SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  22
Hukum Acara Perdata
(tentang Gugatan dan Jawaban)
oleh:
B. A. RUSYDI
2
GUGATAN
3
Sudikno Mertokusumo:
Tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa
dengan pihak lain yang bertujuan memperoleh perlindungan
yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim
sendiri (eigenrichting)
Gugatan pada prinsipnya didefinisikan merupakan tuntutan hukum
guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu, yang diajukan oleh
seseorang atau lebih/ suatu badan hukum (sebagai Penggugat)
terhadap seseorang/ suatu badan hukum atau lebih (sebagai
Tergugat)
Bentuk Surat Gugatan
4
Lisan
Tertulis
“
Pasal 8 No. 3 Rv, Gugatan paling
tidak memuat:
1. Identitas Para Pihak;
2. Fundamentum Petendi (Posita);
3. Petitum (tuntutan)
5
✘ Identitas Pihak:
Merupakan ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap,
tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal,
kewarganegaraan (bila perlu).
Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus
disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya
apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon
dan termohon.
TUJUAN:
Memperjelas pihak yang terlibat sehingga menghindari error in
persona
6
✘ Fundamentum Petendi (Posita)
~ Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden);
~ Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden)
Sistematika:
1. Bagaimana legal standing para pihak, awal mula antara Penggugat dan Tergugat melakukan
perbuatan/ hubungan hukum (akan terlihat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam
hubungan hukum itu). Perhatikan bentuk gugatan apakah wanprestasi atau PMH
2. Bagaimana perjalanan perbuatan/ hubungan hukum itu (Apakah terlaksana atau tidak?
Apakah dari perbuatan/ hubungan itu menimbulkan kerugian atau tidak?
3. Apabila terdapat lebih dari 1 tergugat, uraikan perbuatan masing-masing tergugat tersebut;
4. Kerugian yang ditimbulkan, baik materiil maupun immateriil. Diuraikan secara jelas dan
terperinci;
5. Apabila terdapat tuntuan provisi, uraikan alasannya;
6. Tentukan dengan jelas objek yang akan dijadikan jaminan;
7
✘ Petitum:
~ Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan
tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat
sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;
~ Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung
berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan
pelengkap dari tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud:
a. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
b. Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad;
c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratair)
apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang
tertentu;
d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa
(dwangsom);
e. Tuntutan “Ex Aequo Et Bono”
8
Perhatikan jenis putusan ditinjau dari sifatnya, yaitu:
1. Putusan Deklaratoir
penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun
status
2. Putusan Konstitutif
putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang
bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang
menimbulkan keadaan hukum baru
3. Putusan Kondemnatoir
putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak
yang berperkara
9
Contoh petitum yang meminta putusan deklaratoir:
• Menyatakan sah perjanjian sewa-menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
• Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek
sengketa;
Contoh petitum yang meminta putusan konstitutif:
• Menyatakan perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan
hukum;
• Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan
hukum Akte Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat;
Contoh petitum yang meminta putusan kondemnatoir:
• Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.
100.000.000,- kepada Penggugat secara tanggung renteng;
• Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini
10
Syarat Formil Gugatan:
Terpenuhinya syarat formil suatu gugatan merupakan suatu keharusan
yang tidak boleh terabaikan. Pelanggaran terhadap hal ini
mengakibatkan gugatan mengandung cacat dan gugatan menjadi tidak
sah. Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk)
11
✘ Menyebutkan identitas para pihak dengan lengkap dan jelas;
✘ Setiap gugatan harus memperhatikan kompetensi baik
kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;
✘ Error in Persona:
1. Diskualifikasi person (Penggugat bukan persona standi in
judicio), bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan,
2. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (Plurium litisa
consortium).
3. Orang yang digugat sebagai pihak tidak lengkap.
12
✘ Obscur libel:
a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang
mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak
menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.
b. Tidak jelas objek sengketanya
tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan
luas, tidak ditemukan objek sengketa;
c. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum;
d. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau ex
aequo et bono;
13
✘ Nebis in idem,
Apa yang digugat/perkaranya sudah pernah diperkarakan dan telah ada
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif,
yaitu menolak gugatan atau mengabulkan.
Objek sama; Subjek sama; Materi pokok perkara yang sama
Kalau putusannya negatif (tidak dapat diterima) tidak mengakibatkan
nebis in idem
✘ Gugatan Prematur.
Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang
menangguhkan. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat
yang ditentukan UU belum terjadi. Apa yang hendak digugat tertunda oleh
faktor syarat yang dijanjikan. Misalnya hutang yang belum jatuh tempo.
14
✘ Rei Judicata Deductae
Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam
proses peradilan. Perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan
belum putus atau prosesnya masih berlangsung pada tingkat yang
lebih tinggi (banding, kasasi atau ada perlawanan). Dengan
demikian apa yang digugat sekarang masih tergantung
(aanhanging geding)
✘ Apa yang dibuat telah dikesampingkan.
~ apa yang digugat telah dipenuhi;
~ sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat;
~ sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris);
~ sudah lewat waktu (daluwarsa).
15
e. Nebis in idem,
Apa yang digugat/perkaranya sudah pernah diperkarakan dan telah
ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan
bersifat positif, yaitu menolak gugatan atau mengabulkan.
Objek sama; Subjek sama; Materi pokok perkara yang sama
Kalau putusannya negatif (tidak dapat diterima) tidak
mengakibatkan nebis in idem
f. Gugatan Prematur.
Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang
menangguhkan. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena
syarat yang ditentukan UU belum terjadi. Apa yang hendak digugat
tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan. Misalnya hutang yang
belum jatuh tempo.
16
17
JAWABAN
~ Merupakan hak (para) Tergugat untuk menanggapi/ menjawab gugatan
Penggugat;
~ Disampaikan ke muka persidangan setelah gugatan dibacakan;
~ Materi jawaban ada 3, yaitu: Eksepsi; Jawaban Pokok Perkara; dan Gugatan
Rekonpensi
~ Dalam eksepsi terbagi 2, yaitu Pertama, Eksepsi tentang kompetensi
pengadilan yg mengadili (Absolut dan relative) dan Kedua, Eksepsi Prosesual
(tentang keabsahan formalitas gugatan).
18
Komponen Jawaban:
~ Adresat, yaitu kepada majelis hakim pemeriksa perkara sebagaimana
nomor register perkara;
~ Identitas Tergugat baik secara mandiri maupun telah dikuasakan kepada
Kuasa Hukumnya;
~ Uraian tentang Eksepsi tentang kompetensi (relative maupun absolut);
~ Uraian tentang Eksepsi Prosesual (tentang keabsahan formalitas
gugatan);
~ Uraian tentang Jawaban dalam Pokok Perkara;
~ Terdapat gugatan rekonpensi (bila Tergugat ingin menggugat balik);
~ Petitum Jawaban;
19
20
REPLIK-DUPLIK
~ Replik merupakan tanggapan (para) penggugat atas jawaban (para)
tergugat;
~ Biasanya dibarengkan dgn jawaban terhadap gugatan rekonpensi;
~ Materinya biasanya tentang penegasan kembali materi gugatan yg telah
disampaikan sebelumnya;
~ Sama halnya dgn duplik, biasanya penegasan kembali tentang jawaban yg
telah disampaikan sebelumnya. Bila ada gugatan rekonpensi, duplik
berisikan pula tentang tanggapan penggugat rekonpensi terhadap
jawaban tergugat rekonpensi.
21
thanks!
22

Contenu connexe

Similaire à 6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptx

Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Idik Saeful Bahri
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptxPembayunAM
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptasifsardari
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktianepylian
 
hukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptx
hukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptxhukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptx
hukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptxAlfiyaWicaksono
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianhylmihalim
 
Penyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialPenyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialFardalaw Labor
 
Gugatan Class Action
Gugatan Class ActionGugatan Class Action
Gugatan Class ActionIsaka Yoga
 
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianHukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianFenti Anita Sari
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptxssuser698e0f
 

Similaire à 6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptx (20)

Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Gugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptxGugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptx
 
Acaraperdata
AcaraperdataAcaraperdata
Acaraperdata
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
hukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptx
hukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptxhukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptx
hukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptx
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
 
advokatur.pptx
advokatur.pptxadvokatur.pptx
advokatur.pptx
 
Penyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrialPenyelesaian hubungan industrial
Penyelesaian hubungan industrial
 
Gugatan Class Action
Gugatan Class ActionGugatan Class Action
Gugatan Class Action
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianHukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 

Dernier

Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 

Dernier (12)

Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 

6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptx

  • 1. Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan dan Jawaban) oleh: B. A. RUSYDI
  • 3. 3 Sudikno Mertokusumo: Tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (eigenrichting) Gugatan pada prinsipnya didefinisikan merupakan tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu, yang diajukan oleh seseorang atau lebih/ suatu badan hukum (sebagai Penggugat) terhadap seseorang/ suatu badan hukum atau lebih (sebagai Tergugat)
  • 5. “ Pasal 8 No. 3 Rv, Gugatan paling tidak memuat: 1. Identitas Para Pihak; 2. Fundamentum Petendi (Posita); 3. Petitum (tuntutan) 5
  • 6. ✘ Identitas Pihak: Merupakan ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (bila perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon. TUJUAN: Memperjelas pihak yang terlibat sehingga menghindari error in persona 6
  • 7. ✘ Fundamentum Petendi (Posita) ~ Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden); ~ Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden) Sistematika: 1. Bagaimana legal standing para pihak, awal mula antara Penggugat dan Tergugat melakukan perbuatan/ hubungan hukum (akan terlihat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan hukum itu). Perhatikan bentuk gugatan apakah wanprestasi atau PMH 2. Bagaimana perjalanan perbuatan/ hubungan hukum itu (Apakah terlaksana atau tidak? Apakah dari perbuatan/ hubungan itu menimbulkan kerugian atau tidak? 3. Apabila terdapat lebih dari 1 tergugat, uraikan perbuatan masing-masing tergugat tersebut; 4. Kerugian yang ditimbulkan, baik materiil maupun immateriil. Diuraikan secara jelas dan terperinci; 5. Apabila terdapat tuntuan provisi, uraikan alasannya; 6. Tentukan dengan jelas objek yang akan dijadikan jaminan; 7
  • 8. ✘ Petitum: ~ Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita; ~ Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud: a. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara; b. Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad; c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratair) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu; d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom); e. Tuntutan “Ex Aequo Et Bono” 8
  • 9. Perhatikan jenis putusan ditinjau dari sifatnya, yaitu: 1. Putusan Deklaratoir penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status 2. Putusan Konstitutif putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru 3. Putusan Kondemnatoir putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara 9
  • 10. Contoh petitum yang meminta putusan deklaratoir: • Menyatakan sah perjanjian sewa-menyewa antara Penggugat dan Tergugat; • Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa; Contoh petitum yang meminta putusan konstitutif: • Menyatakan perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; • Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum Akte Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat; Contoh petitum yang meminta putusan kondemnatoir: • Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat secara tanggung renteng; • Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini 10
  • 11. Syarat Formil Gugatan: Terpenuhinya syarat formil suatu gugatan merupakan suatu keharusan yang tidak boleh terabaikan. Pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan gugatan mengandung cacat dan gugatan menjadi tidak sah. Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) 11
  • 12. ✘ Menyebutkan identitas para pihak dengan lengkap dan jelas; ✘ Setiap gugatan harus memperhatikan kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif; ✘ Error in Persona: 1. Diskualifikasi person (Penggugat bukan persona standi in judicio), bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, 2. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (Plurium litisa consortium). 3. Orang yang digugat sebagai pihak tidak lengkap. 12
  • 13. ✘ Obscur libel: a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. b. Tidak jelas objek sengketanya tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, tidak ditemukan objek sengketa; c. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum; d. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono; 13
  • 14. ✘ Nebis in idem, Apa yang digugat/perkaranya sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif, yaitu menolak gugatan atau mengabulkan. Objek sama; Subjek sama; Materi pokok perkara yang sama Kalau putusannya negatif (tidak dapat diterima) tidak mengakibatkan nebis in idem ✘ Gugatan Prematur. Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang menangguhkan. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan UU belum terjadi. Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan. Misalnya hutang yang belum jatuh tempo. 14
  • 15. ✘ Rei Judicata Deductae Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan. Perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan belum putus atau prosesnya masih berlangsung pada tingkat yang lebih tinggi (banding, kasasi atau ada perlawanan). Dengan demikian apa yang digugat sekarang masih tergantung (aanhanging geding) ✘ Apa yang dibuat telah dikesampingkan. ~ apa yang digugat telah dipenuhi; ~ sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat; ~ sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris); ~ sudah lewat waktu (daluwarsa). 15
  • 16. e. Nebis in idem, Apa yang digugat/perkaranya sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif, yaitu menolak gugatan atau mengabulkan. Objek sama; Subjek sama; Materi pokok perkara yang sama Kalau putusannya negatif (tidak dapat diterima) tidak mengakibatkan nebis in idem f. Gugatan Prematur. Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang menangguhkan. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan UU belum terjadi. Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan. Misalnya hutang yang belum jatuh tempo. 16
  • 18. ~ Merupakan hak (para) Tergugat untuk menanggapi/ menjawab gugatan Penggugat; ~ Disampaikan ke muka persidangan setelah gugatan dibacakan; ~ Materi jawaban ada 3, yaitu: Eksepsi; Jawaban Pokok Perkara; dan Gugatan Rekonpensi ~ Dalam eksepsi terbagi 2, yaitu Pertama, Eksepsi tentang kompetensi pengadilan yg mengadili (Absolut dan relative) dan Kedua, Eksepsi Prosesual (tentang keabsahan formalitas gugatan). 18
  • 19. Komponen Jawaban: ~ Adresat, yaitu kepada majelis hakim pemeriksa perkara sebagaimana nomor register perkara; ~ Identitas Tergugat baik secara mandiri maupun telah dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya; ~ Uraian tentang Eksepsi tentang kompetensi (relative maupun absolut); ~ Uraian tentang Eksepsi Prosesual (tentang keabsahan formalitas gugatan); ~ Uraian tentang Jawaban dalam Pokok Perkara; ~ Terdapat gugatan rekonpensi (bila Tergugat ingin menggugat balik); ~ Petitum Jawaban; 19
  • 21. ~ Replik merupakan tanggapan (para) penggugat atas jawaban (para) tergugat; ~ Biasanya dibarengkan dgn jawaban terhadap gugatan rekonpensi; ~ Materinya biasanya tentang penegasan kembali materi gugatan yg telah disampaikan sebelumnya; ~ Sama halnya dgn duplik, biasanya penegasan kembali tentang jawaban yg telah disampaikan sebelumnya. Bila ada gugatan rekonpensi, duplik berisikan pula tentang tanggapan penggugat rekonpensi terhadap jawaban tergugat rekonpensi. 21