Makalah ini membahas sistem hukum Anglo Saxon (common law). Sistem hukum ini didasarkan pada yurisprudensi atau keputusan hakim sebelumnya sebagai pedoman. Sumber hukum utamanya adalah putusan pengadilan. Sistem ini mula-mula dianut oleh suku Anglo-Saxon di Inggris dan kemudian diterapkan di negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Amerika Serikat.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat,
hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu
sistem terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan, saling
mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta
terintregasi. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu
pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu, juga tidak boleh
terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-bagian itu.
Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman
dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas
dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian, sifat sistem itu
menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen – komponennya
bekerja sama dalam hubungan fungsional. Jadi, hukum adalah suatu sistem.
Artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan – aturan hidup.
Keseluruhannya terdiri dari bagian – bagian yang berkaitan satu sama lain.
Mengklasifikasikan sistem hukum yang ada di dunia menjadi tiga
macam keluarga hukum atau tradisi hukum utama telah menjadi praktik
yang diakui secara umum. Ketiga keluarga hukum tersebut adalah: civil
law(eropa kontinental), common law (anglo saxon), dan socialist law.
Tradisi hukum didefinisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah mengakar
kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan
hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta
penyelenggaraan sistem hukum.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang disebutkan tadi, dapat ditetapkan
perumusan masalah sebagai berikut:
1) Apa yang dinamakan sistem hukum Anglo Saxon?
2) Sejak kapan sistem hukum Anglo Saxon muncul?

2. 3) Bagaimana sejarahnya?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan yang disusun dalam bentuk makalah ini adalah
untuk memaparkan pemahaman tentang sistem hukum anglo saxon.
D. Metodologi
Metode yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah
metode pengumpulan data & analisis. Dalam menyusun tugas ini penulis
membaca buku –buku mengenai sistem hukum Anglo Saxon dari literatur
yang dimiliki, dan yang ada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Udayana.
E. Sistematika Penulisan
Makalah ini tersusun dari dari 3 bab yaitu:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Pembahasan
Bab III : Penutup

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Sistem Hukum
Istilah “sistem” berasal dari perkataan dan bahasa latin-yunani yaitu
“systema” artinya keseluruhan yang terdiri bermacam – macam bagian.
Secara umum sistem didefinisikan sekumpulan elemen – elemen yang saling
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang
kompleks.
Dalam definisi tersebut ada lima unsur utama, yaitu:
1. Elemen-elemen atau bagian-bagian
2. Adanya interaksi antar elemen
3. Adanya sesuatu yang mengikat antar elemen
4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir
5. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks
Sistem sering dijelaskan sebagai mengandung subsistem – subsistem
yang saling berinteraksi subsistem – subsistem ini dipandang juga sebagai
sistem – sistem yang lebih rendah tingkatannya yang juga memilki
subsistem – subsistem sendiri yang saling berinteraksi, dan demikian
seterusnya. Jadi pengertian sistem bergantung kepada latar belakang cara
pandang orang mencoba mendefinisikannya.
Jadi yang dimaksud dengan sistem hukum adalah suatu susunan atau
tatanan yang diatur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian – bagian
yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola,
hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
B. Macam-macam Sistem Hukum
Pada dasarnya sistem hukum di dunia ada dua kelompok besar yaitu
sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Selain
dari dua tersebut, sebenarnya masih ada lagi seperti sistem hukum islam dan
sistem hukum adat. Akan tetapi pada tugas ini, penulis lebih menitik
beratkan pada pembahasan sistem hukum Anglo Saxon. Adapun
pembahasan atas sistem hukum Anglo Saxon tersebut adalah:

4. C. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)
Sistem hukum Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang
didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan – keputusan hakim
terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim – hakim selanjutnya.
Dikatakan pula bahwa sistem hukum Anglo Saxon merupakan hukum yg
dibuat berdasarkan adat atau tradisi yg berlaku dalam masyarakat dan
keputusan hakim. Pada mulanya, sistem hukum ini tidak tertulis.
Sistem common law Inggris, yang terdiri atas beberapa karakteristik
hukum, sudah sewajarnya jika dipandang sebagai salah satu sistem hukum
utama di dunia. Meskipun bukan merupakan sistem hukum tertua yang
pernah ada, sistem hukum Inggris merupakan hukum nasional tertua yang
berlaku umum di seluruh wilayah kerajaan. Sama seperti sistem civil law,
sistem hukum Inggris dilahirkan melalui rentetan peristiwa bersejarah,
serangkaian sumber hukum, ideologi, doktrin, institusi yang berbeda dan
moda pemikiran hukum yang berbeda yang secara kolektif yang membentuk
tradisi common law Inggris. Tradisi hukum ini berhasil “dicangkokkan” dari
Inggris ke berbagai negara di seluruh dunia yang secara kultural, juga secara
geografis dan linguistik, berbeda dengan Inggris. Tradisi tersebut di tempat-
tempat seperti Australia, Asia Tenggara, India, dan Hongkong, kemudian
diformulasikan dan dijadikan bagian dari sistem hukum yang berlaku saat
itu pada yurisdiksi tertentu. Luar biasanya sumber – sumber hukum, institusi
dan hukum Inggris yang unik ini dapat berdiri bersama dengan budaya,
agama, dan hukum adat asli dari tempat – tempat tersebut, dan seringkali
muncul sistem dualistik.
Pada awalnya penerimaan terhadap hukum Inggris adalah sebagai
akibat dari kolonialiasi Inggris, misi perdagangan dan dominasi kerajaan
Inggris selama periode – periode penting dalam sejarah dunia. Tetapi
beberapa bekas koloni, jauh setelah era pasca kolonial mereka dan setelah
tahap pengembangan nasionalis mereka masih terus menggunakan
pendekatan common law dan filsafat hukum Inggris dalam sistem hukum

5. mereka.
Sistem Hukum Inggris mempunyai dua pembidangan hukum yaitu
hukum common law dan hukum equity. Equity adalah suatu kumpulan
norma – norma hukum yang berkembang pada abad ke-13 dan diterapkan
oleh badan pengadilan yang dinamakan court of chancery. Equity terbentuk
karena common law dalam memberikan putusannya tidak dapat memuaskan
para pencari keadilan, bahkan dalam banyak hal tidak mampu untuk
mengadilinya, sehingga mereka mencari kesempatan untuk meminta
keadilan kepada pihak lain dalam hal ini adalah pimpinan gereja (Lord
Chancellor). Cara ini tidak bertentangan dengan rasio sistem pengadilan
Inggris pada waktu itu, karena Royal Court adalah pengadilan sentral yang
hakim – hakimnya diangkat oleh raja dan mengadili atas nama raja.
Sebaliknya Lord Chancellor adalah rohaniawan. Yang dikenalnya adalah
hukum gereja, sehingga putusan-putusan yang dijatuhkan adalah
berdasarkan hukum gereja (kanonik). Maka, Ditinjau dari sejarahnya, bila
dihubungkan dengan common law maka fungsi equity adalah:
1. Melengkapi kekurangan – kekurangan common law
2. Mengadakan koreksi terhadap common law
Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia
Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika
Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum
ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain
negara – negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem
hukum Anglo – Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang
menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo – Saxon, namun juga
memberlakukan hukum adat dan hukum agama.
Sistem hukum Anglo Saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah
terutama pada masyarakat pada negara – negara berkembang karena sesuai
dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih
menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.
Telah dikatakan bahwa common law “sudah ada sejak zaman dahulu

6. kala” tetapi sebetulnya baru teridentifikasi dan dikatakan dapat digunakan
pada sekitar pertengahan sampai akhir abad ke-12. Lebih jauh lagi, pada
abad ke-12 sampai 13 Masehi, di tengah kekhawatiran terhadap
“intelektualisme” hukum Romawi yang menjalari seluruh Eropa Kontinental
yang terdiri atas risalah – risalah corpus juris yang telah diakui, risalah –
risalah prosedur hukum Romano – Canonical (hukum gereja Romawi),
hukum adat dan legalisasi kerajaan yang semuanya telah mengalami
absorbsi hukum Romawi yang amat besar, hukum Inggris telah mengalami
era “modernisasi”nya. Tradisi common law Inggris dan pengadilan common
law sudah terbentuk dan pada saat itu tahan terhadap penerimaan hukum
Romawi, atau bahkan hukum asing yang lainnya.
Sistem hukum Anglo Saxon kemudian dikenal dengan sebutan
“Anglo Amerika”. Sistem hukum mulai berkembang di Inggris pada abad
XI yang sering disebut sebagai sistem Common Law dan sistem Unwritten
Law (tidak tertulis). Walaupun disebut sebagai sistem unwritten law, hal ini
tidak sepenuhnya benar. Alasannya adalah sistem hukum ini dikenal pula
adanya sumber – sumber hukum yang tertulis (statues).
Sistem common law juga memiliki tiga karakteristik yaitu
yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang paling utama,
dianutnya doktrin stare decisis, dan adanya adversary system dalam konteks
peradilan.
Sumber Hukum common law antara lain:
1. Putusan – putusan hakim/putusan pengadilan atau yurisprudensi (judicial
decisions). Putusan – putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka
melalui putusan – putusan hakim itu prinsip – prinsip dan kaidah – kaidah
hukum dibentuk dan mengikat umum.
2. Kebiasaan – kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang
– undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, karena pada
dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber
dari putusan pengadilan.
Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo Amerika itu
mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang

7. diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang
diberikan oleh sistem hukum eropa kontinental. Sementara bagi hukum
privat pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Anglo Amerika
(Saxon) agak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh sistem Eropa
kontinental. Bagi sistem hukum Anglo Amerika pengertian hukum privat
lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang:
1. hak milik (law of property),
2. hukum tentang orang (law of persons),
3. hukum perjanjian (law of contract) dan
4. hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of tort).
Sistem hukum Anglo Saxon juga memiliki kelebihan dan
kekurangan. Diantara kelebihannya adalah hakim diberi wewenang untuk
melakukan penciptaan hukum melalui yurisprudensi (judge made law).
Berdasarkan keyakinan hati nurani dan akal sehatnya keputusannya lebih
dinamis dan up to date karena senantiasa memperlihatkan keadaan dan
perkembangan masyarakat.
Sedangkan Kelemahannya adalah tidak ada jaminan kepastian
hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan
hukum dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Kecuali hakim tersebut sudah
dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara –
negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi tentunya sistem hukum
anglo saxon kurang tepat dianut.
D. Sejarah Terjadinya Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)
Sistem common law dianut oleh suku – suku Anglika dan Saksa
yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem Anglo –
Saxon. Suku Scott yang mendiami Skotlandia tidak menganut sistem hukum
ini meskipun berada di tanah Inggris mereka menganut system civil law.
Negara – negara bekas jajahan negara – negara kontinental juga menganut
sistem civil law. Sama halnya, negara – negara berbahasa Inggris yang
merupakan bekas jajahan Inggris menganut sistem common law.
Hukum Inggris yang dibawa ke Amerika Serikat oleh para imigran

8. Inggris pada sekitar abad ke -16 dan 17. Setelah Negara Amerika Serikat
merdeka, para imigran itu menghendaki agar sistem common law
diberlakukan di Amerika Serikat. Akan tetapi Amerika Serikat sebagai
bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang
berlaku di Inggris meskipun masih dalam kerangka sistem common law. Di
lain pihak perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di
Amerika Serikat lebih pesat daripada yang terjadi di Inggris. Maka dari itu
perkembangan tersebut menyebabkan terjadinya transaksi dengan negara –
negara lain. Hal ini berimplikasi pada banyaknya hukum Amerika Serikat
yang dijadikan acuan atau landasan transaksi yang bersifat internasional.
Oleh karena itulah sistem common law pada saat ini lazim disebut sebagai
sistem Anglo – Amerika.
Sistem hukum Anglo Amerika ini dalam perkembangannya
melandasi pola hukum positif di negara – negara Amerika Utara, seperti
Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara – negara
persemakmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat sendiri.
Sistem hukum Anglo Amerika menganut suatu doktrin yang dikenal
dengan nama the doctrine of precedent/ stare decisis. Pada hakikatnya
doktrin ini menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang
hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada
dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden).
Dalam hal itu tidak ada putusan hakim lain dari perkara atau putusan hakim
yang telah ada sebelumnya. Kalau itu dianggap tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan
nilai – nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat (common sense) yang
dimiliknya. Melihat kenyataan bahwa banyak prinsip – prinsip hukum yang
timbul dan berkembang dari putusan – putusan hakim untuk suatu perkara
atau kasus yang dihadapi, sistem hukum Anglo Amerika, secara berlebihan,
sering disebut sebagai Case Law.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan

9. Sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang
diatur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu
sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu
pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Sistem hukum Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang
didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu
yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
De Cruz, Peter. 2010. Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan

10. Socialist Law. Diterjemahkan dari karya Peter De Cruz, Comparative Law
in a Changing World. Bandung : Nusa Media.
Syarifin, Pipin. 1998. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Pustaka Setia.
Djamali, Abdoel. 2010. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
Mahmud, Peter. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Prenada Media
Group.
Manan, Abdul. 2009. Aspek – Aspek Pengubah Hukum. Jakarta : Prenada Media
Group.
Soeroso. 2005. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.