1. Tugas individu
Dosen pembimbing
Sri Zuliarni, S.Sos., MBA.,
PRAKTIKUM KOMPUTER DAN PRAKTIKUM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Disusun Oleh :
MOINA ELFRIDA BUTAR-BUTAR
1201134964
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2013

2. DAFTAR ISI
Isi
Halaman
BAB I PENDAHULUAN
1. LatarBelakang ........................................................................................................ ….3
BAB II ISI
2.1 Pemberitahuan (SPT) Masa………………………………………………………….. 5
2.2 SPT Masa Dalam Praktek Perpajakan ………………………………………………. 5
2.3 Fungsi / Manfaat SPT …………………………………………………………………6
2.4 Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Spt Masa Ppn……………………………… 7
BAB III PENUTUP
a. Kesimpulan .......................................................................................................... …..17
b. Saran ………………………………………………………………………………...19
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... …..20
2

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 45 yang menjunjung tinggi
hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam
mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan
kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak
yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik
dari Negara.
Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang
bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam membayar pajak masih banyak
Wajib Pajak yang salah penyetoran, misalnya lebih bayar ( lb ) atau kurang bayar ( kb ) maka
Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP perlu diberikan Surat pemberitahuan ( SPT )
Tahunan dan perlu diberi himbauan.
Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan yang dimaksud bertujuan Sebagai sarana wajib
pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pengisian SPT tahunan ini disusun untuk
memberikan pedoman yang baik kepada wajib pajak agar dapat mengisi SPT Tahunan dengan
benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan
besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta menyampaikan
dan mempertanggungjawabkan setelah tahun pajak terakhir dengan menggunakan SPT Tahunan
PPh.
3

4. Apabila masih terdapat pajak yang kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu
sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Perbaikan
administrasi dan penyempurnaan ketentuan perpajakan selalu di lakukan untuk meningkatkan
pelayanan kepada wajib pajak. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
dan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan. Maka dari itu
penulis memilih judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN SPT TAHUNAN ATAS WAJIB
PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BOJONAGARA”.
Surat Pemberitahuan (SPT)
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat Pemberitahuan terdiri dari :
Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Surat pemberitahuan (SPT) Masa
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib
Pajak Badan untuk melaporkan kegiatan usaha dan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak
atau bagian tahun pajak.
Kurang bayar Pajak Penghasilan (PPh Pasal 29) yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat harus disetor ke bank persepsi atau kantor pos
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebelum Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan.
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) adalah Tanggal 30 April.
4

5. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah :
1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan 1771 digunakan oleh wajib pajak badan.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 digunakan oleh wajib
pajak orang pribadi yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi 1770-S digunakan oleh wajib
pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan
bruto lebih dari 60.000.000 atau yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan dari dua atau lebih pemberi kerja atau yang mempunyai penghasilan bersifat
final atau yang mempunyai penghasilan lain.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi 1770-SS digunakan oleh wajib
pajak orang pribadi yang yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan dengan
penghasilan bruto sama dengan atau kurang dari 60.000.000 dan tidak mempunyai
penghasilan lain.
5

6. BAB II
PENGELOLAAN SPT PPN
2.1 Pemberitahuan (SPT) Masa.
Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Masa digunakan oleh
wajib pajak untuk melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan jenis pajak/SPT Masanya atas
kegiatan yang dilakukan dalam satu bulan kalender.
Misal :
SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Januari 2013 berarti pelaporan atas pembayaran pajak yang
terutang PPh Pasal 22 selama bulan Januari 2013.
Jenis Surat Surat Pemberitahuan ( SPT) Masa antara lain:
1. SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
2. SPT Masa PPh Pasal 22.
3. SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
4. SPT Masa PPh Pasal 25 Badan.
5. SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi.
6. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.
7. SPT Masa PPh Pasal 15.
8. SPT Masa PPN 1111.
9. SPT Masa PPN 1111DM.
10. SPT Masa PPN 1107 Put.
6

7. 2.2 SPT Masa Dalam Praktek Perpajakan :
Tidak semua Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan SPT
Masa, untuk mengetahuinya maka perlu melihat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang
diterima pada waktu memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) yang diterima pada saat dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Kewajiban pelaporan SPT Masa bagi Wajib Pajak, apabila dalam Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) terdapat
kewajiban suatu pajak adalah sebagai berikut :
1. SPT Masa PPh Pasal 21/26 tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun
tidak ada penyetoran pajak / status Nihil.
2. SPT Masa PPh Pasal 22 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak hanya apabila ada
penyetoran pajak / kurang bayar, jadi apabila tidak ada penyetoran pajak / Nihil
tidak perlu dilaporkan.
3. SPT Masa Pasal 23/26 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak hanya apabila ada
penyetoran pajak / kurang bayar, jadi apabila tidak ada penyetoran pajak / Nihil
tidak perlu dilaporkan.
4. SPT Masa PPh Pasal 25 Badan tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
meskipun tidak ada penyetoran pajak / status Nihil.
5. SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan
Pajak meskipun tidak ada penyetoran pajak / status Nihil.
6. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak hanya
apabila ada penyetoran pajak / kurang bayar, jadi apabila tidak ada penyetoran
pajak / Nihil tidak perlu dilaporkan (kecuali untuk PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan
PP nomor 46 Tahun 2013 tidak perlu dilaporkan meskipun ada penyetoran pajak).
7. SPT Masa PPh Pasal 15 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak hanya apabila ada
penyetoran pajak / kurang bayar, jadi apabila tidak ada penyetoran pajak / Nihil
tidak perlu dilaporkan.
8. SPT Masa PPN 1111 tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun tidak
ada penyetoran pajak / status Nihil.
7

8. 9. SPT Masa PPN 1111DM tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun
tidak ada penyetoran pajak / status Nihil.
10. SPT Masa PPN 1107 Put tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun
tidak ada penyetoran pajak / status Nihil.
2.3 Fungsi / Manfaat SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak
(PKP)
Fungsi SPT ( Surat Pemberitahuan Masa) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak adalah :
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk
melaporkan tentang:
1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena
Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fungsi / Manfaat SPT (Surat Pemberitahuan) Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan
(WP Badan Dan Orang Pribadi)
Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (SPT Masa dan
Tahunan PPh Badan serta PPh Orang Pribadi) adalah :
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
3. harta dan kewajiban; dan/atau
8

9. 4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak
orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.5 Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Spt Masa Ppn
Saat ini mungkin sebagian Pembaca Setia Tax Learning masih bingung bagaimana ketentuan
pelaporan SPT Masa PPN yang baru (Formulir 1111 atau Formulir 1111 DM). Terutama
mengenai ketentuan batasan pelaporan SPT Masa PPN secara manual (menggunakan hardcopy)
atau harus menggunakan e-SPT.
Untuk memberikan kepastian mengenai prosedur pelaporan SPT serta tata cara pengolahan
SPT, seiring dengan mulai berlakunya SPT Masa PPN Formulir 1111 dan Formulir 1111 DM
untuk pelaporan masa Januari 2011 maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan
mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Tata Cara Penerimaan
dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
Dalam PER-2/PJ/2011 ini diatur antara lain bahwa:
SPT Masa PPN dapat berbentuk:
1. Formulir kertas (hard copy)
2. Data elektronik, yang disampaikan dalam media elektronik atau melalui e-Filling.
Aturan Mengenai Bentuk Formulir yang harus disampaikan oleh PKP
1. Bagi PKP yang melaporkan dokumen (berupa Faktur Pajak/dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan)
tidak lebih dari 25 dokumen pada setiap Lampiran SPT dalam 1 Masa Pajak dapat
menggunakan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam
bentuk data elektronik.
9

10. 2. Bagi PKP yang melaporkan dokumen (berupa Faktur Pajak/dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan)
lebih dari 25 dokumen pada salah satu Lampiran SPT dalam 1 Masa Pajak harus
menggunakan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik.
3. Bagi Pemungut PPN adalah SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy)
atau dalam bentuk data elektronik.
Ketentuan ini diatur pada Pasal 1 angka 5.
Jadi PKP yang dapat melaporkan SPT Masa PPN 1111 atau 1111 DM secara manual
menggunakan formulir kertas (hard copy) adalah PKP yang untuk 1 masa pajak memiliki
transaksi pada setiap lampiran SPT (baik 1111 AB, 1111 A1, 1111 A2, 1111 B1, 1111 B2, atau
1111 B3) yang masing-masing lampiran dokumennya tidak lebih 25 dokumen. Namun apabila
pada salah satu lampiran tersebut, jumlah dokumennya telah melebihi 25 dokumen, maka PKP
tersebut harus menggunakan e-SPT.
Metode Penyampaian SPT:
1. Secara manual, disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP
2. Secara manual, disampaikan melaluui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau KP2KP
3. SPT dalam bentuk data elektronik dapat disampaikan melalui e-Filling, yaitu cara
penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui situs
www.pajak.goid atau Penyedia Jasa Aplikasi/Application Service Provider (ASP).
Ketentuan ini mulai berlaku untuk penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN mulai Masa
Pajak Januari 2011. Sedangkan untuk penyampaian SPT Masa PPN masa Desember 2010 masih
tetap menggunakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006.
Sehubungan dengan adanya perubahan dan penyempurnaan SPT Masa PPN menjadi SPT
Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPn 1111 DM, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2010 mengenai Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta
Penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanggal 06 Oktober 2010
10

11. yang ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 98/PJ/2010 tentang Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara
Pengisian serta Penyampaian.
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanggal 06 Oktober
2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011.
Pada awal bulan Januari 2011 tepatnya tanggal 11 Januari 2011, Direktur jenderal Pajak
mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan
Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Dalam
peraturan tersebut, ditegaskan mengenai SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM sebagai berikut :
Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah:
a. Bagi PKP yang melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur
Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota
Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa
PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik
b. Bagi PKP yang melaporkan lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen
tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota
Pembatalan) pada salah satu Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa PPN
dalam bentuk data elektronik;
c. Bagi Pemungut PPN adalah SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau
dalam bentuk data elektronik.
Lampiran SPT:
a. Bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan
adalah Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir
1111 B2, dan Formulir 1111 B3;
b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah
Formulir 1111 A DM dan Formulir 1111 R DM;
c. Bagi Pemungut PPN adalah Lampiran 1 SPT dan Lampiran 2 SPT.
SPT dianggap lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan semua Lampiran yang
11

12. dipersyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau kuasanya.
e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.
Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk
memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact
Disc (CD).
Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) yang selanjutnya disebut dengan ASP
adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai
perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke
Direktorat Jenderal Pajak.
e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time
melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau ASP.
Tanda Terima SPT adalah Bukti Penerimaan Surat yang selanjutnya disebut dengan BPS, yang
dihasilkan dari menu penerimaan SPT untuk disampaikan kepada PKP atau Pemungut PPN.
PKP atau Pemungut PPN menyampaikan SPT dengan kelengkapan sebagai berikut:
a. Bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, SPT
terdiri dari:
1) Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir 1111 (F.1.2.32.04);
2) Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
3) Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP
(D.1.2.32.08);
4) Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan
Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
5) Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP
dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
6) Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan
12

13. BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11)
7) Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang
Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12)
b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan,
SPT terdiri dari:
1) Induk SPT Masa PPN 1111 DM - Formulir 1111 DM (F.1.2.32.05);
2) Formulir 1111 A DM - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan
Faktur Pajak (D.1.2.32.13); dan
3) Formulir 1111 R DM - Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang
Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (D.1.2.32.14).
c. Bagi Pemungut PPN, SPT terdiri dari:
1) Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02);
2) Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03); dan
3) Lampiran 2 Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan
Pemerintah - Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04).
(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. huruf a atau huruf b wajib diisi oleh setiap PKP;
b. huruf c wajib diisi oleh setiap Pemungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
(3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan lampiran-lampiran
lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
SPT dapat berbentuk:
a. formulir kertas (hard copy)
b. data elektronik, yang disampaikan :
1) dalam media elektronik
2) melalui e-Filing
SPT dapat disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN dengan cara manual, yaitu:
13

14. a. disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP atau
b. disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman
surat, ke KPP atau KP2KP.
Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 1), PKP atau Pemungut PPN harus menggunakan e-SPT dan Induk
SPT tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy).
Penyampaian SPT dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
penyampaian SPT yang Induk SPT-nya disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy),
sedangkan Lampiran SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau
dalam bentuk media elektronik.
SPT dianggap tidak lengkap apabila:
1. Nama dan/atau NPWP tidak dicantumkan dalam SPT;
2. Elemen-elemen Induk SPT dan Lampiran SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak
atau kurang lengkap diisi;
3. Induk SPT tidak ditandatangani oleh PKP atau Pemungut PPN;
4. Induk SPT ditandatangani oleh Kuasa PKP atau Kuasa Pemungut PPN, tetapi tidak dilampiri
Surat Kuasa Khusus;
5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri Surat Setoran Pajak/bukti Pbk;
6. SPT yang Lampiran SPT dan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan tidak
disampaikan, kecuali tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT tersebut;
7. SPT disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy) oleh PKP yang wajib menyampaikan SPT
dalam bentuk media elektronik (e-SPT) sesuai peraturan perundangan-undangan perpajakan.
8. Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1) berdasarkan pengujian data, diketahui:
a. induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tanpa disertai
Lampiran SPT dalam bentuk media elektronik;
b. induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak sesuai dengan
Induk SPT yang ada dalam bentuk media elektronik;
c. elemen-elemen data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP
14

15. atau Pemungut PPN tidak diisi atau diisi tidak lengkap;
d. data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut
PPN tidak dapat diproses pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
Terhadap SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung diberikan tanda bukti
penerimaan SPT setelah dilakukan proses penelitian dan/atau pengujian data. Terhadap SPT
yang disampaikan secara tidak langsung melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan
tanda bukti pengiriman surat, tanda bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti
penerimaan SPT dan tanggal penerimaan SPT.
Dalam hal pengujian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8 belum dapat
dilakukan karena sarana komputer tidak berfungsi atau tempat penerimaan SPT belum
dilengkapi dengan sarana pengujian data (SPT loader), terhadap SPT tersebut yang disampaikan
secara langsung oleh PKP atau Pemungut PPN diberikan tanda bukti penerimaan SPT.
Tanda bukti penerimaan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dianggap sah, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanda bukti
penerimaan SPT, KPP atau KP2KP tidak menerbitkan Surat Penolakan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
KPP atau KP2KP yang bersangkutan wajib menolak:
a. SPT Tidak Lengkap yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN dengan cara manual
b. SPT yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tetapi tidak sesuai dengan SPT
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku maka Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tetap berlaku, sepanjang
digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN sampai dengan Masa Pajak Desember 2010.
15

16. Surat Pemberitahuan ( SPT )
 Pengertian SPT
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang
terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 Fungsi SPT
Fungsi SPT adalah :
- Bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk
melaporkan tentang :
a.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
b.
Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
c.
Harta dan kewajiban
d.
Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak
orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan tentang :
a.
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
b.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau
melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
16

17. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas disertai dengan data dan informsi yang
penulis dapatkan yang dapat penulis simpulkan adalah:
Penyampaian SPT Tahunan
Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah diisi dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya
2. Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya.
Urutan pengisian formulir lampiran yaitu:
A. Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A
B. Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B
C. Isilah formulir induk SPT 1721.
Beri tanda tangan pada induk SPT dan pada formulir 1721-A sebelum SPT Tahunan
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak.
17

18. Pengolahan SPT Tahunan WP Badan
Pengolahan SPT meliputi :
a. Seksi pelayanan menerima berkas SPT
b. Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah menyampaikan
SPT dengan lengkap.
c. SPT diteliti oleh petugas peneliti ( ada tim peneliti yang ditugaskan oleh notaris kepala
kantor sehingga terbentuk jadwal peneliti.
d. SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.
Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan
1. SPT dikumpulkan ke dalam rumah berkas
2. SPT dimasukan ke masing-masing bagiannya
Fasilitas internet dalam penyampaian SPT Tahunan atas WP Badan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bojonagara
 E-felling
Adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan perpanjangan SPT
Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui penyedia jasa
aplikasi atau Aplication Service Provider (ASP). Fasilitas ini disediakan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bojonagara tentunya dengan fasilitas provider tertentu yang dijuk oleh pihak
KPP. Biasanya yang menggunakan fasilitas E-felling adalah WP Badan yang penghasilan
nettonya diatas Rp. 1.800.000.000. Berikut prosedur e-filling :
Wp datang ke KPP untuk meminta izin registrasi E-felling
18

19. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara
Setelah mendapatkan nomor registrasi, WP wajib melaporkan SPTnya sebelum batas waktu
penyampaian.
Fasilitas CD yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dalam
Penyampaian SPT Tahunan WP Badan.
* e-SPT Lengkap adalah SPT sebagaimana dimaksud yang semua elemen SPT induk dan
lampirannya telah diisi dengan langkap dan dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di
Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus,s erta keterangan
dan/atau dokumen lain yang tidak dapat disampaiakan secara elektronik. WP datang ke Kantor
Pelayanan Pajak, menemui WASKON yang bertugas sesuai dengan wilayah kerja WP, untuk
meminta e-SPT, kemudian WP mengisi formulir tersebut lalu WP datang kembali ke KPP yang
bersangkutan untuk menyerahkan SPT serta meminta bukti pembayaran SPT.
3.2 Saran
Berdasarkan Uraian diatas, maka yang dapat penulis sarankan adalah :
1. Sebaikanya dilakukan sosialisasi yang lebih efektif dalam hal pemberitahuan mengenai
perubahan tarif PPh karena tidak sedikit juga WP yang tidak mengetahui perubahan tarif tersebut
2. Menyiapkan Drop Box lebih banyak lagi pada tempat-tempat umum yang strategis beserta
petugas penerima dan penelitiannya untuk memudahkan penyampaian dan sebagai bentuk
pelayanan kepada WP.
3. Penambahan pegawai di loket Tempat Pelayanan Terpadu ( TPT ) sehubungan pada tanggaltanggal akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan dikarenakan jumlah WP yang melapor
sangat banyak dan untuk mengurangi antrian panjang.
19

20. DAFTAR PUSTAKA
o Buku
S. Gustiawan, Uwon, 2007, Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3 Fakultas
Ekonomi PAAP.
o Dokumen
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata
Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003
3. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerimaan
Surat Pemberitahuan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2003 tentang Tata Cara Penerimaan
dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
5. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-36/PJ/2004.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan
Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak,
dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan
penundaan pembayaran pajak
7. UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
8. UU PPh No. 36 Tahun 2008
9. UU KUP No 28 Tahun 2007
20