Dokumen tersebut membahas kebijakan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Lingkup pengawasan mencakup aspek teknis, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan kompetensi SDM pertambangan.

1. KEBIJAKAN PENGAWASAN
PERTAMBANGAN MINERBAPABUM
Oleh
M.S. Marpaung
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral
Batubara dan Panas Bumi
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI
BANDUNG, 11 MEI 2009

2. DASAR HUKUM PENGAWASAN
MINERBAPUM
• UU No.4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara
• UU No. 1 Tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
• UU No. 23 Tahun 1997 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup
• UU No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
• UU No. 27 tahun 2003 ttg Panas bumi
• UU No.32 Tahun 2004 ttg Otonomi Daerah
• PP No.32 Tahun 1969 ttg Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967
• PP No.19 Tahun 1973 ttg Pengaturan dan Pengawasan K3 di
Bidang Pertambangan
• PP No. 27 Tahun 1999 ttg Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
• PP No.38 Tahun 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota

3. Dasar Hukum lanjutan…..
• PP No.18 jo 85 Tahun 1999 ttg Pengelolaan Limbah B3
• PP No. 59 Tahun 2007 ttg Kegiatan Usaha Panas Bumi
• Permen No.02 P. Tahun 1990 ttg K2 Panas Bumi
• Permen No.06.P Tahun 1991 ttg Pemeriksaan K2 atas Instalasi,
Peralatan dan Teknik Migas dan Panas Bumi
• Kepmen.No.2555.K Tahun 1993 ttg PIT Pertambangan Umum
• Kepmen No.555.K Tahun 1995 ttg K3 Pertambangan Umum
• Kepmen No. 1211 Tahun 1995 ttg Pencegahan dan Penanggulangan
Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pd Kegiatan Pertambangan
• Kepmen.No.667.K Tahun 2002 ttg Penugasan kepada Ditjen. GSDM
dan Ditjen LPE dalam Pengusahaan Panas Bumi
• Permen ESDM No 18 Tahun 2008 ttg Reklamasi dan Penutupan
Tambang

4. PENGAWASAN PERTAMBANGAN
UU NO. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral Dan Batubara
Ps 140
(Ayat 1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraa
pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.
(Ayat 2) Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan
di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
(Ayat 3) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang
IUP, IPR atau IUPK.

5. PENGAWASAN PERTAMBANGAN
UU NO. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral Dan Batubara
Ps 141
(Ayat 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, antara lain, berupa:
a. teknis pertambangan,
b. pemasaran,
c. keuangan,
d. pengelolaan data mineral dan batubara,
e. konservasi sumber daya mineral dan batubara,
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,
g. keselamatan operasi pertambangan,
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan
rancang bangun dalam negeri.
j.
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan

6. PELAKSANAAN PENGAWASAN
TEKNIK PERTAMBANGAN
A. PENGAWASAN ADMINISTRATIF
– Dokumen Studi Kelayakan
– Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
– Rencana Kerja Tahunan Teknis dan
Lingkungan
– Laporan Kemajuan Kegiatan Pertambangan
(Triwulan)

7. PELAKSANAAN PENGAWASAN TEKNIK
PERTAMBANGAN (LANJUTAN)
B. PENGAWASAN LAPANGAN
– Pengawasan Teknik Pertambangan
• Pengawasan Teknik Pertambangan pada Tahap Kegiatan
Konstruksi
• Pengawasan Teknik Pertambangan pada Tahap Kegiatan
Produksi
 Pengawasan Kelaikan Teknik Penambangan
 Pengawasan Kelaikan Teknik Pengolahan
 Pengawasan Kelaikan Teknik Pengangkutan
– Pengawasan Kelaikan Sarana Teknis Pertambangan
– Pengawasan Pematokan Batas Wilayah Pertambangan
– Pemantauan Pelaksanaan OTDA/Pemberian Rekomendasi
Teknis Pertambangan
– Pengawasan Konservasi Bahan Galian

8. UNSUR PENGAWASAN K3 DAN
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
A. PEMERINTAH PUSAT
B. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
(DEKONSENTRASI)
C. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
(DESENTRALISASI)

9. ELEMEN PENGELOLAAN K3 DAN
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
• KEPALA PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG
• PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG (PIT)/ INSPEKTUR TAMBANG
(IT)
• KEPALA TEKNIK TAMBANG
• BUKU TAMBANG
• ORGANISASI K3 DAN LINGKUNGAN
• PROGRAM K3 DAN LINGKUNGAN
• LAPORAN K3 DAN LINGKUNGAN

10. PENGELOLAAN LINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
PRINSIP-PRINSIP LINGKUNGAN HIDUP
a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air
laut, dan tanah serta udara;
b. perlindungan keanekaragaman hayati;
c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam
tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made
structure) lainnya;
d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan
peruntukannya; dan
e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

11. PENGELOLAAN LINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
APLIKASI PRINSIP-PRINSIP LINGKUNGAN HIDUP
a. Pemenuhan baku mutu kualitas air, tanah dan udara
b. Mempertahankan buffer zone dalam rangka biodiversity
c. Melakukan kajian geoteknik dalam rangka memastikan
stabilitas dan keamanan timbunan, dengan mempertimbangkan
kondisi curah hujan tertinggi di lokasi setempat
d. Melakukan pemulihan lahan bekas tambang agar berdaya guna
dan mempunyai nilai manfaat
e. Menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
f. Mengembangkan etika lingkungan (responsible miners)

12. PENGELOLAAN K3 PERTAMBANGAN
PRINSIP K3
 Setiap kecelakaan pasti ada penyebabnya
 Penyebab kecelakaan harus dicegah/ditiadakan
 Setiap pekerjaan pasti dapat dilakukan dengan aman dan selamat
PENTINGNYA K3
 Menyelamatkan karyawan
 Menyelamatkan keluarga karyawan
 Menyelamatkan perusahaan
DILAKUKAN OLEH :
 PEMERINTAH
 PERUSAHAAN

13. PELAKSANAAN PENGAWASAN
A. PENGAWASAN ADMINISTRATIF
• Bahan Peledak (IVi/Rekomendasi)
• Laporan Kecelakaan (IIIi; Vi; Vii; VIIi; VIIIi; IXi)
• Peralatan (dokumen untuk perizinan)
• Pengecualian (dokumen utk persetujuan)
• Rencana Reklamasi
• Rencana Pascatambang
• Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan
• Laporan Pelaksanaan Program K-3 (Triwulan)
• Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
- Mengevaluasi Laporan Triwulan Pelaksanaan RKL-RPL/
UKL-UPL
- Mengevaluasi Pelaksanaan Reklamasi
- Mengevaluasi Pelaksanaan Pascatambang
- Mengevaluasi Laporan Kasus Lingkungan

14. PELAKSANAAN PENGAWASAN
LANJUTAN ….
B. PENGAWASAN OPERASIONAL
• Inspeksi Keselamatan Kerja
• Inspeksi Kesehatan Kerja
• Pemeriksaan /Penyelidikan Kecelakaan
• Pemeriksaan /Penyelidikan Kejadian Berbahaya
• Pengujian Kelayakan Sarana dan Peralatan
• Pengujian Kondisi Lingkungan Kerja
• Inspeksi Pengelolaan Lindungan Lingkungan Pertambangan
• Inspeksi Penilaian Keberhasilan Reklamasi/Pascatambang
• Inspeksi Kasus Lingkungan (akibat kegiatan pertambangan)
• Inspeksi Bencana Lingkungan (akibat fenomena alam)

15. PELAKSANAAN PENGAWASAN
LANJUTAN …..
C. PENGUJIAN KELAYAKAN PERALATAN
• Gudang Bahan Peledak
• Penimbunan Bahan Bakar Cair
• Kapal Keruk/Kapal Isap
• Alat Angkut Orang
• Alat Angkat (Tertentu)
• Bejana Bertekanan
• Instalasi Pipa
• Pressure Safety Valve
• Peralatan Listrik (tertentu)

16. PELAKSANAAN PENGAWASAN
LANJUTAN ……
D. PENGUJIAN/PENILAIAN KOMPETENSI
• Penilaian kompetensi calon Kepala Teknik Tambang
• Pengujian kompetensi Juru Ledak
• Pengujian Kompetensi Juru Ukur
• Pengujian Kompetensi Pengawas Operasional (POP; POM; POU)
• Pengujian Kompetensi Juru Las (bekerja sama dengan pihak ke-3)
• Pengujian Kompetensi Operator alat angkat (bekerja sama dengan
pihak ke-3)

17. DESENTRALISASI PENGAWASAN
K3 DAN LINGKUNGAN
(KABUPATEN/KOTA)
• Kabupaten/kota melakukan pengawasan sesuai
kewenangan sebagai daerah otonom
• Berpedoman kepada peraturan perundangan yang
berlaku serta juklak dan juknis yang ditetapkan oleh
pemerintah
• Inspeksi bersama daerah dan pusat
• Investigasi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus
lingkungan daerah dan pusat

18. DEKONSENTRASI PENGAWASAN
K3 DAN LINGKUNGAN
(PROVINSI)
A. MELAKUKAN SUPERVISI THD PENGAWASAN K3 DAN
LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
KAB/KOTA :
• Hasil Inspeksi
• Hasil investigasi kecelakaan/kejadian berbahaya
• Proses perizinan
• Rekomendasi
B. MELAKUKAN INVENTARISASI :
• Statistik Kecelakaan
• Pembelian dan Penggunaan dan stok bahan peledak
• Jumlah dan jenis perizinan
• Data penggunaan lahan

19. PENUTUP
• Pengawasan dilakukan dalam rangka PREVENTION DAN ASSURANCE,
meliputi :
- Tingkat kepatuhan dan pentaatan terhadap peraturan
- Pencapaian target dari rencana kerja yang telah disusun
- Mengetahui sejak dini bila terjadi penyimpangan baik berdasarkan
ketentuan/peraturan maupun rencana kerja
- Dapat segera melakukan koreksi bila terjadi perubahan rencana kerja
atau perubahan kebijakan Pemerintah
• Karakteristik kegiatan yang melibatkan peralatan besar, intensitas
kegiatan yang tinggi, cepatnya perubahan medan kerja, menyebabkan
pertambangan rawan terhadap kecelakaan. Maka diperlukan tenaga kerja
yang SADAR K3 setiap saat.
• Diperlukan industri yang mempunyai ketahanan internal maupun eksternal
untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
(K3 = ketahanan internal, Lingkungan = ketahanan external)