Laporan penelitian ini membahas pengelolaan keuangan di dua SMP negeri di Bandung, yaitu SMPN 12 dan SMPN 15. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen untuk mengumpulkan data mengenai sumber dana, pengeluaran dana, dan penerima manfaat bantuan operasional sekolah di kedua sekolah.

1. LAPORAN PENELITIAN
DESKRIPSI HASIL PENGELOLAAN KEUANGAN DI SMPN 12
BANDUNG DAN SMPN 15 BANDUNG
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata kuliah Pengelo1aan Pendidikan yang di
ampu oleh :
Dr. Eka Prihatin,M.Pd.
Oleh : Kelompok 3
Atikah Maharani
1205823
Arif Cahya Gumelar
1202429
Indana Nuzula
1202369
Maryam Susana Oktaviani Sundari 1204438
Muhammad Deni Mahmudin
1205546
Siti Jubaedah
1201783
JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2013

2. KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wa’ Taala. Karena atas
berkat rahmat dan karunia-Nya kami penulis bisa menyelesaikan tugas makalah dalam mata
kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan tema “Pembiayaan”.
Ucapak terima kasih kami ucapkan kepada Drs. Eka Priharin, M.Pd selaku dosen
Pengelolaan Pendidikan yang memberikan banyak arahan kepada kami. Kami juga
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha SMPN 12
BANDUNG dan Bapak Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha SMPN 15, Ketua Jurusan
Pendidikan Geografi FPIPS UPI, dan rekan-rekan yang telah membantu dalam pengerjaan
makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih kurang sempurna, untuk itu penulis
membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan makalah ini, agar
selanjutnya penulis bisa menulis makalah lebih baik lagi.
WassalamualaikumWarahmatullah Wabarokatuh
Bandung, 3 November 2013
Penulis

3. BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Studi Lapangan
Keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas
pendidikan sekolah tidak terlepas dari pengelolaan pendidikan di sekolah itu sendiri.
Pengelolaan pendidikan sekolah merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan
tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan semua pihak baik bagi pengelola sekolah,
guru, dan peserta didik.
Suatu sekolah di katakan berhasil dalam mengelola sumber daya yang ada bila
mengedepankan aspek-aspek pembangunan untuk kepentingan sekolah dan kepentingan
siswa-siswinya.
Rasa ingin tahu untuk mengetahui seluk beluk mengenai sekolah tertuang dalam
pikiran setiap individu mahasiswa. Oleh karenanya studi lapangan dilakukan guna mencari
berbagai macam data, dalam kesempatan ini aspek yang menjadi titik utama dalam
pengelolaan pendidikan yaitu aspek pengelolaan keuangan pendidikan.
B. Tujuan Studi Lapangan
1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari studi lapangan yang dilakukan oleh penulis diantaranya
adalah ingin mengetahui gambaran secara umum mengenai pengelolaan pendidikan
yang ada di sekolah tersebut khusunya ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan
pendidikan.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari studi lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah
memperoleh data mengenai sekolah tersebut yang relevan dengan situasi di lapangan.

4. C. Manfaat Studi Lapangan
1. Manfaat bagi sekolah
Manfaat bagi sekolah yang menjadi objek diantaranya adalah sekolah mampu
memberikan informasi secara lengkap dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
2. Manfaat bagi perkuliahan
Dapat mengurangi rasa jenuh perkuliahan yang selalu dilakukan didalam kelas
mengingat setiap mahasiswa dapat bereksplorasi dan mengimplementasikan materi
didalam kelas dilapangan sekreativ mungkin.
3. Manfaat bagi mahasiswa
Selain memberi wawasan dan pengetahuan, studi lapangan ini bisa merangsang
mahasiswa untuk lebih aktif dalam bertanya mengenai manajemen sekolah, serta
mengetahui situasi sekolah lebih terperinci.
D. Materi Studi Lapangan
Dalam materi kali ini, setiap mahasiswa mengkaji manajemen sekolah. Untuk ini
penulis mengkaji manajemen sekolah dalam aspek Pengelolaan Keuangan Pendidikan.
E. Teknik, Lokasi, dan Sumber Data Studi Lapangan
1. Teknik Pengambilan Data
Data adalah informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Ada dua jenis
data yaitu, data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diambil oleh
peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan
penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada. Data sekunder adalah data yang sudah
tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data asli tidak
diambilpeneliti tetapi oleh pihak lain.
Beberapa teknik pengambilan data yang umum digunakan dalam penelitian sosial
antara lain adalah wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi, serta observasi.
Untuk masing-masing teknik pengambilan digunakan instrumen pengambilan data
yang berbeda. Wawancara menggunakan panduan wawancara dan bisa dilengkapi
dengan alat perekam suara (tape-recorder), studi dokumen dengan alat catat mencatat
atau tustel, catatan, atau alat lainnya.

5. Pada kesempatan kali ini, penulis menggunakan teknik pengambilan data dengan
teknik wawancara dengan pihak terkait dan pihak yang mengetahui seluk beluk
tentang administrasi keuangan di sekolah tersebut.
2. Lokasi Studi Lapangan
Lokasi kunjungan sekolah ini tertuju pada sekolah negeri di Kota Bandung yaitu
SMPN 12 Kota Bandung, yang berlokasi di Jalan DR. Setia Budi No.195 Bandung
Telp (022) 2013947 dan SMPN 15 Kota Bandung yang berlokasi di Jalan DR. Setia
Budi No. 89 Bandung Telp. (022) 2034914.
3. Sumber Data
a. Narasumber
: Ibu Tuti (Kepala Tata Usaha SMPN 12 Bandung), Ibu Yayah
(Kepala Keuangan SMPN 12 Bandung), Ibu Rita (Staff Bendahara dan
Keuangan SMPN 15 Bandung).

6. BAB II
KAJIAN TEORITIK
A. Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Menurut Depdikbud (1989) konsep biaya dalam pendidikan terdiri dari seluruh biaya
yang dikeluarkan dan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pendidikan baik oleh
pemerintah, perorangan dan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.
Di dalam bidang pendidikan, para produsen terdiri dari pemerintah departemen
pendidikan nasional yang menangani sekolah – sekolah. Sedangkan para konsumen adalah
bisa peserta didik atau keluarga dan masyarakat yang menjadi pemakai jasa tersebut.
Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai
kegiatan pendidikan. Apabila dana yang diperlukan telah cukup tersedia, maka dituntut
adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana.
Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang dasar 1945, bahwa pemerintah
mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan fungsinya.
Namun, oleh karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana
pendidikan, maka tanggung jawab atas dana pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua (USPN No. 20 tahun 2003).
Setelah dicanangkan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka ada pergeseran wewenang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Kedua UU tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah untuk
mengatur diri sendiri (otonomi)yang berimplikasi pula pada pengelolaan pendidikan, dan
keuangan pendidikan yang tidak selalu tergantung pada pusat dan organisasi pendidikan di
daerah.
Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan mencakup dua aspek :
1. dimensi penerimaan atau sumber dana
2. dimensi pengeluaran atau alokasi dana.
Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari : penerimaan umum pemerintah,
penerimaan khusus pemerintah yang diperlukan bagi pendidikan,iuran sekolah dan
sumbangan – sumbangan masyarakat.

7. Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi : pengeluaran modal/ kapital atau anggaran
pembangunan (capital outlay /exependiture).
Pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan manfaat, diantaranya :
1. memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan
dana tertentu diperoleh hasil / tujuan tertentu
2. memungkunkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah
satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga swasta termasuk
kursus – kursus).
3. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran – kebocoran ataupun penyimpangan –
penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula
Berdasarkan hal diatas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam
proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi
pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital,
disertai bukti – bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang
dikeluarkan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah
menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa
memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan
tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut
adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi
seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan
pendidikan lain yang sederajat.
B. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1. Membebaskan
pungutan
bagi
seluruh
siswa
SD/SDLB
negeri
dan
SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada
rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional

8. (SBI).
Sumbangan/pungutan
mempertimbangkan
fungsi
bagi
sekolah
pendidikan
RSBI
sebagai
dan
kegiatan
SBI
harus
nirlaba,
tetap
sehingga
sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
C. Sasaran Program dan Besar Bantuan
Sasaran
program
BOS
adalah
semua
sekolah
SD/SDLB
dan
SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan
Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri
maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. besar biaya satuan BOS yang
diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun
D. Waktu Penyaluran Dana
Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode JanuariMaret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Pada tahun anggaran 2013,
dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan
Desember 2013, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2012/2013
dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2013/2014. Bagi wilayah
yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan
dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan
yang mahal, penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada
awal semester. Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Unit wilayah terpencil adalah kecamatan;
2. Tim
Manajemen
BOS
Kabupaten/Kota
mengusulkan
nama-nama
kecamatan terpencil kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, selanjutnya
Tim Manajemen BOS Provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke Tim
Manajemen BOS Pusat;
3. Kementerian Keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah
terpencil berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

9. E. Sekolah Penerima BOS
1. Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
dana BOS;
2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan
menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. sekolah swasta yang
menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah
dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut;
3. Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang
melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
4. Untuk SD/SDLB swasta dan SMP/SMPLB/SMPT swasta, yang mendapatkan
bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat
memungut biaya pendidikan yang digunakanhanya untuk memenuhi kekurangan
biaya investasi dan biaya operasi;
5. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah
ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
6. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang
tua siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya
operasi yang diperoleh dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan
persetujuan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan Komite Sekolah;
7. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa
yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah.
Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak
memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu
pemberiannya;
8. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa
tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan
akuntabilitas;
9. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai
meresahkan masyarakat.

10. F. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9
tahun yang bermutu;
2. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena
alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan
biaya lainnya;
3. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat
SMP;
4. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat
melanjutkan ke SMP/SMPLB;
5. Kepala
sekolah
berkewajiban
mengidentifikasi
anak
putus
sekolah
dilingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
6. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel;
7. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan
sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah Sumbangan sukarela
dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan
jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan
sumbangan.
G. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh
sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS,
yaitu:
1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahuna
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut;
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan setelah
memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan
Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).

11. BAB III
KAJIAN EMPIRIK
A. Deskripsi Hasil Pengamatan
1. Konsep Dasar Keuangan
a. SMPN 12 BANDUNG
Konsep dasar keuangan yang diterapkan di SMPN 12 BANDUNG ini adalah
konsep akuntansi umum hanya saja terikat dengan ketentuan-ketentuan dari
pemerintah seperti format dalam penulisan laporan keuangan. Sistem Administrasi di
sekolah ini seperti pada administrasi pada umumnya yaitu adanya kas umum, kas
tunai, buku bank, dan pajak serta yang masih menggunakan cara manual dan sedikit
komputerisasi.
Dasar keuangan di sekolah ini juga merupakan dana BOS yang diberikan oleh
tiga sumber yang berbeda yaitu dari Pusat, Provinsi dan Kota. Dengan masing masing
dana memiliki besaran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sumbangan
terbesar yaitu sumbangan yang diberikan oleh Pusat.
b. SMPN 15 BANDUNG
Konsep dasar keuangan yang diterapakan di SMPN 15 BANDUNG tidak jauh
berbeda dengan apa yang menjadi konsep dasar di keuangan SMPN 12 Bandung,
hanya saja yang menjadi pembeda disini adalah penggunaan komputerisasi yang
sudah mapan yang di bantu dengan adanya aplikasi software yaitu SIMDA, dimana
dalam aplikasi itu semua jenis penginputan data serta pengadministrasian dilakukan.
Untuk konsep dasr keuangan pemasukan tidak jauh berbeda degan SMPN 12
Bandung yang mendapatkan bantuan BOS dari 3 sumber utama yatitu Pusat, Provinsi
dan Kota. Di sekolah inipun dirasa sumbangan yang paling besar adalah dari Pusat,
yaitu Jakarta.

12. B. Sumber-Sumber penerimaa
Adapun sumber-sumber penerimaan di sekolah ini (SMPN 12 BANDUNG dan
SMPN 15 BANDUNG) antara lain :
1. Dana bantuna BOS
Dana bantuan BOS (Bantuan Operasioanl Sekolah) merupakan dana
pemasukan paling utama yang mengalir setiap 1 triwulan (3 bulan sekali).
Dalam dana BOS ini terdapat 3 sumber utama yaitu BOS Pusat, BOS Provinsi,
dan BOS Kota. Dana bos ini digunakan untuk keperluan operasional sekolah
secara menyeluruh. Untuk kisaran sendiri tidak ada perbedaan diantara kedua
sekolah ini. Dari dana BOS tersebut yang paling besar adalah ada di dana BOS
dari pusat dengan kisaran Rp. 710.000/siswa/tahun.
2. Sumbangan dari komite
Sumber dana kedua yaitu adanya sumbangan dari Komite Sekolah. Komite
merupakan perwakilan atau wali dari orang tua siswa/siswi yang ada disekolah
tersebut. Untuk sumbangan ini pihak dari sekolah tidak meminta melainkan
pihak komite sendiri yang menyumbangkan. Dana ini digunakan sebagai
tambahan biaya atau dana untuk pembangunan. Serta sumbangan dari komite
ini digunakan untuk studytour atau karya wisata
2. Jenis- jenis pengeluaran
a. Pengeluaran rutin
Pengeluaran rutin ialah biaya yang dipergunakan secara berkala dalam suatu masa
tertentu. Dana yang dipergunakan dalam pengeluaran rutin ini memerlukan
pengelolaan yang baik terutama bagi lembaga pendidikan. Pengeluaran rutin di
kedua SMPN ini tidak ada perbedaan yang besar.
Adapun pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan antara lain :
1) gaji honorarium guru
2) upah pegawai
3) pembelian ATK biaya pemeliharaan gedung
4) biaya operasional
5) kegiatan rapat
6) OSIS
7) Fasilitas air dan listrik

13. 8) Biaya dosen tamu dan karya wisata
b. Pengeluaran kapital
Adapun pengneluaran – pengeluaran yang harus dikelurkan antara lain :
1) Biaya untuk mendirikan sekolah
2) Pembelian buku perpusatakaan ataupun buku referensi
3) Sarana dan prasarana sekolah
3. Jenis penggangaran
a. SMPN 12 BANDUNG
Ada 8 Jenis pengganagaran dana disekolah ini, yaitu :

Pengembangan kompetensi lulusan

Pengembangan dan peningkatan standar isi kurikulum

Pengembangan pembelajaran (honor)

Pengembangan standar proses kegiatan

Pengembangan sarana dan prasarana

Pengembangan standart pengelolaan

Pengembangan standart pembiayaan

Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Dari ke depalan point diatas di Sekolah ini anggaran yang paling besar yaitu
dianggaratkan pada pengembangan sarana dan prasarana yaitu sekitar 40 % dan
sisa 60 % nya dibagi secara merata. Untuk jenis pengembangan pemebelajaran
atau honor di sekolah ini terdapat tiga guru honorer dan sembilan Staff Tata
Usaha honorer.
b. SMPN 15 BANDUNG
Cukup berbeda dari sekolah pertama yang hanya menganggarkan 8 anggaran
dasar untuk keuangan. Ada 13 jenis penganggaran di sekolah ini, yaitu :

Penerimaan Siswa Baru

Honor guru Honorer

Bahan Habis Pakai

Pengembangan Profesi

14. 
Bantuan siswa Miskin

Listrik dan tanggungan daya

Perawatan sekolah

Alat praga

Buku perpustakaan

Buku Referensi

Manajemen sekolah

Kursi siswa

Sarana Prasarana sekolah lainnya.
Disini ada 13 anggaan dasar yang jika dibedakan anggaran di sekolah ini
sangatlah terperinci. Untuk anggaran yang paling besa yaitu terdapat pada Gaji
Guru Honorer yang dianggarkan sekitar 20% dari anggaran keseluruhan.
Anggaran ini besar dikarenakan banyaknya jumlah tenaga kerja honorer di
sekolah ini yaitu 6 guru honorer dan 7 orang staff Tata usaha.
4. Bentuk penganggaran
Sekolah
ini menggunakan bentuk penganggaran pembukuan dimana semua
penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan terlebih dahulu kemudiannya uangnya
diterima atau dibayarkan. Selain itu juga sistem keuangan di dua sekolah ini sudah
menggunakan sistem BANK dimana segala bentuk keuangan disimpan di BANK dan jika
ada keperluan ataupun yang lainnya maka uang tersebut akan di ambil disana.
5. Pengawasan keuangan
Pengawasan keuangan yang ada tidak jauh berbeda dari sekolah pertama dengan
sekolah
kedua
dilakukan
melalui
koordinasi
antara
bendahara
kemudian
dipertanggungjawabkan kepada keepala sekolah setelah itu oleh kepala sekolah
dilaporkan kepada dinas pendidikan Kota, Provinsi dan Pusat.
Cara-cara mempertanggungjawabkan keuangannya antara lain :
a. Diadakan pemeriksaan kas dan menyusun berita acara pemeriksaan kas setiap
akhir triwulan secara teratur
b. Pembukuan dilakukan setiap hari, triwulan, semester dan tahunan .
c. Atasan langsung bendahara bertanggungjawab atas kerugian

15. BAB IV
KESIMPULAN
Sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan di SMPN 12 BANDUNG dan SMPN 15
BANDUNG ini adalah sistem akuntansi umum hanya saja terikat pada ketentuan-ketentuan
format yang sudah ditentukan pemerintah. Secara kesuluruhan tidak ada perbedaan yang jelas
dari kedua SMP ini, hal ini membuktikan bahwa ketentuan-ketenutuan dari pusat sudah
dilaksanakan dengan baik di setiap sekolah. Segala pembiayaan yang digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional sekolahpun dirasa tidak ada perbedaan yang besar. Serta
sistem pelaporan pertanggung jawaban yang sama baik dari segi alur dan bantuk
pelaporannya.

16. DAFTAR PUSTAKA
Fattah, Nanang. 2000. Landasan Manajemen Pendidikan. Cetak Ketiga. Bandung, PT.
Remaja Rosdakarya
Tim dosen Jurusan Pendidikan Administrasi Pendidikan. 2007. Pengelolaan Pendidikan.
Bandung : Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. UPI. Bandung.
Mustatofa. 2008. Konsep-konsep Dasar Pendidikan, pengelolaan Pendidikan. 2007.UPI
Bandung.