Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

1. Pajak Daerah & Retribusi Daerah
(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)
Kelompok Tax Service Team
• Muhammad Arry Nugraha : 1311000264
• Irvan Fadhillah : 1511000031
• Andry Rivaldy : 1511000052
• Kholidah : 1511000082
• Mita Melinda : 1511000162

2. PAJAK DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2001
TENTAN PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2001
TENTAN RETRIBUSI DAERAH

3. PAJAK
DAERAH
•Pajak Kendaraan
Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air;
•Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas
Air;
•Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor;
•Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air
PAJAK PEMERINTAH
PROPINSI
•Pajak Hotel;
•Pajak Restoran;
•Pajak Hiburan;
•Pajak Reklame;
•Pajak
Penerangan Jalan;
•Pajak
Pengambilan
Bahan Galian
Golongan C;
PAJAK PEMERINTAH
KABUPATEN DAN
KOTA

4. MINIMUM 30%
MINIMUM 70%
MINIMUM 70%
BAGIAN KAB/KOTA
BAGI HASIL PAJAK PROPINSI
•Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air;
•Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air;.
•Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor;
•Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

5. PAJAK PROPINSI
KETENTUAN TARIF
MAKSIMUM
• Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air 5%
• Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air 10%
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor 5%
• Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan 20%

6. PAJAK KAB/KOTA
KETENTUAN TARIF
MAKSIMUM
Pajak Hotel 10%
Pajak Restoran 10%
Pajak Hiburan 35%
Pajak Reklame 25%
Pajak Penerangan Jalan 10%
Pajak Parkir 20%
Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C 20%

7. RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU
Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi Atau badan;
retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta
retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
RETRIBUSI DAERAH

8. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akte
Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

9. • Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
• Retribusi Tempat Pelelangan;
• Retribusi Terminal;
• Retribusi Tempat Khusus Parkir;
• Retribusi TempatPenginapan/Pesanggrahan/Villa;
• Retribusi Penyedotan Kakus;
• Retribusi Rumah Potong Hewan;
• Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
• Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
• Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha

10. Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan;
Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol;
Retribusi Izin Gangguan;
Retribusi Izin Trayek.
Jenis-jenis Retribusi Izin Tertentu

11. RETRIBUSI JASA
UMUM
RETRIBUSI JASA
USAHA
RETRIBUSI
PERIZINAN
TERTENTU
Daerah dengan memperhatikan biaya
kebijaksanaan penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan
aspek keadilan.
Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang
beroperasi secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
Tujuan untuk menutup sebagian atau
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian
izin yang bersangkutan..
PRINSIP DAN SASARAN