Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) JKN merupakan hak asasi manusia sesuai deklarasi PBB dan resolusi WHO, (2) UUD 1945 dan peraturan terkait menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, (3) Pendanaan JKN bersumber dari iuran wajib masyarakat yang dikelola oleh BPJS Ke
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
BPJS_melayani atau membebani rakyat.pptx
1. M.Hatta.,SE., MSI
Anggota Ikatan AhliEkonomiIndonesia (IAEI) Cab.
Balikpapan
AnalisMakro Ekonomi LembagaKajian
KebijakanStrategis (eLKKStra)
Melayani atau
Membebani
Rakyat?
https://www.pngegg.com/
2. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
2
Deklarasi PBB 1948
ttg HAM
Pasal 25, Ayat (1)
JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG
MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA.
Resolusi WHA ke58
2005 di Jenewa
Setiap negara perlu
mengembangkan UHC melalui
mekanisme asuransi kesehatan
sosial untuk menjamin
pembiayaan kesehatan yang
yang berkelanjutan.
Pancasila
Sila ke 5
3. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
3
UUD 45 Pasal 28 H :
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat.
UUD 1945 PASAL 28H
4. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
4
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh negara
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak
UUD 1945 Pasal 34 :
5. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
5
• Tentang SJSN
UU No 40 / 2004
• Tentang Kesehatan
UU No 36 / 2009
• Tentang BPJS
UU No 24 / 2011
• Tentang PBI
PP No 101 / 2012
• Tentang Jaminan Kesehatan
Perpres No 12 / 2013
Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan
Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS
Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas
reformasi pembangunan kesehatan
6. JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
6
Jika biaya perawatan mencapai Rp 50 juta, berapa banyak dari
saudara, jika tidak memiliki Jaminan kesehatan, yang sanggup
bayar ketika hal itu terjadi?
Jika ada sanak-famili, tetangga, lingkungan anda yang terkena
serangan jantung/perlu masuk ICU/RS:
Berapa Rp harus ia siapkan?
Apakah ia punya dana tunai?
Apakah keluarga lain siap membantu?
Apakah majikan menanggung semua?
Apa yang harus kita perbuat?
Apa yang Terjadi di Sekitar Kita?
9. FR
Add a footer 9
JAMINAN
BADAN
PENGELOLA, UU
No 24 / 2011
SISTEM,
UU No 40 / 2004 SJSN
BPJS
BPJS
Kesehatan
Jaminan
Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Jaminan Kecelakaan
Kerja, Hari Tua,
Pensiun, Kematian
10. FR
Buku Saku Q&A SJSN,
hal. 1
10
Apa itu SJSN?
Kenapa SJSN itu
ada?
SJSN hadir dengan memberikan
jaminan terpenuhinya kebutuhan
dasar hidup yang layak bagi
setiap peserta dan/atau anggota
keluarganya apabila terjadi hal-
hal yang dapat mengakibatkan
hilang atau berkurangnya
pendapatan karena menderita
sakit, mengalami kecelakaan
kerja, memasuki usia
lanjut/pensiun, atau meninggal
dunia.
Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) adalah
suatu tata cara
penyelenggaraan
program jaminan sosial
oleh beberapa badan
penyelenggara jaminan
sosial.
11. FR
Add a footer 11
Apa saja program dari SJSN?
Dalam Undang-Undang SJSN ditetapkan lima program Jaminan
sosial,
yaitu Jaminan Kesehatan (JKN); Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan
Kematian
(JKm)
Apa itu BPJS?
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum
publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
sosial.
18. 18
Tahun
Total Beban
Jaminan BPJS
(Kesehatan &
Ketenagakerjaan)
Bantuan
sosial
Subsidi
Total
1 sd 3
Bayar
Bunga
Utang
Rasio 5
Terhadap
4
1 2 3 4 5 6
2014 53,765 97,925 391,963 543,652 133,441 24.55%
2015 75,029 97,151 185,971 358,151 156,009 43.56%
2016 86,811 49,614 174,227 310,651 182,761 58.83%
2017 105,806 55,297 166,401 327,504 216,568 66.13%
2018 118,866 84,318 216,883 420,067 258,000 61.42%
2019 138,176 112,480 201,802 452,458 275,521 60.89%
2020 131,955 174,517 192,023 498,495 314,088 63.01%
2021 498,495 366,232 73.47%
2022 498,495 405,867 81.42%
Rasio Bayar Bunga Utang Terhadap 3 Jenis
Dana uk Kebutuhan Rakyat
Sumber Data:
1. Laporan Terintegrasi BPJS
Ketenagakerjaan 2018,
2. Laporan Keuangan Audit BPJS
Ketenagakerjaan 2016 sd 2020,
3. Laporan Pengelolaan Program dan
Laporan Keuangan Tahun 2019 dan 2020.
4. Nota Keuangan APBN 2022
19. FR
Bayar Riba Negara th.2022
mencapai Rp405 triliun. Di tahun
yg sama, Dana Perlindungan sosial
dan Kesehatan hanya Rp393,2
triliun.
Riba Utang Negara th.2022 Rp405 Triliun
Perlnd. Sosial Rp252,2 Triliun Kesehatan Rp141 Triliun
393.2 Triliun
PNGEgg - Exclusive sticker png images
20. -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2018 2019 2020 2021 2022
347,468
334,418
422,338
410,911
339,731
184,127 177,841
190,920
215,141
199,196
257,592
275,512
314,088
366,231
405,866
1,520 6,476 6,276 6,478 4,824
16,163 11,699
120,035
93,206
213,996
301,201
314,282
398,761
435,686
354,394
Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang
Belanja Hibah Belanja Lain-lain Subsidi + Bantuan Sosial
Statistik Ekonomi
dan Keuangan
Indonesia (bi.go.id)
N.K APBN 2022
22. 22
Penerbitan
SBN Bruto
Jatuh Tempo
dan Buyback
SBN
Total Public
Sector. With
payment due
in one year or
less:
Pembayaran
Bunga
2 + 4 3+4
Tahun 1 2 3 4 5 6
2019 921.5 475.2 275.5 750.7
2020 1,541.3 364.1 314.1 678.2
2021 * 1,144.9 366.2 *** 733,147 366.2 732.4 1,099.347
2022 ** 991.3 405.9 405.9
* Realisai Penerbitan SBN s.d 2 Desember 2021
** SBN Netto
*** SUSPI Q2 2021 Bank Indonesia
Perkembangan Utang Jatuh
Tempo + Bunga Utang
(triliun Rp)
Nota Keuangan APBN 2022
SUSPI Q2 2021 Bank Indonesia
Detail Page (kemenkeu.go.id)
23. 5,192,457
1,949,429 2,022,567
2,405,912 977,965 1,088,811
46%
50%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000 Pembiayaan Utang
Pembayaran Bunga
% Pembayaran Bunga terhadap Pembiayaan Utang Baru
Sumber Data: RAPBN 2022
Tahun
Bayar Bunga
Utang
2020 314,088
2021 366,231
2022 405,866
3 Th Bayar
Bunga Utang
1,086,185
24. 24
Sumber Data:
1. Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahun 2020.
2. Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Jaminan Sosial Indonesia 2020; Hal. 27
25. Angka Akses & Angka Konsumsi
▰ Angka Akses mengukur
jumlah orang/peserta yang
menggunakan (utilisasi)
layanan kesehatan per 10.000
penduduk/peserta. Pembagi
(denominator) dalam dalam
klaim BPJS Kesehatan yang
digunakan adalah pembagi
peserta JKN.
▰ Angka Konsumsi mengukur
seberapa besar konsumsi
penduduk/peserta JKN dalam
memanfaatkan layanan
kesehatan. Angka konsumsi
perlu disajikan berbeda
dengan angka akses. Sebab,
seseorang yang mengakses
layanan JKN dapat berkali-kali
berobat/dirawat dalam
setahun.
25
Statistik JKN 2014-2018, hal. 10.
26. 26
Angka Rawat Inap adalah jumlah peserta yang pernah
dirawat inap (admisi) fasilitas kesehatan yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan dan diklaim oleh fasilitas kesehatan
tersebut minimum sekali dalam setahun per 10.000 peserta.
Angka akses pelayanan RITP pada tingkat nasional adalah
122 per 10.000 peserta di tahun 2018, artinya setiap 10.000
peserta JKN di Indonesia terdapat 122 peserta yang
mengalami RITP di tahun 2018.
Angka RJTP adalah jumlah orang yang dalam satu
tahun paling sedikit satu kali melakukan RJTP pada
FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per
10.000 peserta. Dalam data klaim, pembagi adalah per
10.000 peserta terdaftar.
Angka akses pelayanan RJTP pada tingkat nasional
adalah 2.607 per 10.000 peserta di tahun 2018, artinya
setiap 10,000 peserta JKN di Indonesia terdapat 2.607
peserta yang mengalami RJTP di tahun 2018
Statistik JKN 2014-2018, hal. 23-34.
27. 27
Angka RJTL adalah jumlah orang yang dalam
satu tahun paling sedikit melakukan satu kali
RJTL ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan dan diklaim oleh
fasilitas kesehatan tersebut per 10.000 peserta.
Data klaim tahun 2014-2018 menunjukkan
bahwa angka akses nasional untuk pelayanan
RJTL di tahun 2018 adalah 1.035 per 10.000
peserta JKN.
Angka Rawat Inap adalah jumlah peserta yang
pernah dirawat inap (admisi) fasilitas kesehatan
yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan
diklaim oleh fasilitas kesehatan tersebut minimum
sekali dalam setahun per 10.000 peserta.
Statistik JKN 2014-2018, hal. 23-34.
28. Tahun
Bayar Bunga
Utang
2020 314,088
2021 366,231
2022 405,866
3 Th Bayar
Bunga Utang 1,086,185
Sumber Data: RAPBN 2022
3 Th
Bayar Bunga Utang
Rp1,086,185,000,000,000
Jumlah
Penduduk Miskin 100,000,000 jiwa
Subsidi Makan/Jiwa Rp10,861,850
Garis Kemiskinan/Jiwa
PerbulanMaret 2021 Rp472,525
12 Bulan Rp5,670,300
Bayar BUNGA UTANG (RIBA) NEGARA
3 Tahun (2020 s.d 2022), Bisa dialihkan uk
memberi makan rakyat miskin 100
juta jiwa selama -+ 2 tahun.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-
penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/national-debt/
Triliun
36. PENDAPATAN
DALAM NEGERI
Penerimaan
Pajak
Pajak Dalam
Negeri
Pend. Pajak Pph,
PPN, PBB, Cukai,
lainnya
Pajak
Perdagangan
Internasional
Pend. Bea Masuk
& Keluar
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Pend. SDA Pend. dr Kekayaan
Negara yg dipisahkan
PNBP
Lainnya
Pendapatan
BLU
PENERIMAAN
HIBAH
1 2
BELANJA
NEGARA
B
PEMBIAYAAN
UTANG
C
PENDAPATAN NEGARA
A
P O L I T I K F I S K A L
POLITIK FISKAL:
1.SURPLUS
2.BERIMBANG
3.DEFISIT
37. Kemiskinan &
Ketimpangan Kekayaan
Ketergantungan Pihak
Eksternal dan Asing
Tergerus Sektor
Non Riil (Benalu)
& Tidak Adil
GOVERNMENT
BUDGET
Asas
Perencanaan
& Pelaksanaan
Manfaat
Potensi
dibajak
Pihak
Tertentu
Income
Resources
Potensi
Pajak
Bersifat Tdk
Pasti,
Cenderung
Membebani
Sektor Riil
Hibah
Pembiayaan
Utang
Intervensi
Asing,
Beban
Bunga
Expenditures
Dihabiskan
dl 1th
Kolusi,
Korupsi,
Nepotisme
s.d
Kepentingan
Oligarki
Tdk
efektif:
Belanja
Apapun yg
penting
dihabiskan
Desentralisasi
Daerah
Kelebihan
Uang dan
Ada yg
Defisit
Final
Target
GDP
Growth
Produksi,
minus
Distribusi
Financial System
& Monetary
Standard
Fiat Money
& Ribawi
System
Utang
Menggelembung
, Devisa Terkuras
RAPUHNYA APBN DPT
DILIHAT DARI 5 HAL:
1 2 3 4 5
38. Sumber Dana Pembangunan
Model Kapitalisme
Investasi Asing
PT Berbasis
SDA
Jumlah SDA
Terbatas
Pembangunan
bersifat
sementara
Pasar
Modal
Transaksi
Spekulatif
Economic
Bubble
Pajak
Konsumsi &
Produksi
Mencekik
Rakyat
Memperlambat
pembangunan
Utang
Domestik
Beban bunga,
Nilai Uang
Turun
Membebani
Kas Negara
Luar Negeri
Intervensi
Asing
Negara
Terdikte
Cetak
Uang
Inflasi
Hilangnya
kepercayaan
terhadap mata
uang
1 2 3 4
39. 11/18/2022 Annual Review 39
•Tdk bs Bekerja,
Miskin, Terjerat
Utang.
Neraca Rumah Tangga
Konsumsi
Demand Anjlok,
Produksi
Berhenti,
Bankrut.
Neraca Rumah Tangga
Produksi
Subsidi &
Belanja Sosial
Naik Tajam,
Defisit Melebar,
Utang
Melambung.
Neraca Pemerintah
Utak Atik
Besaran Pajak,
Tingkat Suku
Bunga, Money
Supply dan
Lego Aset.
Korban Terakhir
40. 11/18/2022 Annual Review 40
New Normal atau
Jalan Buntu
Investment
• Deregulasi, Privatisasi,
& Liberalisasi (Investor
Friendly)
• SWF
• Public Private
Partnership
Tax
• Rasionalisasi
• Intensifikasi dan
ekstensifikasi
• Tax Amnesty
• Defisit < 3%
Debt & Loan
• Menjaga dalam
ambang batas rasio
aman
• Debt to GDP <
60%
• Wakaf & Sukuk
Interest rate
• Menjaga Spread
Tingkat Suku
Bunga yg rasional
Printing
Money
• Burden Sharing
• Quantitative
Easing
• FRR
• MMT
41. Sistem Ekonomi &
Distribusi Uang Kapitalisme
Investasi
Perusahaan
Defisit Modal
uk Produksi
Harga
Brg Naik
Konsumsi
Pasar
Demand
Relatif Ber+
Menimbun
Bank
(Lembaga Keuangan)
Produksi Uang
dg Bunga (RIBA)
Nilai Uang
Turun
Spekulasi
Pasar
Modal, Valas
Produksi
Uang dg Judi
KRISIS
EKONOMI
Keuntungan
Relatif Besar,
Cepat, Risiko Kecil
BENALU
Keuntungan Relatif
Kecil, Lambat, &
Risiko Besar
S < D M > G
Real
Sector
Financial
Sector
1 2 3 4
44. Sistem Ekonomi &
Distribusi Uang Islam
Investasi
Syirkah, Jual Beli
Supply Modal Uk
Produksi Surplus
Harga Brg
Stabil
Konsumsi
Pasar
Demand
Relatif Ber+
Menabung
Baitul Mal
Dikenakan Zakat +
Tdk Boleh Ditimbun
Nilai Uang
Stabil
Spekulasi
Pasar Modal,
Valas
Produksi
Uang dg
Judi
Seluruh
Transaksi Ribawi
& Spekulatif
HARAM
Mata Uang
Berbasis Dinar &
Dirham
Real
Sector
Financial
Sector
3
Fungsi
Mata
Uang
1 2 3 4
Model By M. Hatta
S = D
45. SUMBER DANA PEMBANGUNAN Dl
SISTEM EKONOMI ISLAM
KEPEMILIKAN
INDIVIDU
Syirkah, No Riba
&
No Kanz al-mal
Sektor Riil
Bergerak
Zakat, Infaq,
Shadaqah
Negara Terbantu
Menyelesaikan Fakir Miskin
KEPEMILIKAN
NEGARA
Jizyah, Kharaj , Ghanimah, Fa’I,
‘Usyur, 20% rikaz, Harta tanpa ahli
waris, Harta orang murtad,
Berbagai lahan bangunan milik
negara
Membangun Infrastruktur
(Soft, Hard, Critical)
Negara Kuat & Berdaulat
KEPEMILIKAN UMUM
Barang yang menjadi kebutuhan
umum
Tambang dalam jumlah besar
Barang yang tidak dapat dimiliki
individu
Membangun Infrastruktur
(Soft, Hard, Critical)
Negara Kuat & Berdaulat
P E M B A N G U N A N 3B
BERKAH BERKEMBANG BERKELANJUTAN
1 2 3
46. FR
Add a footer 46
Uang Diseluruh
Bank
Indonesia:
Rp6.876 Triliun
(Apr. 2021)
Total Produksi
Emas 1976 s.d
2018:
2,688 Juta Kg
Total Produksi
Perak 1976 s.d
2012:
5,796 Juta Kg
APBN Per
Tahun 2011 s.d
2019:
Rp1.000 s.d
2.000 Triliun
emas 2,688,000
900ribu 2,688,000,000
2,419,200,000,000,000
perak 5,796,000
11ribu 5,796,000,000
63,756,000,000,000
Berikut beberapa dasar hukum yang melatarbelakangi terbentuknya JKN, yaitu:
Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Right dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari 30 pasal. Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
Resolusi WHA ke 58 Thn 2005 di Jenewa: setiap negara perlu mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yg berkelanjutan.
Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui mekanisme asuransi sosial agar pembiayaan kesehatan dapat dikendalikan sehingga keterjaminan pembiayaan kesehatan menjadi pasti dan terus menerus tersedia yang pada gilirannya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sesuai Sila ke 5 Panca Sila) dapat terwujud.
Pada Pasal 28 H ayat (1) (2) (3) UUD 45 disebutkan:
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Selanjutnya pada pasal 34 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 disebutkan:
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Untuk dapat menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kondisi yang ditetapkan, maka telah diterbitkan berbagai peraturan sebagai berikut:
UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN
UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS
PP No.101 Tahun 2012 tentang PBI
Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan
Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS
Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan
Jika ada sanak-famili, tetangga, lingkungan anda yang terkena serangan jantung/perlu masuk ICU/Rumah Sakit:
Berapa Rupiah harus ia siapkan?
Apakah ia punya dana tunai?
Apakah keluarga lain siap membantu?
Apakah majikan menanggung semua?
Apa yang harus kita perbuat?
Jika biaya perawatan mencapai Rp 50 juta, berapa banyak dari saudara, jika tidak dijamin Askes, yang sanggup bayar ketika hal itu terjadi?
Bila kita semua sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka beberapa pertanyaan yang sering timbul akan dapat terjawab sehingga hambatan financial untuk pembiayaan kesehatannya sudah teratasi.
Perbedaan asuransi Sosial dengan asuransi komersial dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu:
Kepesertaan asuransi sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk, sedangan asuransi komersial bersifat sukarela.
Asuransi sosial bersifat nirlaba atau tidak berorientasi mencari keuntungan (not for profit), sedangkan asuransi komersial berorientasi mencari keuntungan (for profit).
Asuransi sosial manfaatnya komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai dengan kebutuhan medis, sedangkan asuransi komersial manfaatnya terbatas sesuai dengan premi yang dibayarkan.
Di dalam Undang SJSN diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib penjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Bagi yang mempunyai upah/gaji, besaran iuran berdasarkan persentase upah/gaji dibayar oleh pekerja dan Pemberi Kerja. Bagi yang tidak mempunyai gaji/upah besaran iurannya ditentukan dengan nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayari pemerintah.
Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk
pembayaran atas kewajiban pengunaan pokok utang (principal outstanding), baik yang
berasal dari dalam negeri maupun utang luar negeri, rupiah ataupun valas, yang dihitung
berdasarkan posisi pinjaman. Secara umum, bunga utang yang harus dibayarkan oleh
pemerintah setiap tahunnya adalah beban bunga yang berasal dari Surat Berharga Negara
(SBN) dan Pinjaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri
*Sumber: Nota Keuangan APBN 2011 dan 2012, Buku Saku Perkembangan Utang Negara, Edisi Juni dan Desember 2010
Selain menguasai SDA dengan cara membuat perusahaan-2 raksasa,
Orang-2 kaya bisa terus bertambah harta kekayaannya dengan cepat dan banyak disebabkan:
Dibolehkannya distribusi uang dengan menimbun (dg Imbalan Riba) dan Judi.
Uang melahirkan uang dengan metode bunga bank (yg ditanam oleh orang kaya), akan membuat nilai uang yg lain (yg dipegang oleh rakyat yg jauh dari bank, tanpa ia sadari) akan turun. Hal ini disebabkan jumlah uang yg lebih besar dibandingkan dg jumlah barang.
Dg kata lain, orang kaya yg kekayaannya bertambah dg metode membungakan uang, sejatinya telah mengambil (nilai) uang yg dipegang oleh rakyat miskin yg tdk terlibat dg bank.
Hal ini persis seperti perilaku benalu atau parasit yg hidup dengan cara memakan makanan yg dia tumpangi.
-
Soft Infrastructure
These types of infrastructure make up institutions that help maintain the economy. These usually require human capital and help deliver certain services to the population. Examples include the healthcare system, financial institutions, governmental systems, law enforcement, and education systems.
Hard Infrastructure
These make up the physical systems that make it necessary to run a modern, industrialized nation. Examples include roads, highways, bridges, as well as the capital/assets needed to make them operational (transit buses, vehicles, oil rigs/refineries).
Critical Infrastructure
These are assets defined by a government as being essential to the functioning of a society and economy, such as facilities for shelter and heating, telecommunication, public health, agriculture, etc. In the United States, there are agencies responsible for these critical infrastructures, such as Homeland Security (for the government and emergency services), the Department of Energy, and the Department of Transportation.
https://www.investopedia.com/terms/i/infrastructure.asp