Perjanjian ini membahas pengangkutan batubara antara PT. X dan PT. Y. PT. X akan menyediakan truk untuk mengangkut batubara dari area tambang PT. Y ke tempat penyerahan yang ditentukan. Biaya pengangkutan sebesar Rp__ per ton. Perjanjian berlaku selama masih ada produksi batubara PT. Y. PT. X bertanggung jawab atas pengangkutan batubara secara aman dan memastikan jumlah yang tiba sama dengan yang diang

1. Perjanjian No. _____________________ Page 1
PERJANJIAN PENGANGKUTAN BATUBARA
Nomor : __________________
antara
PT. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
dengan
PT. ____________________
Tanggal : _______FEBRUARI 2023

2. Perjanjian No. _____________________ Page 2
PERJANJIAN PENGANGKUTAN BATUBARA ini (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) dibuat pada
Hari ............, Tanggal .................., Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Sebelas (XX/10/2011) antara :
PT. ......................, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum
Indonesia, berkantor di Jl. ............................... No. ....., ......................, Tlp (021) 123456, Fax.
(021) 987654, dalam hal ini diwakili oleh ................, selaku Direktur Utama. (Selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA).
dengan
PT. __________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum
Indonesia, berkantor di_________________, _____, Jakarta ______, dalam hal ini diwakili
oleh ____________, selaku Direktur Utama. (Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA).
(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan secara individu sebagai “PIHAK”)
PARA PIHAK DENGAN INI MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :
(a) Dengan tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam
Perjanjian, PIHAK KEDUA bermaksud menggunakan jasa PIHAK PERTAMA untuk melakukan
pengangkutan batubara.
(b) Batubara yang akan diangkut dari area tambang yang terletak di stockpile milik CTSP yang
berada di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun (Selanjutnya
disebut sebagai “Ärea Tambang”) ke Jetty Stockpile yang akan ditentukan kemudian oleh
PIHAK KEDUA (Selanjutnya disebut sebagai “Tempat Penyerahan”).
(c) PIHAK PERTAMA telah memiliki pengalaman di bidang pengangkutan batubara di Indonesia.
(d) PIHAK PERTAMA setuju untuk mengangkut Batubara dan melaksanakan jasa- jasa terkait
sebagaimana tersebut diatas dan dalam Perjanjian ini untuk kepentingan PIHAK KEDUA,
dengan tunduk pada ketentuan – ketentuan dan persyaratan – persyaratan dalam Perjanjian
ini.
OLEH KARENA ITU, PARA PIHAK dengan ini menyetujui hal – hal sebagai berikut :
PASAL 1
DEFINISI – DEFINISI
Kecuali ditunjukkan sebaliknya, seluruh rujukan terhadap Pasal berarti Pasal dari Perjanjian ini,
kecuali disebutkan sebaliknya, seluruh rujukan terhadap perjanjian – perjanjian atau Perjanjian –
Perjanjian tersebut berikut seluruh lampiran – lampirannya, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
PASAL 2
JUMLAH
1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk setiap saat siap dan sanggup mengangkut Batubara dari
berbagai tempat – tempat pemuatan yang telah disetujui di Area Tambang ke Tempat

3. Perjanjian No. _____________________ Page 3
Penyerahan/ Stockpile Jetty, sebagaimana ditentukan oleh PIHAK KEDUA (Jumlah dan data
Truk terlampir).
2. PIHAK KEDUA akan memuat jumlah batubara yang dianggap layak menurut PARA PIHAK ke
atas Dump truk (DT) milik PIHAK PERTAMA dan selanjutnya ditimbang di jembatan timbang
milik PIHAK KEDUA sebelum diberangkatkan, selanjutnya PIHAK PERTAMA akan diberitahu
mengenai jumlah tersebut dalam bentuk tertulis.
PASAL 3
OBJEK PERJANJIAN
1. Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA menyediakan ..... (.........) Unit Dump Truk dalam kondisi
baik, layak jalan, dan tahun pembuatan tidak kurang dari Tahun 2008, dilengkapi peralatan
yang cukup, serta surat-surat kendaraan lengkap.
2. Kondisi dan kelayakan Unit Dump Truk akan di periksa/di verifikasi oleh Pihak yang telah
ditunjuk PIHAK KEDUA. Apabila dinyatakan layak, maka unit Dump Truck tersebut dapat
digunakan oleh PIHAK KEDUA, dan apabila tidak layak, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban
untuk menggantinya dengan yang layak sesuai dengan persyaratan.
3. Salinan BPKB dan STNK dari masing-masing kendaraan wajib diserahkan PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA pada saat penandatangan perjanjian ini.
PASAL 4
BIAYA PENGANGKUTAN
1. Biaya PENGANGKUTAN:
PIHAK PERTAMA akan dibayar dalam mata uang Rupiah (“Rp”) (“Pembayaran
PENGANGKUTAN”) untuk mengangkut Batubara sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian
ini adalah senilai Rp __________,- (__________ rupiah) per ton.
2. Biaya pengangkutan sudah termasuk biaya muat dan bongkar muatan. Pemuatan batubara
dilakukan di mulut tambang tempat pemotongan batubara/tempat dermaga jebak.
Biaya – biaya diatas termasuk, setiap ongkos / donasi pihak ketiga / menutupi terpal /
pemindahan terpal pada truk / dan seluruh ongkos selama perjalanan jika ada /termasuk
biaya legal yang berhubungan dengan pengangkutan truk hingga ke tempat tujuan.
3. PARA PIHAK sepakat selama perjanjian ini berlangsung harga yang sudah disepakati bersama
dalam perjanjian ini tidak akan berubah.
PASAL 4
PERPAJAKAN
1. PARA PIHAK menyatakan tunduk terhadap kewajiban perpajakan menurut ketentuan dan
peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.
2. Harga dalam perjanjian ini belum termasuk pajak, kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) menjadi
beban PIHAK PERTAMA dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban PIHAK
KEDUA.

4. Perjanjian No. _____________________ Page 4
PASAL 5
SURAT TAGIHAN DAN PEMBAYARAN
1. Surat Tagihan untuk Pembayaran PENGANGKUTAN akan disampaikan PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 5(lima) hari kepada untuk setiap 2500 ton
batubara yang diangkut dan disesuaikan pada tempat tujuan. PIHAK KEDUA diharuskan untuk
membayar seluruh tagihan yang tertera pada surat tagihan dalam jangka waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan tagihan.
2. Batubara Yang Diangkut (dalam satuan Ton).
PARA PIHAK harus memastikan bahwa setiap truk memiliki slip pengiriman yang menyatakan
Jumlah Batubara (dalam Ton) yang dimuat pada area tambang muat berdasarkan hasil
jembatan timbang milik PIHAK KEDUA. Surat tagihan akan diverifikasi dengan daftar / tanda
terima pengiriman yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA. Finalisasi jumlah batubara dihitung
dari jumlah tonase yang diterima di pelabuhan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berdasarkan
slip jembatan timbang di tempat penyerahan.
3. Mata Uang dan Metode Pembayaran
Seluruh pembayaran yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dalam Rupiah dan
dibayarkan dengan menggunakan transfer kawat ke rekening bank PIHAK PERTAMA
sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan.
4. Komisi untuk mediator
Komisi untuk tim mediasi (mediator) sebesar Rp. 5,000.00 ( Lima Ribu Rupiah) per ton akan
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA langsung sesuai dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA ke
rekening Bank Permata, Cabang Adhi Graha, Jakarta Selatan, No. 4101198486 atas nama
Refnaldi, yang kemudian dibagi kepada mediator yang lainnya, sehingga nilai pembayaran
yang disampaikan kepada rekening PIHAK PERTAMA menjadi Rp. 75,000.00 ( Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah) per ton.
PASAL 6
JANGKA WAKTU
1. Perjanjian ini berlaku selama masih adanya produksi batubara oleh PIHAK KEDUA dan
ketersediaan batubara PIHAK KEDUA yang dijual kepada Pembeli dari PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri, apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri dengan
memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 30 (tigapuluh) hari kepada pihak yang lain.
PASAL 7
LINGKUP PEKERJAAN
1. PIHAK PERTAMA berkewajiban, sejak dan setelah tanggal Perjanjian ini, memastikan bahwa
Batubara diangkut dan diantar dari Area tambang ke Tempat Penyerahan/ Stockpile Jetty yang
telah ditentukan PIHAK KEDUA. Adanya penyalahgunaan batubara antara tempat pemuatan
dan pembongkaran, serta pencurian batubara pada saat transit dari pemuatan ke tempat
tujuan adalah tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepenuhmya. Biaya atas batubara akan
ditanggung PIHAK PERTAMA apabila terdapat kekurangan jumlah batubara dari jumlah pada
saat pemuatan ke truk.

5. Perjanjian No. _____________________ Page 5
2. PIHAK PERTAMA atas biayanya sendiri bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi untuk
truk dan salinan atas polis asuransi akan diserahkan ke PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan personil dalam jumlah yang cukup untuk
melaksanakan kewajiban – kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
PASAL 8
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana
sebagaimana diatur dalam perjanjian ini secara berkelanjutan dan tidak terputus dari Area
Tambang ke Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty untuk PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan truk –truk yang siap dan layak pakai untuk
PIHAK KEDUA di Areal Tambang menuju Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty yang telah
ditentukan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban, atas biayanya sendiri, bertanggung jawab atas segala aspek
sehubungan dengan Lingkup Kerja termasuk tidak terbatas untuk mematuhi dalam rangka
pengoperasian Truk dari Area Tambang hingga Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty.
4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memelihara Truk untuk kepentingan Perjanjian ini
dan dalam kondisi yang layak dan dapat diterima oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap masalah yang berhubungan dengan masyarakat
seperti pengangkutan/transportasi, penutupan terpal, dan biaya jalan tol (jika ada) pada
setiap titik sehubungan dengan pengiriman batubara secara aman dari Area Tambang ke
Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty.
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas biayanya sendiri untuk menyediakan personil yang terlatih
dan mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan Lingkup Pekerjaan.
7. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan bahan bakar, bahan yang dapat
dikonsumsi (consumable material), serta suku cadang yang untuk kelancaran jalannya Truk
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar seluruh gaji dan fasilitas – fasilitas tambahan yang
terhutang kepada karyawannya sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban – kewajiban
PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini dan mengatur perolehan semua izin, surat – surat,
dokumen – dokumen serta persetujuan lain yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia bagi karyawannya agar dapat melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA
berdasarkan Perjanjian ini.
9. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memastikan bahwa batubara tiba di Tempat
Penyerahan/Stockpile Jetty dalam jumlah yang sama saat dimuat pada Area Tambang dengan
merujuk hasil timbangan di Jembatan Timbang. Jika PIHAK KEDUA menemukan kekurangan
dalam jumlah batubara atau jika terdapat truk yang hilang maka PIHAK KEDUA akan
mengenakan denda 100% dari biaya kepada PIHAK PERTAMA yang dapat dikurangi dari
pembayaran PIHAK PERTAMA atau PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menanggung
semua biaya – biaya tersebut, yang mana yang dapat diterima oleh PIHAK KEDUA.
10. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas seluruh kecelakaan termasuk namun tidak terbatas
pada kecelakaan yang terjadi di aras/di luar jalan.
11. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan jasa – jasanya dengan baik dan efisien dan akan
membebaskan PIHAK KEDUA dari klaim yang timbul dari kegagalan pelaksanaannya ataupun
kegagalan pelaksanaan karyawannya.
12. PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung PPh/setiap pajak dan/atau pembayaran yang
dapat dibayarkan kepada setiap badan berwenang Republik Indonesia sehubungan dengan
Lingkup Kerja.
13. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memastikan bahwa pengemudi – pengemudi dan
personil lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan Lingkup Kerja tersedia 24 jam.

6. Perjanjian No. _____________________ Page 6
14. PIHAK PERTAMA berkewajiban melengkapi Alat Pengaman Diri (APD) untuk Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) bagi pengemudi – pengemudi dan personil lainnya yang dibutuhkan
sehubungan dengan Lingkup Kerja di Areal Pertambangan.
15. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan akomodasi berupa tempat tinggal dan
konsumsi bagi pengemudi – pengemudi dan personil lainnya yang dibutuhkan sehubungan
dengan Lingkup Kerja selama bekerja di Areal Tambang PIHAK KEDUA.
16. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas personil/anak buah dan mesin-mesin milik PIHAK
KEDUA, disamping atas personil/anak buah dan mesin dari PIHAK PERTAMA dan termasuk
bertanggung jawab untuk setiap kehilangan dan/ atau kerusakan yang disebabkan oleh
kesalahan ataupun kelalaian anak buah PIHAK PERTAMA kepada mesinnya milik PIHAK
KEDUA. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab untuk kecelakaan/ pencurian/ atau setiap
kehilangan yang disebabkan oleh personil/anak buah dan/atau mesin PIHAK PERTAMA.
17. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan perbaikan secara wajar atas truk apabila diminta
oleh PIHAK KEDUA.
18. Pada saat PIHAK PERTAMA melakukan perbaikan, atau mengalami kecelakaan sehingga tidak
dapat mengangkut batubara dari Areal Tambang ke tempat Penyerahan, PIHAK PERTAMA
diwajibkan untuk menyediakan truk pengganti bagi PIHAK KEDUA tanpa ada pembebanan
biaya apapun kepada PIHAK KEDUA.
19. PIHAK PERTAMA berhak atas setiap pembayaran dengan jumlah dan batas waktu yang telah
disepakati bersama sebagaimana diatur dalam perjanjian ini
PASAL 9
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga timbunan batubara pada Area Tambang senantiasa siap
dan mampu untuk menyediakan pasokan Batubara ke truk.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal
jatuh tempo sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 perjanjian ini.
3. Tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, apabila
tidak terdapat batubara yang tersedia disebabkan karena hujan lebat/masalah lokal/ketidak
pastian/ atau masalah lain yang berada diluar kendali PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA dan pihak-pihak yang ditunjuknya/kuasanya mempunyai hak untuk memeriksa
truk-truk dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan yang wajar kepada PIHAK
PERTAMA.
PASAL 10
PELABUHAN PENYERAHAN PENGGANTI
Jika Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty tidak dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA karena sebab
apapun, baik sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa keadaan kahar atau hal lainnya,
maka PIHAK KEDUA dapat meminta seluruh atau sebagian dari pengangkutan batubara
berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dari Area Tambang ke suatu tempat penyerahaan pengganti
yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, dengan syarat bahwa PIHAK KEDUA senantiasa memberikan
kompensasi kepada PIHAK PERTAMA untuk setiap tambahan jarak sesuai dengan tarif yang
wajar.
PASAL 11
INDEPENDENSI
PIHAK PERTAMA setiap saat akan selalu menjadi Pihak yang independent dan tidak akan
mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai agen dari PIHAK KEDUA ataupun mempunyai

7. Perjanjian No. _____________________ Page 7
kewenangan untuk mengikat PIHAK KEDUA dengan pihak manapun dengan cara apapun.
Seluruh pihak yang dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan atas
Perjanjian ini, akan setiap saat selama jangka waktu dari Perjanjian ini menjadi pekerja dari
PIHAK PERTAMA dan bukan PIHAK KEDUA.
PASAL 12
GANTI RUGI OLEH PIHAK PERTAMA
1. Ganti Rugi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Sebagai tambahan atas kewajiban-
kewajiban lain yang dimaksud dalam Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA akan bertanggung
jawab atas dan akan membela serta membebaskan PIHAK KEDUA dari dan terhadap setiap
dan seluruh klaim yang berhubungan dengan kematian atau kecelakaan anak buah PIHAK
PERTAMA atau, terhadap kerugian atau berhubungan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara ini, kecuali disebabkan oleh tindakan
yang disengaja oleh PIHAK KEDUA. Lebih lanjut PIHAK PERTAMA akan membela, memberi
ganti rugi dan membebaskan PIHAK KEDUA dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim yang
berhubungan dengan kematian ataupun kecelakaan terhadap pihak ketiga atau terhadap
kerugian atau kerusakan property pihak ketiga, yang mana timbul ataupun secara langsung
maupun tidak langsung berhubung dengan pelaksanaan kewajiban PIHAK PERTAMA
berdasarkan Perjanjian ini.
2. Sub Perjanjian
PIHAK PERTAMA tidak akan menunjuk subPerjanjiantor atau membentuk agen untuk
melaksanakan sebagian ataupun seluruh Lingkup Pekerjaan. PARA PIHAK setuju bahwa
Perjanjian ini dapat diakhiri atas diskresi tunggal PIHAK KEDUA dan tidak ada pembayaran
apapun yang harus dibayarkan dalam hal tersebut.
PASAL 13
KEADAAN KAHAR
1. Istilah “keadaan kahar” berarti setiap kejadiaan yang secara wajar berada diluar kendali dari
atau kesalahan atau kelalaian dari Pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar, dan dimana
telah dilakukan suatu tindakan yang hati-hati atau terjadinya ekspansi yang wajar, Pihak
tersebut tidak dapat mencegah ataupun mengatasi suatu keadaan Kahar, dengan tanpa
mempertimbangkan apakah kejadian tersebut dapat diramalkan, seperti termasuk namun
tidak terbatas pada tindakan Tuhan, tindakan musuh masyarakat, pemberontakan, kerusuhan
, pemogokan, penutupan, sengketa perburuhan, gangguan atau keresahan, kekurangan
tenaga kerja, bahan-bahan atau bahan bakar, kebakaran, ledakan, tanah longsor, gempa bumi,
badai, banjir, kondisi sungai, kerusakan yang berpengaruh besar atau signifikan atas, atau
kerusakan dari, peralatan atau fasilitas pabrik (termasuk pemadaman darurat dari alat-alat
atau fasilitas dalam rangka melakukan perbaikan untuk mencegah tidak dapat digunakan atau
kerusakan terhadapnya), gangguan terhadap atau keterlambatan dari Pengiriman, embargo,
blokade, ketidakmampuan mendapatkan ijin atau persetujuan dari institusi Pemerintahan
maupun, tindakan pejabat sipil atau militer,dan sebab lain dengan jenis atau karakter yang
disebutkan disini,baik dapat diramalkan atau tidak, yang secara keseluruhan atau sebagian
menghalangi penambangan, persiapan, pengangkutan, pemuatan atau transportasi batubara
oleh PIHAK KEDUA atau penerimaan dan, pengangkutannya oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak harus secara melakukan
pemberitahuan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peristiwa Keadaan
Kahar tersebut terjadi disertai dengan keterangan sebanyak mungkin dan berkewajiban secara
langsung memberitahukan kepada pihak lainnya. Segera setelah Keadaan Kahar berakhir,

8. Perjanjian No. _____________________ Page 8
Pihak yang terkena dampak diharuskan untuk segera melaksanakan kewajiban yang tertunda
dengan segera.
PASAL 14
PENGAKHIRAN
1. PIHAK KEDUA dapat menangguhkan atau mengakhiri Perjanjian ini kapanpun dengan
pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, tanpa dikenakan penalty dan tanpa
mengesampingkan hak-hak pemulihan-pemulihan lain PIHAK KEDUA sebagaimana diberikan
oleh hukum atau berdasarkan perjanjian ini, apabila :
a. PIHAK PERTAMA gagal melaksanakan secara baik kewajiban-kewajibannya kepada
PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah dikirimkan pemberitahuan tertulis kepada
PIHAK PERTAMA yang menyatakan penyebab dari kegagalan tersebut.
b. PIHAK PERTAMA dinyatakan berasalah atas malapraktik atau terlibat dalam aktivitas
illegal sehubungan dengan lingkup kerja
c. PIHAK PERTAMA menjadi insolven atau tidak mampu membayar hutang-hutang saat
jatuh tempo atau pailit atau menjadi subyek dari acara kepailitan atau insolvesi ,baik
secara sukarela maupun tidak.
2. PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan atau mengakhiri Perjanjian ini kapanpun dengan
pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA, tanpa dikenakan penalty atau
mengesampingkan hak-hak pemulihan-pemulihan lain yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA
sebagaimana diberikan oleh hukum atau berdasarkan Perjanjian ini, apabila :
a. PIHAK KEDUA gagal dalam melaksanakan secara baik kewajiban-kewajibannya kepada
PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan tersebut tidak diperbaiki
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pengiriman sebuah pemberitahuan
tertulis yang menyatakan sifat dari kegagalan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
b. Adanya pembatasan dari pihak ketiga seperti dari Pemerintah Lokal/Pusat,PIHAK
PERTAMA Gas dan Minyak serta masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka
waktu 30 (tigapuluh) hari.
c. Kadaluwarsa atau pengakhiran dari Perjanjian ini tidak akan membebaskan masing-
masing Pihak dari kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya yang timbul sebelum
tanggal kadaluarsa atau pengakhiran.
3. PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh diperlukan penetapan pengadilan untuk mengakhiri
Perjanjian ini.
PASAL 15
HUKUM YANG BERLAKU
Perjanjian ini adalah merupakan hukum dan berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK dan
ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan Hukum Republik
Indonesia.
PASAL 16
PENYELESAIAN SENGKETA
1. Hal-hal yang tak terduga

9. Perjanjian No. _____________________ Page 9
PARA PIHAK menyadari bahwa hal-hal yang tak terduga mungkin timbul di kemudian hari yang
tidak dapat diperkirakan pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dan untuk itu PARA PIHAK
sepakat bahwa akan senantiasa berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan setiap masalah
yang timbul karena hal-hal yang tak terduga tersebut dengan semangat kerjasama dan saling
pengertian.
2. Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi sengketa antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini
yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila upaya musyawarah
tersebut tetap tidak menemui jalan keluar maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya dan memilih domisili hukumnya di Pengadilan Negeri Jambi.
3. PARA PIHAK sepakat dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian akan mengabaikan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Republik Indonesia sepanjang mengenai
dipersyaratkannya suatu putusan hakim untuk melakukan pembatalan Perjanjian.
PASAL 17
PENGALIHAN
Tidak satupun dari PARA PIHAK mempunyai hak untuk mengalihkan atau dengan cara lain
memindahkan hak – haknya, kepemilikan – kepemilikannya, kepentingan – kepentingan atau
kewajiban – kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian manapun lainnya yang
dimaksudkan oleh Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya
(dimana persetujuan tersebut sewajarnya tidak ditahan atau di hambat) dan setiap pengalihan atau
pemindahan yang bertentangan dengan Pasal ini dianggap batal demi hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum apapun.
PASAL 18
PERUBAHAN DAN PENGESAMPINGAN
1. Setiap penambahan dan perubahan terhadap Perjanjian ini wajib dilakukan dengan
instrument tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Setiap penambahan dan perubahan terhadap Perjanjian ini hanya akan dapat dilaksanakan
dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK terhadap penambahan maupun perubahan tersebut.
PASAL 19
KETERPISAHAN
Apabila setiap ketentuan, janji, prasyarat atau pasal manapun dalam Perjanjian ini dianggap tidak
sah ataupun tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dari Perjanjian ini, dan pelaksanaan
dari ketentuan, janji, prasyarat ataupun pasal terhadap orang atau keadaan selain dari hal
dinyatakan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, akan tetap sah serta dapat dilaksanakan
sepanjang diperbolehkan oleh hukum, kecuali ketentuan, janji, prasyarat atau pasal tersebut dalam
Perjanjian ini adalah bagian yang material dari Perjanjian maka PARA PIHAK akan menggunakan
usaha terbaik mereka untuk menyetujui revisi atau penggantian atas ketentuan tersebut.
PASAL 20
PEMBERITAHUAN
Kecuali apabila ditentukan lain didalam Perjanjian ini, agar semua pemberitahuan, permintaan dan
tuntutan atau komunikasi lain dengan atau atas masing – masing Pihak disini agar berlaku secara
efektif harus dilakukan secara tertulis (termasuk dengan telekopi, teleks, atau komunikasi melalui
kabel), dan akan dianggap telah diberikan atau telah diberikan secara langsung, atau diterima
melalui surat, biaya pos yang telah dibayar terlebih dahulu, atau dalam hal pemberitahuan teleks,
saat dikirimkan, jawaban kembali diterima, atau dalam hal pemberitahuan telekopi, ketika

10. Perjanjian No. _____________________ Page 10
dikirimkan atau melalui jasa kurir semalam yang diakui secara internasional, dua hari kerja setelah
pengiriman melalui layanan kurir tersebut, alamat dapat ditujukan oleh Pihak manapun dalam
Perjanjian ini dengan sebuah pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
1. Nama : ............................................
Alamat : .............................................
Jabatan : Direktur
Tlp : (021) _______
Fax : (021) _________
Email :
2. Sdri. ……..
PT. __________________, .
Telp. (021)___________
Fax. (021)_______
Email : ________
PASAL 21
KESELURUHAN KESEPAKATAN
Perjanjian ini meliputi seluruh kesepakatan, janji – janji, dan pengertian – pengertian dari PARA
PIHAK tentang segala hal yang diatur dalam Perjanjian, dan menggantikan seluruh diskusi – diskusi,
kesepakatan dan pengertian – pengertian yang telah ada sebelumnya diantara PARA PIHAK tentang
segala hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
PASAL 22
ADDENDUM
PARA PIHAK setuju bahwa lampiran, addendum/ perjanjian terpisah, amandemen akan
ditandatangani untuk hal – hal yang tidak dibahas dalam Perjanjian ini, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
PASAL 23
SALINAN – SALINAN
Perjanjian ini dapat ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam beberapa salinan, yang mana masing –
masing salinan dianggap sebagai dokumen asli dari Perjanjian.
DEMIKIANLAH, Perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK oleh pejabat – pejabatnya yang telah
diberikan kewenangan secara patut pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas.

11. Perjanjian No. _____________________ Page 11
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. ____________________
__________ __________________
Direktur Direktur Utama
LAMPIRAN I
Daftar Dump Truk
No. Jenis Truk/ Dump truk (merek)/ Kemampuan Daya Nomor Polisi Nama Supir

12. Perjanjian No. _____________________ Page 12
Tahun Pembuatan Angkut Maksimal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.