1. UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LAPORAN MAGANG
“SUB-UNIT KERJASAMA ASIA TENGAH & ASIA TIMUR
DIREKTORAT KERJASAMA BILATERAL,
DIRJEN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA”
Diajukan oleh:
KURNIAWATI HASJANAH
2012-22-110
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Jakarta
2015
2. UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG
NAMA : KURNIAWATI HASJANAH
NIM : 2012-22-110
PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL
JUDUL : SUB-UNIT KERJASAMA ASIA TENGAH
& TIMUR, DIREKTORAT KERJASAMA
BILATERAL, DIRJEN KERJASAMA
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PANITIA PEMBIMBING LAPORAN MAGANG
Tanggal : Juni 2015 Ketua Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional
Novita Rakhmawati, S.Sos, M.A.
Tanggal : Juni 2015 Pembimbing
Ir. Rahmaini, MM
3. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang
telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian laporan
magang ini. Penyusunan laporan magang ini merupakan syarat akademis bagi
mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional dalam upaya mencapai gelar
sarjana Ilmu Hubungan Internasional.
Laporan magang ini berjudul “Sub-Unit Kerjasama Asia Tengah dan Timur,
Direktorat Kerjasama Bilateral, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional,
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia”. Penulis menyadari sekali
laporan magang ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi
dari laporan magang ini, karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman
menulis.
Dalam penyelesaian laporan magang ini, penulis banyak sekali mendapatkan
bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis
ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada
:
1. Bapak Dr. Himsar Silaban, MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta.
2. Bapak Ryantori, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan I, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta.
3. Ibu Novita Rakhmawati, S.Sos, MA, selaku Ketua Program Studi Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr.
Moestopo (Beragama) Jakarta.
4. Ibu Ir. Rahmaini, M.M selaku pembimbing dalam penulisan laporan magang
ini.
5. Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta.
6. Pak Bachrul Chairi, SE, MBA, selaku pimpinan Direktorat Kerjasama
Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
4. 7. Pak Syamsul Bahri Siregar, S.E., M.Si, selaku pimpinan Direktorat Kerjasama
Bilateral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
8. Pak Untung selaku Kepala Sub-unit Asia Tengah dan Timur , Direktorat
Kerjasama Bilateral, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang telah
menerima dan membimbing penulis saat magang.
9. Ibu Youshy Fahreiza, SS, M.E, selaku pimpinan Sub-unit Kerjasama Asia
Tengah dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Direktorat Kerjasama
Bilateral, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang telah menerima
dan membimbing penulis ketika berlangsungnya kegiatan magang.
10. Ibu Heny Rusmiyati, S.S, M.E selaku pimpinan Sub-unit Kerjasama Asia
Timur lainnya, Direktorat Kerjasama Bilateral, Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia.
11. Para staf Direktorat Kerjasama Bilateral khususnya Sub-unit Kerjasama Asia
Timur dan Tengah khususnya Mba Ade Jun, Mba Ade Asassia, Kak Oci &
Mas Wisnu yang telah mengajarkan dan memberi ilmunya kepada penulis saat
magang berlangsung.
12. Mama tercinta dan teman-teman sekalian yang telah mendukung dan memberi
semangat kepada penulis.
Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada seluruh pihak diatas maupun pihak yang tidak bisa
disebutkan satu persatu, yang telah membantu memberikan doa dan
dukungan bagi penyelesaian laporan magang ini. Semoga laporan magang ini
dapat berguna bagi banyak orang.
Jakarta, Juni 2015
Penulis
5. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Seiring dengan semakin pesatnya hubungan internasional yang dilakukan
tiap negara maka tiap negara khususnya Indonesia membuat beberapa instansi
pemerintah khusus yang mengatur bidang spesifik dengan tujuan agar
memudahkan koordinasi di dalam bidang itu sendiri. Dari sinilah Indonesia
membagi instansi pemerintahan khusus ke dalam berbagai bidang salah satunya
instansi pemerintahan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang
mengurusi perdagangan Indonesia baik domestik maupun internasional. Penulis
memilih Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai instansi tempat
penulis melakukan magang dikarenakan penulis memiliki interest dengan isu-isu
perdagangan internasional dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai isu-isu
tersebut serta ingin mengetahui bagaimana pihak Indonesia yang diwakili oleh
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam menangani isu-isu terkait.
Kemudian, penulis memilih melakukan magang di Direktorat Kerjasama
Perdagangan Internasional, Unit Kerjasama Bilateral dengan sub-unit kerjasama
Asia Tengah dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan alasan bahwa negara-
negara yang berada di regional Asia Tengah dan Republik Rakyat Tiongkok
sedang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat dan khususnya di sektor
perdagangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara di regional Asia
Tengah dan Republik Rakyat Tiongkok dahulunya memiliki perekonomian yang
kurang berkembang pesat dan dapat dikatakan masyarakat yang hidup di negara
tersebut mengalami kemiskinan yang amat parah. Namun, seiring masuknya abad
ke-21 maka perkembangan negara-negara tersebut mengalami perkembangan
terlebih RRT yang berkembang pesat setelah melakukan reformasi kebijakan
sistem sosialis pasar dalam perekonomiannya.
Munculnya Era Liberalisasi Ekonomi telah memberikan pengaruh yang
signifikan bagi perkembangan ekonomi RRT dimana dalam hal ini RRT sebagai
negara terluas dan terbesar di kawasan Asia telah berhasil menjadikan Era
Liberalisasi Ekonomi sebagai pendukung perekonomiannya. Perdagangan dunia
6. telah berkembang sangat pesat dan tidak adanya pengenalan batas otoritas suatu
negara dengan negara lain. Interdependensi menjadi semakin kuat dengan adanya
kemudahan dalam melaksanakan hubungan internasional khususnya di bidang
ekonomi sehingga hal ini mengakibatkan kemungkinan setiap perkembangan
yang terjadi di negara – negara besar akan cepat mempengaruhi berbagai sektor
suatu negara khususnya sektor perekonomian yang mana tak lepas dari sektor
perdagangan.
Bagi RRT yang kembali bangkit sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan
perdagangan di tengah globalisasi ini, memang tidak ada pilihan untuk menerima
interdependensi dan globalisasi secara antusias dan terbuka. RRT merupakan
pemain dominan dalam membangun industri padat karya skala global. Banyak
sekali produk-produk yang dibuat RRT dan dipasarkan ke seluruh negara di dunia
sehingga dalam hal ini sulit untuk mencari produk yang tidak “Made in Republik
Rakyat Tiongkok (RRT)”. RRT juga aktif sebagai produsen di mana teknologi
memiliki peranan penting dan tenaga kerja menjadi faktor biaya yang dominan.
Semua produk mengandalkan teknologi ini sekarang mewakili segmen terpenting
ekspor RRT tumbuh dengan pesat. Berbagai perusahaan manufaktur dunia
sekarang mengandalkan komponen atau perakitan dari dan di RRT untuk tetap
dapat bersaing.
RRT memiliki sistem perekonomian yang terbuka, sistem perekonomian
ini memiliki keterkaitannya antara stabilitas keuangan dan kebijakan moneter
yang diterapkan RRT menjadi semakin longgar sehingga hal ini cenderung lebih
rentan terhadap berbagai gangguan eksternal. Gangguan tersebut dapat berupa
perubahan terms of trade yang menghantam aggregat suply jangka panjang atau
berupa pembalikan arah arus modal secara besar-besaran yang menghantam
sektor finansial. Namun, kebijakan moneter yang dapat menunjang stabilitas
ekonomi makro dalam perekonomian terbuka terkadang juga mampu menunjang
stabilitas keuangan secara terbatas. Maka dari itu, upaya yang dilakukan RRT
untuk mencapai kestabilan makro pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan
yang tak terpisakan antara kestabilan moneter dan kestabilan finansial.
7. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian RRT dalam hal kerjasama
baik dibidang ekonomi maupun politik adalah Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan
dengan kemauannya Cina dalam bekerja sama dengan negara-negara Asia
Tenggara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) dan dengan Jepang dan Korea Selatan. Kemudian, RRT membina
hubungan bilateral secara khusus dengan Indonesia. Hubungan Indonesia – RRT
dapat ditelusuri sampai abad-abad pertama Masehi. Interaksi antara nenek
moyang bangsa RRT dengan nenek moyang bangsa Indonesia telah dimulai sejak
2000 tahun lalu. Hubungan erat ini menemukan momentum simboliknya dalam
kisah perjalanan muhibah Cheng Ho yang sangat masyhur pada abad 14
(Universitas Sumatra Utara).
Pada masa Moh. Hatta menjadi Perdana Menteri, Indonesia secara resmi
mengakui kedaulatan RRT yaitu pada tanggal 15 Januari 1950. Indonesia tercatat
sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya RRT baru di bawah
pemerintahan komunis. Lalu pada tahun 1953 Indonesia mengirim Arnold
Mononutu, sebagai Duta Besar Indonesia ke Beijing, RRT. Pengiriman Mononutu
sebagai Duta Besar Indonesia pertama tersebut menandai mulai eratnya Namun,
hubungan resmi antarnegara dapat dikatakan baru dimulai pada tahun 1950.
Peristiwa itu diikuti dengan penandatanganan nota kerjasama RI- RRT, dan
penggantian Duta Besar RRT untuk Indonesia. Kemudian pada awal 1960-an
tercipta poros Jakarta-Peking yang berkembang menjadi poros Jakarta-Peking-
Pyongyang (Universitas Sumatra Utara).
Selain penulis membantu staff dengan sub-unit kerjasama Asia Tengah
dan RRT, penulis juga membantu staff sub-unit kerjasama Asia Timur lainnya
dikarenakan kedua sub-unit tersebut dibawah komando Unit Kerjasama Asia
Timur dan Asia Tengah yang merupakan satu direktorat.
8. 1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Kegiatan magang ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui fenomena perdagangan internasional terkait
hubungan bilateral Indonesia-Asia Tengah dan Republik Rakyat
Tiongkok
2. Untuk mengetahui dan memahami proses kerjasama bilateral
yang terjalin antara Indonesia – Asia Tengah dan Republik
Rakyat Tiongkok
Manfaat yang didapatkan setelah pelaksanaan magang ini
adalah menambah pengetahuan dan wawasan berpikir penulis
mengenai fenomena kerjasama bilateral Indonesia – Asia Tengah
dan Republik Rakyat Tiongkok.
1.3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang
Tempat pelaksanaan magang dilakukan di Sub-Unit
Kerjasama Indonesia – Asia Tengah dan Republik Rakyat
Tiongkok, Unit Kerjasama Bilateral Kementerian Perdagangan RI
yang beralamat di Jl. Ridwan Rais No. Jakarta Pusat. Pelaksanaan
waktu magang mengikuti jam kerja Kementerian Perdagangan RI
yakni dari pukul 08.00 – 17.00 WIB setiap hari Senin hingga
Jum’at terhitung sejak 2 Februari 2015 – 31 Maret 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, tujuan dan manfaat pelaksanaan program
magang, tempat dan waktu pelaksanaan, dan sistematika
penulisan.
BAB II : TINJAUAN UMUM INSTITUSI
Bab ini mencakup mengenai sejarah singkat Kementerian
Perdagangan RI, tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan RI
dan struktur institusi yang ada di dalam Kementerian Perdagangan
RI.
9. BAB III : PELAKSANAAN DAN KEGIATAN MAGANG
Memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan program
magang di Kementerian Perdagangan RI terutama di Sub-Unit
Kerjasama Bilateral Indonesia – Asia Tengah dan Republik Rakyat
Tiongkok. Bab ini juga menjelaskan mengenai tantangan dan
hambatan pelaksanaan magang serta penyelesaian tantangan
tersebut.
BAB IV : PENUTUP
Berisi kesimpulan dan saran terhadap kegiatan program magang
yang telah selesai dilaksanakan.
10. BAB II
TINJAUAN UMUM INSTITUSI
2.1. Sejarah Singkat Kementerian Perdagangan RI
1. Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1950)
Awal kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus 1945-November
1945, kabinet pertama yang dibentuk oleh Presiden Soekarno lebih
bersifat formalitas. Seluruh bidang perekonomian, termasuk perdagangan
berada dibawah kementerian yang bersifat umum, yaitu Kementerian
Kemakmuran dengan Menteri Ir.Soerachman Tjokroadisoerjo. Saat
terbentuk Kabinet Sjahrir I, November 1945-Maret 1945 dengan Menteri
Kemakmuran dijabat oleh Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo. Pada kabinet
Sjahrir II, Maret 1946-Oktober 1946 bidang perekonomian terbagi
didasarkan fokus diantaranya dibentuk Kementerian Perdagangan dan
Industri yang dijabat oleh Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo.
Kemudian, pada Oktober 1946-Juni 1947 dibentuk Kabinet Sjahrir
III, dengan bidang perdagangan kembali dibawah pengawasan
Kementerian Ekonomi dengan Menteri A.K Gani yang dilanjutkan
sebagai Menteri Kemakmuran pada Kabinet Amir Sjarifudin I dan II, pada
rentang waktu Juli 1947 – Januari 1948. Lalu, pada Januari 1948 –
Desember 1949 dibentuklah Kabinet Hatta I dengan Menteri Kemakmuran
dijabat oleh Sjafruddin Prawira. Seluruh anggota Kabinet Hatta I ditawan
oleh Belanda seiring agresi militer kedua. Atas kejadian tersebut, maka
Kabinet Hatta I digantikan sementara oleh Kabinet Darurat yang dikenal
sebagai Pemerintahan Darurat Indonesia (PDRI) antara Desember 1948 –
Juli 1949 dengan Menteri Kemakmuran I.J Kasimo yang kemudian
dilanjutkan pada Kabinet Hatta II yakni pada Agustus 1949 – Desember
1949 dan terdapat masa kabinet peralihan dalam rangka pembentukan
Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) yakni Kabinet Susanti,
Desember 1949-Januari 1950.
11. 2. Era Demokrasi Parlementer (1950-1960)
Kabinet RIS dibentuk Desember 1949 – September 1950 dengan
rentang waktu yang kurang lebih bersamaan dengan Kabinet Halim di
Jogjakarta. Pada Kabinet RIS, Kementerian Kemakmuran dijabat oleh
Djuanda. Kabinet Halim yang bertugas di periode Januari 1950 –
September 1950 merupakan pemerintah Republik Indonesia yang menjadi
bagian dari RIS, dengan Jogjakarta sebagai Ibukota. Kebijakan
perdagangan pada masa ini berada di bawah Kementerian Perdagangan
dan Perindustrian dengan Menteri Tradiono Manu.
Pada September 1950, Kabinet Natsir terbentuk dan berakhir pada
Maret 1951 . Kementerian Perdagangan dan Perindustrian pada masa ini
dijabat oleh Sumitro Joyohadikusumo. Setelah RIS dibubarkan,dibentuk
Kabinet Sukiman-Suwirjo pada periode April 1951-April 1952 dengan
Menteri Perdagangan dan Perindustrian dijabat oleh Sujono Hadinoto
yang digantikan oleh Wilopo di tahun 1951.
Periode selanjutnya, kabinet dilanjutkan oleh Kabinet Dwikora I
periode Agustus 1964 – 1966. Pada masa ini kebijakan perdagangan
terbagi menjadi dua yaitu perdagangan luar negeri yang dibawah
Kompartemen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Luar
Negeri yang dipimpin oleh Dr. Subandrio dan Perdagangan Dalam Negeri
dijabat oleh Brigjen, TNI Achmad Jusuf. Pembagian kebijakan
perdagangan ini dilanjutkan hingga pada Kabinet Dwikora II pada
Februari 1966-Maret 1966. Kemudian, adanya penyempurnaan struktur
Kabinet Dwikora II yang menjadi Dwikora III yang berakhir Juli 1966.
Saat itu kebijakan perdagangan dibawah Kementerian Perdagangan yang
dijabat oleh Brigjen D.Ashari.
Pada Juli 1966-Oktober 1967 merupakan masa kepemimpinan
Kabinet Penderitaan Rakyat I yang disingkat Ampera I, dimana
Kementerian Perdagangan dijabat oleh Mayjen. Ashari Sanudircjo.
Kabinet ini merupakan awal dari Kabinet Ampera II dengan periode
Oktober 1967 – Juli 1968, yang dipimpin oleh Mayjen. M. Yusuf. Pada
12. era ini, kepemimpinan nasional berganti dari Ir.Soekarno menjadi Letjen
Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-2.
3. Era Orde Baru (1968-1998)
Kabinet pertama yang dibentuk pada masa ini adalah Kabinet
Pembangunan I dengan periode 1968-1973, dimana Kementerian
Perdagangan dipimpin oleh Prof.Dr.Sumitro Djodjohadikusumo. Kabinet
I dilanjutkan dengan Kabinet Pembangunan II dengan periode 1973-
1978. Lalu, dilanjutkan kembali oleh Kabinet Pembangunan III (1978-
1983), dimana kebijakan perdagangan dijadikan satu dengan koperasi
dibawah Kementerian Perdagangan dan Koperasi yang dipimpin oleh
Radius Prawiro. Kemudian, kebijakan ini kembali dipisahkan di era
Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) di bawah Kementerian
Perdagangan yang dijabat oleh Rachmat Saleb SE. Pada tahun 1988-
1993 merupakan periode Kabinet Pembangunan V dimana Kementerian
Perdagangan dipimpin oleh Dr.Arifin M.Siregar.
Pada periode Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) terjadi
perubahan penyusunan kabinet dengan menggabungkan Kementerian
Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian menjadi Departemen
Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh Ir. Tungki
Ariwibowo. Selanjutnya periode Kabinet Pembangunan VII (Januari-Mei
1998) Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dijabat oleh
Muhammad Hasan.
4. Era Reformasi (1998-Sekarang)
Bergantinya kepemimpinan nasional dari Soeharto kepada Presiden
B.J. Habibie pada 1998-1999, dengan Kementerian Perdagangan dan
Perindustrian dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan. Melalui
Pemilihan Umum (pemilu) di tahun 1999, kepemimpinan nasional
berganti dari B.J Habibie menjadi Abdurrahman Wahid sebagai Presiden
RI ke-4. Pada era ini dibentuk Kabinet Persatuan Nasional dengan
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Drs. Jusuf
Kalla dan kemudian oleh Luhut Binsar Panjaitan pada tahun 2000.
13. Masa tugas Kabinet Persatuan Nasional berakhir seiring dilantinya
Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 RI pada 2001. Pada
eranya, Megawati membentuk Kabinet Gotong Royong dengan
Kementerian Perdagangan dijabat oleh Rini MS Suwandi. Pada masa ini
pula, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dipisahkan secara
struktural melalui dalam Keputusan Presiden nomor 187/M tahun 2004
tanggal 20 Okrober 2004.
Berdasarkan hasil pemilu 2004 dan 2009, Susilo Bambang
Yudhoyono terpilih menjadi Presiden ke-6 dan ke-7 RI. Pada periode ini
dibentuk Kabinet Indonesia Bersatu I dan II dengan masing-masing
masanya Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Mari Elka Pangestu dan
Gita Iriawan. Pada Pemilu 2014 lalu, Joko Widodo terpilih menjadi
Presiden ke-8 RI menggantikan SBY. Pada masa pemerintahannya,
Jokowi membentuk Kabinet Kerja dengan Kementerian Perdagangan
dipimpin oleh Rachmat Gobel.
2.2. Profil Instansi
2.2.1. Visi Kementerian Perdagangan RI
Visi Kementerian Perdagangan RI adalah “Perdagangan sebagai sektor
penggerak, pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta pencipta
kemakmuran rakyat yang berkeadilan”.
2.2.2. Misi Kementerian Perdagangan RI
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kementerian Perdagangan RI
tersebut, maka misi yang diemban adalah:
1. Meningkatkan kinerja ekspor non-migas secara berkualitas.
2. Menguatkan pasar dalam negeri.
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan
distribusi nasional.
2.2.3. Tugas Kementerian Perdagangan RI
Kementerian Perdagangan RI mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk
14. membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
Negara.
2.2.4. Fungsi Kementerian Perdagangan RI
Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perdagangan RI
menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang perdagangan.
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Perdagangan RI.
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Perdagangan RI.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan Kementerian Perdagangan RI di daerah.
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
2.2.5. Struktur Kementerian Perdagangan RI
2.2.6. Sejarah Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan
Internasaional
Sebagai salah satu unit kerja yang menangani bidang kerjasama
perdagangan internasional dalam perjalanannya Direktorat Jenderal
15. Kerjasama Perdagangan Internasional telah mengalami beberapa kali
pergantian nama yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Tahun 1962 - 1996 seiring dengan kehadiran Departemen
Perdagangan Republik Indonesia, pada periode ini institusi yang
menangani hubungan kerjasama internasional adalah Direktorat
Hubungan Perdagangan Luar Negeri yang merupakan salah satu
Direktorat dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar
Negeri. Tupoksi dari Direktorat Hubungan Perdagangan Luar
Negeri antara lain yaitu menyelenggarakan hubungan kerjasama
internasional antara Indonesia dengan negara - negara mitra
dagang, lembaga perdagangan internasional baik di tingkat
regional (ASEAN, APEC), di tingkat multilarteral (GATT/WTO,
UNCTAD, QIC/OKI, ESCAP, UNIDO) demikian pula dengan
beberapa asosiasi komoditi pada tataran internasional seperti,
International Pepper Community (IPC), Asia Pacific Coconut
Community (APCC), Association of Natural Rubber Producing
Countries (ANPRC), International Textile and Clothing Bureau
(ITCB).
2. Tahun 1996 - 1997 sebagai sebuah konsekuensi penggabungan
Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan menjadi
Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Keppres nomor
388/M tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995) maka melalui Surat
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 92 /
MPP / Kep / 4 / 1996, Direktorat Hubungan Perdagangan Luar
Negeri di pecah menjadi dua direktorat yaitu Direktorat Hubungan
Perdagangan Bilateral dan Direktorat Hubungan perdagangan
Multilateral dan Regional. Pemekaran menjadi dua direktorat ini
sebagai konsekuensi dari perkembangan di era globalisasi di mana
Indonesia harus ikut dalam berbagai perundingan di kancah
internasional baik di forum bilateral maupun regional dan
multilateral.
16. 3. Tahun 1997 - 2001 terdapat perkembangan kerjasama di bidang
perdagangan internasional yang terus mengalami perubahan yang
pesat yang diikuti dengan perkembangan lingkungan strategis
pasca perang dingin yang ditandai dengan pertarungan ideologi
(politik internasional) kearah simbiose ekonomi politik
(perdagangan internasional). Hal ini menuntut Indonesia untuk
turut serta berperan aktif pada fora internasional (bilateral,
regional, dan multilateral), maka melalui Surat Keputusan Menteri
Perindustrian dan perdagangan nomor 444 / MPP / Kep / 9 / 1998
maka dibentuk Direktorat Jenderal Kerjasama Lembaga Industri
dan Perdagangan Internasional (Ditjen KLIPI) yang terdiri dari 4
Direktorat yaitu Direktorat Kerjasama Bilateral I, Direktorat
Kerjasama Bilateral II, Direktorat Kerjasama Regional, Direktorat
Kerjasama Multilateral dan 1 Sekretariat.
4. Tahun 2001 - 2004 melalui Surat Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan nomor 86 / M / Kep / 3 / 2001
Direktorat Jenderal Lembaga Kerjasama Industri dan Perdagangan
Internasional (Ditjen KLIPI) mengalami pergantian nama menjadi
Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan
Internasional (Ditjen KIPI). Dalam struktur organisasi Ditjen KIPI
terdiri dari 5 Direktorat yaitu Direktorat Kerjasama Bilateral 1,
Direktorat Kerjasama Bilateral 2, Direktorat Kerjasama Regional,
Direktorat kerjasama Multilateral, dan Direktorat Pengamanan
Perdagangan serta 1 Sekretariat.
5. Tahun 2004 – 2005 adanya kebijakan pemerintah dalam kabinet
Indonesia Bersatu telah memisahkan kembali Departemen
Perindustrian dan Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian
dan Departemen perdagangan. Hal ini tertuang dalam Keputusan
Presiden nomor 187/M tahun 2004 tanggal 20 Okrober 2004 yang
selanjutnya keberadaan Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan
17. Perdagangan Internasional saat ini di bawah Departemen
Perdagangan.
6. Tahun 2005 – Sekarang berkaitan dengan kebijakan pemerintah
tersebut di atas, melalui Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2005
terjadi pergantian nama Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan
Perdagangan Internasional menjadi Direktorat Jenderal Kerja Sama
Perdagangan Internasional
2.2.7. Tugas Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan
Internasional
Tugas Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional
memiliki tugas untuk meningkatkan akses pasar ekspor melalui diplomasi
perdagangan dan mengamankan kebijakan perdagangan nasional di forum
internasional.
2.2.8. Struktur Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional
2.2.9. Tugas Direktorat Kerjasama Bilateral
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan
pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan perundingan
perdagangan bilateral.
19. 2.2.11. Struktur Sub-Direktorat Asia Tengah dan Timur
2.2.12. Tugas Sub-Direktorat Asia Tengah dan Timur
1. Tugas Seksi Asia Tengah dan RRT
Seksi Asia Tengah dan Republik Rakyat Tiongkok
(RRT) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral dengan
negara-negara Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan dan Republik
Rakyat Tiongkok (RRT).
Kasubdit. Asia
Tengah dan
Timur
Kasie. Asia Tengah
dan RRT
Analisis Kebijakan
Perdagangan
Internasional
Kasie. Asia Timur
Lainnya
Analisis Kebijakan
Perdagangan
Internasional
20. 2. Tugas Seksi Asia Timur Lainnya
Seksi Asia Timur dan Lainnya mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan kerja sama dan perundingan
perdagangan bilateral dengan negara-negara Asia Timur,
seperti Jepang.
2.3. Objek Magang Kementerian Perdagangan RI
(No Preview Available, Sorry)
21. BAB III
PEMBAHASAN PELAKSANAAN MAGANG
3.1. Deskripsi Tugas / Kegiatan Magang
(No Preview Available, Sorry)
3.2. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Magang
(No Preview Available, Sorry)
3.3. Penyelesaian Hambatan
(No Preview Available, Sorry)
22. BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Setelah penulis melakukan kegiatan magang ini, penulis menyadari
bahwa tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan RI saat ini yakni
menjalankan kebijakan liberalisasi perdagangan dan orientasi ekspor.
Kebijakan liberalisasi perdagangan dilakukan Pemerintah RI dikarenakan
Indonesia merupakan salah satu negara anggota World Trade Organization
(WTO). Awal mula adanya WTO yakni dengan adanya pembentukan
General Aggrement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947.
Kemudian, adanya berbagai putaran perundingan kerangka GATT yang
salah satunya diberi nama Uruguay Round yang berhasil membentuk
World Trade Organization (WTO) (Bank Indonesia, 2007).
WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Persetujuan
umum mengenai tarif dan perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk
sistem ini. Sejak tahun 1947-1994 sistem GATT memuat peraturan-
peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan
perdagangan internasional tertinggi. Hampir setengah abad teks legal
GATT masih tetap sama sebagaimana pada tahun 1947 dengan beberapa
penambahan diantaranya bentuk persetujuan disepakati oleh beberapa
negara saja dan upaya-upaya pengurangan tarif (Unikom). Salah satu
persetujuan yang disepakati di dalam WTO yakni adanya liberalisasi
perdagangan atau pasar bebas. Liberalisasi perdagangan ini tercipta agar
adanya saling keuntungan antar negara yang melakukan perdagangan dan
membantu pemerintah menghindari terjadinya perang yang sangat
merugikan.
Liberalisasi perdagangan internasional ini juga dilakukan Indonesia –
RRT dalam kerangka China – ASEAN Free Trade Area yang dimulai
sejak 2005. Sebelumnya interaksi antara nenek moyang bangsa RRT
dengan Indonesia telah dimulai sejak 2000 tahun lalu. Hubungan erat ini
23. menemukan momentum simboliknya dalam kisah perjalanan muhibah
Cheng Ho yang sangat mashur pada abad 14 (Universitas Sumatra Utara).
Namun, hubungan bilateral Indonesia – RRT secara resmi baru dimulai
pada tahun 1950. Dengan adanya hubungan bilateral ini membuat kedua
negaea saling bekerja sama dalam berbagai bidang dan khususnya bidang
perdagangan seperti mengenai kasus dumping ataupun lainnya.
Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua
orang atau negara atau lebih yang saling menguntungkan. Dari pengertian
kerjasama tersebut maka terdapat beberapa aspek yang terkandung dalam
kerjasama yaitu dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada kalau
ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena
itu, sukses atau tidaknya suatu kerjasama ditentukan oleh peran dari kedua
pihak tersebut. Lalu, adanya aktivitas yang dikehendaki bersama sebagai
alat untuk mencapai tujuan dan hal ini membutuhkan strategi, serta harus
ada tujuan/target yang akan dicapai yang merupakan sasaran dari
kerjasama tersebut.
Dengan adanya Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan
Internasional, semua kepentingan perdagangan Indonesia yang
berhubungan dengan luar negeri melalui satu pintu atau one gate system,
baik itu menyangkut kerjasama internasional, perundingan perdagangan
internasional bahkan memfasilitasi suatu negara yang memiliki
permasalahan perdagangan di Indonesia. Dengan adanya direktorat ini,
memungkinkan pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain
menjalankan hubungan kerjasama untuk menciptakan kemakmuran warga
negara masing-masing yang dihubungkan dengan perdagangan terutama
liberalisasi perdagangan dimana salah satunya menyangkut isu dumping.
Selain itu dengan adanya direktorat ini, warga negara Indonesia mendapat
bantuan dalam urusan yang berkaitan dengan tugas Kementerian
Perdagangan RI di luar negeri, seperti pendampingan pada WNI ketika
menghadapi kesulitan dalam berdagang di negara mitra dikarenakan
birokrasinya yang dipersulit atau semacamnya. Hubungan kerjasama
24. Kementerian Perdagangan RI dengan negara lain juga diperkuat dengan
penempatan Atase Dagang (ATDANG), Indonesia Trade Promotion
Center (ITPC) maupun staff teknis yang ada di KBRI sehingga sangat
memudahkan kerjasama antar negara.
4.2 Saran
(No Preview Available, Sorry)
25. DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia. (2007). Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang
dan Tantangan Bagi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia .
Firmansyah, S. H. (2007). IMF dan Stabilitas Keuangan Internasional.
Bank Indonesia.
Kementerian Perdagangan RI. (2014). Retrieved from
http://kemendag.go.id
Unikom. (n.d.). Sejarah WTO. Retrieved April 1, 2015, from Unikom:
http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=129428
Universitas Sumatra Utara. (n.d.). Retrieved from
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28523/Cha
pter%20II.pdf;jsessionid=B871A70287C9D2D276DA63FA500FF
00C?sequence=3
