Memahami Acara Perdata dalam Menghadapi Gugatan

1. NOTARIS, DALAM PERKARA PERDATA
(Memahami HaPer Dalam Rangka Menghadapi Gugatan)
Bahan Diskusi
Dr. SUHAR ADI K., S.H., M.H.
0816516565
1

2. POSISI NOTARIS
• Praktek menunjukkan bahwa dalam perkara perdata Notaris
sering ditempatkan sebagai pihak tergugat atau urut tergugat;
• Bisa jadi, praktek sedemikian itu juga sekedar untuk antisipasi
eksepsi kurang pihak (plurium litis consurcium).
• Notaris juga kadangkala diajukan sebagai saksi dalam perkara
perdata terkait sengketa atas peristiwa atau perbuatan hukum
hukum yang tertuang dalam akta yang dibuat oleh atau di
hadapannya;
• Ada indikasi bahwa hal tersebut disebabkan karena pihak
penggugat tidak memahami dunia kenotariatan.
2

3. NOTARIS
• NOTARIS : Pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam UU Jabatan Notaris.
• NOTARIS PENGGANTI : seorang yang untuk sementara
diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang
sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan
menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
• NOTARIS SEMENTARA : seorang yang untuk sementara
menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan
Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau
diberhentikan sementara.
suharsenior@gmail.com
3

4. PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
Pendaftaran Gugatan di
PN
Penetapan Majelis Hakim
oleh KPN
Penetapan tanggal sidang
oleh Majelis Hakim
Pengiriman panggilan
sidang oleh juru sita
- Pra Mediasi
- Tahap Mediasi (40 hari +
14 hari)
PERMA 01/2008
Tahap persidangan perkara
(dimungkinkan putusan
verstek, & provisionil )
Jawab jinawab,
Pembuktian,
Kesimpulan,
Putusan.
(SEMA 2/2014 : max 5 bln)
Upaya Hukum (Verzet,
Banding, Kasasi, PK)
Eksekusi

5. HUKUM ACARA PERDATA (1)
RM. Sudikno Mertokusumo.
Kumpulan aturan hukum, yang mengatur bagaimana cara
menjamin ditaatinya hukum perdata materiil, dengan
perantara hakim.
Bersifat mengabdi kepada hukum materiil (Bediende
Functie).
Meliputi 3 tahap tindakan :
- Pendahuluan, persiapan pengajuan gugatan,
- Penentuan, pemeriksaan peristiwa, pembuktian dan
putusan hakim,
- Pelaksanaan, Eksekusi.
5

6. HUKUM ACARA PERDATA (2)
M. Yahya Harahap :
• Dalam rangka tegaknya ideologi fair trial, yaitu cita-cita proses peradilan yang
jujur sejak awal sampai akhir, serta terwujudnya prinsip due process right yang
memberi hak kepada setiap orang untuk diperlakukan secara adil dalam proses
pemeriksaan, dalam hal ini pada peradilan perdata, diperlukan pemahaman dan
pengertian yang luas secara aktual dan kontekstual mengenai ruang lingkup
hukum acara baik dari segi teori dan praktik.
• Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada
hasil akhir (putusan). Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara
dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan
sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak !
• Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir,
benar-benar due process of law atau undue process. Apabila sejak awal sampai
putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum acara (due process law), berarti pengadilan telah melaksanakan dan
menegakkan ideologi fair trial yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat
demokratis.
6

7. BEBAN PEMBUKTIAN
Pasal 1865 BW/163 HIR :
Setiap orang yang mengaku punya hak atau
mendalilkan suatu fakta (guna mendukung haknya
atau untuk membantah hak orang lain), WAJIB
membuktikan kebenaran adanya hak/fakta itu.
7

8. ALAT BUKTI PERKARA PERDATA
Pasal 1866 BW :
1. Bukti tertulis
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
Bukti Tertulis (1867 BW)
Pembuktian dengan alat bukti tertulis dilakukan dengan AKTA
OTENTIK dan atau Akta Di bawah Tangan.
8

9. AKTA OTENTIK
 Akta Otentik adalah akta yang disusun dalam bentuk yang
ditentukan UU, dibuat oleh/di hadapan pegawai2 umum
yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuat
(1868 BW).
 Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau di
hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam UUJN (Psl. 1 angka 7 UUJN).
9

10. ONDERHANDS AKTE
Pasal 1874 BW :
 Alinea 1 :
Tulisan yang dibuat tanpa perantaraan pejabat
umum (a.l. : surat-surat & register-register).
 Alinea 2 :
Dipersamakan dgn onderhands akte : tulisan
yang dibubuhi tapak jari & dilegalisir pejabat
umum.

11. ONDERHANDS AKTE YANG DIAKUI
• Pasal 1875 BW
Menjadi bukti sempurna = akta otentik.
• Pasal 1866 BW/164 HIR :
Bekentenis adalah bentuk pernyataan bebas
(wilsverklaring) dalam proses sidang. Bersifat mutlak &
menentukan.
11

12. LEGALISATIE
• Pengertian :
- Pernyataan bertanggal,
- Notaris/pejabat lain yang oleh UU
diberi wewenang,
- Mengenal penandatangan/cap sidik jari,
- Isi akta sudah dijelaskan,
- Tandatangan/cap sidik jari di hadapannya.
• Onderhands Gelegaliseerd Akte (1874 alinea 2 BW , 15 ayat
2-a UJN),

13. WAARMERKING
• Pengertian :
- Pernyataan bertanggal,
- Dari Notaris,
- Suatu akta pada tanggal itu sudah didaftar padanya.
 Gewaarmerk Onderhands Akte (15 ayat 2-b UJN)

14. UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD
(180 HIR)
Pengadilan dapat menjatuhkan putusan “serta merta” jika
gugatan diajukan berdasarkan :
a. Alat bukti OTENTIK,
b. Putusan lain yang sudah inkracht,
c. Menyangkut sengketa hak kepemilikan.
14

15. ANATOMI GUGATAN CONTENSIOUS
(Berdasarkan Dagvaarding)
• Pasal 118 & 120 HIR :
Tidak tentukan syarat formulasi & isi gugatan.
• Praktik :
1. PN yang dituju sesuai kompetensi relatif
(risiko : cacat formil – N.O).
Bandingkan : Pasal 66 : 2 & 73 : 1 UU 7/89
(Peradilan Agama)
2. Sebaiknya bertanggal agar pasti : “kapan kuasa
diberikan”, meski tidak imperatif (Pasal 118 : 1 HIR
tidak syaratkan).
Bila tidak bertanggal, maka pakai saja tanggal
register gugatannya !

16. Anatomi Gugatan (2)
3. P & T (ingat : komparisi/comparution) (risiko :
gugatan tidak sah/dianggap tak ada).
4. Kapasitas, kedudukan, kewenangan bertindak
para pihak (risiko : gugatan N.O.).
5. POSITUM/POSITA (rechtelijke & feitelijke grond).
6. PETITUM/PETITA (tegas/spesifik) dlm bentuk :
a. tunggal terinci, atau
b. alternatif yakni primair (rinci) & subsidair
(rinci atau compositur). Ini syarat formil,
berisiko : N.O.
7. Tandatangan P/Kuasa (118 : 1 HIR).

17. MEMBUAT, MENANDATANGANI & MENGAJUKAN
GUGATAN
• HIR/RBG tidak anut Verplichte Procureur Stelling,
• Penggugat in person boleh saja buat, tandatangan & ajukan
gugatan, bahkan hadir sendiri dalam sidang.
• Tidak ada kewajiban pakai jasa Advokat.
• Menunjuk kuasa/lastgever, mrpkn HAK (118 :1 HIR).
• Bandingkan : - Ps. 7 : 1 UUK-PKPU (37/2004).
- Ps. 224 : 1 UUK-PKPU tsb.
Saran bagi para Advokat :
Dalam hal gugatan diajukan oleh Advokat, seyogyanya pihak in person tetap diminta membubuhkan paraf.

18. PERMOHONAN-PERMOHONAN
(Putusan Provisionil, Sita, Dsb.)
• Gugatan Accesoir :
- Letaknya pada gugatan pokok (landasan);
- Tidak dapat berdiri sendiri.
• Jenis Gugatan Accesoir :
1. Provisionil (180 : 1 HIR).
2. Penyitaan (226 – 227 HIR) :
- MB (186 BW – 24 : 2 PP 9/75),
- RB (226 : 1 HIR),
- CB (227 : 1 HIR),
3. Permintaan nafkah (24 : 2-a PP 9/75).

19. PERMOHONAN
PUTUSAN PROVISIONIL & PENYITAAN
• Gugatan Accesoir :
- Ditempatkan pada gugatan pokok
(landasan);
- Tidak dapat berdiri sendiri.
• Jenis Gugatan Accesoir :
1. Provisionil (180 : 1 HIR).
2. Permintaan nafkah (24 : 2-a PP 9/75),
3. Penyitaan (226 – 227 HIR) :
- MB (186 BW – 24 : 2 PP 9/75),
- RB (226 : 1 HIR),
- CB (227 : 1 HIR).

20. POSITA TANPA DASAR HUKUM
Antara lain :
• Tuntutan ganti rugi materiil yang tidak dirinci.
• Tuntutan ganti rugi karena ternyata P bebas dari tuntutan
pidana.
• Gugatan ganti rugi (PMH) terhadap Hakim terkait kesalahan
melaksanakan peradilan.
• Gugatan wanprestasi terkait tentang judi (ongeoorlofde
oostraak).
Ps. 4-g Kode Etik Advokat Indonesia :
Advokat HARUS MENOLAK mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
20

21. PETITUM YANG TIDAK PENUHI SYARAT
• Tidak didukung posita.
• Bersifat umum (risiko : gugatan cacat
formil/obscuur libel).
• Ganti rugi tidak terinci.
• Bersifat negatif.
Misal : Menghukum T agar tidak melakukan tindakan yang bersifat merusak
bangunan (Y. Harahap).
Ingat : Ultra Petita Partium (178 : 3 HIR).
21

22. MEDIASI DI PENGADILAN (1)
(PerMA No. 1 Tahun 2008)
• Mediasi : :Cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak
dengan dibantu oleh mediator (Psl. 1 angka 7).
• Mediator : Pihak netral yang membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus
atau memaksakan sebuah penyelesaian (Psl. 1 angka 6).
22

23. MEDIASI DI PENGADILAN (2)
(PerMA No. 1 Tahun 2008)
• Akta Perdamaian : Akta yang memuat isi kesepakatan
perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan
kesepakatan perdamaian tersebut yg tidak tunduk pada
upaya hukum biasa maupun luar biasa (Psl. 1 angka 2).
• Kaukus : Pertemuan antara mediator dengan salah satu
pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya (Psl. 1 angka 4).
• Kesepakatan Perdamaian : Gokumen yang memuat
syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna
mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya
perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih
berdasarkan Peraturan ini (Psl. 1 angka 5).

24. MEDIASI BERHASIL
(PerMA No. 1 Tahun 2008)
• Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian,
kesepakatan perdamaian tersebut dirumuskan secara
tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan
mediator. (Pasal 17 ayat 1)
• Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian
kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta
perdamaian (Pasal 17 (ayat 5)
• Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan
perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian,
kesepakatan perdamaian harus memuat klausula
pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan
perkara telah selesai. (Pasal 17 ayat 6)

25. MEDIASI GAGAL
(PERMA 01/2008)
• Jika setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja, tidak
tercapai kesepakatan perdamaian, mediator wajib
menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah
gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
(Pasal 18 ayat 1)
• Selanjutnya pada tiap tahapan pemeriksaan perkara,
hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk
mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga
sebelum pengucapan putusan. (Pasal 18 ayat 3)
• Kesepakatan perdamaian yg tercapai pada tahap
pemeriksaan perkara berlangsung paling lama 14 hari
kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan
berdamai kpd hakim pemeriksa perkara (Pasal ayat 4)

26. SYARAT FORMAL PUTUSAN PERDAMAIAN
1. Mengakhiri Perkara.
2. Berbentuk Tertulis.
3. Pihak Yang Membuat Persetujuan Perdamaian
adalah Orang yang Mempunyai Kekuasaan.
4. Seluruh Pihak yang Terlibat dalam Perkara Ikut
Dalam Persetujuan Perdamaian.
26

27. JAWABAN PERTAMA
• Identitas Perkara (Nomor & Para Pihak).
• Eksepsi (Pelajari : macam-2 eksepsi).
• Pokok Perkara :
a. Konpensi (saja),
b. Ada Rekonpensi. Tapi tidak boleh :
- thd sesama T Konpensi,
- thd orang yg jadi P dlm suatu kualitas,
- thd eksekusi,
- pada banding & kasasi.
Catatan : Baca Psl. 73 UU 7/89 jo. 3/2006.
27

28. GUGATAN BALIK
(REKONPENSI/RECONVENTIO/COUNTER CLAIM)
• Istilah :
- Supomo = R. Tresna : Tuntutan kembali.
- Sudikno : Gugatan balik.
- Subekti : Gugatan balasan.
• Anomali Tata Tertib Proses Beracara :
- Kumulasi gugatan konpensi – rekonpensi.
- Penggabungan nomor register dua perkara.
- Biaya tunggal.
28

29. SYARAT & SAAT GUGAT BALIK
Syarat :
a. MARI 1527 K/Sip/1976, tgl 2-8-1977 : Innerlijke
samenhang.
b. MARI 1057 K/Sip/1973, tgl 25-3-1975 : Tidak perlu ada
samenhang (R. Supomo).
Saat :
a. MARI 346K/Sip/1975 tgl 25-4-1979 : Jawaban I.
b. - 132 HIR/158 RBg = R. Supomo : saat Jawaban.
- MARI 642 K/Sip/1972 tgl 18-4-1973 = R. Subekti
& Yahya Harahap : sebelum saksi.
29

30. BEWIJSKRACHT ALAT BUKTI TERTULIS
(1)
Pasal 1888 BW :
 Kekuatan alat bukti tertulis, terletak pada ASLINYA.
 Kutipan & salinan (juga fotocopy) hanya dapat dipercaya
apabila memang SESUAI ASLINYA.
 Asli alat bukti tertulis itu, harus DAPAT DITUNJUKKAN
ADANYA.
30

31. BEWIJKRACHT ALAT BUKTI TERTULIS
(2)
• Formele Bewijskracht :
• Materiele Bewijskracht :
• Uitwendige Bewijskracht :
31

32. GUGATAN PROVISI
• Gugatan provisionil, yaitu permintaan pihak yang
bersangkutan agar sementara diadakan tindakan
pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum
putusan akhir.
secara implisit diatur dalam Psl. 180 HIR dan Psl. 191 ayat (1) RBG.
• Gugatan, permintaan, dan putusan provisi tidak boleh
mengenai materi pokok perkara.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua,
2005, h. 884-885.
32

33. GANTI RUGI
• Petitum ganti rugi harus dibuktikan (78 K/Sip/1973).
• Judex factie tidak boleh jatuhkan putusan ganti rugi, jika
selama persidangan, hal itu tidak pernah diperiksa
(1383 K/Sip/1971).
• Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan, perlu
dipertimbangkan kedudukan kemasyarakatan pihak
Penggugat.
33

34. DWANGSOM
• Hanya perlu, apabila pemenuhan prestasi yang digugat, tidak
bisa dipaksakan eksekusinya.
• Putusan tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) hanya
dapat dijatuhkan berkaitan dengan amar putusan yang tidak
mungkin dilaksanakan pemenuhannya melalui eksekusi riil.
• Harifin A. Tumpa (merujuk Pasal 611a Rv) menegaskan bahwa
“pada prinsipnya setiap putusan hakim yg bersifat
kondemnatoir, dapat ditetapkan pula suatu dwangsom, kecuali
penghukuman itu berupa pembayaran sejumlah uang.
(Harifin A. Tumpa S.H., Uang Paksa (Dwangsom), Mahkamah
Agung RI, Jilid II, h. 4).
34

35. MACAM SITA
• Psl. 226 HIR: Revindicatoir Beslag (RB).
• Psl. 227 HIR: Conservatoir Beslag (CB).
• Psl. 823 HIR : Marital Beslag.
35

36. CONSERVATOIR BESLAG (CB)
(227 HIR)
• Obyek : Benda bergerak/tidak bergerak.
• Tujuan : Mencegah tergugat menggelapkan/alihkan
barang tersebut.
Catatan :
MARI : permintaan CB, hendaknya dilakukan terhadap barang
milik Tergugat atau dalam hal sita revindicatoir terhadap
barang bergerak tertentu milik Penggugat yg ada di tangan
Tergugat, sekedar cukup untuk menjamin eksekusi putusan
(Periksa Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan, Buku II, April 1994 MARI, h.129).
36

37. PRINSIP CB
• Menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.
• Obyek sita berupa barang/benda/hewan (kecuali barang dan
hewan kebutuhan sehari-hari dilarang disita).
• Proporsional.
• Barang yang disita oleh pengadilan tidak boleh dijadikan obyek
transaksi apapun (Psl. 199 HIR Jo. 1320, 1337 BW).
• Transaksi barang yg telah disita pengadilan merupakan tindak
pidana.
• CB tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga
(476 K/Sip/1974).
37

38. PROSEDUR SITA
• Penetapan KPN/KMH.
• Pelaksanaan oleh jurusita PN setempat.
• Bila obyek sita berada di wilayah PN lain, melalui
pendelegasian pelaksanaan sita.
• Mendatangi lokasi obyek sita, memeriksa, menghitung,
mencocokkan, mengukur, dll.
• Memberitahu Termohon sita tentang pelaksanaan sita.
• Membuat berita acara sita.
• Bila obyek sita berupa bidang tanah, maka diikuti
pemberitahuan kepada kantor pertanahan setempat.
• Sejak itu status obyek sita merupakan sitaan PN, dan berlaku
larangan memindahtangankan obyek sita.
38

39. ASAS PUTUSAN
1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
4. Diucapkan di Muka Umum

40. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN
• Upaya hukum biasa.
Ditujukan terhadap putusan yg belum inkracht van
gewijsde, meliputi : verzet terhadap putusan verstek,
banding, dan kasasi;
• Upaya hukum luar biasa.
Ditujukan terhadap putusan yg sudah berkekuatan hukum
tetap, meliputi : PK, derden verzet terhadap sita eksekusi.
40

41. BANDING (1)
• Banding merupakan lembaga yg tersedia bagi pihak
yg menolak (tidak menerima) putusan pengadilan
tingkat pertama.
• Diatur dalam UU No. 20/1947 ttg Peraturan
Peradilan Ulangan di Jawa & Madura yg mencabut
ketentuan banding pada HIR (Herziene Inlandsche
Reglement).
• Untuk yurisdiksi pengadilan tingkat banding di luar
Jawa & Madura masih diatur dalam Psl. 199 s.d.
Psl. 205 RBg. (Rechtsreglement Buitengewesten).

42. BANDING (2)
• Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentang
waktu selama 14 hari kalender, terhitung keesokkan
hari dari hari & tanggal putusan dijatuhkan
(atau diberitahukan);
• Apabila hari ke 14 tersebut jatuh pada hari libur
maka dihitung pada hari kerja berikut-nya.
• Upaya hukum banding (appel atau ulangan) yg
ditujukan ke PT sebagai “keberatan” terhadap
putusan PN diatur dalam UU No. 20/1947.

43. BANDING (3)
Prosedur Banding:
• Diajukan secara tertulis oleh pihak berperkara (ahli waris)
atau melalui kuasanya,
• Melalui PN setempat,
• Masih dalam tenggang waktu permohonan banding,
Membayar biaya permohonan banding.
• Kontra memori banding tidak wajib.
• Pengiriman berkas perkara & putusan PN ke PT setempat,
kemudian didaftar dalam register perkara di PT.
• Pembentukan Majelis Hakim Banding oleh KPT,
• Kedudukan PT sebagai Judex Facti yang memeriksa dan
menilai kembali fakta & bukti2 perkara ybs.

44. BANDING (4)
• Pemeriksaan perkara banding pada umummya hanya
memeriksa berkas perkara, kecuali dipandang perlu, PT
dapat mendengar sendiri para pihak atau saksi2, atau
memerintahkan PN melakukan pemeriksaan tambahan
kemudian melaporkan ke PT.
• Putusan PT :
a. Menerima permohonan banding yang diajukan
pembanding dan memutuskan:
- Menguatkan putusan PN, atau
- Membatalkan putusan PN dan mengadili sendiri
perkara ybs.
b. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima.

45. BANDING (5)
• Selanjutnya :
- PT mengirimkan putusan & berkas perkara ke PN,
- PN memberitahukan isi putusan PT tsb kepada pihak2
berperkara atau kuasanya.

46. KASASI
UU 14/85 jo. 5/04 jo. 3/2009 Ttg MARI
Kasasi :
- Pernyataan mohon kasasi :
14 hari (Psl. 46 ayat 1).
- Wajib serahkan memori kasasi :
14 hari setelah pernyataan permohonan kasasi (Psl. 47).
- Termohon Kasasi BERHAK ajukan kontra memori kasasi :
14 hari sejak tanggal terima memori kasasi.
46

47. PENINJAUAN KEMBALI (1)
Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang MARI jo. UU No. 5
Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009, permohonan PK dapat
diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal :
1. Putusan didasarI kebohongan, tipu muslihat pihak lawan
yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasari
bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu :
sejak diketahui sebab-sebab itu atau sejak putusan hakim
pidana inkracht, dan telah diberitahukan.
2. Ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada
waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sejak
ditemukan surat bukti, yang itu harus dinyatakan di bawah
sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang;
47

48. PENINJAUAN KEMBALI (2)
3. Apabila :
a. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih
daripada yang dituntut,
b. Mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus
tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,
c. Antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang
sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama
atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang saling
bertentangan;
jangka waktunya adalah sejak putusan inkracht dan telah
diberitahukan kepada para pihak;
48

49. PENINJAUAN KEMBALI (3)
4. Terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,
adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu
inkracht dan telah diberitahukan kepada para pihak.
Caatan :
Permohonan PK yang diajukan melampaui tenggang waktu 180
hari tersebut, tidak dapat diterima dan berkas perkara
dimaksud tidak perlu dikirim ke MA.
Selanjutnya pengembalian berkas kepada yang bersangkutan
harus disertai dengan Penetapan Ketua PN yang menyatakan
berkas tidak dapat diterima karena melewati batas waktu.
49

50. KUASA KHUSUS (1)
• Syarat Utama :
- Tertulis (authentiek/onderhands).
- Menyebut : kompetensi relatif,
identitas & kedudukan pihak-2,
obyek, serta jenis sengketa;
(Baca : 123 HIR – SEMA 1/71 & 6/94).
50

51. KUASA KHUSUS (2)
• Surat kuasa khusus yang di CAP TAPAK JARI si pemberi
kuasa, harus dilegalisir & didaftar (272 K/Pdt/1983).
• St. 1919 – 776 : Cap tapak ibu jari = andtekening + perlu
dilegalisasi.
Syarat Tambahan :
Legalisasi KBRI/Konjen RI setempat
(MARI : 3038 K/Pdt/1981).
51

52. BERSAKSI
52

53. SAKSI DALAM PERKARA PERDATA
• Menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban
hukum, tetapi tidak imperatif (keharusan).
• Oleh karena itu sifatnya sukarela (voluntary), tergantung
pada saksi yang bersangkutan.
• Seseorang tidak dapat dipaksa (compellable) menjadi saksi
dalam perkara perdata.
(Psl. 139 - 143 HIR, Psl. 165 -170 RBG)
53

54. PANGGILAN PENGADILAN (1)
Psl. 139 HIR, keterangan saksi di perkara perdata :
1. Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran
tuntutannya dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak
mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut
yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan
menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan
diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang
tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh
seorang penjabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu.
2. Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti
didengar oleh pengadilan negeri menurut perintah oleh karena
jabatannya.
54

55. PANGGILAN PENGADILAN (2)
Juanda Pangaribuan (Hakim Ad Hoc PHI Pada PN Jakpus) :
• Menjadi saksi dalam perkara perdata didasari atas ajakan
salah satu pihak yang berperkara.
• Mengajukan saksi dalam perkara perdata bukan kewajiban
• tetapi merupakan hak.
• Menghdirkan saksi dalam perkara perdata bukan kewajiban
negara.
55

56. RAHASIA JABATAN
(Psl. 3 butir 17 K.E. INI)
• Notaris dan orang lain yang menjalankan jabatan Notaris
wajib :
17. Melakukan perbuatan-2 yang secara
umum disebut sbg kewajiban untuk
ditaati & dilaksanakan a.l. namun
tidak terbatas pada ketentuan yang
tercantum dalam (a). UUJN (c). Isi sumpah jabatan.
• Baca pula larangan : Psl. 4 Butir 15 K.E. INI.
56

57. KEWAJIBAN SIMPAN RAHASIA JABATAN
Pasal 322 KUHP
Ayat (1)
Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia,
yang menurut jabatan/pekerjaannya, (sekarang maupun
yang terdahulu) wajib dirahasiakan, dihukum penjara
selama-lamanya 9 bulan atau denda maksimum Rp 9.000,-
Ayat (2)
Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang tertentu,
maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang
itu.
(Baca pula : 72 s, 112 s, 323 s, 528 s KUHP).
57

58. HAK INGKAR
Pasal 170 KUHAP
(1). Mereka yg karena pekerjaan, harkat martabat atau
jabatannya wajib menyimpan rahasia, dapat minta
dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan
sbg saksi, tentang hal yang dipercayakan kpd mrk.
(2). Hakim menentukan sah/tidaknya segala alasan
permintaan tsb.
58

59. SUMPAH/JANJI
• Patuh dan setia kepada Negara RI, Pancasila dan UUD RI 1945, UUJN &
peraturan perundangan lainnya.
• Menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak
berpihak.
• Menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai
dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya
sebagai Notaris.
• Merahasiakan ISI AKTA dan KETERANGAN yang diperoleh dalam
pelaksanaan jabatan saya.
• untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan
memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.
(Psl. 4 ayat (2) UUJN, Psl. 14 butir 5 K.E. INI, Psl. 8 ayat (4) PERMEN HUK. HAM. No. 25 Tahun 2014 ttg Syarat Dan Tata
Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris).
59

60. ARSIP NEGARA
• Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda
tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan
sebagai bagian dari Protokol Notaris (Psl. 1 angka 8 UUJN).
• Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang
merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara
oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Psl. 1 angka 13 UUJN).
60

61. Selamat berdiskusi
61