Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat dan negara hukum dalam konteks Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dokumen ini juga menjelaskan lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta contoh kasus hukum yang terjadi di Indonesia.

1. Nama anggota:
Andre Dinatta
Azizah Putri Kumala Dewi
Dinda Amalia Azhar
Faradie Nafisa
Kinanti Putri Utomo
Syasa Annurrahmah
Tina Yuliani
Kelompok 3

2. Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum
Menurut teori kedaulatan rakyat,kekuasaan tertinggi
dalam suatu negara ada di tangan rakyat. Dan, menurut
teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam
suatu negara adalah hukum. Indonesia menganut teori
kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Hal ini
termaktub pada pasal 1 ayat 2dan 3 Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang Undang Dasar” pasal 1 ayat 2
“Negara Indonesia adalah negara hukum” pasal 1 ayat 3

3. Alat Kelembagaan Negara
• Legislatif (membuat Undang Undang)
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat)
• Eksekutif (menjalankan Undang Undang)
Presiden
• Yudikatif (mengadili pelanggar Undang Undang)
MA (Mahkamah Agung)
MK (Mahkamah Konstitusi)
KY (Komisi Yudisial)
• BPK(Badan Pemeriksa Keuangan)

4. “before the law” diwujudkan dalam UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan
“Segala warga negara bersamaan
kedudukan nya didalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjujung
hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.”

5. Hal yang dapat dilakukan dalam rangka
mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, antara lain:
1. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan HAM bagi warga negara
Indonesia.
2. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat.
3. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemeritahan bagi seluruh
warga negara Indonesia.
4. Penyelenggaraan proses peradilan administrasi yang Bebas dan Mandiri.
5. Penyelenggaraan pemilu secara LUBER dan JURDIL.
6. Efektivitas dan Efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
7. Penyelenggaraan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkan
UUD 1945 dan peraturan hukum yang berlaku.

6. 1. Kasus hukum nenek Minah yang harus menjalani hukuman selama satu bulan lima belas
hari plus tiga bulan masa percobaan. Hukuman itu harus dijalani setelah nenek Minah
dinyatakan telah bersalah karena memetik buah kakao di area perkebunan PT. Rumpun Sari
Antan.
2. Kasus pemulung yang dikriminalisasi telah memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi.
Meskipun kemudian sejumlah oknum polisi tersebut dihukum setelah melalui persidangan,
namun citra aparat penegak hukum di Indonesia sangat tercoreng karena tindakan
seejumlah oknum tersebut.
3. Kasus hukum prita mulyasari. Prita mulyasari telah didakwa melakukan peencemaran nama
baik terhadap Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang. Pengadilan Negeri Tangerang
sempat memutus bebas Prita Mulyasari, namun oleh Mahkamah Agung Prita Mulyasari
divonis hukuman selama enam bulan dengan masa percobaan selama satu tahun.
Contoh Kasus

7. Solusi
Contoh 1 :
• Pengadilan di Indonesia harus bisa bersikap lebih adil lagi.
Contoh 2 :
• Para penegak hukum harus berpikir sebelum bertindak.
• Melakukan penangkapan berdasarkan bukti yang cukup untuk melakukan penahanan.
Contoh 3 :
• Kita memang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus tetap
terkontrol.
• Pengadilan harus lebih tegas dalam mengambil keputusan.