Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur
penguasaan, pemilikian, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui
Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses
untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Reforma Agraria

2
Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
dalam rangka menciptakan keadilan di bidang
penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan
Penataan Akses adalah pemberian kesempatan
akses permodalan maupun bantuan lain kepada
Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan
tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.
LESTARI MOERDIJAT

3
Adapun tujuan dari Reforma Agraria adalah untuk: (1) mengurangi
ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka
menciptakan keadilan; (2) menangani Sengketa dan Konﬂik
Agraria; (3) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (4)
menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (5)
memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; (6)
meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan; (7)
memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
LESTARI MOERDIJAT

4
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yaitu
tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau
tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat
untuk diredistribusi atau dilegalisasi dan
Subjek Reforma Agraria yaitu penerima
TORA yang memenuhi persyaratan dan
ditetapkan untuk menerima TORA.
LESTARI MOERDIJAT

5
Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria,
pemerintah membentuk Tim Reforma Agraria
Nasional. Tim ini bertugas menetapkan kebijakan
dan rencana Reforma Agraria, melakukan koordinasi
dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan
Reforma Agraria, dan melakukan pengawasan serta
pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria.
Penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
LESTARI MOERDIJAT

6
Tahapan Penyelenggaraan Reforma Agraria, meliputi
perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan
pemilikan TORA , perencanaan terhadap Penataan Akses
dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi.
perencanaan peningkatan kepastian hukum dan legalisasi,
perencanaan penanganan Sengketa dan Konﬂik Agraria
dan perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma
Agraria. Perencanaan Reforma Agraria ini akan menjadi
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga dan rencana pembangunan daerah.
LESTARI MOERDIJAT

7
Pelaksanaan Reforma Agraria
dilaksanakan melalui tahapan Penataan
Aset dan Penataan Akses dimana
Penataan Aset menjadi dasar
dilakukannya Penataan Akses. Penataan
Aset terdiri atas redistribusi tanah atau
legalisasi aset.
LESTARI MOERDIJAT

8
Ada 11 Objek redistribusi tanah yang
meliputi: tanah HGU dan HGBPertama,
yang telah habis masa berlakunya serta
tidak dimohon perpanjangandaan/atau
tidak dimohon pembaruan haknya dalam
jangka waktu 1(satu) tahun setelah
haknya berakhir.
LESTARI MOERDIJAT

9
Kedua, tanah yang diperoleh dari
kewajiban pemegang HGU untuk
menyerahkan paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari luas bidang tanah
HGU yang berubah menjadi HGB karena
perubahan peruntukan rencana tata
ruang.
LESTARI MOERDIJAT

10
Ketiga, tanah yang diperoleh dari
kewajiban menyediakan paling sedikit
20% dari luas Tanah Negara yang
diberikan kepada pemegang HGU
dalam proses pemberian,
perpanjangan atau pembaruan haknya.
LESTARI MOERDIJAT

11
Keempat, tanah yang berasal dari pelepasan
kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas
kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber
TORA yaitu tanah dalam kawasan hutan yang telah
dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan
menjadi TORA dantanah dalam kawasan hutan yang
telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan
penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
LESTARI MOERDIJAT

12
Kelima, Tanah Negara bekas tanah
terlantar yang didayagunakan untuk
kepentingan masyarakat dan negara
melalui Reforma Agraria. tanahKeenam,
hasil penyelesaian Sengketa dan Konﬂik
Agraria; tanah bekas tambangKetujuh,
yang berada di luar kawasan hutan;
Kedelapan, tanah timbul.
LESTARI MOERDIJAT

13
Kesembilan, tanah yang memenuhi persyaratan
penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi tanah yang
dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung
jawab sosial dan/ataulingkungan, tanah hasil
konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma
Agraria, sisa tanah sumbangan tanah untuk
pembangunan dan tanah pengganti biayapelaksanaan
Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk
diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atauTanah
Negara yang sudah dikuasai masyarakat.
LESTARI MOERDIJAT

14
Kesepuluh, tanah bekas hak erpacht,
tanah bekas partikelir dan tanah
bekas eigendom yang luasnya lebih
dari 10 (sepuluh) bauw yang masih
tersedia dan memenuhi ketentuan
perundang-undangan sebagai objek
redistribusi.
LESTARI MOERDIJAT

15
Hak Eigendom (Hak Milik). Pengaturan mengenai Hak Eigendom
terdapat pada Pasal 570 KUH Perdatayang berbunyi, "Hak milik
adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan
untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya,
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan
umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak
mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi
kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan
penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan
perundang-undangan". Hak Eigendom sebagai hak individu tertinggi,
sekaligus juga merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi
dalam Hukum Tanah Barat.
LESTARI MOERDIJAT

16
Menurut Pasal 720 dan Pasal 721 KUH Perdata,
Hak Erfpacht merupakan hak kebendaan yang
memberikan kewenangan yang paling luas
kepada pemegang haknya untuk menikmati
sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan
pihak lain. Pemegang Hak Erfpacht boleh
menggunakan kewenangan yang terkandung
dalam Hak Eigendom atas tanah.
LESTARI MOERDIJAT

17
Pasal 720 KUH Perdata berbunyi: Hak guna usaha adalah
hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak
bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar
upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan
tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa
hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak guna usaha
harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan
dalam Pasal 620. Jadi Hak Erfpacht merupakan Hak Guna
Usaha atau hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya
tanah kepunyaan pihak lain.
LESTARI MOERDIJAT

18
Bahu atau bau (dari bouw, kata bahasa Belanda,
berarti "garapan") dalam agraria adalah satuan luas
lahan yang dipakai di beberapa tempat di
Indonesia, terutama di Jawa. Ukuran bahu agak
bervariasi, namun kebanyakan adalah 0,70 hingga
0,74 hektare (7000-7400 meter persegi) dan ada
pula yang menyamakannya dengan 0,8 ha.
Seperempat bahu disebut satu iring dan
seperdelapannya adalah satu sidu.
LESTARI MOERDIJAT

19
Dalam ukuran yang disepakati secara
nasional, satu bahu adalah 500 ubin (Satu
ubin/ru/tumbak setara dengan 14,0625
meter persegi). Satuan bahu banyak
digunakan untuk areal pertanian (sawah atau
ladang) dan telah dipakai sejak zaman
Hindia Belanda. Menurut Cultuurstelsel, 1
bouw adalah 7096,5 meter persegi.
LESTARI MOERDIJAT

20
Kesebelas, tanah kelebihan
maksimum, tanah absentee, dan
tanah swapraja/bekas swapraja yang
masih tersedia dan memenuhi
ketentuan perundang-undangan
sebagai objek redistribusi tanah.
LESTARI MOERDIJAT

21
Redistribusi tanah atas objek tersebut
dilakukan melalui tahapan (a)
inventarisasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah;(b)
analisa data ﬁsik dan data yuridis
bidang-bidang tanah; dan (c) penetapan
sebagai objek redistribusi tanah.
LESTARI MOERDIJAT

22
Berbeda dengan tahapan redistribusi atas objek tanah yang
diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU
yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan
rencana tata ruang atau tanah yang memenuhi persyaratan
penguatan hak rakyat atas tanahmaka tahapannya adalah(a)
inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah; (b) analisa data ﬁsik dan data yuridis bidang
tanah; (c) pelepasan hak atas tanah atau garapan atas Tanah
Negara; dan (d) penetapan sebagai objek redistribusi tanah.
LESTARI MOERDIJAT

23
Retribusi tanah atas objek pada tanah yang
berasal dari pelepasan kawasan hutan negara
dan/atau basil perubahan batas kawasan hutan
yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dilakukan setelah Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK
Penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan
atau keputusan perubahan batas kawasan hutan.
LESTARI MOERDIJAT

24
Jika objek redistribusi tanah tercatat
sebagai aset badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah yang telah digarap
dan dikuasai oleh masyarakat, dapat
ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah
setelah melalui tata cara penghapusan aset
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
LESTARI MOERDIJAT

25
Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan
meliputi: redistribusi tanah untukPertama,
pertanian. Objek diredistribusi kepada Subjek
Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5
(lima) hektare sesuai dengan ketersediaan
TORA disertai dengan pemberian sertipikat
hak milik atau Hak Kepemilikan bersama.
LESTARI MOERDIJAT

26
Kedua, redistribusi tanah untuk non-pertanian. Objek
redistribusi tanah untuk non-pertanian diredistribusi kepada
Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian
sertipikat hak milik. Jika objek redistribusi tanah untuk non-
pertanian memerlukan penataan maka dapat dilakukan
melalui Konsolidasi Tanah disertai dengan pemberian
sertipikat hak. Jika terdapat perubahan penggunaan dan
pemanfaatan objek redistribusi tanah oleh Subjek Reforma
Agraria, maka harus seizin Menteri atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri.
LESTARI MOERDIJAT

Reforma Agraria

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Reforma Agraria

Similaire à Reforma Agraria (20)

Plus de Lestari Moerdijat

Plus de Lestari Moerdijat (20)

Reforma Agraria