Mahasiswa dapat memahami latar belakang dan tujuan Pendidikan Pancasila dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan proses perumusan Pancasila. Modul ini menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, ideologi nasional, dan paradigma kehidupan berbangsa serta bernegara bagi Indonesia.
1. LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
(L K P P)
LAPORAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS S C L
PENDIDIKAN PANCASILA
OLEH :
RAHMATULLAH, S.Ip, M.Si
Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Hasanuddin
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Nomor : 469/H4.23/pm.05/2008 Tanggal 4 Januari 2008
BIDANG MPK, MBB
UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM
(UPT MKU)
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FEBRUARI 2008
i
2. LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
Lantai Dasar Gedung Perpustakaan Universitas Hasanuddin
=============================================================
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MODUL PEMBELAJARAN
PROGRAM TRANSFORMASI DARI TEACHING KE LEARNING
UNIVERSITAS HASANUDDIN 2008
Judul : Pendidikan Pancasila
Nama Lengkap : Rahmatullah, S.Ip,M.Si
NIP : 132 303 723
Pangkat/Golongan : Penata Muda/ IIIa
Jurusan : Bidang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dan
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
(MPK,MBB)
Fakultas/Universitas : Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT
MKU)/ Universitas Hasanuddin
Jangka Waktu Kegiatan : 1 (satu) Bulan
Mulai 04 Januari 2008 s/d 04 Februari 2008
Biaya : Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Hasanuddin
sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Nomor : 469/H4.23/PM.05/2008, tanggal 04 Januari
2008
Makassar , 04 Februari 2008
Mengetahuai :
UPT MKU
Universitas Hasanuddin
Kepala, Pembuat Modul,
Prof.DR.Hanapi Usman, M.S Rahmatullah,S.Ip,M.Si
NIP. 131 690 166 NIP. 132 303 723
ii
3. KATA PENGANTAR
Perubahan yang terjadi dewasa ini terasa begitu cepat sehingga menyebabkan
seluruh tatanan yang ada didunia ini ikut berubah, sementara itu tatanan yang baru
belum terbentuk. Hal ini disebabkan sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini
kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai yang menjadi anutan hidup kehilangan
otoritasnya sehingga manusia menjadi bingung. Kebingungan ini menimbulkan
berbagai krisis, terutama ketika terjadi krisis moneter yang dampaknya terasa sekali
di bidang politik; sekaligus berpengaruh dibidang moral; serta sikap perilaku manusia
diberbagai belahan dunia, khususnya Negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk
merespon kondisi ini pemerintah perlu mengantisipasinya agar tidak menuju pada
keadaan yang lebih memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah
dalam menjaga nilai-nilai anutan hidup dalam berbangsa dan bernegara secara lebih
efektif adalah melalui bidang pendidikan. Upaya dibidang pendidikan, khususnya
pendidikan tinggi, berupa perubahan-perubahan dibidang kurikulum. Kurikulum
pengajaran diperguruan tinggi harus mampu menjawab problem transformasi nilai-
nilai tersebut. Sesuai dengan acuan strategi pembangunan pendidikan nasional (UU
NO.20 Tahun 2003 tentang sisdiknas), telah ditetapkan sebagai berikut :
1. kurikulum perguruan tinggi, termasuk kurikulum inti mata kuliah
pengembangan kepribadian perlu dirancang berbasis kompetensi yang sejalan
dan searah dengan desain kurikulum bidang studi di perguruan tinggi.
2. proses pembelajaran berpendekatan kepentingan mahasiswa yang bersifat
mendidik dan dialogis
3. profesionalisme dosen selaku pendidik perlu terus menerus ditingkatkan
Pasal 37 ayat 2 UU NO. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :
1. Pendidikan agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
3. Bahasa
iii
4. Ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan pemerintah, tetapi
sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud tidak kunjung tiba. Secara
khusus Universitas Hasanuddin juga belum menindak lanjuti penggabungan mata
kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sehingga kedua mata kuliah ini
masih berdiri sendiri sampai semester awal 2007-2008.
Sebelum peraturan pemerintah keluar, maka keputusan menteri pendidikan
nasional No.232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi
dan penilaian hasil belajar mahasiswa, dan No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti
pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku. Menurut ketentuan ini bahwa
pendidikan agama, pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan
merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) termasuk
dalam kurikulum inti yang harus dirancang berbasis kompetensi dan berfungsi
sebagai dasar pembentukan kompetensi program studi.
Secara ideal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memegang peranan
untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai warga Negara indonesi yang
berkepribadian mantap, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan. Aktualisasi dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tersebut
adalah melkahirkan mahasiswa sebagai ilmuan professional, sekaligus warga Negara
Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme) yang
tinggi. Hal ini sesuai dengan paradigma pendidikan Tinggi Nasional yang telah
dicanangkan untuk 2003-2010.
Sesuai dengan keputusan DIRJEN DIKTI RI tentang rambu-rambu pelaksanaan
kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian diperguruan tinggi :
• VISI KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN :
“Merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan program studi
guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiaannya sebagai manusia
indonesia seutuhnya”.
• MISI KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN :
“Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten
mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa
iv
5. kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan
dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya
dengan rasa tanggung jawab”.
• ORGANISASI PENYELENGGARAAN :
“Penyelenggaraan pembelajaran MPK dan MBB dikelola oleh universitas dalam
satu unit.Di universitas hasanuddin disebut UPT MKU”.
v
6. RINGKASAN
LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
Mahasiswa dapat memahami latar belakang historis kuliah Pendidikan Pancasila,
dengan memahami fakta budaya dan filsafat hidup bersama dalam suatu negara,
dengan cara mendiskusikannya diantara mereka.
Untuk itu harus didasari dengan pemahaman dasar – dasar yuridis tujuan Pendidikan
Nasional, Pendidikan Pancasila serta kompetensi yang diharapkan dari kuliah
Pendidikan Pancasila.
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA
Mahasiwa mengetahui kronologis sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang
meliputi kejayaan zaman Sriwijaya Majapahit dan kerajaan lainnya. Menghayati
perjuangan bangsa melawan penjajah sebelum abad XX, serta perjuangan nasional.
Mengerti dan memahami kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia serta
perjuangan mempertahankan kaemerdekaan yang meliputi masa 1945 – 1949, 1949 –
1950, 1950 – 1959, 1959 – 1965, 1966 – 1998. Memahami proses perumusan dan
pengesahan Pancasila dasar Negara Indonesia yang meliputi, kronologis perumusan
Pancasila dan UUD 1945, kronologi pengesahan Pancasila dan UUD 1945.
Memahami dinamika aktualisasi pancasila sebagai dasar negara, serta dinamika
pelaksdanaan UUD 1945.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Memberikan dasar – dasar ilmiah Pancasila sebagai suatu kesatuan sistematis dan
logis. Untuk memahami kesatuan tersebut perlu didasari oleh pengertian teori sistem.
Tahap berikutnya mendasari pengetahuan mahasiswa dengan pengetahuan sistem
filsafat, untuk mengantarkan kepada pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat.
Untuk memperluas cakrawala pengetahuan mahasiswa maka perlu diarahkan untuk
melakukan studi komparatif dengan sistem filsafat lainnya di dunia.
vi
7. Untuk itu sebagai dasar kajian ilmiah, maka sebagai suatu sistem filsafat harus
dijelaskan inti isi sila – sila pancasila.
PANCASILA SEBAGAI ETIKA BANGSA
Dalam proses pembelajaran mahasiswa diharapkan untuk memahami dan menghayati
pengertian etika sebagai salah satu cabang filsafat praktis. Berdasarkan etika itulah
dikembangakan Pancasila sebagai sistem etika. Berikutnya menjelaskan pengertian
etika politik, dan berdasarkan rincian nilai – nilai etika yang terkandung dalam
Pancasila kemudian secara praktis diterapkan dalam kehidupan politik,dan
berdasarkan itulah mahasiswa diharapkan memiliki kemapuan untuk menerapkan
norma – norma etika yang terkandung dalam panacasila dalam kehidupan kekaryaan,
kemasyrakatan, kenegaraan.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian idiologi secara umum, menjelaskan makna
idiologi bagi bangsa dan negara. Menjelaskan pengertian macam – macam idiologi
yang meliputi idiologi terbuka, ideologi tertutup, ideologi komprehensif dan ideologi
partikular.Memahami peranan idiologi bangsa bagi bangsa dan negara serta
memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang memiliki
ciri terbuka, komprehensif, reformatif, dan dinamis kemudian membandikan idiologi
Pancasila dengan idiologi dunia lainnya seperti liberalisme, komunisme,
sekulerrisme, dan idiologi keagamaan.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN INDONESIA
Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang
realisasinya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Mahasiswa
juga diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk menjelaskan isi pembukaan UUD
1945, pembukaan sebagai “ staasfundamentalnorm “ , menjelaskan hubungan UUD
1945 denga Pancasila dan pasal – pasal UUD 1945 serta mahasiswa harus memiliki
vii
8. pengetahuan tentang refofmasi hukum tata negara maka mahasiswa diharapkan
mempelajari latar belakang amandemen serta proses amandemen.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM
MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA
Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian paradigma secara umum. Kemudian
menjelaskan pengertian paradigma sebagai paradigma dalam pembangunan politik,
ekonomi, sosial budaya, hukum, kehidupan antar umat beragama, IPTEKS,
reformasi, dan kehidupan lingkungan kampus. Dalam proses pembelajaran teori dan
konsep paradigma, serta berbagai contoh peran paradigma diberbagai negara.
viii
9. PETA KEDUDUKAN MODUL
VISI KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN :
“Merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan program studi
guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiaannya sebagai manusia
indonesia seutuhnya”.
↑
MISI KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN :
“Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu
mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta
tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab”.
↑
LANDASAN DAN TUJUAN PEND PANCASILA
↑
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA IND
↑
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
↑
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
↑
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
↑
PANCASILA DLM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
↑
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA
ix
10. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………………………………………………………………….i
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………...ii
KATA PENGANTAR………………………………………………………………..iii
RINGKASAN………………………………………………………………………...iv
PETA KEDUUKAN MODUL……………………………………………………….ix
DAFTAR ISI………………………………………………………………………….x
MODUL I…………………………………………………………………………….
MODUL II……………………………………………………………………………
MODUL III…………………………………………………………………………..
MODUL IV…………………………………………………………………………..
MODUL V……………………………………………………………………………
MODUL VI…………………………………………………………………………..
MODUL VII………………………………………………………………………….
MODUL VIII…………………………………………………………………………
MODUL IX…………………………………………………………………………..
LAMPIRAN : RANCANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS SCL
Mata Kuliah : PENDIDIKAN PANCASILA
x
11. RANCANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS
SCL
Mata Kuliah : PENDIDIKAN PANCASILA
Oleh :
RAHMATULLAH, S.Ip, M.Si
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
PENDIDIKAN PANCASILA
DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 37 ayat 2 UU NO. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :
4. Pendidikan agama
5. Pendidikan Kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
6. Bahasa
xi
12. Ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan pemerintah, tetapi sampai
sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud tidak kunjung tiba. Secara khusus
Universitas Hasanuddin juga belum menindak lanjuti penggabungan mata kuliah
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sehingga kedua mata kuliah ini masih
berdiri sendiri sampai semester awal 2007-2008.
Sebelum peraturan pemerintah keluar, maka keputusan menteri pendidikan nasional
No.232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan
penilaian hasil belajar mahasiswa, dan No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti
pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku. Menurut ketentuan ini bahwa
pendidikan agama, pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan
merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) termasuk
dalam kurikulum inti yang harus dirancang berbasis kompetensi dan berfungsi
sebagai dasar pembentukan kompetensi program studi.
Secara ideal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memegang peranan untuk
mengembangkan potensi mahasiswa sebagai warga Negara indonesi yang
berkepribadian mantap, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan. Aktualisasi dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tersebut
adalah melkahirkan mahasiswa sebagai ilmuan professional, sekaligus warga Negara
Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme) yang
tinggi. Hal ini sesuai dengan paradigma pendidikan Tinggi Nasional yang telah
dicanangkan untuk 2003-2010.
Sesuai dengan keputusan DIRJEN DIKTI RI tentang rambu-rambu pelaksanaan
kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian diperguruan tinggi :
• VISI KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN :
“Merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan program studi
guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiaannya sebagai manusia
indonesia seutuhnya”.
• MISI KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
:
xii
13. “Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten
mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa
kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan
dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya
dengan rasa tanggung jawab”.
• ORGANISASI PENYELENGGARAAN :
“Penyelenggaraan pembelajaran mpk dan mbb dikelola oleh universitas dalam
satu unit.Di universitas hasanuddin disebut UPT MKU”.
KOMPETENSI MATA KULIAH BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS RI NOMOR : 43/
DIKTI/KEP/2006
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
UPT MKU UNIVERSITAS HASANUDDIN
KELOMPOK NO RUMUSAN ELEMEN
KOMPETENSI KOMPETENSI KOMPETENSI
a b c d e
STANDAR 1. Memiliki pengetahuan V V V
KOMPETENSI tentang nilai-nilai Agama,
MATA KULIAH Budaya dan
PENGEMBANGAN Kewarganegaraan
KEPRIBADIAN 2. Kemampuan menerapkan V V V
nilai- nilai Agama, Sosial
Budaya dan
Kewarganegaraan dalam
xiii
14. kehidupan
3. Memiliki kepribadian V V V
yang Mantap
4. Kemampuan berpikir V V V
kritis
5. Kemampuan bersikap V V V
Rasional, Etis, Estetis dan
Dinamis
6. Memiliki pandangan Luas V V V
7. Kemampuan bersikap V V
demokratis yang
berkeadaban
8. Kemampuan untuk V V V
mengambil sikap yang
bertanggunga jawab
9. Kemampuan mengenali V V V V
masalah hidup dan cara
pemecahannya.
10. Kemampuan mengenali V V V V
KOMPETENSI
perubahan dan
DASAR
perkembangan IPTEKS
MATA KULIAH
11. Kemampuan memaknai V V
PENDIDIKAN
peristiwa sejarah dan
PANCASILA
nilai-nilai budaya bangsa
12. Kemampuan V V V
berpartisipasi aktif
mengembangkan
kedamaian dalam
menggalang persatuan
bangsa
ELEMEN KOMPETENSI :
a. Landasan kepribadian
b. Penguasan ilmu dan keterampilan
c. Kemampuan Berkarya
d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian
berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai
e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan
keahlian dalam berkarya
RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA
MINGGU MATERI BENTUK KOMPETENSI AKHIR SES
PEMBELAJARAN
xiv
15. KE PEMBELAJARAN (METODE SCL) PEMBELAJARAN
1 PENDAHULUAN • MENGERTI DAN MEMAHAMI
KULIAH (50%) &
DISKUSI/ UMPAN IDENTITAS MATA KULIAH (VISI
• PENJELASAN MATA
BALIK (50%) MISI DAN KOMPETENSI.
KULIAH • MENGERTI ISI KONTRAK
• KONTRAK PERKULIAHAN PERKULIAHAN
• LANDASAN DAN TUJUAN • DAPAT MERANGKUM DAN
PENDIDIKAN PANCASILA MENJELASKAN KEMBALI DASA
DAN TUJUAN PEND.PANCASILA
PT
2-3 PANCASILA DALAM KULIAH(40%), • DAPAT MENJELASKAN KONSEP
KONTEKS DISKUSI(30%) & DASAR KETATANEGARAAN
STUDI SECARA KONSTITUSIONAL
KETATANEGARAAN RI KASUS(30%) • DAPAT MENJELASKAN HASIL
AMANDEMEN UUD 1945
• KONSTITUSI • CONTEXTUAL • DAPAT MENJELASKAN HUBUNG
• SISTEM PEMERINTAHAN INSTRUCTION ANTARA LEMBEGA-LEMBAGA
• COLLABORATIVE NEGARA.
• HAM DAN DEMOKRASI
LEARNING • MENGETAHUI DAN MAMPU
MERUMUSKAN KONSEP
DEMOKRASI, HAKEKAT
DEMOKRASI, PENDIDIKAN
DEMOKRASI DAN
IMPLEMENTASINYA.
• MEMAHAMI DAN DAPAT
MENGANALISIS HAKEKAT HAM
SEJARAH PERKEMBANGAN DAN
IMPLEMENTASINYA.
• DAPAT MENJELASKAN SISTEM
PEMERINTAHAN NKRI
4-5 PANCASILA SEBAGAI SISTEM KULIAH (50%), • DAPAT MENGURAIKAN
FILSAFAT DISKUSI (25%) & PENGERTIAN SISTEM, FILSAFAT
DIALOG (25%) NILAI, DAN NORMA KEHIDUPAN
• DAPAT MENJELASKAN NILAI-N
SMALL GROUP TIAP SILA PANCASILA
DISCUSSION & • DAPAT MENGKORELASIKAN NI
COLLABORATIVE NILAI TERSEBUT DENGAN NILA
LEARNING KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
BERBANGSA DAN BERNEGARA
6-7 PANCASILA SEBAGAI SISTEM KULIAH (20%), • DAPAT MENYIMPULKAN
ETIKA DISKUSI (50%) & MEMPERKIRAKAN PRINSIP-PRI
STUDI KASUS DAN KONSEP- KONSEP N
(30%) NORMA DAN MORAL
• DAPAT MENGEMBANGKAN
• CONTEXTUAL DENGAN MAKNA PENERA
INSTRUCTION ETIKA POLITIK DALAM KEHIDU
• SIMULASI BERNEGARA
• COLLABORATIVE
LEARNING
xv
16. 8-9 PANCASILA SEBAGAI KULIAH(50%), • DAPAT MENJELASKAN PANCA
IDEOLOGI NASIONAL DISKUSI (25%) & SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
DIALOG(25%) • DAPAT MENGURAIKAN
MEMBANDINGKAN IDEO
• COOPERATIVE NASIONAL DENGAN IDEOLOG
LEARNING DUNIA
• COLLABORATIVE • DAPAT MENJELASKAN
LEARNING MENARIK KESIMPU
PANCASILA SEBAGAI IDEO
NASIONAL YANG MEMPUN
SIFAT TERBUKA.
10-13 PANCASILA DALAM KULIAH(40%), • DAPAT MENJELASKAN KONSEP
KONTEKS DISKUSI(30%) & DASAR KETATANEGARAAN
STUDI SECARA KONSTITUSIONAL
KETATANEGARAAN RI KASUS(30%) • DAPAT MENJELASKAN HASIL
AMANDEMEN UUD 1945
• KONSTITUSI • CONTEXTUAL • DAPAT MENJELASKAN HUBUNG
• SISTEM PEMERINTAHAN INSTRUCTION ANTARA LEMBEGA-LEMBAGA
• COLLABORATIVE NEGARA.
• HAM DAN DEMOKRASI
LEARNING • MENGETAHUI DAN MAMPU
MERUMUSKAN KONSEP
DEMOKRASI, HAKEKAT
DEMOKRASI, PENDIDIKAN
DEMOKRASI DAN
IMPLEMENTASINYA.
• MEMAHAMI DAN DAPAT
MENGANALISIS HAKEKAT HAM
SEJARAH PERKEMBANGAN DAN
IMPLEMENTASINYA.
• DAPAT MENJELASKAN SISTEM
PEMERINTAHAN NKRI
14 PANCASILA SEBAGAI KULIAH(20%), • DAPAT MENJELASKAN
PARADIGMA KEHIDUPAN DISKUSI(40%), & PENGERTIAN PARADIGMA
STUDI • DAPAT MENJELASKAN
BERBANGSA DAN KASUS(40%) PENGERTIAN PANCASILA SEBA
BERNEGARA PARADIGMA PEMBANGUNAN
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL,
• CONTEXTUAL BUDAYA, HUKUM, KEHIDUPAN
INSTRUCTION ANTAR UMAT BERAGAMA, DAN
• SIMULASI IPTEK.
• COLLABORATIVE • DAPAT MENJELASKAN
LEARNING PENGERTIAN PANCASILA SEBA
PARADIGMA REFORMASI.
• DAPAT MENJELASKAN
PENGERTIAN PANCASILA SEBA
PARADIGMA KEHIDUPAN KAMP
15-16 UJI KOMPETENSI DAN • STUDI KASUS MENYUSUN DRAF LANGKAH-
REMEDIAL • PROBLEM BASED LANGKAH PEMECAHAN KASUS Y
LEARNING AKAN DIGUNAKAN DISERTAI
ALASAN
xvi
17. Nama Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Kode / Nama dosen : RHM/ Rahmatullah, S.Ip, M.Si
Jumlah peserta :
Jurusan :
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran I)
MENGERTI DAN MEMAHAMI MENGERTI ISI KONTRA
IDENTITAS MATA KULIAH (VISI, PERKULIAHAN
NAMA
NO NIM MISI DAN KOMPETENSI)
MAHASISWA
KETEPATAN SIKAP KETEPATAN SIKA
SARAN PERSETUJUAN SARAN PERSETU
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran II & III)
DAPAT MENGURAIKAN
DAPAT MENJELASKAN N
PENGERTIAN SISTEM, FILSAFAT,
NILAI TIAP SILA PANCA
N NAMA NILAI, DAN NORMA KEHIDUPAN
NIM
O MAHASISWA
KETEPATAN KEJELASAN DINAMIKA KETEPATAN KEJELASAN DIN
IDE URAIAN KELOMPOK IDE URAIAN KE
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
xvii
18. (Kompetensi akhir sesi Pembelajaran IV & V)
DAPAT MENYIMPULKAN DAN MEMPERKIRAKAN PRINSIP-
PRINSIP DAN KONSEP- KONSEP NILAI, NORMA DAN MORAL
NAMA
N NI KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
MAHASI
O M TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
SWA IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran IV & V)
DAPAT MENGEMBANGKANNYA DENGAN MAKNA PENERAPAN
ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
NAMA
N NI KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
MAHASI
O M TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
SWA IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran VI & VII)
DAPAT MENJELASKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NASIONAL
NAMA
N NI
MAHASIS KETEPAT KEJELAS KERJA KEDISIPLI KEMUTKHI
O M AN IDE AN SAMA NAN KREATIVI RAN BAHAN
WA URAIAN TIM TAS PUSTAKA
PRESENT
ASI
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran VI & VII)
DAPAT MENGURAIKAN DAN MEMBANDINGKAN IDEOLOGI
NASIONAL DENGAN
NAMA IDEOLOGI DI DUNIA
N NI
MAHASIS
O M
WA KETEPAT KEJELAS KERJA KEDISIPLI KEMUTKHI
AN IDE AN SAMA NAN KREATIVI RAN BAHAN
URAIAN TIM TAS PUSTAKA
xviii
19. PRESENT
ASI
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran VI & VII)
DAPAT MENJELASKAN DAN MENARIK KESIMPULAN
PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI NASIONAL YANG MEMPUNYAI SIFAT TERBUKA.
NAMA
N NI
MAHASIS
O M KETEPAT KEJELAS KERJA KEDISIPLI KEMUTKHI
WA AN IDE AN SAMA NAN KREATIVI RAN BAHAN
URAIAN TIM TAS PUSTAKA
PRESENT
ASI
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran VIII & IX)
DAPAT MENJESKAN BAHWA NILAI-NILAI PANCASILA
ADALAH KRISTALISASI
NILAI SOS-BUD BANGSA INDONESIA
NAMA
N NI
MAHASIS
O M KETEPAT KEJELAS KERJA KEDISIPLI KEMUTKHI
WA AN IDE AN SAMA NAN KREATIVI RAN BAHAN
URAIAN TIM TAS PUSTAKA
PRESENT
ASI
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran VIII & IX)
DAPAT MENGURAIKAN KRONOLOGIS PEMBAHASAN
PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA
NAMA
N NI
MAHASIS
O M KETEPAT KEJELAS KERJA KEDISIPLI KEMUTKHI
WA AN IDE AN SAMA NAN KREATIVI RAN BAHAN
URAIAN TIM TAS PUSTAKA
PRESENT
ASI
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
xix
20. (Kompetensi akhir sesi Pembelajaran VIII & IX)
DAPAT MENJELASKAN CAUSALITAS PANCASILA
NAMA KETEPAT KEJELAS KERJA KEDISIPLI KEMUTKHI
N NI AN IDE AN SAMA NAN KREATIVI RAN BAHAN
MAHASIS
O M URAIAN TIM TAS PUSTAKA
WA PRESENT
ASI
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran X-XIII)
DAPAT MENJELASKAN KONSEP DASAR KETATANEGARAAN
SECARA KONSTITUSIONAL
NAMA
N NI KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
MAHASI
O M TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
SWA IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran X-XIII)
DAPAT MENJELASKAN HASIL AMANDEMEN UUD 1945
NAMA KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
N NI
MAHASI TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
O M IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
SWA PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran X-XIII)
NAMA DAPAT MENJELASKAN HUBUNGAN ANTARA LEMBEGA-
N NI LEMBAGA NEGARA.
MAHASI
O M
SWA KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
xx
21. TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran X-XIII)
MENGETAHUI DAN MAMPU MERUMUSKAN KONSEP
DEMOKRASI, HAKEKAT DEMOKRASI, PENDIDIKAN DEMOKRASI
DAN IMPLEMENTASINYA.
NAMA
N NI
MAHASI KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
O M TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
SWA IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran X-XIII)
MEMAHAMI DAN DAPAT MENGANALISIS HAKEKAT HAM,
SEJARAH PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASINYA.
NAMA
N NI KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
MAHASI
O M TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
SWA IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi PembelajaranX-XIII)
DAPAT MENJELASKAN SISTEM PEMERINTAHAN NKRI
KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
NAMA
N NI TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
MAHASI IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
O M PRESEN HAN PUSTAKA
SWA TASI KASUS,
xxi
22. EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran XIV)
DAPAT MENJELASKAN PENGERTIAN PARADIGMA
NAMA KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
N NI
MAHASI TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
O M IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
SWA PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran XIV)
DAPAT MENJELASKAN PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PEMBANGUNAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM,
KEHIDUPAN ANTAR UMAT BERAGAMA, DAN IPTEK.
NAMA
N NI
MAHASI KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
O M TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
SWA IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran XIV)
DAPAT MENJELASKAN PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
REFORMASI.
NAMA
N NI KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
MAHASI
O M TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
SWA IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran XIV)
DAPAT MENJELASKAN PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
N NI NAMA KEHIDUPAN KAMPUS.
O M MAHASI
xxii
23. SWA KETEPA KEJELA KERJA KEDISIPL KETUNT KEMUTK
TAN SAN SAMA INAN KREATIV ASAN HIRAN
IDE URAIAN TIM ITAS PEMECA BAHAN
PRESEN HAN PUSTAKA
TASI KASUS,
EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN
(Kompetensi akhir sesi Pembelajaran XV & XVI)
UJI KOMPENSI DAN REMEDIAL
KEJELASA KEJELAS KETEPAT KETUNTAS KEMUTKHIR
NAMA N AN AN AN AN BAHAN
N NI PEMECAH PUSTAKA
MAHASIS LANGKAH ALASAN LANGKA
O M AN KASUS,
WA PEMECAH H DAN
AN KASUS ALASAN
xxiii
24. KONTRAK PEMBELAJARAN
Nama mata kuliah : Pendidikan Pancasila
Kode mata kuliah : 071 U 002
Pembelajar : Rahmatullah, S.Ip, M.Si
Hari Pertemuan : …………..
Tempat Pertemuan : …………..
a. MANFAAT MATA KULIAH
MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI MATA KULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN MENJADI SUMBER NILAI DAN
PEDOMAN MENYELENGGARAKAN PROGRAM STUDI YANG
MENGANTARKAN MAHASISWA SEBAGAI GENERASI MUDA BANGSA
INDONESIA DAPAT MENGIDENTIFIKASI FILOSOFI DAN DASAR NEGARA
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
DALAM MENGISI MAKSUD DAN TUJUAN BERNEGARA DINEGARA
KESATUAN RI.
b. DESKRIPSI MATA KULIAH
MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA ADALAH MATA KULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN YANG MENJELASKAN TENTANG
LANDASAN DAN TUJUAN, SEJARAH PAHAM KEBANGSAAN INDONESIA,
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT, PANCASILA SEBAGAI ETIKA
POLITIK, PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA, PANCASILA DALAM KONTEKS KENEGARAAN RI
DAN PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
c. TUJUAN PEMBELAJARAN
• MENGERTI DAN MEMAHAMI IDENTITAS MATA KULIAH (VISI,
MISI DAN KOMPETENSI.
• MENGERTI ISI KONTRAK PERKULIAHAN
• DAPAT MERANGKUM DAN MENJELASKAN KEMBALI DASAR DAN
TUJUAN PEND.PANCASILA DI PT
• DAPAT MENGURAIKAN PENGERTIAN SISTEM, FILSAFAT, NILAI,
DAN NORMA KEHIDUPAN
• DAPAT MENJELASKAN NILAI-NILAI TIAP SILA PANCASILA
xxiv
25. • DAPAT MENGKORELASIKAN NILAI-NILAI TERSEBUT DENGAN
NILAI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA
• DAPAT MENYIMPULKAN DAN MEMPERKIRAKAN PRINSIP-PRINSIP
DAN KONSEP- KONSEP NILAI, NORMA DAN MORAL
• DAPAT MENGEMBANGKANNYA DENGAN MAKNA PENERAPAN
ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
• DAPAT MENJELASKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NASIONAL
• DAPAT MENGURAIKAN DAN MEMBANDINGKAN IDEOLOGI
NASIONAL DENGAN IDEOLOGI DI DUNIA
• DAPAT MENJELASKAN DAN MENARIK KESIMPULAN PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL YANG MEMPUNYAI SIFAT
TERBUKA
• DAPAT MENJESKAN BAHWA NILAI-NILAI PANCASILA ADALAH
KRISTALISASI NILAI SOS-BUD BANGSA INDONESIA
• DAPAT MENGURAIKAN KRONOLOGIS PEMBAHASAN PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA
• DAPAT MENJELASKAN CAUSALITAS PANCASILA
• DAPAT MENJELASKAN KONSEP DASAR KETATANEGARAAN
SECARA KONSTITUSIONAL
• DAPAT MENJELASKAN HASIL AMANDEMEN UUD 1945
• DAPAT MENJELASKAN HUBUNGAN ANTARA LEMBEGA-
LEMBAGA NEGARA.
• MENGETAHUI DAN MAMPU MERUMUSKAN KONSEP DEMOKRASI,
HAKEKAT DEMOKRASI, PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN
IMPLEMENTASINYA.
• MEMAHAMI DAN DAPAT MENGANALISIS HAKEKAT HAM,
SEJARAH PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASINYA.
• DAPAT MENJELASKAN SISTEM PEMERINTAHAN NKRI
• DAPAT MENJELASKAN PENGERTIAN PARADIGMA
• DAPAT MENJELASKAN PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI
PARADIGMA PEMBANGUNAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, HUKUM, KEHIDUPAN ANTAR UMAT BERAGAMA, DAN
IPTEK.
• DAPAT MENJELASKAN PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI
PARADIGMA REFORMASI.
• DAPAT MENJELASKAN PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI
PARADIGMA KEHIDUPAN KAMPUS.
• MENYUSUN DRAF LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN KASUS
YANG AKAN DIGUNAKAN DISERTAI ALASAN
xxv
26. d. ORGANISASI MATERI
VISI KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN :
“MERUPAKAN SUMBER NILAI DAN PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN
DAN PROGRAM STUDI GUNA MENGANTARKAN MAHASISWA
MEMANTAPKAN KEPRIBADIAANNYA SEBAGAI MANUSIA INDONESIA
SEUTUHNYA”.
↑
MISI KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN :
“MEMBANTU MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPRIBADIANNYA AGAR
SECARA KONSISTEN MAMPU MEWUJUDKAN NILAI-NILAI DASAR
KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN, RASA KEBANGSAAN DAN CINTA
TANAH AIR SEPANJANG HAYAT DALAM MENGUASAI, MENERAPKAN
DAN MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI
YANG DIMILIKINYA DENGAN RASA TANGGUNG JAWAB”.
↑
LANDASAN DAN TUJUAN PEND PANCASILA
↑
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA IND
↑
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
↑
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
↑
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
↑
PANCASILA DLM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
↑
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA
e. STRATEGI PEMBELAJARAN
xxvi
27. ADA 4 METODOLOGI PEMBELAJARAN MPK SEBAGAI BERIKUT
1. PENDEKATAN : MENEMPATKAN MAHASISWA SEBAGAI SUBYEK
PENDIDIKAN, MITRA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN
SEBAGAI UMMAT, ANGGOTA KELUARGA, MASYARAKAT DAN
WARGA NEGARA.
2. METODE PROSES PEMBELAJARAN : PEMBAHASAN SECARA
PRAKTIS ANALITIS, INDUKTIF, DEDUKTIF DAN REFLEKTIF
MELALUI DIALOG KREATIF YANG BERSIFAT PARTISIPATORIS
UNTUK MEYAKINI KEBENARAN SUBSTANSI DASAR KAJIAN.
3. BENTUK AKTIFITAS PROSES PEMBELAJARAN : KULIAH TATAP
MUKA SECARA BERVARIASI,CERAMAH, DIALOG
KREATIF(DISKUSI) INTERAKTIF, METODE INQUIRY, STUDY
KASUS, PENUGASAN MANDIRI, SEMINAR KECIL DAN BERBAGAI
KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA YANG LEBIH MENEKANKAN
KEPADA PENGALAMAN BELAJAR PESERTA DIDIK SECARA
BERMAKNA.
4. MOTIVASI : MENUMBUHKAN KESADARAN BAHWA
PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN MERUPAKAN
KEBUTUHAN HIDUP.
f. MATERI/ BAHAN BACAAN
• NOTONAGORO, PEMBUKAAN UUD 1945 (POKOK KAIDAH
FUNDAMENTAL NEGARA INDONESIA), YOGYAKARTA; UGM; 1959
• …………..., PANCASILA DASAR FALSAFAH NEGARA, PANTJURAN
TUDJUH; JAKARTA 1974
• …………..., BEBERAPA HAL MENGENAI FAJSAFAH PANCASILA
PANTJURAN TUDJUH; JAKARTA 1980
• DARJI DARMODIHARJO, PANCASILA SUATU ORIENTASI SINGKAT,
PN.BALAI PUSTAKA, JAKARTA
• SUSENO FRANS MAGNIS, ETIKA POLITIK, GRAMEDIA; JAKARTA
1987
• …………………….., ETIKA UMUM (MASALAH-MASALAH POKOK
FILSAFAT MORAL);KANISIUS;YOGYAKARTA;1975
• SOEJANTO POESPOWARDOJO, GFILSAFAT PANCASILA, SEBUAH
PENDEKATAN SOSIO BUDAYA, PT GRAMEDIA; JAKARTA : 1991
• PRANAKA, A.M.W.,PEDOMAN POKOK-POKOK DAN MATERI
PERKULIAHAN PANCASILA PADA PERGURUAN TINGGI,
AKADEMIKA PRESSINDO; JAKARTA; 1984
• KAELAN; PANCASILA, YURIDIS KENEGARAAN; PENERBIT
PARADIGMA; YOGYAKARTA; 1999
• RISALAH SIDANG BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA
PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI) PANITIA
xxvii
28. PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI), SEKRETARIAT
NEGARA RI, JAKARTA; 1995.
7. TUGAS
1. BUKU BACAAN MATERI KULIAH TELAH DIBACA OLEH
MAHASISWA SEBELUM MENGIKUTI PERKULIAHAN
2. MAHASISWA TELAH MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS ( TUGAS
INDIVIDU DAN TUGAS KELOMPOK) YANG DIBERIKAN DAN
DIKUMPUL SESUAI DENGAN WAKTU YANG TELAH DISEPAKATI
3. MAHASISWA HARUS BERPERAN AKTIF DALAM DISKUSI DAN
PRESENTASI
8. KRITERIA PENILAIAN
KRITERIA YANG DINILAI PADA MATA KULIAH INI SEBAGAI BERIKUT :
• KETEPATAN SARAN PENDAHULUAN
• SIKAP PERSETUJUAN YANG DITUNJUKKAN • PENJELASAN MATA KULIAH
• KONTRAK PERKULIAHAN
• LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANC
• KETEPATAN IDE, PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUA
• KEJELASAN URAIAN, INDONESIA
• KERJASAMA TIM PRESENTASI,
• KEDISIPLINAN,
• KREATIVITAS,
• KEMUTKHIRAN BAHAN PUSTAKA
• KETEPATAN IDE, PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
• KEJELASAN URAIAN,
• DINAMIKA KELOMPOK
• KETEPATAN IDE, PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK
• KEJELASAN URAIAN,
• KERJASAMA TIM PRESENTASI,
• KEDISIPLINAN,
• KREATIVITAS,
• KETUNTASAN PEMECAHAN KASUS,
• KEMUTKHIRAN BAHAN PUSTAKA
• KETEPATAN IDE, PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
• KEJELASAN URAIAN,
• KERJASAMA TIM PRESENTASI,
• KEDISIPLINAN,
• KREATIVITAS,
• KEMUTKHIRAN BAHAN PUSTAKA
xxviii
29. • KETEPATAN IDE, PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARA
• KEJELASAN URAIAN,
• KERJASAMA TIM PRESENTASI,
• KONSTITUSI
• KEDISIPLINAN,
• KREATIVITAS, • SISTEM PEMERINTAHAN
• KETUNTASAN PEMECAHAN KASUS, • HAM DAN DEMOKRASI
• KEMUTKHIRAN BAHAN PUSTAKA
• KETEPATAN IDE, PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN
• KEJELASAN URAIAN, BERNEGARA
• KERJASAMA TIM PRESENTASI,
• KEDISIPLINAN,
• KREATIVITAS,
• KETUNTASAN PEMECAHAN KASUS,
• KEMUTKHIRAN BAHAN PUSTAKA
• KEJELASAN LANGKAH PEMECAHAN KASUS UJI KOMPETENSI DAN REMEDIAL
• KEJELASAN ALASAN
• KETEPATAN LANGKAH DAN ALASAN
• KETUNTASAN PEMECAHAN KASUS
• KEMUTAKHIRAN BAHAN PUSTAKA
PENENTUAN AKHIR NILAI (A, B, C, D, DAN E) BERDASARKAN PAP
DENGAN ACUAN PATOKAN SEBAGAI BERIKUT :
NILAI NUMERIK NILAI HURUF
NILAI < 40 E
40<= NILAI <55 D
55<= NILAI <70 C
70<= NILAI <85 B
85<=NILAI A
9. NORMA PERKULIAHAN
• HADIR DI RUANGAN KULIAH/PRAKTIKUM TEPAT PADA WAKTUNYA
SESUAI JADWAL YANG ADA.
• KEHADIRAN MAHASISWA DALAM MENGIKUTI PERKULIAHAN
MINIMAL 80% BARU DAPAT DIEVALUASI.
• KEGIATAN EXTRA KURIKULER (SEPERTI BINA AKRAB, DLL) TIDAK
BOLEH MENGGANGGU JADWAL PERKULIAHAN UPT. MKU.
• BERPAKAIAN BERSIH, RAPI DAN BERSEPATU. TIDAK
DIPERBOLEHKAN MEMAKAI SANDAL, BAJU KAOS OBLONG DAN
CELANA COMPANG-CAMPING DALAM MENGIKUTI PERKULIAHAN
DAN ATAU PRAKTIKUM.
• RAMBUT DISISIR RAPI DAN TIDAK ACAK-ACAKAN.
xxix
30. • SELAMA KULIAH BERLANGSUNG HAND PHONE (HP) DIMATIKAN
DAN TIDAK DIPERBOLEHKAN KELUAR MASUK RUANGAN DAN
ATAU MONDAR-MANDIR DALAM RUANGAN.
• TIDAK MEMBUANG SAMPAH DALAM RUANGAN, TIDAK MENCORET-
CORET DINDING KURSI ATAU MEJA KULIAH.
• DOSEN PENGAJAR DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN PENERTIBAN
APABILA MAHASISWA MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG
SIFATNYA DAPAT MENGGANGGU JALANNYA PERKULIAHAN DI
DALAM KELAS, TERMASUK APABILA KETENTUAN-KETENTUAN DI
ATAS TIDAK DIINDAHKAN OLEH MAHASISWA.
a. JADWAL PEMBELAJARAN
MINGGU TOPIK BAHASAN M
I. PENDAHULUAN KULIAH (50%
(50%)
• PENJELASAN MATA KULIAH
• KONTRAK PERKULIAHAN
• LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
II. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANAGAN KULIAH(50%
BANGSA INDONESIA
• COLLABORA
III. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANAGAN KULIAH(50%
BANGSA INDONESIA
• COLLABORA
IV. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT KULIAH (50%
(25%)
SMALL GRO
COLLABORA
V. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT KULIAH (50%
(25%)
SMALL GRO
COLLABORA
VI. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK KULIAH (20%
KASUS (30%)
• CONTEXTUA
• SIMULASI
• COLLABORA
VII. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK KULIAH (20%
KASUS (30%)
xxx
31. • CONTEXTUA
• SIMULASI
• COLLABORA
VIII. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL KULIAH(50%
DIALOG(25%
• COOPERATI
• COLLABORA
IX. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL KULIAH(50%
DIALOG(25%
• COOPERATI
• COLLABORA
X. PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI KULIAH(40%
KASUS(30%)
• KONSTITUSI • CONTEXTUA
• SISTEM PEMERINTAHAN • COLLABORA
• HAM DAN DEMOKRASI
XI. PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI KULIAH(40%
KASUS(30%)
• KONSTITUSI • CONTEXTUA
• SISTEM PEMERINTAHAN • COLLABORA
• HAM DAN DEMOKRASI
XII. PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI KULIAH(40%
KASUS(30%)
• KONSTITUSI • CONTEXTUA
• SISTEM PEMERINTAHAN • COLLABORA
• HAM DAN DEMOKRASI
XIII. PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI KULIAH(40%
KASUS(30%)
• KONSTITUSI • CONTEXTUA
• SISTEM PEMERINTAHAN • COLLABORA
• HAM DAN DEMOKRASI
XIV. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA KULIAH(20%
DAN BERNEGARA KASUS(40%)
• CONTEXTUA
• SIMULASI
• COLLABORA
XV. UJI KOMPETENSI & REMEDIAL • STUDI KASU
• PROBLEM B
XVI. UJI KOMPETENSI & REMEDIAL • STUDI KASU
• PROBLEM B
xxxi
32. MODUL I
LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyajian perkuliahan Pendidikan Pancasila dimimbar Perguruan
tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan landasan hukum yang
telah ada serta analisis obyektif- ilmiah guna menemukan hakekat dan kebenaran
pancasila sebagai dasar negara kesatuan RI, Pandangan hidup bangsa Indonesia,
Filsafat bangsa dab sendi kehidupan bangsa indonesia.
Sehingga mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami latar belakang
historis kuliah Pendidikan Pancasila, dengan memahami fakta budaya dan filsafat
hidup bersama dalam suatu negara, dengan cara mendiskusikannya diantara
mereka.
Untuk itu harus didasari dengan pemahaman dasar – dasar yuridis tujuan
Pendidikan Nasional, Pendidikan Pancasila serta kompetensi yang diharapkan
dari kuliah Pendidikan Pancasila.
B. Ruang Lingkup
Modul ini membahas :
1. Tujuan pembangunan nasional
2. Dasar,fungsi dan tujuan pendidikan nasional
3. Tujuan pendidikan pancasila—perkuliahan pancasila
4. Visi,misi dan kompetensi pendidikan pancasila di perguruan tinggi
5. Landasan pendidikan pancasila
6. Tinjauan pendidikan pancasila
xxxii
33. C. Kaitan Modul
Modul ini penting untuk memahami modul- modul selanjutnya serta
pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan
peta kedudukan modul.
D. Sasaran Pembelajaran Modul
Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami landasan dan tujuan
matakuliah pendidikan pancasila.
Melalui Pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat :
a. Menjelaskan landasan historis Pendidikan Pancasila
b. Menjelaskan landasan kulturil Pendidikan Pancasila
c. Menjelaskan landasan juridis Pendidikan Pancasila
d. Menjelaskan landasan filosofis Pendidikan Pancasila
e. Menjelaskan tujuan nasional bangsa indonesia
f. Menjelaskan tujuan Pendidikan nasional
g. Menjelaskan tujuan pendidikan pancasila
h. Menjelaskan kompetensi yang diharapkan dari kuliah Pendidikan Pancasila
xxxiii
34. BAB II PEMBAHASAN
A. Tujuan pembangunan nasional
Dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 dirumuskan tujuan nasional
negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam bentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat penjelmaannya pada
pasal 31 UUD 1945 :
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ****
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam
undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
xxxiv
35. pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Dalam ketentuan umum UU RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS :
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar
pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
B. Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
xxxv
36. Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
• Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai
pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga
negara indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
• Misi pendidikan nasional sebagai berikut :
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh
sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat
belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi konteks Negara kesatuan RI.
xxxvi
37. • Strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi :
1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. Proses pembelajaran yang mendidik da dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan
berkeadilan;
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. Pemberdayaan peran masyarakat;
12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
C. Tujuan pendidikan pancasila
1. Mengembangkan kehidupan pribadi
2. Terciptanya kesadaran moral dan kebahagiaan lahir batin
3. Menjadi warga negara yang berkesadaran kebangsaan yang tinggi dan
bertanggung jawab terhadap negara kesatuan RI
Visi, misi, dan kompetensi pendidikan pancasila
Di perguran tinggi
Kompetensi ”seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab
yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu
melaksanakan pekerjaan di bidang tertentu”
Cerdas tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak
Tanggung jawab kebenaran tindakan dipahami dari nilai-nilai IPTEK,
etika atau pun kepatuhan ajaran agama dan budaya
xxxvii
38. #Visi
- Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam
mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku
warganegera yang pancasiliais.
#Misi
- Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nlai-nilai dasar Pancasila
serta kesadaran berbangsa, bernegara, dalam menerapkan ilmunya secara
langsung jawab terhadap kemanusian.
#Komptensi
- Kompetensi Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menguasai kemampuan
berpirki, bersikap rasinal dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia
intelektual serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk :
a. Mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya
b. Mengambil masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara
pemecahannya.
c. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan iptek
d. Memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna
menggalang persatuan Indonesia.
D. Tujuan perkuliahan pancasila
1. Aspek Pengetahuan
Dalam aspek ini mahasiswa dapat memahami
a. Tentang sejarah perjuangan nasional dalam kaitannya dengan lahir dan
perkembangan pancasila sebagai dasar negara
b. Tentang pancasila dalam kaitannya dengan kehidupan ketatanegaraan
kita
xxxviii
39. c. Tentang pancasila sebagai konsep filsafati yang merupakan dasar negara
serta pandangan hidup bangsa kita.
2. Aspek Keterampilan
Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah, kehidupan
ketatanegaraan serta konsep filsafati tersebut, diharapkan agar para mahasiswa
trampil :
a. Di dalam menyatakan buah pikirannya mengenai pelbagai aspek tentang
pancasila
b. Menganalisa keadaan masyarakat dan bangsanya, dalam suatu kerangka
berpikir yang konsisten dengan Pancasila
3. Aspek Sikap
Dengan modal pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan tumbuhnya
sikap mental yang unsurnya adalah sikap :
a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. menghargai sesama manusia dan bangsa keyakinan adanya kesamaan
harkat dan derajat;
c. mengembangkan persatuan di dalam keanekaragaman
d. menghargai pelbagai pendapat yang beda, dan musyawarah untuk
mufakat;
e. adil, demi dimilikinya oleh masing-masing pihak apa yang menjadi
haknya
4. Aspek pengabdian masyarakat
Menerapkan pancasila sesuai dengan profesinya
5. Aspek lingkungan hidup
Melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup
xxxix
40. E. Landasan pendidikan pancasila
1. Landasan Historis
2. Landasan Kulturil
3. Landasan Yuridis
4. Landasan filosofis
# Landasan Historis
• Nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri
• Dirumuskan dalam sidang-sidang BPU PKI
o Ditetapkan sebagai Dasar Negara dalam sidang Pleno PPKI tanggal 18
Agustus 1945. (Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 2)
• - Masa raja-raja (kerajaan di Indonesia)
- Masa imprealisme
• Proses yang panjang sehingga ditemukan jati diri yang didalamnya
tersimpul watak, sifat dan ciri khas bangsa yang berbeda dengan bangsa
lain yang oleh para pendiri negara di sebut lima prinsip yang diberi nama
pancasila
• Lahir, tumbuh dan berkembang dari adat istiadat, tradisi dan budaya
sendiri
# Landasan Kulturil
Pancasila adalah nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Sebagai nilai
sosial budaya, pancasila berwujud sebagai :
• Kepribadian bangsa Indonesia
Nilai – nilai pancasila merupakan ciri khas yang dimiliki bangsa
Indonesia sendiri yang digali dari kebudayaan, adat-istiadat, tradisi, dan
keagamaan bangsa Indonesia.
• Jiwa bangsa Indonesia
xl
41. Bahwa pancasila mengandung semangat kebansaan dan patriotic yang
mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang bhineka dalam kerangak
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Moralitas bangsa Indonesia
Bahwa tata nilai Pancasila menjadi patokan dan penuntun sikap dan
prilaku manusia Indonesia dalam seluruh gerak dan hubungannya ke
segala arah.
- Ciri khas setiap bangsa berbeda-beda sesuai dengan sejarah berdirinya
sehingga melahirkan segera kebudayaan yang berbeda-beda
- Negara komunistik, liberalistik, persemakmuran, federal, serikat.
- Bangsa Indonesia memiliki asas kulturil yang berbeda. Nilai
kemasyarakatan dan kenegaraan yang terkandung dalam sila-sila pancasila
merupakan karya besar dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia : Mr. M.
Yamin, Prof. Soepomo, Bung Karno
# Landasan Yuridis
• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional.
UU No. 2 tahun 1989 UU No. 2 tahun 2003
“Jenjang pendidikan tinggi memuat mata kuliah pengembangan kepribadian”
• Keputusan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002
tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
• Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa.
• Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/DIKTI/2002 tentang
Rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi.
xli
42. # Landasan Filosofis
Pancasila adalah sistem filsafat bangsa Indonesia
Sebagai sistem filsafat diwujudkan sebagai falsafah bangsa atau pandangan
hidup bangsa Indonesia dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. (Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 3).
Sebelum terbentuknya negara ada hal yang harus dipenuhi :
1. Ada persatuan yang terwujud sebagai rakyat
2. Adanya pemerintah
3. Adanya wilayah
F. Kajian pancasila secara holistic, melalui tinjauan
Tinjauan filosofis
Tinjauan Historis
Tinjauan Yuridis-konstitusional
Tinjauan aktual atau etis
1.Tinjauan Filosofis
- Sistem filsafat
- Ideologi hidup bangsa
- Pandangan hidup bangsa Apa itu pancasila?
- Etika bangsa
- Pembedaan pancasila dengan pandangan bangsa lain
2. Tinjauan Historis
- Masa kejayaan nasional
Dari mana pancasila itu ?
- Sejarah perkembangan pancasila
(etimologi, terminology, kronologis)
- Kebulatan yang utuh menyeluruh dan sistematik
xlii
43. 3. Tinjauan yuridis konstitusional
- Status dan kedudukan pancasila
Di mana posisi pancasila dan
dalam tata kehidupan bangsa UUD 1945
- Keterkaitan pancasila dengan norma-norma
hukum di Indonesia
- Sistem pemerintahan
- Hubungan lembaga-lembaga negara
- Demokrasi pancasila
4. Tinjauan aktual atau etis
Bagaimana aktualisasi
- Aktualisasi pancasila pancasila
- Pancasila sebagai paradigma
- Pancasila hubungannya dengan hukum dan HAM
G. Indikator Penilaian
Metode Pembelajaran :
Kuliah (50%) & Diskusi/ Umpan Balik (50%)
Indikator Penilaian :
• Ketepatan saran
• Sikap persetujuan yang ditunjukkan
xliii
44. BAB III PENUTUP
Dengan memahami latar belakang filosofis pendidikan kewarganegaraan di
perguruan tinggi umum, maka diharapkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan
pancasila dapat dipertanggung jawabkan. Jal ini dengan alas an bahwa melalui
pendidikan pancasila, paradigma pendidikan demokrasi secara sistemik dengan
pengembangan civic intelegen, civic participation and civic responsibility dari civic
education merupakan wahana pendidikan demokrasi yang diharapkan dapat
menghasilkan manusia berkualitas dengan keahlian professional serta berkeadaban
khas pancasila.
Pancasila harus menjadi core fhilosofis bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Secara demokratis dalam rangka mewujudkan masyarakat
warga yang berkeadaban. Berdasarkan itu semua, perguruan tinggi umum harus
mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral,
berkompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki
komitmen yang tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat socialtersebut.
xliv
45. DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan Nasional.Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian.Direktorat Pembinaan Akademikdan Kemahasiswaan
,Direktorat Jenderal Pendidiakan Tinggi.Jakarta .
Hasan, M.Iqbal,MM. pokok pokok Materi Pendidikan Pancasila.PT Raja Graha
Persada.Jakarta,2002.
Kaelan,Drs.MS.Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegaraan. paradigma.
Yogyakarta.1998
---------------Pendidikan Pancasila.Paradigma.Yogyakarta,2003.
Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi. Universitas
Hasanuddin,Makassar,2003
Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Pancasila Bunga Rampai .STIMIK
DIPANEGARA ,Makassar,2004
xlv
46. MODUL I
LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyajian perkuliahan Pendidikan Pancasila dimimbar Perguruan
tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan landasan hukum yang
telah ada serta analisis obyektif- ilmiah guna menemukan hakekat dan kebenaran
pancasila sebagai dasar negara kesatuan RI, Pandangan hidup bangsa Indonesia,
Filsafat bangsa dab sendi kehidupan bangsa indonesia.
Sehingga mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami latar belakang
historis kuliah Pendidikan Pancasila, dengan memahami fakta budaya dan filsafat
hidup bersama dalam suatu negara, dengan cara mendiskusikannya diantara
mereka.
Untuk itu harus didasari dengan pemahaman dasar – dasar yuridis tujuan
Pendidikan Nasional, Pendidikan Pancasila serta kompetensi yang diharapkan
dari kuliah Pendidikan Pancasila.
B. Ruang Lingkup
Modul ini membahas :
7. Tujuan pembangunan nasional
8. Dasar,fungsi dan tujuan pendidikan nasional
9. Tujuan pendidikan pancasila—perkuliahan pancasila
10. Visi,misi dan kompetensi pendidikan pancasila di perguruan tinggi
11. Landasan pendidikan pancasila
12. Tinjauan pendidikan pancasila
xlvi
47. C. Kaitan Modul
Modul ini penting untuk memahami modul- modul selanjutnya serta
pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan
peta kedudukan modul.
D. Sasaran Pembelajaran Modul
Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami landasan dan tujuan
matakuliah pendidikan pancasila.
Melalui Pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat :
i. Menjelaskan landasan historis Pendidikan Pancasila
j. Menjelaskan landasan kulturil Pendidikan Pancasila
k. Menjelaskan landasan juridis Pendidikan Pancasila
l. Menjelaskan landasan filosofis Pendidikan Pancasila
m. Menjelaskan tujuan nasional bangsa indonesia
n. Menjelaskan tujuan Pendidikan nasional
o. Menjelaskan tujuan pendidikan pancasila
p. Menjelaskan kompetensi yang diharapkan dari kuliah Pendidikan Pancasila
xlvii
48. BAB II PEMBAHASAN
A. Tujuan pembangunan nasional
Dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 dirumuskan tujuan nasional
negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam bentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat penjelmaannya pada
pasal 31 UUD 1945 :
Pasal 31
(6) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ****
(7) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya
(8) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam
undang-undang.
(9) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
xlviii
49. pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.
(10) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Dalam ketentuan umum UU RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS :
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar
pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
B. Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
xlix
50. Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
• Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai
pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga
negara indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
• Misi pendidikan nasional sebagai berikut :
6. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
7. Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh
sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat
belajar;
8. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
9. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
dan
10. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi konteks Negara kesatuan RI.
l
51. • Strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi :
14. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
15. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
16. Proses pembelajaran yang mendidik da dialogis;
17. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
18. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
19. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
20. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan
berkeadilan;
21. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
22. Pelaksanaan wajib belajar;
23. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
24. Pemberdayaan peran masyarakat;
25. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
26. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
C. Tujuan pendidikan pancasila
4. Mengembangkan kehidupan pribadi
5. Terciptanya kesadaran moral dan kebahagiaan lahir batin
6. Menjadi warga negara yang berkesadaran kebangsaan yang tinggi dan
bertanggung jawab terhadap negara kesatuan RI
Visi, misi, dan kompetensi pendidikan pancasila
Di perguran tinggi
Kompetensi ”seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab
yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu
melaksanakan pekerjaan di bidang tertentu”
Cerdas tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak
Tanggung jawab kebenaran tindakan dipahami dari nilai-nilai IPTEK,
etika atau pun kepatuhan ajaran agama dan budaya
li
52. #Visi
- Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam
mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku
warganegera yang pancasiliais.
#Misi
- Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nlai-nilai dasar Pancasila
serta kesadaran berbangsa, bernegara, dalam menerapkan ilmunya secara
langsung jawab terhadap kemanusian.
#Komptensi
- Kompetensi Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menguasai kemampuan
berpirki, bersikap rasinal dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia
intelektual serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk :
a. Mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya
b. Mengambil masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara
pemecahannya.
c. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan iptek
d. Memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna
menggalang persatuan Indonesia.
D. Tujuan perkuliahan pancasila
6. Aspek Pengetahuan
Dalam aspek ini mahasiswa dapat memahami
a. Tentang sejarah perjuangan nasional dalam kaitannya dengan lahir dan
perkembangan pancasila sebagai dasar negara
b. Tentang pancasila dalam kaitannya dengan kehidupan ketatanegaraan
kita
lii
53. c. Tentang pancasila sebagai konsep filsafati yang merupakan dasar negara
serta pandangan hidup bangsa kita.
7. Aspek Keterampilan
Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah, kehidupan
ketatanegaraan serta konsep filsafati tersebut, diharapkan agar para mahasiswa
trampil :
a. Di dalam menyatakan buah pikirannya mengenai pelbagai aspek tentang
pancasila
b. Menganalisa keadaan masyarakat dan bangsanya, dalam suatu kerangka
berpikir yang konsisten dengan Pancasila
8. Aspek Sikap
Dengan modal pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan tumbuhnya
sikap mental yang unsurnya adalah sikap :
a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. menghargai sesama manusia dan bangsa keyakinan adanya kesamaan
harkat dan derajat;
c. mengembangkan persatuan di dalam keanekaragaman
d. menghargai pelbagai pendapat yang beda, dan musyawarah untuk
mufakat;
e. adil, demi dimilikinya oleh masing-masing pihak apa yang menjadi
haknya
9. Aspek pengabdian masyarakat
Menerapkan pancasila sesuai dengan profesinya
10. Aspek lingkungan hidup
Melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup
liii
54. E. Landasan pendidikan pancasila
5. Landasan Historis
6. Landasan Kulturil
7. Landasan Yuridis
8. Landasan filosofis
# Landasan Historis
• Nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri
• Dirumuskan dalam sidang-sidang BPU PKI
o Ditetapkan sebagai Dasar Negara dalam sidang Pleno PPKI tanggal 18
Agustus 1945. (Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 2)
• - Masa raja-raja (kerajaan di Indonesia)
- Masa imprealisme
• Proses yang panjang sehingga ditemukan jati diri yang didalamnya
tersimpul watak, sifat dan ciri khas bangsa yang berbeda dengan bangsa
lain yang oleh para pendiri negara di sebut lima prinsip yang diberi nama
pancasila
• Lahir, tumbuh dan berkembang dari adat istiadat, tradisi dan budaya
sendiri
# Landasan Kulturil
Pancasila adalah nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Sebagai nilai
sosial budaya, pancasila berwujud sebagai :
• Kepribadian bangsa Indonesia
Nilai – nilai pancasila merupakan ciri khas yang dimiliki bangsa
Indonesia sendiri yang digali dari kebudayaan, adat-istiadat, tradisi, dan
keagamaan bangsa Indonesia.
• Jiwa bangsa Indonesia
liv
55. Bahwa pancasila mengandung semangat kebansaan dan patriotic yang
mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang bhineka dalam kerangak
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Moralitas bangsa Indonesia
Bahwa tata nilai Pancasila menjadi patokan dan penuntun sikap dan
prilaku manusia Indonesia dalam seluruh gerak dan hubungannya ke
segala arah.
- Ciri khas setiap bangsa berbeda-beda sesuai dengan sejarah berdirinya
sehingga melahirkan segera kebudayaan yang berbeda-beda
- Negara komunistik, liberalistik, persemakmuran, federal, serikat.
- Bangsa Indonesia memiliki asas kulturil yang berbeda. Nilai
kemasyarakatan dan kenegaraan yang terkandung dalam sila-sila pancasila
merupakan karya besar dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia : Mr. M.
Yamin, Prof. Soepomo, Bung Karno
# Landasan Yuridis
• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional.
UU No. 2 tahun 1989 UU No. 2 tahun 2003
“Jenjang pendidikan tinggi memuat mata kuliah pengembangan kepribadian”
• Keputusan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002
tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
• Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa.
• Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/DIKTI/2002 tentang
Rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi.
lv
56. # Landasan Filosofis
Pancasila adalah sistem filsafat bangsa Indonesia
Sebagai sistem filsafat diwujudkan sebagai falsafah bangsa atau pandangan
hidup bangsa Indonesia dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. (Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 3).
Sebelum terbentuknya negara ada hal yang harus dipenuhi :
4. Ada persatuan yang terwujud sebagai rakyat
5. Adanya pemerintah
6. Adanya wilayah
F. Kajian pancasila secara holistic, melalui tinjauan
Tinjauan filosofis
Tinjauan Historis
Tinjauan Yuridis-konstitusional
Tinjauan aktual atau etis
1.Tinjauan Filosofis
- Sistem filsafat
- Ideologi hidup bangsa
- Pandangan hidup bangsa Apa itu pancasila?
- Etika bangsa
- Pembedaan pancasila dengan pandangan bangsa lain
5. Tinjauan Historis
- Masa kejayaan nasional
Dari mana pancasila itu ?
- Sejarah perkembangan pancasila
(etimologi, terminology, kronologis)
- Kebulatan yang utuh menyeluruh dan sistematik
lvi
57. 6. Tinjauan yuridis konstitusional
- Status dan kedudukan pancasila
Di mana posisi pancasila dan
dalam tata kehidupan bangsa UUD 1945
- Keterkaitan pancasila dengan norma-norma
hukum di Indonesia
- Sistem pemerintahan
- Hubungan lembaga-lembaga negara
- Demokrasi pancasila
7. Tinjauan aktual atau etis
Bagaimana aktualisasi
- Aktualisasi pancasila pancasila
- Pancasila sebagai paradigma
- Pancasila hubungannya dengan hukum dan HAM
G. Indikator Penilaian
Metode Pembelajaran :
Kuliah (50%) & Diskusi/ Umpan Balik (50%)
Indikator Penilaian :
• Ketepatan saran
• Sikap persetujuan yang ditunjukkan
lvii
58. BAB III PENUTUP
Dengan memahami latar belakang filosofis pendidikan kewarganegaraan di
perguruan tinggi umum, maka diharapkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan
pancasila dapat dipertanggung jawabkan. Jal ini dengan alas an bahwa melalui
pendidikan pancasila, paradigma pendidikan demokrasi secara sistemik dengan
pengembangan civic intelegen, civic participation and civic responsibility dari civic
education merupakan wahana pendidikan demokrasi yang diharapkan dapat
menghasilkan manusia berkualitas dengan keahlian professional serta berkeadaban
khas pancasila.
Pancasila harus menjadi core fhilosofis bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Secara demokratis dalam rangka mewujudkan masyarakat
warga yang berkeadaban. Berdasarkan itu semua, perguruan tinggi umum harus
mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral,
berkompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki
komitmen yang tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat socialtersebut.
lviii
59. DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan Nasional.Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian.Direktorat Pembinaan Akademikdan Kemahasiswaan
,Direktorat Jenderal Pendidiakan Tinggi.Jakarta .
Hasan, M.Iqbal,MM. pokok pokok Materi Pendidikan Pancasila.PT Raja Graha
Persada.Jakarta,2002.
Kaelan,Drs.MS.Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegaraan. paradigma.
Yogyakarta.1998
---------------Pendidikan Pancasila.Paradigma.Yogyakarta,2003.
Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi. Universitas
Hasanuddin,Makassar,2003
Tim Dosen Pancasila Unhas.Pendidikan Pancasila Bunga Rampai .STIMIK
DIPANEGARA ,Makassar,2004
lix
60. MODUL III
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara langsung
ataupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di
dunia. Gelombang besar kekuatan internasional dan transnasional melalui
globalisasi telah mengancam, bahkan mengasai eksistensi Negara-negara
kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat yang langsung terlihat adalah terjadinya
pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan karena adanya perbenturan
kepentingan antara nasionalisme dan internasionalisme.
Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi semakin
kompleks dan rumit manakala ancaman internasional yang terjadi di satu sisi,
pada sisi yang lain muncul masalah internal, yaitu maraknya tunttan rakyat, yang
secara objektif mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan
keadilan social.
Paradoks antara kekuasaan global dengan kekuasaan nasional ditambah
komplik internal seperti gambaran di atas, mengakibatkan suatu tarik menarik
kepentingan yang secara langsung mengancam jati diri bangsa. Nilai-nilai baru
yang masuk, baik secara sujektif maupun objektif, serta terjadinya pergeseran
nilai di tengah masyarakat yang pada akhirnya mengancam-prinsip-prinsip hidup
berbangsa masyarakat Indonesia.
Prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar ( The founding
fathers ) Negara Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip
dasar filsafat bernegara, itulah pancasila. Dengan pemahaman demikian, maka
pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia saat ini mengalami ancaman
lx