Dokumen tersebut membahas latar belakang dan konsep pengaturan tambahan penghasilan bagi PNS instansi daerah di Indonesia, termasuk simulasi perhitungan dan dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah."

1. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENGATURAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
BAGI PNS INSTANSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
1

2. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Outline
Latar belakang Pengaturan
Konsep Pengaturan TPP
Simulasi Perhitungan
Dampak Pengaturan TPP Pemda
Pokok – Pokok Pengaturan
11
2
3
4
5

3. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
LATAR BELAKANG PENGATURAN#1
▪ UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
mengamanatkan PP yang mengatur Gaji,
Tunjangan, dan Fasilitas Lainnya, namun
sampai dengan saat ini belum terbit.
▪ Saat ini pengaturan terkait TPP masih
berpedoman pada PP 58/2005
▪ Pasal 58 PP 12/2019: Pemberian tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN daerah
ditetapkan dengan Perkada berpedoman
pada Peraturan Pemerintah.
▪ Perlu adanya landasan hukum yang
mengatur mengenai tata cara pemberian
TPP kepada PNSD.
Aspek SosiologisAspek Filosofis
• Pemberian TPP dapat memberikan
motivasi kepada PNSD untuk berkinerja
dengan baik, berintegritas, dan
memberikan pelayanan publik secara
optimal dan professional.
Aspek Yuridis
• Pemda dapat memberikan TPP kepada
PNSD guna mendukung agenda reformasi
birokrasi di daerah.
• Pemberian TPP mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah dengan
memperoleh persetujuan DPRD.
• Terdapat 400 daerah sudah menetapkan
Perkada TPP, mayoritas tidak berdasarkan
kinerja.
• Hasil evaluasi program reformasi birokrasi
sebagian daerah masih berpredikat CC
dan belum ada yang mendapatkan
predikat A

4. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Ketentuan Penghitungan Tunjangan Kinerja di Pusat dan Kekosongan Hukum di Daerah
INSTANSI PUSAT (K/L)
Nilai Capaian Reformasi
Birokrasi
Nilai dan kelas jabatan Indeks harga nilai
jabatan
Faktor penyeimbang Indeks tunjangan
kinerja daerah
provinsi
Tunjangan Kinerja Pusat
PermenPAN RB No 63/2011 tentang Penataan Sistem
Tukin Pegawai Negeri Sipil
Pasal 80 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
(1) Selain Gaji, PNS juga menerima Tunjangan dan Fasilitas
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tunjangan kinerja dan kemahalan
4LATAR BELAKANG PENGATURAN#2
Untuk Tunjangan kinerja bagi pemda, seyogianya daerah juga memberikan berdasarkan peraturan ini, namun hampir seluruh daerah tidak
membayarkan dengan formula ini, sehingga formulasi ITKDP dan Faktor Penyeimbang perlu diusulkan untuk ditinjau ulang
Tunjangan Kinerja Daerah

5. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KemenPANRB melakukan
asistensi & supervisi
pelaksanaan RB kepada K/L
K/L melaksanakan RB dan
melakukan penilaian mandiri
pelaksanaan RB
KemenPANRB melakukan
verifikasi & penilaian
capaian progress RB K/L,
serta mengusulkan Tunkin
kepada Kemenkeu
• Kemenkeu menetapkan ijin
prinsip pemberian Tunkin
K/L
• KemenPANRB mengajukan
ijin prakarsa RPerpres Tunkin
K/L kepada Presiden
melalui Setneg
KemPANRB memprakarsai
proses penyusunan s.d.
penetapan Perpres Tunkin
K/L setelah Presiden
memberikan ijin prakarsa
Mekanisme Kebijakan Pemberian TPP di daerah (existing)
KemenPANRB melakukan
sosialisasi RB kepada Pemda
Beberapa Pemda
melaksanakan
sebagian/seluruh program
RB, namun belum dilakukan
asistensi, supervisi oleh
KemenPANRB
Mayoritas Pemda telah
menetapkan Tunjangan
Kinerja Daerah / Tambahan
Penghasilan Pegawai melalui
Perkada
PP No. 58/2005
tentang
PengelolaanKeuangan Daerah
Pasal 63 ayat (2)
Pemda dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada PNS daerah
berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dg memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku;
5
Mekanisme Kebijakan Pemberian Tukin Di Pusat (PermenPANRB No. 11/2015)
LATAR BELAKANG PENGATURAN#3

6. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
6LATAR BELAKANG PENGATURAN#4
Lebih dari 400 daerah yang telah menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui Perkada, namun
pemberian TPP tersebut besarannya bervariasi dan belum berdasarkan kinerja (reformasi birokrasi).
Mekanisme pemberian TPP existing:
1. Tanpa proses review dr pusat atas capaian RB nya, Mayoritas Pemda telah membayarkan TPP melalui Peraturan Kepala Daerah;
2. Peraturan Kepala Daerah disusun berdasarkan nilai “subyektifitas” terhadap kemampuan Keuangan daerah;
3. Pemberian TPP existing tidak terstandar dan tidak proporsional antar kelas jabatan
Provinsi Es I Es II Es III
DKI Jakarta 127,7 63,9 41,2
Sumut 100,0 50,0 22,4
Banten 75,0 41,0 21,0
Bengkulu 60,0 27,0 8,8
Kep. Riau 58,4 30,2 16,3
Papua Barat 50,0 35,0 17,5
Riau 44,5 31,0 9,6
Kaltim 35,0 17,0 10,0
Sultra 32,5 21,5 6,3
Jabar 32,0 25,0 11,0
Kab Es II Es III Es IV
Peg. Bintang 159,5 21,3 10,4
Bogor 78,9 29,6 18,1
Malinau 76,9 29,0 19,7
Lanny Jaya 66,7 10,7 5,0
Badung 62,0 23,0 12,1
Maybrat 50,0 3,0 1,5
Keerom 50,0 15,0 10,0
Minahasa 45,0 15,0 9,5
Pangkep 41,8 20,1 9,7
Bengkalis 40,4 10,7 7,1
Kota Es II Es III Es IV
Pekanbaru 90,0 21,5 15,0
Bekasi 86,0 39,0 20,8
Bandung 73,7 34,1 16,6
Tangerang 61,8 28,3 18,5
Balikpapan 54,0 14,5 11,2
Tangsel 49,7 27,9 16,9
Tasikmalaya 48,0 20,2 8,6
Medan 40,0 20,0 7,0
Cirebon 35,8 14,9 8,8
Serang 35,0 8,8 6,1
(Rp Juta)
Top 10 Provinsi dengan TPP Es-I tertinggi Top 10 Kabupaten dengan TPP Es-II tertinggi Top 10 Kota dengan TPP Es-II tertinggi
(Rp Juta)(Rp Juta)

7. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Tujuan
Pengaturan
7
1. Mempercepat reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kinerja dan pelayanan publik
3. Memperlebar ruang fiskal APBD untuk meningkatkan belanja publik (belanja modal)
4. Menyesuaikan pemberian TPP dengan kinerja dan kemampuan keuangan daerah
5. Mengurangi ketimpangan tunjangan kinerja antar kelas jabatan
6. Mengendalikan besaran TPP di daerah agar tidak berlebihan, dan melampaui tukin PNS Pusat
KONSEP PENGATURAN: TATA KELOLA #1
KemenPAN-RB, Kemendagri, &
Kemenkeu melakukan asistensi &
supervisi pelaksanaan RB di Daerah
▪ Pemda melaksanakan RB & penilaian
mandiri pelaksanaan RB
▪ Pemda berkoordinasi dengan BKN
menyusun evaluasi jabatan
Tim Penilai RB melakukan verifikasi &
penilaian capaian progress RB serta
validasi evaluasi jabatan bagi Pemda
▪ Pemda menyusun RPerkada TPP
setelah mendapat persetujuan DPRD
▪ RPerkada TPP Pemda diajukan ke
Pusat (Kemenkeu + Kemendagri)
Pemda menetapkan
Perkada TPP berdasarkan
hasil evaluasi dari Pusat
Monitoring dan
Evaluasi TPP
Penghitungan besaran TPP Daerah hendaknya juga dilakukan dengan mempertimbangkan faktor POTENSI EFISIENSI
terhadap pos-pos belanja tertentu dalam APBD secara selektif, sehingga pemberian TPP bagi PNS Instansi Daerah menjadi
“layak” dan tidak menambah beban APBD.

8. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Simulasi: Penghitungan 8
Simulasi based on adjustment terhadap Permenpan 63 Tahun 2011 dan Perka BKN No.20 Tahun 2011
TPP Daerah = Indeks Harga Jabatan Daerah x Nilai Kelas Jabatan x Nilai Capaian Reformasi Birokrasi
➢ IHJD merupakan indeks yang
mencerminkan nilai harga
jabatan di suatu daerah
dengan memperhitungkan
kemampuan keuangan daerah
(Kapasitas Fiskal)
➢ IHJD juga merupakan indeks
yang mencerminkan nilai TPP
per pegawai per hari sebagai
bagian dari kinerja pegawai
➢Nilai kelas jabatan adalah
nilai yang dihasilkan dari
proses evaluasi jabatan;
➢Dalam model simulasi
dilakukan pendekatan
interval nilai minimal dan
maksimal per kelas jabatan
➢Nilai Capaian RB adalah
hasil evaluasi TPRB
terhadap progress RB di
daerah

9. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
9SIMULASI: contoh hasil untuk daerah
Nama Daerah Eksisting
Kelas Jabatan Kebutuhan Anggaran
Potensi Efisiensi
Min Max Min Max
Provinsi Jawa Tengah
Jabatan Tertinggi 25,000,000 25.913.284 29.076.558 3.590.378.717.406 4.446.389.893.208 2.959.838.966.000 356.694.973.300
Jabatan Terendah 3,000,000 5.463.837 7.029.497
Provinsi DKI Jakarta
Jabatan Tertinggi 127,100,000 70.263.310 78.840.458 13.800.312.659.102 17.243.820.078.145 12.667.950.957.000 1.385.754.892.263
Jabatan Terendah 4,860,000 14.815.075 19.060.331
Kab. Sleman
Jabatan Tertinggi 11.000.000 8.841.152 10.088.161 390.125.686.427 473.037.842.695 366.132.163.926 164.912.605.577
Jabatan Terendah 1.800.000 2.395.938 3.082.494
Kab. Badung
Jabatan Tertinggi 62,000,000 30.767.961 34.523.852 875.015.538.626 1.069.018.875.106 725.647.126.105 266.329.873.750
Jabatan Terendah 4,794,500 6.487.449 8.346.426
Kota Ambon
Jabatan Tertinggi 1,500,000 6.336.967 7.110.531 131.328.110.853 158.322.201.424 117.632.546.073 44.323.773.468
Jabatan Terendah 750,000 1.336.155 1.719.029
Kota Bandung
Jabatan Tertinggi 73,705,883 24.473.759 27.461.307 1.459.750.154.012 1.766.732.926.952 1.143.977.150.323 53.529.886.109
Jabatan Terendah 3,054,118 5.160.312 6.638.997
Nasional → 80.471.005.737.299 98.019.416.789.468 89.138.618.985.938 41.670.143.559.826

10. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
10Dampak Pengaturan TPP: Kemampuan Membayar
Kemampuan Membayar
TPP Min Max
Provinsi
Mampu 16 4
Tidak Mampu 18 30
Jumlah 34 34
Kabupaten
Mampu 385 336
Tidak Mampu 30 79
Jumlah 415 415
Kota
Mampu 50 28
Tidak Mampu 43 65
Jumlah 93 93
Total
Mampu 451 368
Tidak Mampu 91 174
Jumlah 542 542
Kemampuan Membayar
TPP Min Max
Provinsi
Mampu 33 28
Tidak Mampu 1 6
Jumlah 34 34
Kabupaten
Mampu 414 410
Tidak Mampu 1 5
Jumlah 415 415
Kota
Mampu 89 73
Tidak Mampu 4 20
Jumlah 93 93
Total
Mampu 536 511
Tidak Mampu 6 31
Jumlah 542 542
Sebelum Efisiensi Setelah Efisiensi

11. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
POKOK - POKOK PENGATURAN TPP
Untuk memberikan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam
menetapkan besaran TPP bagi PNS
Instansi Daerah dalam rangka
pengendalian pelaksanaan belanja
daerah yang efisien dan efektif
serta percepatan agenda Reformasi
Birokrasi di daerah.
11
Maksud & Tujuan Prinsip – Prinsip Pemberian
❑ Kepastian hukum;
❑ Akuntabel;
❑ Proporsionalitas;
❑ Efektif, efisien,
dan ekonomis;
Dasar Pemberian
❑ Nilai Capaian Reformasi
Birokrasi;
❑ Nilai dan Kelas Jabatan;
❑ Indeks harga kelas jabatan
Daerah;
Kriteria Penerima
PNS Instansi
Daerah yang
mempunyai
jabatan di
lingkungan
Pemerintah Daerah
❑ Diberhentikan sementara;
❑ diberhentikan dari jabatan
organiknya dengan diberikan
uang tunggu;
❑ Diperbantukan/dipekerjakan di
instansi lain diluar Pemda;
❑ Pegawai lain yang tidak berhak
mendapatkan TPP berdasarkan
peraturan perundang-
undangan.
➢ Kepala Daerah dapat/wajib
melakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Kepala
Daerah tentang TPP bagi PNS di
Instansi Daerah paling lambat 1
(satu) tahun sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah ini
Mekanisme
Pemberian
i. Kewajiban kepada daerah untuk
melakukan evaluasi jabatan, Analisis
Jabatan/Anjab, dan Analisis Beban
Kerja/ABK;
ii. Penetapan nilai kelas jabatan
berkoordinasi dengan BKN;
iii. Proses validasi evaluasi jabatan dan
penetapan bobot capaian RB oleh
Kemenpan RB;
iv. Formula/rumusan TPP;
v. Tata cara pembayaran;
vi. Evaluasi dan Sanksi
Ketentuan Penutup
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, ketentuan yang memiliki pengertian
sama dengan TPP (Tunjangan Kinerja Daerah dan
sebagainya) dinyatakan masih berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini dan dalam hal daerah belum
melakukan penyesuaian terhadap Peraturan
Kepala Daerah tentang TPP dalam jangka waktu
yang telah ditentukan
❑ Keadilan;
❑ Kesetaraan;
dan
❑ Kesejahteraan

12. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
TERIMA KASIH