Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2019 dengan tidak menaikkan tarif cukai atau harga jual eceran minimum, serta menambah ketentuan batasan harga jual eceran untuk hasil pengolahan tembakau lainnya.

1. Pada 12 Desember 2018, Menteri Keuangan menandatangani
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 (PMK
156/2018) tentang Perubahan Atas PMK Nomor
146/PMK.010/2017 (PMK 146/2017) tentang Tarif Cukai Hasil
Tembakau. Peraturan Menteri Keuangan ini merubah beberapa
ketentuan dalam PMK 146/2017 dan mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2019.
KEBIJAKANTARIFCUKAI2019

2. 2
Kebijakan tarif cukai Hasil Tembakau (HT) tahun
2018 akan dilanjutkan pada tahun 2019 dengan
menetapkan kebijakan cukai HT tahun 2019 melalui
PMK tentang Perubahan Atas PMK 146/2017 tentang
Tarif Cukai Hasil Tembakau, dengan pokok-pokok
perubahan ketentuan diantaranya yaitu: a. Tidak ada
kebijakan kenaikan tarif cukai HT maupun kenaikan
batasan Harga Jual Eceran minimum, sehingga tetap
mengacu pada Pasal 6 dan 7 PMK 146/2017; b.
Menambah ketentuan terkait batasan harga jual
eceran minimum Hasil Pengolahan Tembakau
Lainnya (HPTL) sehingga perlu mengubah Bab I
Ketentuan Umum dan Lampiran II PMK 146/2017.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

3. 3
Penyusunan kebijakan HT mempertimbangkan
aspek-aspek tertentu, yaitu pengendalian
konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja,
dan pemberantasan rokok ilegal. Sepanjang
2013–2018, kenaikan tarif cukai dan penyesuaian
harga jual eceran HT telah berhasil mengendalikan
produksi HT dengan penurunan produksi sebesar
2,8% dan meningkatkan penerimaan negara
sebesar 10,6%. Namun demikian, dari aspek
tenaga kerja, Pemerintah masih perlu memberikan
ruang bagi industri padat karya dengan menjaga
keberlangsungan tenaga kerja yang
perkembangannya stagnan.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

4. 4
Selanjutnya, pencapaian target
penerimaan cukai hasil tembakau
tahun 2019 akan lebih memfokuskan
pada upaya pemberantasan peredaran
rokok illegal. Hal tersebut dimaksudkan
agar industri HT legal dapat tumbuh
dan mengisi pasar illegal yang pada
akhirnya diharapkan dapat menambah
penerimaan negara sekaligus menjaga
keberlangsungan tenaga kerja.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

5. 5
Selain itu, upaya intensifikasi cukai
lebih dioptimalkan berupa pengenaan
cukai pada produk Hasil Pengolahan
Tembakau Lainnya (HPTL) yang kinerja
penerimaannya dalam tiga bulan
terakhir sudah mencapai lebih dari
Rp154,1 miliar sehingga diharapkan
target penerimaan cukai tahun 2019
masih dapat dicapai (on the track).
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

6. 6
Kebijakan cukai HT tahun 2018
dipandang masih efektif dengan
beberapa parameter seperti aspek
pengendalian konsumsi, tenaga kerja,
industri, peredaran rokok ilegal, dan
penerimaan negara. Disamping itu, dalam
menyusun kebijakan cukai ini senantiasa
mendengar berbagai masukan dan
aspirasi dari berbagai pihak baik secara
tertulis maupun audiensi.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

7. 7
Dalam rangka penyesuaian tarif minuman yang
mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat
yang mengandung etil alkohol (KMEA),
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah
menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor
158/PMK.010/2018 (PMK 158/2018) pada tanggal
12 Desember 2018 mengenai Tarif Cukai Etil
Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol,
dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
yang berlaku mulai 1 Januari 2019. Sejak PMK ini
mulai berlaku, maka PMK Nomor
62/PMK.011/2010 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

8. 8
Penyesuaian tarif cukai dalam PMK 158/2018 hanya
dilakukan pada MMEA golongan A (kadar alkohol
sampai dengan 5%) baik dalam negeri maupun impor
sebesar 15% (menjadi sebagaimana terlampir) dengan
pertimbangan: 1. Penyesuaian tarif cukai cukai
dilakukan dengan mempertimbangkan kisaran tingkat
inflasi dalam empat tahun terakhir; 2. MMEA golongan
B (kadar alkohol lebih dari 5% s.d. 20%) dan MMEA
golongan C (kadar alkohol lebih dari 20 %) telah
dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi masing-
masing sebesar 90% dan 150%; 3. Kebijakan non fiskal
berupa penindakan MMEA ilegal yang intensif telah
berhasil meningkatkan volume impor MMEA golongan
B dan C yang sebelumnya diisi oleh MMEA impor ilegal.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

9. 9
Selain itu, penyesuaian sistem tarif
dilakukan pada KMEA yang dikenakan
mengikuti international best practices.
Sistem tarif cukai untuk KMEA yang selama
ini berlaku adalah untuk KMEA jenis cair,
sementara best practice yang ada di dunia
dapat berbentuk padat atau sering dikenal
dengan powdered alcohol (HS 2106),
sehingga diperlukan penyesuaian tarif cukai
KMEA dengan mengkonversi Rp100.000
per liter menjadi Rp1.000 per gram.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT