Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan (diklat) untuk aparatur pemerintah agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, penyelenggaraan, perencanaan, dan evaluasi diklat yang berkualitas agar dapat mencapai tujuan peningkatan kompetensi aparatur secara efektif.

1. Kebijakan Diklat
Aparatur
Effective
By : Kanaidi, SE., M.Si , cSAP Jakarta, 27-28 Mei 2016
kanaidi963@gmail.com .. HP.08122353284
PTPRI
MA YASA E
DUKA

2. Nilai Strategis Diklat
• Diklat memiliki nilai strategis tersendiri karena
secara langsung dapat membekali Aparatur
dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam
melaksanakan tugas jabatannya.

3. Tujuan Penyelenggaraan Diklat
untuk:
• Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara
professional dengan dilandasi kepribadian dan etika
Aparatur sesuai dengan kebutuhan instansi;
• Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai
pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
• Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang
berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan
pemberdayaan masyarakat;
• Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam
tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi
terwujudnya kepemerintahan yang baik.

4. Sasaran Diklat
• adalah terwujudnya Aparatur yang memiliki
kompetensi (kemampuan dan karakteristik
yang dimiliki oleh Aparatur berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas jabatannya) yang sesuai dengan
persyaratan jabatan masing-masing.

5. Penyelenggaraan Diklat yang
Berkualitas
Untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan Diklat secara
berkualitas, dibutuhkan upaya terpadu dari para
stakeholder yang terlibat (seperti :
• Instansi Pembina Diklat,
• Instansi Pengendali Diklat,
• Pejabat Pembina Kepegawaian,
• Instansi Pembina Jabatan Fungsional,
• Instansi Teknis,
• Lembaga Diklat (termasuk Pengelola, Widyaiswara dan
Penyelenggara Diklat),
yang masing-masing pihak ini bekerja secara profesional.

6. Pembinaan Diklat oleh Instansi
Pembina
dilakukan melalui program :
(a) Penyusunan pedoman Diklat;
(b) Bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat;
(c) Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat;
(d) Standarisasi dan akreditasi Diklat (termasuk Standarisasi
dan akreditasi widyaiswara);
(e) Pengembangan Sistem Informasi Diklat;
(f) Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan
Diklat;
(g) Pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di
tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan,
penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

7. Pengelompokan Program Diklat
Secara umum, program-program dapat
kelompokkan ke dalam 3 bagian besar, yaitu:
• penetapan standar kualitas,
• penjaminan kualitas, dan
• kontrol kualitas

8. A. Penetapan Standar Kualitas
• Diawali dengan penetapan standar kompetensi
jabatan.
• Pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu,
dan pejabat fungsional umum harus memiliki
standar kompetensi jabatan.
• Dengan standar kompetensi tersebut, ditetapkan
kompetensi minimal baik berupa pengetahuan,
keterampilan maupun sikap yang dibutuhkan oleh
Aparatur dalam melaksanakan tugas jabatan yang
didudukinya.

9. Jenis DIKLAT
• Diklat Prajabatan, bagi Calon Pegawai
Golongan I, II dan III
• Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV
(untuk mencapai persyaratan kompetensi
kepemimpinan aparatur pemerintah yang
sesuai dengan jenjang jabatan struktural).

10. B. Penjaminan Kualitas
• Diklat Jabatan Aparatur juga mengamanahkan
desentralisasi dalam penyelenggaraan Diklat.
• Artinya, penyelenggaraan Diklat tidak lagi menjadi
kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah
pun (dalam hal Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan
Kota) dapat melaksanakan Diklat selama memenuhi
kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Instansi
Pembina.
• Kebijakan penjaminan kualitas, meliputi kegiatan
pembimbingan, sistem informasi Diklat aparatur,
akreditasi lembaga Diklat dan sertifikasi widyaiswara.

11. Kebijakan Desentralisasi
Penyelenggaraan Diklat
• Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh lembaga
Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
• Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III dan
Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh
lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
• Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi
Pembina.
• Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang
terakreditasi.

12. C. Kontrol Kualitas
• Diharapkan kebijakan Diklat dapat diterapkan
secara efektif oleh masing-masing lembaga
Diklat.
• Standar-standar kualitas telah ditetapkan oleh
Instansi Pembina, Instansi Pembina Jabatan
Fungsional, dan Instansi Teknis, untuk
dipahami dengan baik oleh lembaga Diklat
dan secara konsisten menerapkannya.

13. Evaluasi
• Ketiga instansi tadi perlu melakukan monitoring
terhadap lembaga-lembaga Diklat. Dengan
membandingkan antara standar-standar kualitas yang
telah ditetapkan dengan pelaksanaan. Dengan
demikian, setiap penyimpangan-penyimpangan yang
ditemukan dapat segera dikoreksi sehingga
penyimpangan tidak terlalu jauh.
• Di samping itu, ketiga instansi ini juga perlu melakukan
evaluasi terhadap lembaga-lembaga Diklat. Hasil
evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi
kepada lembaga Diklat tersebut agar penyelenggaraan
mendatang dapat lebih sesuai lagi dengan standar
kualitas yang telah ditetapkan.

14. Kebijakan PERENCANAAN
Diklat Aparatur
By : Kanaidi, SE., M.Si , cSAP S’pore, 26-28 November 2015
kanaidi963@gmail.com ..08122353284

15. Kepastian Kebutuhan Diklat
• Untuk memastikan apakah Aparatur yang
mengikuti suatu program Diklat benar-benar
membutuhkan kompetensi yang dibangun
oleh Diklat, perlu dilakukan identifikasi
kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis
Diklat yang sesuai dengan kebutuhan Aparatur
dan instansinya.

16. Perencanaan Program Diklat
• Analisis kebutuhan Diklat (TNA) diidentifikasi
selaras dengan tataran organisasi, unit, dan
invidividu Aparatur.
• hasil analisis kebutuhan Diklat digunakan untuk
merancang bangun suatu program Diklat.
• Dalam program Diklat ini, lembaga Diklat
kemudian merancang : kompetensi Diklat, mata
Diklat, peserta Diklat, tenaga pengajar, fasilitas
Diklat, evaluasi, registrasi dan sertifikasi, serta
pelaporan.

17. A. Kompetensi Umum Diklat
• Kompetensi Umum Diklat (KUD)/Tujuan
Kurikulum Umum (TKU) adalah kompetensi
Umum yang diharapkan dapat dicapai
(pengetahuan, ketrampilan dan sikap) setelah
selesai mengikuti Diklat.
• Dalam mendesain program Diklat, KUD ini harus
spesifik, terukur, realistis sehingga dapat
diwujudkan pada suatu kurun waktu tertentu,
biaya tertentu, dan alokasi sumber daya tertentu.

18. B. Kompetensi Khusus Diklat
• Kompetensi Khusus Diklat (KKD) yang sebelumnya
disebut Tujuan Kurikuler Khusus (TKK) adalah
Kompetensi Khusus yg merupakan rincian/jabaran dari
kompetensi umum.
• Dengan KKD, diharapkan rancang bangun suatu
program Diklat dapat dilaksanakan dengan mudah
karena kompetensi umum sudah dijabarkan ke dalam
kompetensi khusus yang bersifat lebih mikro dan
sangat spesifik.
• Begitu pula dalam pelaksanaan Diklat nantinya,
penyelenggara khususnya bagian akademik dapat lebih
mudah menganalisis penyebab jika KUD tidak tercapai,
dengan jalan mengidentifikasi KKD yang sulit dicapai

19. C. Mata Diklat
• Mata Diklat merupakan pengelompokkan
materi yang dibutuhkan untuk mencapai satu
atau lebih KKD. Oleh karena itu, penuangan
materi menjadi suatu mata Diklat tetap harus
mengacu pada pembagian ranah pengetahuan
seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap,
serta substansi disiplin suatu ilmu.
• Rangkaian mata Diklat merupakan sistem yang
saling terkait membangun KUD.

20. D. Peserta
• Diklat berbasis kompetensi pada dasarnya bersifat
taylor-made atau dirancang khusus untuk memenuhi
kebutuhan kompetensi Aparatur tertentu. Oleh karena
itu, persyaratan utama bagi peserta adalah mereka
yang belum memiliki KUD dan membutuhkan KUD
dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
• Jika persyaratan di atas sudah terpenuhi, barulah
beranjak menambahkan persyaratan administrative
lainnya sebagai upaya untuk membangun suasana
kondusif dalam proses belajar mengajar nantinya.
Persyaratan lainnya seperti kepangkatan, kesehatan
jasmani dan rohani, umur, potensi, motivasi, dedikasi,
loyalitas dan seterusnya.

21. E. Fasilitator
• Widyaiswara dan fasilitator lainnya adalah ujung tombak
dalam suatu penyelenggaraan Diklat. Sebaik apapun
rancang bangun program Diklat dan modul serta bahan ajar
yang telah dikembangkan, jika widyaiswara atau fasiliator
lainnya tidak kompeten, maka KUD sulit diwujudkan.
• Oleh karena itu, kompetensi widyaiswara atau fasilitator
lainnya menjadi persyaratan utama.
• Dalam prakteknya, kompetensi tersebut dapat dibuktikan
melalui sertifikat TOT baik substansi maupun metodologi
pengajaran, pengalaman mengajarkan atau melaksanakan
substansi.
• Puncak dari kompetensi seorang widyaiswara adalah
sertifikasi widyaiswara yang diterima dari Instansi Pembina
Diklat.

22. F. Biaya
• Istansi Pembina Diklat, Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan
Instansi Teknis perlu menetapkan suatu standar biaya dalam
penyelenggaraan suatu program Diklat.
• Standar Biaya ini kemudian menjadi acuan dalam membiayai
setiap kegiatan atau pengadaan barang/jasa dalam suatu
program Diklat. Dalam menetapkan standar biaya tersebut
ketiga instansi tersebut di atas tentunya harus berkoordinasi
dengan instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan.
• Lembaga Diklat baik di pusat maupun di daerah mengacu pada
standar biaya tersebut dalam menetapkan pembiayaan di
instansinya. Bahkan untuk lembaga Diklat di Daerah, penetapan
standar biaya Diklat perlu mendapat persetujuan dari DPRD,
sehingga terbuka kemungkinan dilakukan penyesuaian-
penyesuaian sesuai kondisi lokal masing-masing.

23. G. Fasilitas
• Fasilitas yang meliputi prasarana dan sarana perlu
ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat untuk Diklat
Prajabatan dan Kepemimpinan, Instansi Pembina
Jabatan Fungsional untuk Diklat-Diklat Fungsional yang
menjadi binaannya, Instansi Teknis untuk Diklat-Diklat
Teknis sesuai sektor yang menjadi tanggungjawabnya.
• Dalam menyediakan fasilitas, lembaga Diklat perlu
memahami program Diklat apa yang dilaksanakan dan
memahami bagaimana Instansi Pembina, Instansi
Pembina Jabatan Fungsional atau Instansi Teknis
menetapkan standar-standar fasilitas tersebut.

24. H. Evaluasi
• Evaluasi untuk menilai apakah peserta telah
menguasai KUD menjadi suatu keharusan.
• Di samping evaluasi terhadap peserta,
evaluasi lainnya juga tetap perlu mendapat
prioritas guna peningkatan kualitas
penyelenggaraan Diklat pada masa-masa
mendatang.
• Evaluasi tersebut meliputi evaluasi
widyaiswara, penyelenggara, dan pasca Diklat.

25. PTPRI
MA YASA E
DUKA
79D6107F
022-4267735