Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1017/2014 membuka peluang penyelenggaraan penyiaran televisi analog swasta melalui sistem terestrial UHF di seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu. Pemohon wajib memenuhi persyaratan perizinan dan menandatangani pernyataan kesiapan migrasi ke siaran digital.

1. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1017 TAHUN 2014
TENTANG
PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI
SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL
PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master
Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi
Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita
Ultra High Frequency telah mengatur alokasi frekuensi
radio untuk memenuhi ketersediaan atas kebutuhan
kanal frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi
khusus untuk keperluan televisi siaran analog pada pita
Ultra High Frequency;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara
Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem
Terestrial mengatur bahwa perizinan penyelenggaraan
penyiaran televisi secara analog tetap berjalan sesuai
dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara
Analog melalui Sistem Terestrial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Peluang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem
Terestrial pada Pita Ultra High Frequency;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 4916)
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Televisi dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4566);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/ 10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master Plan)
Frekuen si Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi
Khusus untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Analog
Menuju Siaran Digital pada Pita Ultra High Frequency;
LIVA
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI
SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA
ULTRA HIGH FREQUENCY
KESATU : Membuka Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog
melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency
untuk wilayah layanan siaran di seluruh Indonesia, kecuali
wilayah layanan siaran yang dinyatakan tertutup
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

3. KEDUA : Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga
Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog
melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency
wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan secara lengkap termasuk Rekomendasi
Kelayakan (RK) dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
KETIGA : Pemohon yang telah mengajukan permohonan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa
Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial
pada Pita Ultra High Frequency dan telah diterima oleh
Menteri Komunikasi dan Informatika sebelum ditetapkannya
Keputusan Menteri ini wajib mengajukan kembali
permohonannya dengan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan format surat
sebagaimana terlampir pada Lampiran 11 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT : Pemohon izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA harus
menandatangani surat pernyataan dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KELIMA : Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui Sistem
Terestrial pada Pita Ultra High Frequency ini dibuka sejak
ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 23
Februari 2015.
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 9 Desember 2014
4KASI DAN INFORMATIKA
DIANTARA

4. LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 1017 TAHUN 2014
TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN
TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI SISTEM
TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY
UNTUK PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA SECARA ANALOG MELALUI
SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY
NO PROVINSI WILAYAH LAYANAN KETERANGAN
1. Kepulauan Riau Batam dan Tanjung Balai Tertutup
Tanjung Pinang Tertutup
2. Sumatera Barat Bukit Tinggi dan Padang Panjang Tertutup
3. Banten Cilegon Tertutup
Pandeglang Tertutup
4. DKI Jakarta Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Tertutup
5. Jawa Barat Bandung, Cirnahi, Padalarang Tertutup
Purwakarta Tertutup
Garut, Tasikma1aya, Ciamis Tertutup
Cirebon, Indramayu Tertutup
Kuningan Tertutup
6. Jawa Tengah Magelang, Sa1atiga, Temanggung Tertutup
7. Jawa Timur Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan Tertutup
Jember Tertutup
Trengga1ek Tertutup
8. Ba1i Denpasar Tertutup
9. Sulawesi Selatan Makassar, Maros, Sungguminasa dan
Pangkaj ene
Tertutup
10. Sulawesi Utara Tondano Tertutup
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INDONESIA,
TARA

5. LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 1017 TAHUN 2014
TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN
TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI SISTEM
TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY
Kop Surat Lembaga Pent,'iaran
Nomor : (nomor surat keluar)
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem
Terestrial
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth:
Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia.
di -
Jakarta
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama (sesuai KTP)
Jabatan (sesuai akta)
bertindak untuk dan atas nama PT...........................................................yang
beralamat di .............................................. Kabupaten/Kota*)
Provinsi..................., dengan ini mengajukan kembali permohonan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran
Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial, yang sebelumnya pernah
diajukan sesuai Surat Nomor ..........Tanggal ........
Terlampir kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
Berkas Permohonan Lengkap;
Rekomendasi Kelayakan dari KPI Nomor........Tanggal.........
Surat Pernyataan kesiapan infrastruktur dan kesediaan migrasi ke
sistem penyiaran digital.
Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk
permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya,
serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

6. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pasfoto
Ukuran
4 x 6
Rwrn
Pemohon
- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga
penyiaran
- Bermaterai cukup
Nama Jelas
*) pilih salah satu
TER NIKASI DAN INFORMATIKA
Sig INDONESIA,
o
NTARA

7. LAMPIRAN 111
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 1017TAHUN 2014
TENTANG PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI RADIO
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK
KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA
HIGH FREQUENCY
Kop Surat Perusahaan
SURAT PERNYATAAN
Nomor : (nomor surat)
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : ................................(tuliskan sesuai KTP)
Jabatan . ................................ (tuliskan sesuai akta)
Alamat . ................................ (tuliskan alamat perusahaan)
bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum .................... (sebutkari nama),
dengan ini menyatakan:
Siap dan sanggup menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur
dan isi siaran dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Izin Prinsip
Penyelenggaraan Penyiaran;
Bersedia melakukan migrasi ke sistem penyiaran digital dan menerima,
mematuhi, dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur
tentang penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran
multipleksing melalui sistem terestrial.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa
tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan
- Tanda tangan
- Stempel/cap perusahaan
- Bermaterai cukup
----------------------
(nama)
--------------------- (jabatan)
I DAN INFORMATIKA
DONESIA,
NTARA