilmu-ilmu pengetahuan tentang negara disebut staatswissenschaften (dalam bukunya Die Algemeine Staatslehre)
  • 4. Staatswissenschaft (dalam arti luas) di bagi 2 : 1. Staatswissenschaft (dalam arti sempit), dibagi 3 : 1. Beschreibende staats wissenschaft 2. Theoritische staats wissenschaft, 3. Angewandte staats wissenschaft 2. Staats rechts wissenschaft, dibagi atas :     Hukum tata negara Hukum administrasi negara Hukum Keprajaan/pamong praja Hukum internasional
  • 5. Staatswissenschaft (dalam arti luas) di bagi 2 : 1. Staats wissen schaft (dalam arti sempit),yang di bagi lagi atas 3 bagian: 1.Beschreibende staats wissenschaft, maksudnya melukiskan dan menguraikan susunan negara, menunjukkan unsurunsurnya dan membahas berbagai aspeknya. Yaitu secara deskriptif apa adanya dari negara-negara yang sudah ada/masih ada.
  • 6. 2.Theoritische staats wissenschaft, maksudnya sudah bersifat positif, nyata, dan diperoleh dari sesuatu yang dialami/diperoleh dari empiri. Bahan kajian dari Beschreibende S.W. dibandingkan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaanperbedaan. Theoritische staats wissenschaft dibagi 2 yaitu :  algemeine staatslehre (ilmu negara umum), yang di bagi 2 juga :    Allgemeine sociale staatlehre, ditinjau dari segi sosial Allgemeine staatsrechtslehre, ditinjau dari segi hukum Besondere staatslehre (pengertian khusus dari negara), yang dibagi 2 juga :   Individualle staatslehre, ditinjau dari totalitanya Spezialle staatslehre, ditinjau dari segi strukturnya, misal DPR, MPR
  • 7. 3.Angewandte staats wissenschaft, maksudnya ilmu politik. Ilmu politik ini mempraktekkan segala hasil penyelidikan yang diperoleh staatslehre sebagai ilmu pengetahuan yang teoritis.
  • 8. 2. Staats rechts wissenschaft (ilmu kenegaraan dalam hubungannya dengan ilmu hukum), dibagi atas :     Hukum tata negara Hukum administrasi negara Hukum Keprajaan/pamong praja Hukum internasional
  • 9.  Ilmu negara berbeda dengan ilmu tata negara yang mengambil suatu negara tertentu sebagai sasaran penyelidikan, ilmu negara justru berada dalam pengertian yang abstrak, dalam arti bahwa penyelidikan dan pembahasan yang dilakukan ilmu negara tidaklah mengenai suatu negara yang secara konkret ada pada suatu waktu dan tempat tertentu, melainkan negara ‘terlepas’ baik dari dimensi waktu maupun tempat. Oleh karena itu hasil penyelidikan ilmu negara bersifat umum, ada juga yang menggunakan istilah ilmu negara umum (jellinek).
  • 10. Hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara  Ilmu negara merupakan pengantar sebelum mempelajari hukum tata negara. Karena ilmu negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang murni mempelajari dasar-dasar pokok dan sendi-sendi pokok daripada negara. Oleh karenanya ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara yang positif dan konkret.
  • 11. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik   Kata politik berasal dari kata ‘polis’ dalam bahasa Yunani kuno. Polis adalah kota yang menyerupai negara. (pada zaman yunani kuno terdapat suatu tempat tinggal bersama orang-orang di atas sebuah bukit dengan tembok/benteng yang kuat, yang mempunyai organisasi kekuasaan tertnggi. Maka polis adalah suatu negara, disebut negara kota (city state), selanjutnya katakata yang berasal dari kata polis/politik/police dll dapat dikatakan berkaitan dengan negara Obyek penyelidikan ilmu politik adalah negara dalam arti umum. Yang diselidiki terutama adalah kekuatan-kekuatan sosial yang terdapat dalam masyarakat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemerintahan negara, bahkan dapat ikut merubah dan menentukan struktur negara. Karenanya ilmu politik penyelidikannya berkaitan dengan faktor-faktor kekuasaan yang riil dalam masyarakat.
  • 12.   Persamaan ilmu negara dengan ilmu politik terletak pada obyeknya, yaitu keduanya mempelajari negara sebagai pengertian ‘genus’/umum. Bahkan dinegara Anglo-Amerika kedua ilmu tersebut tidak dibedakan. Ilmu tersebut identik. Perbedaan keduanya terletak pada ‘focus of interest’. Herman Heller menyatakan ilmu negara tugasnya terbatas pada usaha-usaha melukiskan lembagalembaga kenegaraan, sehingga sifatnya adalah deskriptif dan karenanya statis. Ilmu politik sebaliknya lapangan kerjanya lebih luas, karena juga meliputi usaha-usaha untuk mengadakan analisa dari peristiwa politik atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan negara, jadi sifatnya lebih dinamis.