1. JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTERPRANATA KOMPUTER
PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL

2. PENGANGKATAN CPNSPENGANGKATAN CPNS
& PNS& PNS

3. PASAL 1 ANGKA 6 DAN,
PASAL 17 AYAT (1) DAN (2)
UU NOMOR 8 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UU NOMOR 43 TAHUN 1999
 Jabatan Karier adalah Jabatan Struktural & Fungsional
 PNS DIANGKAT DALAM JABATAN DAN PANGKAT
TERTENTU
 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan
berdasarkan prinsip Profesionalisme sesuai dengan Kompetensi,
Prestasi Kerja, dan Jenjang Pangkat yang ditetapkan untuk
jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

4.  PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat
 pengangkatan pns dalam jabatan dilaksanakan ber
dasarkan prinsip prof-me sesuai dengan kompetensi
nya – prestasi kerja - jenjang pangkat yang ditentu
kan – syarat-2 obyektif lainnya tanpa membedakan
jenis kelamin – suku – agama – ras – dan golongan
 pengangkatan pns dalam pangkat awal ditetapkan
berdasarkan pendidikan sekolah

5. PEGAWAI NEGERI
adalah unsur aparatur negara yg bertugas
utk memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara profesional,jujur,adil dan merata
dlm penyelenggaraan tugas
negara,pemerintahan,dan pembangunan
KEDUDUKAN
PEGAWAI
NEGERI
UU No 8/1974 jo UU No 43/1999

6. JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL
PERATURAN PEMERINTAH No.16 TAHUN 1994
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PNS
• KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB,
WEWENANG DAN HAK SESEORANG PNS
• DALAM SATUAN ORGANISASI YANG DALAM PELAKSANAAN
TUGASNYA
• DIDASARKAN PADA KEAHLIAN DAN/ATAU KETERAMPILAN SERTA
BERSIFAT MANDIRI

7. JENJANG JABATANJENJANG JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTUFUNGSIONAL TERTENTU
TINGKAT TERAMPIL
PELAKSANA PEMULA : II/a
PELAKSANA : II/b, II/c, II/d
PELAKSANA LANJUTAN : III/a, III/b
PENYELIA : III/c, III/d
TINGKAT AHLI
PERTAMA : III/a,III/b
MUDA : III/c,III/d
MADYA : IV/a, IV/b, IV/c
UTAMA : IV/d, IV/e

8. JabatanJabatan FungsionalFungsional
PranataPranata KomputerKomputer
• Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional penyelenggaraan kegiatan Sistem
informasi berbasis komputer di lingkungan
instansi pemerintah.
• Sistem Informasi Berbasis Komputer adalah
kesatuan yang terdiri dari komputer, database,
sumber daya manusia, sistem jaringan dan
prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk
menghasilkan informasi.

9. I. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
3. Peraturan MENPAN Nomor PER/60/M.PAN/6/2005
4. Keputusan Menpan Nomor 66 / KEP/ M.PAN/7 / 2003
5. Keputusan Bersama Kepala BKN dan Kepala Biro Pusat
Statistik Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04
Tahun 2004
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04
Tahun 2004
7. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Kuasa
dan Pendelegasian Kewenangan Bidang Kepegawaian

10. II. TUGAS POKOK
Tugas Pokok Pranata Komputer yaitu
Merencanakan, Menganalisis,
Merancang, Mengimplementasikan,
mengembangkan dan/atau
Mengoperasikan Sistem Informasi
Berbasis Komputer.

11. III. FUNGSIIII. FUNGSI
• Fungsi Operator
Fungsi operator ialah fungsi yang
langsung menghasilkan keluaran
yang nyata, praktis, dan hasilnya
bisa dilihat dan langsung dirasakan
dengan mengoperasikan perangkat
komputer. Contohnya ialah entri
data, menulis dan mencetak surat.

12. III. FUNGSIIII. FUNGSI
• Fungsi Teknisi
Fungsi teknisi ialah fungsi yang berhubungan dengan
perbaikan perangkat keras. Misalnya, menemukan atau
membuat node jaringan baru, pemasangan sistem
komputer, pembersihan virus, instalasi program. Hasil yang
diharapkan ialah lembaga bisa lebih menghemat biaya
reparasi,instalasi, dan pengadaan. Oleh karenanya biaya
pengadaan perangkat komputer bisa menjadi lebih rendah
karena bisa memilih yang belum berisi sistem operasi.
Karena seorang prakom tentu mempunyai kemampuan
memasang sistem operasi suatu perangkat komputer.

13. III. FUNGSIIII. FUNGSI
• Fungsi Pengembangan
Fungsi pengembangan ialah menghasilkan
sistem aplikasi baru yang sesuai dengan
kebutuhan lembaga. Fungsi ini sifatnya
mempermudah suatu proses administrasi
tertentu sehingga menjadi lebih cepat dan
hasilnya lebih akurat. Sehingga akan
terjadi penghematan biaya dan tenaga.

14. III. FUNGSIIII. FUNGSI
• Fungsi Analisa
Fungsi analisa ialah mengkaji suatu proses sehingga
bisa ditetapkan bahwa proses itu memerlukan
perangkat komputer dengan spesifikasi tertentu dan
melengkapinya dengan program aplikasi tertentu.
Baik itu program aplikasi yang telah tersedia maupun
program aplikasi yang harus dibuat ( fungsi
rekayasa). Suatu pendistribusaian perangkat
komputer menjadi lebih diterima karena sudah
menggunakan analisa kebutuhan yang proporsional,
pasti, dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan
sekadar berdasar suka atau tidak suka semata.

15. III. FUNGSIIII. FUNGSI
• Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan ialah menetapkan seperti apa
sistem teknologi informasi di waktu yang akan
datang. Secara umum hal itu meliputi perangkat
keras, perangkat lunak, dan SDM yang perlu
disediakan. Hal itu menyangkut analisa
kebutuhan sistem informasi di waktu yang akan
datang, perkembangan teknologi, dan
kemampuan pembiayaan lembaga. Singkatnya,
perencanaan seperti apa wujud teknologi
informasi di waktu yang akan datang, adalah
tidak bisa dilepaskan dari peran prakom.

17. PENGANGKATAN PERTAMA KALIPENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONALDALAM JABATAN FUNGSIONAL
DARI FORMASI CPNSDARI FORMASI CPNS
• BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
• SETIAP UNSUR DP-3 ,PALING KURANG BERNILAI
BAIK DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
• DAN SYARAT-SYARAT LAINYA YANG TELAH DIATUR
DALAM Kepmenpan 66/KEP/M.PAN/2003

18. PENGANGKATAN JABATANPENGANGKATAN JABATAN
FUNGSIONAL YG BERASAL DARIFUNGSIONAL YG BERASAL DARI
JABATAN LAINJABATAN LAIN
• MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN YG
DITENTUKAN
• MEMILIKI PENGALAMAN PALING KURANG 2
( DUA TAHUN )
• USIA PALING TINGGI 50 ATAU 51 TAHUN
• NILAI SETIAP UNSUR DP-3 DLM 1 ( SATU )
TAHUN TERAKHIR PALING KURANG
BERNILAI BAIK

19. SEHAT JASMANI DAN ROHANI
SESEORANG YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN HARUS SEHAT
JASMANI / ROHANI KARENA HARUS MAMPU MENJALAN KAN
TUGASNYA SECARA PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN
 SEHAT JASMANI
SECARA FISIK SEORANG PNS TDK DALAM KEADAAN SAKIT
SAKITAN SEHINGGA MAMPU MENJALANKAN JABATANNYA
DENGAN SEBAIK BAIKNYA
 SEHAT ROHANI
SECARA ROHANI SEORANG PNS TDK DALAM KEADAAN
TERGANGGU MENTAL ATAU JIWANYA SEHINGGA MAMPU
BERFIKIR BAIK DAN RASIONAL

20.  JABATAN
Kedudukan yang menunjukkan
tugas – tanggungjawab – wewenang – dan hak
seseorang pns dalam suatu satuan organisasi negara
 PANGKAT
Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang
pns berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawaian yang digunakan
sebagai dasar “ penggajian “

21. 21
Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir kegiatan yang harus
dicapai oleh pejabat fungsional yang
digunakan sebagai salah satu
syarat untuk  pengangkatan
 kenaikan pangkat
 kenaikan jabatan

22. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
1.Pranata Komputer wajib mencatatat / menginventarisir seluruh
kegiatan yang dilakukan
2.Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pranata Komputer dilakukan 2
(dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 ( tiga ) bulan sebelum
periode Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
3.Pranata Komputer Utama ditetapkan Angka Kreditnya oleh Kepala
BPS
4.Penetapan Angka Kredit untuk Pranata Komputer Pelaksana sampai
dengan Pranata Komputer Madya dilingkungan masing – masing oleh
Pimpinan Unit Kerja/Pejabat yang membidangi Teknologi
Informasi(serendah-rendahnya Eselon II )
5.Melampirkan Bukti-bukti yang diperlukan dalam Penilaian dan
Penetapan Angka Kredit yang disyahkan oleh Pejabat berwenang terdiri
dari 80% Unsur Utama dan 80% Unsur Penunjang
6.Untuk Periode 1 April bulan Januari tahun yang bersangkutan dan
untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober selambat-lambatnya pada
bulan Juli tahun yang bersangkutan.

23.  Penilaian prestasi kerja pejabat fungsional dilakukan dengan
angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang
setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai
 Penetapan angka kredit  Penilaian kompetensi
oleh karena itu untuk jenjang jabatan
madya/utama masih dilakukan oleh
pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional
 Pada umumnya instansi pengguna (user) belum memiliki
jumlah pns yang memenuhi syarat untuk menjadi
anggota tim penilai jenjang madya/utama
 Penilaian oleh Tim Penilai Pusat

24.  Kenaikan Jabatan Fungsional
Dapat Dipertimbangkan
Setiap Kali Setingkat Lebih Tinggi, Apabila :
 Sekurangnya telah 1 tahun dalam Jabatan
 Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan
 Semua unsur penilaian dalam DP-3 bernilai baik
“ Dapat Loncat Jabatan Sesuai Dengan
Jumlah Angka Kredit “

25.  Kenaikan Pangkat Jabatan FungsionalKenaikan Pangkat Jabatan Fungsional
Dapat dipertimbangkan setiap kali setingkat lebih tinggi
 se - kurang-2 nya telah 2 tahun dalam pangkat
 memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan
 semua unsur penilaian dalam DP-3 bernilai baik

26.  Pembebasan Sementara
 Menjalani tugas belajar minimal 6 (enam) Bulan
 Cuti diluar tanggungan negara
Ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional
(Jabatan Eselon)
Dalam 5 (lima) tahun tidak dapet mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat.
 Diberhentikan sementara sebagai PNS
 Dijatuhi hukuman disiplin Sedang / Berat

27. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional
( dengan angka kredit )
diberikan tunjangan jabatan fungsional
“ tunjangan jabatan ditetapkan dengan Keppres “
besaran tunjangan jabatan ditetapkan berdasarkan
penilaian atas faktor- faktor :
 resiko pekerjaan
 kompetensi jabatan
 kelangkaan kompetensi
 sifat pelaksanaan pekerjaan

28. copyright@bkdprovkepbabel 2013