Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (16)
Similaire à Potensi permasalahan hukum dalam pbj
Similaire à Potensi permasalahan hukum dalam pbj (20)
Dernier
Dernier (20)
Potensi permasalahan hukum dalam pbj
- 1. Potensi Permasalahan Hukum Pada Se3ap Tahapan PBJ Oleh: Khalid Mustafa Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
- 2. Biodata Narasumber Nama Lengkap: Khalid Mustafa, S.T. Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 17 Juni 1977 Pekerjaan: Procurement Consultant Riwayat Pekerjaan: -‐ NV. Hadji Kalla (1995-‐1998) -‐ Makassar Perkasa Computer (1998-‐2000) -‐ SMK Panca Marga (2000-‐2002) -‐ SMK Tri Tunggal 45 (2002-‐2004) -‐ Balai Penataran Guru/Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan (2002-‐2006) -‐ Biro Perencanaan & KLN Setjen Kemdiknas (2006-‐2008) -‐ SEAMEO SEAMOLEC (2008-‐2010) -‐ Biro Umum Setjen Kemdikbud (2010-‐2012) -‐ Keluar dari PNS TMT – 1 Maret 2012 -‐ Konsultan IT dan Pengadaan – KM & Partner (2013 – sekarang) -‐ Komisaris PT. Sinergitas Teknika Mandiri (2013 – sekarang) Ser3fikat dan Pela3han PBJ -‐ Ser3fikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (L4) – 2007 -‐ Ser3fikat TOT Tingkat Dasar (2011) -‐ Ser3fikat TOT Peningkatan Kompetensi (2011, 2012 dan 2013) -‐ Ser3fikat TOT Tingkat Menengah (2012) -‐ Ser3fikat Pela3han Internasional – Supply Chain Management – Interna3onal Trade Centre (2012) -‐ Ser3fikat Pela3han Keterangan Ahli PBJ (2012) -‐ Ser3fikat TOT Jabatan Fungsional Pengelola PBJ (2013) Organisasi PBJ -‐ Kepala Bidang Diklat DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) -‐ Pendiri dan Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) 2 E-‐mail: email@khalidmustafa.info Blog: www.khalidmustafa.info HP: 08170909035 Pin BB: 2AF759E2
- 3. 3 Penger&an Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Ins3tusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa 3 Pasal 1 Ayat 1 Perpres 54/2010 dan perubahannya
- 4. 4 Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa 4 Pelaksana Pengadaan Swakelola Penyedia Barang/ Jasa
- 5. 5 Hakikat Pemilihan 5 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kualifikasi Penawaran Administrasi Teknis Administrasi Teknis Harga
- 6. TITIK LEMAH PBJ 6
- 7. • Non E-‐Proc/E-‐Proc • Evaluasi • Klarifikasi dan Pembuk&an Kualifikasi • Pelaksanaan Pekerjaan • Pemeriksaan dan Serah Terima • HPS • Spek. Teknis • Rancangan Kontrak • Dokumen Pengadaan • N vs W • Pemaketan • RUP Perencanaan (PA/KPA) Persiapan (PPK dan ULP) Pemilihan Penyedia (ULP/Pejabat Pengadaan) Pelaksanaan Kontrak (PPK dan PPHP) 7
- 8. Fakta atas Proses Pengadaan Barang/Jasa ? Iden3fica3on of needs Call for bids or quotes Signing Of contracts Receipt of Products or services Expira3on Of guaran3es Selec&on Prepara&on Execu&on Securi&es Dokumen Pengadaan Tidak Dipahami Prosedur & Kriteria Evaluasi Tidak Ada/Tidak Jelas PPK Tidak paham Klausul Kontrak Profesional E-‐RUP PA/KPA Pokja ULP/PP PPK PPHP Integritas PPK Responsibilitas Transparansi PPK Tidak Mampu Mengendalikan Kontrak PPK Tidak Melakukan Pemutusan Kontrak Akuntabilitas Tidak paham Substansi Kontrak Tidak paham cara menguji Kualitas Barang/Jasa Kepemilikan Ser&fikat Ahli Pengadaan belum dapat menjamin profesionalitas seseorang atas substansi pekerjaan yang diberikan kepadanya, perlu pendalaman terus menerus melalui prak&k dan diskusi. KDH PA Tidak Membuat RUP PPK /KPA membuat HPS &dak sesuai peraturan PA mengarahkan Proses Kesalahan dalam proses pemilihan dan evaluasi 8
- 10. Ti3k Lemah Perencanaan • Iden3fikasi keinginan, bukan kebutuhan – Biasanya muncul karena ke3dakpahaman prinsip perencanaan – Juga disebabkan “33pan” • Pemaketan Pekerjaan – Tidak berdasarkan sifat pekerjaan – Memperbanyak Pengadaan Langsung • Cara Pelaksanaan Pengadaan – Swakelola vs Penyedia • Tidak Menyusun dan Mengumumkan RUP • Melakasanakan Pengadaan Sebelum Semua Pendukung dinyatakan Siap (Ijin, Pembebasan Lahan, Dana, dll) • Pembentukan Organisasi Pengadaan – PA/KPA merangkap PPK (Bukan “ber3ndak sebagai”) – PPK 3dak berser3fikat – Organisasi di SK-‐kan berdasarkan tahun anggaran – Pani3a/Pejabat Pengadaan/Pokja ULP 3dak berser3fikat 10
- 11. PERSIAPAN 11
- 12. Ti3k Lemah Persiapan • Tidak dilakukan Pengkajian Ulang RUP • Penyusunan Spesifikasi Teknis – Hanya sekedar copy paste brosur • Penyusunan HPS – Tidak berdasarkan harga pasar – Tidak didukung dokumentasi – Indikasi “Mark-‐Up” • Penyusunan Rancangan Kontrak – Tidak dilakukan penyusunan Rancanangan Kontrak 12
- 13. Ti3k Lemah Persiapan • PPK 3dak membuat dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan • Penyusunan Dokumen Pengadaan – Hanya sekedar copy paste SBD/SDP LKPP – Tidak melakukan edi3ng terhadap SDP – Penetapan Persyaratan Kualifikasi yang 3dak berdasar – Persyaratan Teknis yang mengada-‐ada – Kriteria Evaluasi yang 3dak rinci – Isian Dokumen Pengadaan (LDP, LDK, SSKK, dan Contoh Dokumen) yang 3dak lengkap 13
- 15. Ti3k Lemah Pemilihan Penyedia • Tidak dilaksanakan melalui E-‐Proc • Tidak melaksanakan pengumuman pada media yang sesuai • Penjelasan pada akhir waktu/terlewa3 • Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi yang mengada-‐ada • Tidak dilakukan pemeriksaan lapangan • Pengumuman Pemenang 3dak lengkap • Sanggahan 3dak dijawab atau dijawab tanpa berdasar aturan • Dokumentasi pemilihan 3dak lengkap 15
- 17. Ti3k Lemah Pelaksanaan Pekerjaan • PPK 3dak melakukan pengecekan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka • Tidak melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak • Tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak • Pekerjaan Terlambat/Tidak Diselesaikan/Fik3f • BA Pemeriksaan dan Serah Terima 3dak sesuai kondisi pekerjaan 17
- 19. Ti3k Lemah Penyedia Barang/Jasa • Ijin Usaha “Palugada” (Apa Lu Mau Gua Ada) • Alamat palsu • Pinjam “Bendera” • Bersekongkol untuk mempengaruhi proses dan hasil pelelangan • Fokus mengeruk uang sebanyak-‐banyaknya, 3dak fokus kepada pemenuhan persyaratan dan kualifikasi • Tidak bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan • Mengganggu pelaksanaan pekerjaan apabila 3dak lulus menjadi pemenang pelelangan 19
- 20. AKIBAT PERSONIL TIDAK PROFESIONAL? Iden3fica3on of needs Call for bids or quotes Signing Of contracts Receipt of Products or services Expira3on Of guaran3es Selec&on Prepara&on Execu&on Securi&es Banyaknya sanggah dan sanggah banding, bahkan lelang/ seleksi menjadi gagal Tuntutan Hukum (TUN) Sengketa kontrak : Pekerjaan &dak selesai? Spesifikasi teknis / Kualitas &dak sesuai ? Profesional E-‐RUP PA/KPA Pokja ULP/PP PPK PPHP Integritas PPK Responsibilitas Transparansi Pengenaan Blacklist kepada Penyedia yang menimbulkan tuntutan Hukum kepada PPK/PA Tuntutan Perdata, dan Teridikasi Pidana karena rekayasa/ Kolusi atau penyalahgunaan wewenang Akuntabilitas KDH Terindikasi Pidana, karena kesalahan dalam penetapan HPS, proses pemilihan penyedia barang/jasa dan evaluasi, rekayasa dan penyelahgunaan wewenang APIP Untuk mencegah terjadinya permasalahan baik dalam masa prakontrak maupun paska kontrak, perlu dilakukan pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam pasal 116 Perpres 54 tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan Perpres 70/2012 : Menteri/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap PPK/ULP dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan K/L/D/I, dengan menugaskan APIP untuk melakukan audit sesuai ketentuan . 20
- 21. DAMPAK THD PROSES/PERSONIL PBJ SAAT INI ? Iden3fica3on of needs Call for bids or quotes Signing Of contracts Receipt of Products or services Expira3on Of guaran3es Selec&on Prepara&on Execu&on Securi&es 1. Ketakutan untuk menjadi PPK dan Pokja ULP, karena menghindari menjadi tersangka? 2. PPK dan Pokja ULP, karena kelalaian/alpa (&dak kompeten) &dak disengaja à terpidana korupsi. Profesional E-‐RUP PA/KPA Pokja ULP/PP PPK PPHP Integritas PPK Responsibilitas Transparansi Akuntabilitas KDH 4. Kontrak yang diputus (Pekerjaan &dak selesai), berdampak pada pemborosan keuangan negara (APBN/APBD) APIP KDH seharusnya menjadi pengayom bagi seluruh prosonil yang ada dalam pemerintahaannya, dengan antara lain: -‐ Memberdayakan APIP sebagai “quality assurance” atas proses pengadaan barang/jasa (Tidak selalu Post Audit) -‐ Membuat &m pendampingan (APIP dan Biro Hukum) terkait dengan pengadaaan barang/jasa. 3. APIP tidak berfungsi sebagai “Quality Assurance” (dalam PBJ ) sesuai amanah PP 60/2008 : SPIP 21
- 23. 23 Perencanaan PBJ -Kontrak diputus? -Blacklist -Kualitas rendah -Akuntabilitas tdk ada PA/KPA 20xx-1 PPK/KPA 20xx-1 20xx ULP/PP 20xx-1 20xx - Proses Pemilihan - Penetapan Penyedia Pemilihan Penyedia PBJ PPK/KPA 20xx Pelaksanaan Kontrak PBJ Hasil Uji B/J PPHP 20xx PA/KPA HPS. KontrakDok.PBJ. B/J. Neraca. Permasalahan PBJ dan Dampak Hukum RUP Pemanfaatan PBJ HAN (PTUN) H. PERDATA H. PIDANA 23
- 24. • Tindakan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Tindakan Sanksi Dasar Pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa: • Sanksi Administrasi • Penuntutan gan3 rugi • Pelaporan secara pidana Pasal 118.7 Pasal 123 24
- 25. • Tindakan Penyedia Barang/Jasa Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Tindakan Sanksi Dasar mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan yang 3dak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau 3dak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan; • Jaminan penawaran dicairkan. • Pengenaan dajar hitam Pasal 85.4 25
- 26. • Tindakan Penyedia Barang/Jasa Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Tindakan Sanksi Dasar Penyedia Barang/Jasa mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian kepada Penyedia B/J Spesialis. • Denda sesuai ketentuan dalam kontrak. Pasal 87 26
- 27. • Tindakan Penyedia Barang/Jasa Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Tindakan Sanksi Dasar Penyedia Barang/Jasa melakukan ke3daksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. (pemeriksaan dilakukan oleh APIP) • Sanksi Administrasi • Pencantuman dajar hitam • Penuntutan secara perdata • Sanksi Finansial Pasal 99 Pasal 118 Pasal 119 27
- 28. • Tindakan Penyedia Barang/Jasa Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Tindakan Sanksi Dasar Konsultan perencana yang 3dak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan gan3 rugi. • Keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan Pasal 121 28
- 29. • Tindakan Penyedia Barang/Jasa Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Tindakan Sanksi Dasar Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang 3dak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/ Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; • Pembatalan sebagai calon pemenang. • Pencairan Jaminan Pelaksanaan. • Pencantuman dajar hitam • Penuntutan secara perdata • Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. Pasal 118 29
- 30. • Tindakan Penyedia Barang/Jasa Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Tindakan Sanksi Dasar Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; • Sanksi Administrasi • Pencantuman dajar hitam • Penuntutan secara perdata • Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. Pasal 118 30
- 31. • Tindakan Penyedia Barang/Jasa Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Tindakan Sanksi Dasar Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun 3dak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-‐ undangan; • Sanksi Administrasi • Pencantuman dajar hitam • Penuntutan secara perdata • Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. Pasal 118 31
- 32. • Tindakan Penyedia Barang/Jasa Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Tindakan Sanksi Dasar Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; • Pencairan jaminan pelaksanaan. • Pengembalian uang muka (bila ada) • Pengenaan denda (bila ada) • Pengenaan dajar hitam Pasal 118 Pasal 93.2 32
- 33. PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 33
- 34. Legislative & Regulatory Framework Institutional Framework & Management Capacity Procurement Operation (CAPACITY BUILDING) INTEGRITY, TRANSPARANCY (E-PROC AND ANTI CORRUPTION) Empat Pilar* Reformasi PB/J Pemerintah *Based on Indicators Form OECD DAC • Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012 • Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb) • RUU à Peraturan Kepala Daerah (Juknis, SOP)1 2 3 4 • LKPP à ULP/PP • LPSE (E-Procurement) • PA/KPA – PPK – PPHP • Sertifikasi Ahli Pengadaan • Jabfung PB/J (Professionalizing the Field) Sistem Pengadaan Pemerintah • Kewenangan Pengadaan Langsung • E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan e- Purchasing) • PERAN APIP (Audit) 34
- 35. PENCEGAHAN PERMASALAHAN PBJ • Kerjasama dengan KPK dan BPKP melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi – Bidang Pelayanan Publik – Bidang APBD – Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Kerjasama dengan Kejaksaan melalui Legal Audit PBJ • Kerjasama dengan Kepolisian melalui pencegahan aspek pidana PBJ dan pengamanan pelaksanaan PBJ • Kerjasama dengan LKPP dalam bentuk pendampingan PBJ yang bernilai besar atau menyangkut hajat hidup masyarakat yang berdampak besar 35
- 36. Pertanyaan dan Diskusi hkp://forum.pengadaan.org 36
- 37. Terima Kasih Khalid Mustafa http://www.khalidmustafa.info email@khalidmustafa.info 08170909035 2AF759E2 37