Kelompok 9_EBP_Kode Etik Profesi Lainnya.pptx

KODEETIK
Dahman Faisal 201912014
Nur Anisa Sukmawati 201912033
Prodica Sarica 201912038
Velly Joan Alexandra 201912047
Kelompok 9 | Etika Bisnis dan Profesi
PROFESILAINNYA
KODE ETIKBPK-RI KODE ETIKPROFESI PSIKOLOGI KODE ETIKPROFESI HUKUM
KODE ETIKAUDITOR INTERNAL

01
PERBANDINGAN
KODEETIK
02
05
KEBERADAAN
BERBAGAIPROFESI
KODEETIK
PROFESIADVOKAT
KODEETIKBPK-RI
TABLEOFCONTENTS
06
PROFESIDANHAKIKAT
MANUSIA UTUH
03
KODEETIKPAII
07
04
KODEETIK
PSIKOLOGIINDONESIA
08
KASUS

KEBERADAAN
BERBAGAI PROFESI
01

SEBELUMERAREFORMASI
Seluruh pegawai negeri hanya tunduk pada peraturan pegawai negeri dan
satu-satunya wadah organisasi yang diakui untuk seluruh pegawai negeri
adalah Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI)
SETELAHERAREFORMASI
Saat ini, para pegawai negeri bisa memasuki organisasi profesi selain KORPRI.
Contoh: Akuntan, dokter, guru, dan sebagainya yang berstatus pegawai negeri
Tujuan khusus dari setiap organisasi profesi adalah untuk mengembangkan
kompetensi para angoota secara berkelanjutan sekaligus untuk melakukan
pengendalian perilaku para anggotanya dengan berpedoman pada kode etik
yang telah disepakati bersama
Hal yang diketahui terkait kode etik profesi:
Tidak ada sistematika baku dalam penulisan kode etik
Banyak konsep dan nilai yang maknanya tumpang tindih.
Terdapat banyak istilah dan konsep yang sama tetapi pemaknaan atas
istilah-istilah atau konsep tersebut bisa jadi berbeda

KODEETIK
BPK-RI
02

PeraturanBPK-RINo.2Tahun 2007
LembaranBNRI No.11Tahun 2007
Kode Etik Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
Pasal1ayat2dan 3
PeraturanBPK-RINomor2Tahun 2007
Perbedaan pengertian anggota
dan pemeriksa BPK
Pasal2KodeEtikBPK Nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki
oleh anggota dan pemeriksa BPK
Mematuhi peraturan perundangan-undangan dan peraturan
kedinasan yang berlaku
Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan
Menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas
Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK
Nilai-nilai dasar BPK:

Independensi,Integritas,danProfesionalistasBPK

KODEETIK
PERHIMPUNANAUDITOR
INTERNALINDONESIA
03

KODEETIKYANGDITERAPKANPAII
KODEETIK QIA
Berlaku bagi anggota yang telah
memperoleh sertifikasi QIA
melalui suatu pendidikan formal
yang diterapkan oleh PAII
KODEETIK PAII
Berlaku bagi organisasi profesi
dan semua anggota PAII yang
bekerja pada departemen/bagian
audit internal suatu
organisasi/perusahaan
Bertanggung jawab untuk
mengembangkan standar kompetensi
tinggi yang menyangkut pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku

PENALARANKODEETIKPAII
Kepentingan
Publik
Pasal 4
Tanggung
Jawab
Kompetensi
Pengetahuan
Tidak
diungkapkan
Keterampilan
Pasal 4
Sikap Perilaku
Menyangkut
Diri (Pribadi)
Pasal 2, 3,
5, 10
Hubungan
Rekan Sejawat
Tidak
diatur
Hubungan
Klien
Pasal 6 & 7
Hubungan
Rekan Sejawat
Tidak
diatur
Pengawasan
Tidak
diatur

ProsesPenalaranKodeEtikPAII
Ciri profesi Kode etik PAII
1. Kepentingan
Publik
Untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, para
anggota harus menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas
(manajemen). Anggota dilarang untuk mengambil bagian dalam
kegiatan-kegiatan yang menyimpang.
2. Tanggung Jawab Mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.
3. Kompetensi : Dilihat dari tiga unsur kompetensi ( pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku).
a. Pengetahuan
( Knowledge )
Tidak secara eksplisit diungkapkan.
b. Keterampilan ( Skill) Para anggota harus terus berusaha untuk meningkatkan keahlian
dan keefektifan dalam melakukan pekerjaannya.
Dalam berpendapat, para anggota harus menggunakan semua
kemampuannya untuk memperoleh bukti yang memadai yang dapat
mendukung pernyataannya.

c. Sikap prilaku
(attitude )
• Menyangkut Diri 1. PAII berasaskan pancasila dan UUD 1945 ( pasal 2)
2. Para anggota diwajibkan bersikap jujur, objektif, dan hati-hati dalam menjalankan tugas
maupun kewajibannya ( pasal 3 )
3. Para anggota harus menghindari untuk terlibat kegiatan yang dapat menimbulkan konflik
dengan kepentingan pemberi tugas, atau yang dapat menimbulkan prasangka yang
meragukan kemampuannya untuk secara objektif menyelesaikan tugas dan kewajibannya
(pasal 5 )
4. Para anggota harus mematuhi peraturan dan mendukung pencapaian tujuan PAII. Dalam
menjalankan profesinya, para anggota harus sadar akan kewajibannya untuk memelihara
standar yang tinggi tentang kompetensi, moralitas, dan kehormatan yang telah ditetapkan
oleh PAII dan para anggotanya ( pasal 10 )
• Hubungan rekan
sejawat
Tidak diatur.
• Hubungan klien 1. Para anggota dilarang untuk menerima imbalan atau hadiah dari pemberi tugas, klien,
pelanggan, atau relasi bisnis pemberi tugas, kecuali yang menjadi haknya ( pasal 6 )
2. Para anggota harus bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang
diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. Para anggota dilarang untuk menggunakan
informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, atau merugikan kepentingan pemberi tugas (
pasal 7 )
• Hubungan lain Tidak diatur.
• Pengawasan Tidak diatur.

KODEETIK
PSIKOLOGIINDONESIA
04

KODEETIKPSIKOLOGIINDONESIA
Ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan
berperilaku, serta pegangan teguh seluruh Psikolog dan kelompok Ilmuwan
Psikologi, dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi
dan kewenangan masing- masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat
yang lebih sejahtera. Dan bertanggung jawab menyangkut kompetensi,
objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati.
Ilmuan Psikolog Memberikan jasa psikolog, tetapi tidak boleh
menjalankan praktik psikolog
Psikolog Praktik psikolog hanya boleh dilakukan oleh
psikolog

PENALARANKODEETIKPSIKOLOGIINDONESIA
Kepentingan
Publik
Pembukaan
dan Pasal 14a
Tanggung
Jawab
Kompetensi
Pengetahuan
Pasal 1a
Keterampilan
Pasal 1b
Sikap Perilaku
Menyangkut
Diri (Pribadi)
Pasal 4a,
4b, 2
Hubungan
Rekan Sejawat
Hubungan
Klien
Hubungan
Rekan Sejawat
Pengawasan
Pasal 2
Pasal 5a,
5b, 5c, 15
Pasal 8c,
12, 8d
Pasal
6a, 6b
Pasal 18

ProsesPenalaranKode EtikPsikologi Indonesia
Ciri Profesi Kode Etik Psikologi
1. Kepentingan publik  Mengabdikan pengetahuan tentang perilaku manusia bagi kesejahteraan manusia (pembukaan)
 Mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan ( Pasal 14a)
 Pentingnya setiap Ilmuwan psikologi mempunyai rasa tanggung jawab menyangkut kompetensi,
objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati.
2. Tanggung Jawab Tidak diatur
3. Kompetensi Tidak diatur
3.1 Pengetahuan
(Knowladge)
 Ilmuwan Psikologi adalah para lulusan perguruan tinggi dan universitas di dalam maupun luar negeri,
yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional (SK Mendikbud Nomor
18/D/0/1993 untuk pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi); lulusan pendidikan tinggi strata 2
(S2) dan strata 3 (S3) dalam bidang psikologi, yang pendidikan strata (S1) diperoleh bukan dari fakultas
psikologi. Ilmuwan Psikologi yang tergolong kriteria tersebut dinyatakan dapat memberika jasa
psikologi, tetapi tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan praktik psikologi di Indonesia.
3.2 Keterampilan (skill)  Psikolog adalah Sarjana Psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dengan
kurikulum lama (Sistem Paket Murni) Perguruan Tinggi Negeri (PTN); atau sistem Kredit Semester (SKS)
PTN; atau pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi) dan program pendidikan profesi (Psikologi);
atau kurikulum lama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah mengikuti ujian negara sarjana
psikologi; atau pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah mendapat akreditasi dan
disetarakan dengan psikologi Indonesia oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan
Nasional (Depdiknas RI). Sarjana Psikologi dengan kriteria tersebut dinyatakan berhak dan berwenang
untuk melakukan praktik psikologi di wilayah hukum Negara Republik Indonesi. Sarjana Psikolog
menurut kriteria ini juga dikenal dan disebut sebagai psikolog. Untuk melakukan praktik psikologi ,
Sarjana Psikolog yang tergolong kriteria ini diwajibkan memiliki izin praktik psikolog sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

3.3 Sikap perilaku
(attitude)
Tidak diatur
· Menyangkut diri (Pribadi)  Kesadaran diri tentang Pancasila dan UUD 1945
 Mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat (Pasal 4a)
 Menjaga citra profesi (Pasal 4b)
 Memiliki objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati (Pasal 2)
· Hubungan rekan sejawat  Saling menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan sejawat (Pasal 5a)
 Saling memberi umpan balik (Pasal 5b)
 Saling mengingatkan untuk mencegah pelanggaran kode etik (Pasal 5c)
 Menghargai karya cipta rekan sejawat/pihak lain (Pasal 15)
· Hubungan klien  Melindungi klien dari akibat yang merugikan sebagai dampak pemberian jasa/praktik yang dilakukan
(Pasal 8c)
 Melindungli kerahasiaan data klien, kecuali ada persetujuan dari klien, atau ada hubungannya dengan
pihak berwenang (Pasal 12)
 Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai jasa, atau klien dan pihak-pihak terkait
(Pasal 8d)
· Hubungan lain  Menghargai kompetensi profesi lain (Pasal 6a)
 Mencegah pemberian jasa dari pihak yang tidak berkompeten (Pasal 6b)
· Pengawasan  Melalui Majelis Psikologi (Pasal 18)

KODEETIK
PROFESIADVOKAT
05
KODE ETIKBPK-RI KODE ETIKAUDITOR INTERNAL KODE ETIKPROFESI PSIKOLOGI KODE ETIKPROFESI HUKUM

PERATURANHUKUMMENGATUR:
Legislator menciptakan hukum
Pejabat melaksanakan administrasi negara
Notaris merumuskan kontrak kontrak harta kekayaan
Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum
Pengacara membela kliennya dalam menginterpretasikan hukum
Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya
Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya
Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya
Pendidik hukum menghasilkan ahli hukum
Abdulkadir Muhammad (2006)

PARAPROFESIONALHUKUM
Profesi legislator
Profesi administrator hukum
Profesi notaris
Profesi polisi
Profesi jaksa
Profesi advokat (pengacara)
Profesi hakim
Profesi hukum bisnis
Profesi konsultan hukum
Profesi dosen hukum
PARAPROFESIONALHUKUMPERLUMEMILIKI:
Sikap manusiawi
Sikap adil
Sikap patur
Sikap jujur
Tidak hanya menghadapi hukum secara formal, melainkan
kebenaranmyang sesuai dengan hati nurani
Mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat
Mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu
perkara konkret
Menyatakan suatu hal benar menurut apa adanya, serta menjauhi
yang tidak benar dan tidak patut

ProsesPenalaranKodeEtikPsikologi Indonesia
Ciri Profesi Kode Etik Advokat
1. Kepentingan publik a. Tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan
(Pasal 3b)
b. Wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (Pasal 7h)
2. Tanggung Jawab Menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan (pembukaan), dan memelihara kompetensi
3, Kompetensi : Mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
a. Pengetahuan (knowledge) Berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang
berlaku (Pasal 1a).
b. Keterampilan (skill) Sama dengan Pasal 1a
 Menyangkut diri
(Kepribadian)
a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, sertamenjunjung tinggi hukum dan Undang Undang Dasar (Pasal 2)
b) Bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan politik (Pasal 3a)
c) Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara
hukum Indonesia (Pasal 3c)
d) Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat (Pasal 3f)
e) Bersikap sopan terhadap semua pihak (Pasal 3h)
 Hubungan rekan
sejawat
a) (a) Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diajukan sebagai
tersangka dalamperkara pidana (Pasal 3d dan 3e)
b) Hubungan antara teman sejawat advokat berdasarkan sikap salingmenghormati, menghargai, dan memercayai (Pasal 5a)
c) Tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati (Pasal 5b)
d) Keberatanterhadap tindakan teman sejawat harus diadukan kepada Dewan Kehormatan (Pasal 5c)
e) Tidak diperkenankan menarik klien teman sejawat (Pasal 5d)
f) Advokat baru hanya dapat menerima perkara setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokatterdahulu (Pasal 5e)
g) Advokat lama wajib memberikan kepada avokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu (Pasal 5f

 Hubungan Klien a) Mengutamakan penyelesaiandamai dalam perkara perdata (Pasal 4a)
b) Tidak memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien (Pasal 4b)
c) Tidak dibenarkanmenjamin kepada klien bahwa perkaranya akan menang (Pasal 4c)
d) Penetapan honor berdasarkan kemampuanklien (Pasal 4d)
e) Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4e)
f) Perhatian yang sama diberikan terhadap perkara yang diurus secara cuma cuma (Pasal 4f)
g) Harus menolak mengurus perkara yang tidak ada dasar hukumnya (Pasal4g)
h) Wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang menyangkut klien (Pasal 4h)
i) Dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan klien atau akan merugikan klien yang tidak dapat
diperbaiki lagi (Pasal 41)
j) Mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan bersama dua pihak atau lebih apabila kemudian timbul pertentangan kepentingan di
antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal4))
k) Mempunyai hak retensi terhadap klien tetapi tidak dapat digunakan apabila dengan retensi itu kepentingan klien akan dirugikan yang tidak dapat
diperbaiki lagi (Pasal 4k)
 Hubungan Lain a) Sebagai profesi mulia, advokat dalam menjalankan profesinya di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik (Pasal)
b) Tidak diperkenankan memasang iklan, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran yang berlebihan (Pasal 8b)
c) Tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang yang bukan advokat (Pasal
8c)
d) Tidak mengizinkan pencantuman namanya di papan nama, iklan, atau cara lain oleh orang bukan advokat, tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil
advokat (Pasal 8d)
e) Tidak mengizinkan karyawan perkara, memberi nasihat kepada klien secara lisan atau tertulis (Pasal 8e)
f) Tidak memublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya, kecuali untuk
menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh semua advokat (Pasal 8f)
g) Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang diurusnya bila tidak dicapai kesepakatan dengan kliennya (Pasal 8g)
h) Tidak mengizinkan advokat mantan hakim/panitera menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama tiga tahun sejak ia berhenti dari
pengadilan tersebut (Pasal h)
 Pengawasan Pengawasan atas pelaksanaankode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan (Pasal 9)

PERBANDINGAN
KODEETIK
06

1
Semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum, meskipun
arti umum mempunyai tingkat keluasan yang berbeda
PERBANDINGAN KODEETIK
Contoh pengertian umum untuk :
BPK adalah kepentingan negara
Auditor Internal adalah manajemen suatu entitas (suatu bisnis).
Psikologi adalah klien (individu, kelompok, institusi).
Advokat adalah klien dan demi penegakan hukum dan keadilan
2 Untuk menjaga kepercayaan publik, dalam setiap kode etik profesi pada umumnya
ditekankan pentingnya memelihara kompetensi tinggi secara berkelanjutan
3
Kompetensi mencakup pengetahuan melalui pendidikan formal sesuai dengan latar
belakang profesinya, keterampilan teknis, dan sikap perilaku. Meskipun kompetensi
yang menyangkut pengetahuan ada yang secara eksplisit diatur dalam kode etik
(misalnya, kode etik psikologi), ada juga yang tidak diatur dalam kode etik karena
sudah diatur dalam peraturan/perundangan (misalnya, kode etik advokat dan BPK),
atau tidak diatur dalam kode etik tetapi diserahkan pada kebijakan/peraturan
perusahaan (misalnya, kode etik auditor internal).

2 ● Aturan mengenai sikap perilaku umumnya menyangkut tanggung jawab dan kesadaran diri
sebagai pribadi, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, dan hubungan
lainnya.
3
● Tanggung jawab dan kesadaran diri berkaitan dengan karakter utama, prinsip-prinsip, atau
nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang profesional untuk menunjang citra dan
martabat yang luhur. Semua kode etik menjelaskan karakter utama, prinsip-prinsip, atau
nilai dasar ini, walaupun tidak ada keseragaman mengenai jumlah, konsep, atau istilah yang
digunakan.
Berikut adalah contoh karakter, prinsip, atau nilai-nilai dasar dari beberapa profesi
Institusi/Profesi Penekanan Kode Etik
BPK Independensi, integritas, dan profesionalitas
PAII Bersikap jujur, objektif, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan
Psikologi Menjaga kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak,
dan hati-hati
Advokat Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, tidak
membeda bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan
politik, mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia.

PROFESIDAN
HAKIKATMANUSIAUTUH
07

PQ
SQ
EQ
IQ
HAKIKATMANUSIAUTUH
Hidup dengan menyeimbangkan
pemenuhan PQ,IQ, EQ, SQ
Seorang profesional yang benar-benar
telah mematuhi dan mengikuti kode
etik profesi dalam menjalankan
profesinya, maka ia telah menjalani
kehidupan manusia utuh secara sadar
maupun tidak sadar

KASUS
MulyaLubisDibehentikan

Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta memberhentikan secara
tetap Todung Mulya Lubis sebagai advokat. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar
larangan konflik kepentingan dan lebih mengedapankan materi dalam menjalankan profesi
dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Putusan itu dibacakan oleh
Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (MKD Peradi) DKI Jakarta, Jumat 16 Mei
2008 di Kantor Peradi, Kuningan, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Jack R. Sidabutar dengan anggota
Alex R. Wangge, Daniel Panjaitan, Antonius P.S. Wibowo, dan Dr. Andang L. Binawan. Hadir dalam
sidang tersebut pihak pengadu, Hotman Paris Hutapea, dan pihak teradu, Todung Mulya Lubis, serta
sejumlah advokat dari kantor hukum Lubis, Santoso, dan Maulana. Dua anggota MKD memberikan
pendapat berbeda. Menurut mereka, hukuman pemberhentian tetap terlalu berat. Dua anggota
tersebut mengusulkan hukuman pemberhentian sementara selama dua belas bulan. Todung
mengungkapkan bahwa dirinya sangat sedih dan kecewa dengan putusan MKD Peradi DKI Jakarta.
Ia mengatakan, outusan tersebut sebagai sebuah dagelan yang tidak lucu, dan langsung
mengajukan banding
SOAL
MULYOLUBISDIBERHENTIKAN

Majelis Kehormatan menilai Todung melanggar Pasal 4j dan Pasal 3b Kode Etik Advokat ndonesia. Pelanggaran tersebut
dilakukan ketika Todung menjadi kuasa hukum Salim Group terkait kasus Sugar Group Companies (SGC) di pengadilan negeri
Kotabumi dan PN Gunung Sugih, Lampung. 3enturan kepentingan terjadi ketika pada tahun 2002 Todung menjadi anggota Tim
Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (TBH-KKSK). Tim tersebut diminta Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) melakukan legal audit terhadap kekayaan Salim Group. Saat itu, SGC merupakan alah satu perusahaan milik Salim.
Pihak BPPN kemudian menjual SGC ke pemilik baru. Pada tahun 2006, pemilik baru itu menggugat Salim Group dan
pemerintah. Pihak Salim diwakili oleh Todung Mulya Lubis selaku kuasa hukum. Memang saat itu tugas Todung di TBH KKSK
sudah selesai sejak ahun 2002. Namun, MKD menilai ada benturan kepentingan saat Todung menjadi kuasa hukum GC dan
anggota TBH KKSK. Apalagi, di dalam persidangan Todung menggunakan hasil legal audit (BH KKSK. Menurut Majelis,
kepentingan BPPN cg. Menkeu cg. Pemerintah RI terkait legal audit iGC seharusnya dipertahankan dan dirahasiakan oleh
Todung. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal t ayat 1 dan 2 Perjanjian TBH-KKSK. Namun faktanya, Todung mengungkapkan
sebagian isi TBH tu di PN Gunung Sugih dan Kotabumi. Meskipun di dalam dokumen TBH dikatakan bahwa Salim Group
dinyatakan melanggar MSAA, Todung justru mengatakan sebaliknya di persidangan. Apalagi ia ini tidak dibantah oleh Todung.
Saksi ahli yang diajukan oleh Todung mengatakan bahwa pendapat tukum dapat berubah bergantung pada situasi dan kondisi.
Namun menurut majelis, suatu pendapat tukum tidak boleh berubah. MKD Peradi DKI Jakarta juga sebelumnya
mempertimbangkan danya peringatan kepada Todung. Pada 14 Juni 2004, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Advokat ndonesia
memberi peringatan keras kepada Todung sehubungan dengan adanya iklan di media nassa mengenai putusan pengadilan,
tetapi isi iklan berbeda dengan putusan pengadilan. Dalam ampa pers di kantornya, Todung didampingi koleganya sesama
advokat, Magdir Ismail dan Perry Jornelius. “Terus terang saya shocked, terkejut, dan bertentangan dengan fakta-fakta dan
akal chat. Ini bertentangan dengan semua logika rasional. Sebuah dagelan hukum yang sangat idak lucu. Dalam sejarah
Indonesia, mungkin hanya saya advokat pertama yang dipecat secara 'ermanen,” kata Todung. “Ini kezaliman, kesewenang-
wenangan yang melampaui batas. Buat saya, itu esuatu yang melampaui batas karena kalau tuduhannya benturan
kepentingan, sama sekali tidak ada benturan kepentingan,”. Todung menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus Anthony
Salim, Departemen Keuangan telah menulis surat tidak keberatan karena tidak berkepentingan. Namun pada kesempatan
saaat ini, ia tidak akan masuk ke soal detail seperti karena ia akan banding ke Pengadilan Dewan Peradi Pusat.

Coba Anda pelajari kasus tersebut, kemudian pelajari kode etik advokat Indonesia beserta referensi dari
teori-teori dan kode etik profesi lain yang ada. Atas dasar ini, bagaimana 'pendapat Anda mengenai:
1. Apakah menurut Anda Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta telah mengambil keputusan yang tepat
dan adil?
Menurut kami, keputusan Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta sudah tepat dan adil, karena telah
diketahui bahwa Todung melanggar kode etik advokad Indonesia dimana Todung menjadi Tim Bantuan
Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (TBH-KKSK) danTBH-KKSK tersebut di minta oleh Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk melakukan legal audit terhadap kekayaan Salim Group.
Ketika beralih kepemilikan ke pemilik baru, pemilik baru tersebut menggugat Salim Group dengan
menggunakan Todung selaku kuasa hukumnya dan di persidangan Todung membeberkan isi perjanjian
TBH-KKSK yangseharusnya tidak boleh diungkapkan dalam persidangan. Terlihat jelas dalam dokumen
TBH-KKSK bahwa Salim Group melanggar MSAA tetapi justru Todung berbohong dengan berkata
bahwaSalim Group tidak melanggar MSAA, padahal sudah ada bukti nyata pelanggaran MSAA berupa
dokumen. Tentu saja hal tersebut sangat tidak sesuai dengan etika profesi Advokad dan kode etiknya.
Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Todung mempunyai benturan kepentingan terhadap Salim Group
karena sudah jelas sekali Salim Group melakukan pelanggaran, tetapi Todung masih berusaha
menutupinya di persidangan bahkan membelanya,sehingga Todung pantas dipecat secara permanen
dan keputusan MKD DKI Jakarta sudah tepat dan adil.

2. Apakah menurut Anda reaksi yang disampaikan oleh Todung Mulya Lubis di media massa dalam
menanggapi keputusan Majelis adalah wajar dan dapat dibenarkan?
Menurut kami, reaksi Todung Mulya Lubis tidak wajar dan sama sekali tidak dapat dibenarkan,
karena di iklan media massa Todung merekayasa putusan pengadilan sehingga sangat jauh dari-
keaslian putusan pengadilan. Dengan begitu, dia telah melakukan kebohongan publik dan mendapat
peringatan keras dari Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Advokad Indonesia. Padahal keputusan untuk
memecat Todung secara permanen sudah benar tanpa harus dipertimbangkan kembali. Meskipun dia
berhak melakukan pembelaan terhadap dirinya apabila yang dituduhkan kepadanya tidak benar, dia
harus berada dalam batas wajar tanpa membalikan fakta sebenarnya dan patuh terhadap proses hukum
yang berjalan. Tidak seperti yang dilakukan Todung pada kasus ini.
3. Bagaimana pendapat Anda atas pernyataan Todung yang merasa dirinya tidak melanggar kode etik
advokat?
Menurut kami, kami tidak setuju dengan pernyataan Todung karena pada dasarnya sudah jelas bahwa
dia bersalah dan melanggar kode etik advokat dengan bukti pendukung berupa bukti-bukti tertulis yang
ada. Meskipun begitu, Todung tetap membela dirinya sendiri seakan-akan dia tidak bersalah atas kasus
tersebut dan membalikan fakta yang sebenarnya.

CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics &
images by Freepik
THANKS !
Do you have any questions?
Dahman Faisal 201912014
Nur Anisa Sukmawati 201912033
Prodica Sarica 201912038
Velly Joan Alexandra 201912047
Kelompok 9 | Etika Bisnis dan Profesi

Kelompok 9_EBP_Kode Etik Profesi Lainnya.pptx

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Kelompok 9_EBP_Kode Etik Profesi Lainnya.pptx

Similaire à Kelompok 9_EBP_Kode Etik Profesi Lainnya.pptx (20)

Dernier

Dernier (20)

Kelompok 9_EBP_Kode Etik Profesi Lainnya.pptx

Notes de l'éditeur